KALBARONLINE.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan tampaknya sejalan dengan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan soal penanganan anak-anak bermasalah. Pemprov Kalbar tidak tertarik meniru kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina.
Menurut Norsan, Kalbar memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani persoalan anak, yakni melalui lembaga yang sudah ada seperti Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD).
“Kita kan ada itu, yang urusan anak, KPPAD. Nah itu kita cukup KPPAD dulu yang menangani,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Selasa (14/5/2025).
Ia menilai bahwa penanganan terhadap anak-anak bermasalah sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan di bidang perlindungan anak. Selain pertimbangan efektivitas, faktor biaya juga menjadi alasan.
“Kalau dikirim ke sana (barak militer), itu kan masalah biaya juga. Kedua, rasanya belum pas lah kita mengirim anak-anak kita ke sana,” kata Norsan.
Ia tidak menutup kemungkinan adanya pembinaan khusus terhadap anak-anak yang dinilai benar-benar sulit ditangani. Namun, menurutnya, pembinaan itu tetap sebaiknya dilakukan di Kalbar, bukan dengan mengirim ke luar daerah.
“Kecuali sudah nakal sekali, dan itupun tidak dikirim ke sana. Mungkin kita bina di sini saja,” pungkasnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memilih pendekatan yang lebih humanis dalam menangani persoalan sosial anak. (Lid)
Comment