KALBARONLINE.com – Ketua Dewan Penasehat Garda Pemuda Karang Taruna Kabupaten Ketapang, Hairi meminta masyarakat agar fokus menyoroti program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan-Krisantus Kurniawan. Ia berharap masyarakat tak kehilangan fokus gegara isu-isu politik, seperti soal kenapa Norsan pindah parpol.
“Itu jangan lagi diperdebatkan, inilah keputusan politik, apapun alasan Pak Norsan ini yang lebih terpuluk partai pengusung dan timses. Bagi kita pemimpin Kalbar sudah terpilih, kita tinggal mengawal 100 hari janji politik yang sekarang menghadapi situasi kebijakan efisiensi dari pusat yang pasti berdampak pada visi dan misi, terutama janji 3 tahun infrastruktur jalan provinsi menjadi 5 tahun anggaran,” terangnya, Senin (05/05/2025).
Hairi yang juga pernah menjadi tim sukses (timses) Sutarmidji-Ria Norsan di Ketapang itu menilai, bahwa saat ini masih terdapat cukup banyak “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti perbaikan jalan rusak d daerah.
“Khususnya ruas jalan Pesaguan – Kendawangan yang sebelumnya digadang-gadang dengan anggaran Inpres—karena efisiensi APBN—kembali dengan anggaran APBD provinsi, khusus Sei Nanjung dan Pelang ke kota Pesaguan, belum juga tuntas,” katanya.
Hairi berharap, dengan terbatasnya APBD yang dimiliki, pemerintah hendaknya dapat mengambil kebijakan yang solutif, agar bagaimana jalan rusak di daerah tetap dapat dilalui, kendati belum sepenuhnya mulus.
“Harus juga mengambil kebijakan tidak semua ruas jalan harus efektif bagi masyarakat Ketapang, cukup sementara menunggu anggaran, cukup fungsional, sehingga bisa dilalui dengan aman, potensi material daerah ruas provinsi cukup banyak dan baik,” kata dia.
“Masyarakat Ketapang cukup mandiri, sehingga pemerintah tinggal membantu infrastruktur dasar, saya kira 5 miliar per ruas untuk kegiatan fungsional lumayan tertutup lubang-lubang yang parah sekali. Misalkan ruas jalan Tumbang Titi – Tanjung, Tanjung – Marau – Air Upas – Manis Mata, dan tersisa Sei Gantang – Telok Batu yang sampai hari ini belum ada statement Pak Gubernur atau dinas teknis status anggaran 2025 setelah efisiensi,” sambungnya.
Masih seputar program 100 hari kerja Norsan-Krisantus, Hairi berharap, pemerintah provinsi melalui dinas terkait dapat turun langsung melakukan pemantauan di lapangan, dan mendata lokasi mana saja yang memang memerlukan perhatian. Termasuk penerangan jalan umum (PJU) di lokasi-lokasi rawan.
“Dinas perhubungan provinsi coba survei pada semua ruas jalan provinsi, banyak daerah rawan yang tidak ada penerangan umum. PJU sangat diperlukan. Jika anggaran terbatas, ada tiang PJU yang lama bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan rutin,” sarannya.
Kembali, masyarakat diharapkan Hairi dapat fokus mencurahkan perhatiannya terhadap masalah-masalah riil dan penting yang ada di daerah, sehingga perdebatan konstruktif dapat pula terbangun, di mana hal itu demi keberlangsungan hajat hidup masyarakat itu sendiri.
“Ditunggu kinerja 100 hari dan kebijakan final efisiensi, khusus infrastruktur untuk tahun 2025, jika perlu sudah ada pemetaan 4 tahun ke depan, sehingga masyarakat Kalbar tidak lagi was-was menunggu kelanjutan program infrastruktur. Sesuai janji Pak Norsan 5 tahun tuntas,” katanya. (Jau)
Comment