KALBARONLINE.com – Publik Kalbar masih menunggu realisasi janji Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang sebelumnya dengan lantang menolak barcode untuk membeli pertalite di SPBU. Namun, kenyataan kini justru bertolak belakang.
Dalam sebuah acara buka puasa bersama Pemprov Kalbar pada 6 Maret lalu, Krisantus secara terbuka menyebut bahwa penggunaan barcode saat pembelian BBM di SPBU lebih banyak mudarat daripada manfaat dan justru menyulitkan masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Krisantus secara tegas meminta penghapusan barcode saat membeli BBM di SPBU karena dianggap menyulitkan masyarakat. Bahkan dalam acara buka puasa bersama jajaran Pemprov Kalbar pada 6 Maret 2025, Krisantus dengan lantang menyebut kebijakan barcode lebih menguntungkan mafia BBM dibandingkan rakyat.
“Saya tegaskan saya tidak ingin ada barcode (untuk pembelian pertalite), tidak ada barcode-barcode lagi di Kalbar. Jadi kalau isi minyak di SPBU, masuk saja, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” ujar Krisantus saat itu.
Namun sayangnya, pernyataan keras Krisantus kini dipertanyakan. Pasalnya, barcode masih saja berlaku di sejumlah SPBU Kalbar. Saat dikonfirmasi mengenai implementasi kebijakan barcode yang masih berlangsung, Krisantus justru terkesan menghindar.
“Tanya ke Pertamina, kalau perintah dan arahan saya ke masyarakat jangan pakai barcode lagi,” ujar Krisantus via WhatsApp, Rabu (02/04/2025).
Krisantus sendiri diketahui menerima audiensi dari Pertamina Kalbar beberapa waktu lalu dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur. Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai pertemuan itu, apakah terdapat pembahasan terkait kebijakan barcode, Krisantus lagi-lagi meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Pertamina.
“Tanyakan saja ke Pertamina,” kata dia.
Kondisi ini membuat warga bertanya-tanya. Misalnya HN, warga Pontianak ini menagih ketegasan wakil gubernur yang menolak pembelian BBM menggunakan barcode. Pasalnya ia merupakan satu dari sekian banyak masyarakat Kalbar yang terbebani dengan pembelian BBM menggunakan barcode.
“Saya sudah mendaftar. Sudah mengisi data dengan benar. Bahkan minta bantu petugas di SPBU. Tapi sampai hari ini status di aplikasi tidak ketahuan. Berputar (loading) terus,” kata dia.
HN pun berharap, agar pernyataan keras yang disampaikan Krisantus usai beberapa saat dirinya dilantik itu tak hanya sekedar gimmick semata, melainkan benar-benar ingin membantu memudahkan masyarakat.
“Kemaren pak wakil gubernur kita lihat videonya di media sosial viral. Marah-marah ke Pertamina. Menyerukan menolak barcode, kita sekarang mau tau sudah sampai mana koordinasi pemerintah provinsi dengan Pertamina,” sindirnya.
Di sisi lain, beberapa sopir angkutan umum mengaku tak terganggu dengan adanya barcode selama pelayanan lancar. Seperti Hendri, sopir taksi rute Pontianak–Sanggau.
Dia mengaku tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi. Menurutnya selama program tersebut tak mengganggu pelayanan di SPBU, dirinya merasa tidak masalah.
“Mungkin niatnya pemerintah juga baik, mau membedakan mana pengguna subsidi mana yang bukan. Kalau saya selama tidak mengganggu pelayanan, BBM tidak langka, bagus-bagus saja,” katanya.
Senada dengan itu, Ayong, sopir taksi rute Pontianak – Putussibau menilai, kalau kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak bagi dirinya. Ia menilai, selama BBM yang dibutuhkan tersedia, maka hal itu tidak terlalu dipermasalahkannya.
“Tak ada yang istimewa dan tak ada hal yang memberatkan menggunakan barcode Pertamina,” kata dia.
Sebagai informasi, bahwa pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia.
Pembelian BBM subsidi biosolar dan pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa pengguna BBM bersubsidi. (Lid/Jau)
Comment