KALBARONLINE.com – Program Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Sosial RI atas arahan Presiden Prabowo sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Tokoh pemuda di Kota Pontianak, Agus Setiadi sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pontianak yang mendukung keberadaan Sekolah Rakyat ini.
“Kami sangat salut dan memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat Pak Wali Kota Pontianak yang mendukung program Sekolah Rakyat ini, bahkan pemkot sudah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare di Pontianak Utara, tepatnya di lokasi Jalan Flora, Kelurahan Batulayang, yang satu komplek dengan SDN 42, SMPN 29 dan SMAN 12,” katanya.
Warga Kelurahan Sungai Bangkong ini pun mengajak masyarakat agar mendukung rencana Pemerintah Kota Pontianak untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
“Patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga sebagai upaya peningkatan pembangunan di Pontianak Utara,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Agus, dalam konteks ketimpangan struktural yang masih signifikan, kehadiran Sekolah Rakyat justru menjadi bentuk intervensi positif dan konkret, guna menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
“Kami sebagai bagian masyarakat Kota Pontianak sangat mendukung program pemerintah ini, apalagi pembiayaan, kurikulum dan segala macamnya disupport oleh pemerintah pusat,” ujar Agus yang juga Ketua Sinergi Pemuda Peduli Pembangunan Daerah (SP3D) ini.
“Semestinya kita harus senang di tengah efisiensi anggaran saat ini, ada program yang dikucurkan ke daerah yang akan sangat meringankan beban pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi anak putus sekolah,” timpalnya.
Terlebih kata dia, semua pihak juga memahami betul bagaimana kondisi anak zaman sekarang yang rawan terpapar kenakalan remaja, khususnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.
“Berbeda dengan anggapan bahwa program ini akan memperkuat segregasi (pemisahan kelas) sosial, Sekolah Rakyat ini dimaknai sebagai pendekatan alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kebutuhan kelompok rentan,” ujarnya.
Menurutnya, penempatan program ini di bawah koordinasi Kementerian Sosial bukan tanpa alasan, melainkan guna menunjukkan adanya pendekatan multisektoral dalam menangani persoalan pendidikan sebagai bagian dari permasalahan sosial yang lebih luas, terutama dalam konteks kemiskinan.
Lebih Jauh, Ketua Umum Persatuan Orang Melayu tersebut turut menanggapi soal kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas yang saat ini dihadapi oleh institusi pendidikan di Kota Pontianak, yang justru hendaknya tidak dilihat sebagai alasan untuk menunda pembangunan sekolah baru, karena pemerintah pusat sudah memikirkan beberapa solusi termasuk penambahan guru baru yang dibiayai negara.
“Oleh karena itu, alih-alih dianggap sebagai beban tambahan, kehadiran Sekolah Rakyat justru mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung agenda nasional mencerdaskan kehidupan bangsa yang digariskan Presiden Prabowo. Kami yakin Sekolah Rakyat bisa menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi,” katanya.
Dengan konsep sekolah berasrama yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu akan sangat efektif dalam pembentukan karakter anak-anak, sama halnya seperti pondok pesantren dan sekolah agama berasrama lainnya. Anak-anak putus sekolah, anak dari keluarga miskin, anak yatim piatu dan bahkan anak broken home yang tak mendapat perhatian orang tuanya, bisa menjadi prioritas di Sekolah Rakyat ini, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan berkualitas baik secara akademik maupun karakter dan mental.
“Kami yakin program ini juga akan mampu mengurangi kenakalan remaja di Kota Pontianak dan tingkat kemiskinan di masa depan,” ungkap Agus.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Wali Kota Pontianak untuk terus mendukung program Sekolah Rakyat ini, demi meningkatkan SDM masyarakat Kota Pontianak khususnya dari kalangan bawah atau berpenghasilan rendah. Sehingga kedepan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak dapat semakin meningkat.
“Begitu juga IPM Kalbar, jika banyak kepala daerah lainnya (secara serentak) mendukung program Sekolah Rakyat ini seperti Pak Wali,” ujarnya. (Jau)
Comment