KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang mengambil langkah tegas terhadap kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir memimpin langsung rapat evaluasi menyeluruh yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Jumat (02/05/2025).
Dalam rapat itu, direksi masing-masing BUMD diminta memaparkan pencapaian serta tantangan operasional mereka.
“Rapat ini berfokus pada evaluasi kinerja perusahaan, membedakan perusahaan yang unggul dan yang memerlukan perbaikan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara efektif,” ujar Alexander Wilyo.
Alexander juga merencanakan pembentukan tim khusus yang nantinya akan bertugas melakukan evaluasi terhadap BUMD Ketapang berdasarkan beberapa kriteria, termasuk pengelolaan kebun, kemitraan dengan koperasi, pelaksanaan CSR dan penanganan konflik sosial.
“Saya juga menekankan komitmen saya untuk menindaklanjuti temuan di lapangan melalui rapat lanjutan,” tegasnya.
Situasi BUMD saat ini dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa mencatat pendapatan, seperti PDAM Tirta Pawan dengan lebih dari Rp 33 juta pada 2021, namun kualitas pelayanan masih dikeluhkan.
PDAM Tirta Pawan misalnya, meski meraih pendapatan, masih dikritik karena distribusi air bersih yang belum merata. Pemerintah telah menggelontorkan modal Rp 3,5 miliar pada 2024 dan Rp 4,2 miliar pada 2025, serta menaikkan tarif 10%, namun hasilnya belum memuaskan.
“Kami berharap audit ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar menghasilkan perbaikan. Pelayanan air bersih, contohnya, masih jauh dari harapan,” ujar Rudi, salah satu warga Ketapang.
Lebih jauh, BUMD seperti Ketapang Mandiri yang beroperasi tanpa modal dan Ketapang Energi Mandiri yang sudah menerima Rp 7 miliar namun belum menunjukkan hasil maksimal, memperkuat perlunya audit. Sorotan juga mengarah ke BUMD Ketapang Pangan Mandiri yang telah menyerap dana Rp 16 miliar, namun kontribusinya terhadap PAD dinilai minim dan pembelian aset tanahnya dipertanyakan efektivitasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir menegaskan komitmen Pemkab dalam membenahi seluruh BUMD. “BUMD harus menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, bukan hanya sekadar lembaga yang menyerap anggaran tanpa hasil nyata,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Ketapang juga tengah mengkaji kemungkinan merger antar BUMD untuk menciptakan entitas usaha yang lebih kuat dan efisien. Tim yang terdiri dari Sekda, Asisten, dan Bagian Ekbang sedang menyusun kajian mendalam.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan BUMD Ketapang agar dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Adi LC)
Comment