Sulitnya Pendistribusian Logistik, BPBD Kalbar: Tak Semua Warga Terdampak Banjir Mau Mengungsi ke Posko

KALBARONLINE.com – Banjir telah merendam tujuh kabupaten di Kalimantan Barat. Saat ini, total wilayah yang terendam banjir ada 314 desa di 60 kecamatan dengan total 43.092 kepala keluarga (KK) atau 148.693 jiwa terdampak.

Namun dari jumlah warga yang terdampak tersebut, hanya 104 KK atau 606 jiwa yang terdata mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel mengungkapkan, kalau pihaknya sudah meminta warga terdampak banjir untuk mengungsi. Namun sebagian warga lebih memilih untuk mengungsi secara mandiri di rumah masing-masing atau kerabat yang dinilai masih aman.

“Kalau kita lihat data yang mengungsi hanya ratusan orang, persoalannya bukan pemerintah tidak menyiapkan hunian sementara, tetapi masyarakat kita enggan untuk tinggal di pengungsian. Padahal fasilitas sudah kita lengkapi tetapi mereka lebih memilih mengungsi secara mandiri di rumah keluarga mereka yang masih aman,” ungkapnya saat ditemui di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalbar, pada Kamis (30/01/2025).

Diakui Daniel, kondisi tersebut sedikit menyulitkan petugas di lapangan, terutama dalam pendistribusian logistik makanan siap saji sesuai waktunya.

“Kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah tempat mereka mengungsi itu harus kita interensasi dalam rangka mendorong bantuan logistik makanan siap saji yang harus mereka konsumsi tiap waktunya,” ujarnya.

Untuk itu, Daniel kembali mengimbau warga yang terdampak, diusahakan untuk bisa terpusat pengungsian ini, supaya pengkoordinasiannya lebih nyaman.

Soal bantuan yang dinilai lambat, Daniel menegaskan, bahwa pemerintah provinsi memang tidak menyalurkan langsung kepada masyarakat, akan tetapi bertahap. Dengan kata lain, bantuan itu didistribusikan dahulu ke pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat.

“Data ini menjadi penting, karena memang persoalan bantuan ini bukan tidak akan diberikan tetapi mungkin lambat sampai karena persoalan data. Contoh ada beberapa kecamatan yang misalnya datanya ganda, ini yang harus kita verifikasi. Ternyata setelah kita data rupanya datanya ganda, lebih dari satu. Jadi pembersihan data ini memerlukan waktu cukup lama. Sebab itu pemberian bantuan sedikit terlambat,” pungkasnya. (Lid)