KALBARONLINE.com – Musyawarah Daerah (Musda) XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat yang seharusnya menjadi ajang demokrasi pengusaha muda justru diwarnai kericuhan dan dugaan pemaksaan proses sidang.
Kericuhan terjadi pada saat Pleno I, yang membahas laporan pertanggungjawaban. Sejumlah senior HIPMI serta pengurus BPC dari berbagai kabupaten/kota mengaku tidak diizinkan masuk ke arena sidang. Hal ini memicu ketegangan yang akhirnya membuat pihak kepolisian turun tangan untuk menghentikan jalannya sidang karena situasi dinilai tidak kondusif.
Ketegangan semakin meningkat ketika peserta dan senior HIPMI menuntut panitia pengarah (SC) bersikap transparan, menyusul adanya dugaan kuat bahwa sidang diarahkan untuk memenangkan satu pasangan calon, yakni Ridho Adyt Setiawan.
Kejanggalan mencapai puncaknya saat beredar informasi bahwa pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, sidang pleno Musda dilanjutkan secara lesehan di kamar hotel. Proses ini berlangsung tanpa kejelasan legalitas daftar peserta, dan diduga tanpa kehadiran unsur Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI yang sah.
Sidang tertutup ini menuai kritik dari banyak pihak, yang menilai bahwa keputusan yang dihasilkan tidak legitimate dan berpotensi dianulir oleh BPP HIPMI.
Kritik juga diarahkan kepada SC dan Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar, yang dinilai melakukan tekanan politik kepada peserta. Sidang disebut dipimpin oleh Febriadi, Ketua OKK BPD HIPMI Kalbar sekaligus Tenaga Ahli Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar, yang merupakan anggota DPR RI dari Partai NasDem.
Proses yang digelar secara tertutup dan di luar waktu normal sidang juga menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap AD/ART HIPMI, terlebih karena sejumlah peserta pemilik hak suara tidak mengetahui bahwa pleno dilanjutkan di luar arena utama dan berlangsung dini hari.
Sejumlah pengurus BPC saat ini masih menunggu sikap resmi dari BPP HIPMI terkait keabsahan Musda HIPMI Kalbar XVI, yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan membuka potensi konflik berkepanjangan di internal HIPMI Kalbar.
Comment