KALBARONLINE.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran tidak hanya terjadi di Provinsi Jawa. Tetapi juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari industri perkebunan hingga sektor retail dan pendidikan.
Misalnya baru-baru ini, di mana sejumlah tenaga honorer di SMK Negeri 1 Sungai Kakap, Kubu Raya, dirumahkan. Lalu penghentian operasional permanen Transmart Pontianak yang berlokasi di Kubu Raya, di mana tentunya banyak karyawan yang di PHK.
Selain itu yang yang mencolok adalah PHK massal yang terjadi di PT Erna Djuliawati Sanggau. Di sana ada sekitar 1.232 pekerja yang terdampak.
Mengetahui situasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyampaikan keprihatinannya akan hal tersebut.
“Menyedihkan bagi kita, sepertinya ada ekonomi kita kurang baik-baik saja,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurut Krisantus, salah satu faktor terjadinya gelombang PHK adalah pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA), termasuk dalam hal regulasi untuk eksplorasi dan eksploitasi secara bijak dan berkelanjutan.
“Saya pikir diakibatkan oleh kurang diberikan keleluasaan (pemerintah pusat) kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA),” tambahnya.
Krisantus berharap, ke depan akan ada reformasi kebijakan pusat-daerah. “Saya berharap aplikasinya diberikan keleluasan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA), diberi keleluasaan kepada daerah dalam membuat regulasi dalam eksplorasi maupun eksploitasi SDA,” harapnya. (Lid)
Comment