KALBARONLINE.com – Mimpi Sutarmidji mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Kalimantan melalui bidang pendidikan akhirnya terjawab melalui kebijakan “Sekolah Rakyat”.
Kendati dirinya tak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalbar saat ini, Sutarmidji mengaku sangat bersyukur bahwa pemerintah pusat akhirnya mengakomodir kebutuhan daerah—yang notabene hal itu sejalan dengan apa yang telah ia perjuangkan selama lima tahun (periode jabatan 2018 – 2023) kemarin.
“Sekolah Rakyat atau sekolah berasrama ini bagus,” puji Sutarmidji saat dimintai tanggapannya oleh wartawan, Jumat (25/04/2025).
Sutarmidji sangat mengapresiasi dan berharap agar Sekolah Rakyat ini dapat diterapkan di daerah-daerah yang memang jauh dari jangkauan sarana dan prasarana pendidikan.
“Seperti misalnya Kalimantan Barat. Ketika menjabat gubernur itu saya menghitung bahwa Kalbar ini diperlukan SMA/SMK itu sekitar 200-an. Hanya saja yang bisa dibangun dalam 5 tahun ini ada sebanyak 70 sekolah yang dibangun (renovasi) dan dibangun baru, sehingga masih banyak daerah (kabupaten/kota) yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Sutarmidji menyarankan agar konsep Sekolah Rakyat ini lebih kepada menggali potensi peserta didik dalam mengembangkan skill, terlebih skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Mengingat hal ini juga menjadi kebutuhan Kalbar yang notabene wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.
“Saya sarankan Sekolah Rakyat ini lebih mengarah kepada untuk menciptakan mereka-mereka yang punya skill dan siap memasuki dunia kerja. Itu penting. Sehingga perlu disinergikan dengan Balai Latihan Kerja,” katanya.
“Dan lebih mendesak lagi, sekarang ini pemerintah harus segera mengupgrade seluruh Balai Latihan Kerja di Indonesia dan seluruh laboratorium dan workshop dari SMK. (Karena) hampir tidak ada lab dan workshop yang memenuhi syarat. Kalaupun ada tidak sampai 10 persen. Itu Pun bukan yang ideal. Sehingga lulusan SMK itu dipertanyakan kemampuannya,” sambung mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu.
Sayangnya harapan untuk segera mengupgrade seluruh Balai Latihan Kerja tersebut dijawab dengan usulan menambah lama sekolah SMK menjadi 4 tahun, yang menurut Sutarmidji tidak relevan.
“Lalu timbul ide SMK dilaksanakan selama 4 tahun. Waduh, jangankan 4 tahun, 3 tahun saja banyak yang tak minat. Kalau saya berpendapat, SMK itu cukup 2 tahun saja. 1 tahun teori, 1 tahun lagi magang dalam rangka mendapatkan ijazah atau sertifikat,” katanya.
Setelah selesai magang, maka para peserta didik tersebut harus disertifikasi, lalu siapkan Balai Latihan Kerja (yang sudah di-upgrade) mengeluarkan sertifikasi.
“Jadi pusat sertifikasi daerah ya Balai Latihan Kerja itu. Nanti Balai Latihan Kerja ini (diminta) dikeluarkan juga sertifikat keahlian mereka. Dalam setahun magang, mereka juga harus dibayar, diberi transportasi, tapi jangan diberi UMR. Kalau diberi UMR nanti ribut lagi, karena mempekerjakan anak bawah umur,” katanya.
“Jadi modelnya seperti itu saja. Jadi sekolah rakyat ini harus dilengkapi dengan laboratorium dan workshop yang memadai, sehingga lahannya perlu besar. Makanya tempatnya jangan di (wilayah) kota atau perkotaan,” ujarnya lagi.
Menurut pengalamannya, di Kalbar, ia menyarankan untuk dikembangkan juga sekolah pertanian di Kota Singkawang, karena sudah berasrama, tinggal fasilitasnya saja memang belum memadai.
Sebelumnya, pada Rabu 9 April 2025, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare guna membangun Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai solusi bagi anak-anak dengan keterbatasan ekonomi, khususnya mereka yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Rita mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengusulkan pembangunan sekolah ini kepada pemerintah pusat. Untuk di Kalbar, rencananya secara perdana akan berlokasi di daerah Kubu Raya.
“Pemerintah provinsi Kalbar sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait sekolah rakyat. Jadi untuk jenjang SMA kami sudah usulkan satu SMA dan sesuai persyaratan luas lahan yang diminta minimal 5 hektare, kita ada 6 hektare lebih di daerah Kubu Raya,” ujarnya, Rabu 9 April 2025.
Rita mengungkapkan, adapun anggaran pembangunan sekolah rakyat ini menggunakan dana APBN.
“Mudah-mudahan dapat segera terealisasi, di mana anggaran ini merupakan anggaran dari APBN,” tambahnya.
Rita melanjutkan, kalau pihaknya telah diminta untuk menyiapkan proposal, lahan serta memenuhi berbagai persyaratan lain yang diperlukan oleh pemerintah pusat.
“Intinya, kami harus memastikan bahwa lahan yang disiapkan sudah ‘clean and clear’,” katanya.
Rita menerangkan pula, kalau Sekolah Rakyat ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Program ini adalah hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah.
Konsep sekolah ini akan mirip dengan sekolah pada umumnya, namun dilengkapi dengan ekosistem digital dan fasilitas asrama, sebagai salah satu upaya untuk memutuskan rantai kemiskinan.
“Jadi memang sekolah rakyat ini khusus untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan secara ekonomi,” tukasnya. (Lid/Jau)
Comment