KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut positif peluncuran program SAMSAT Goes to Kecamatan (GOKATAN) yang digelar serentak se-Kalimantan Barat. Ia menyebut program ini sebagai wujud nyata reformasi pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat.
Edi mengatakan, pendekatan layanan langsung ke tingkat kecamatan akan memangkas waktu, biaya, dan tenaga warga yang sebelumnya harus datang ke kantor Bapenda atau SAMSAT.
“Kami ingin bangun pemerintahan yang responsif. Pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat, bukan cuma nunggu di balik meja. Lewat GOKATAN, semua layanan bisa diakses dalam satu tempat, langsung di kecamatan,” ujarnya saat menghadiri peluncuran di Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (27/5/2025).
Tak hanya soal pajak kendaraan, program GOKATAN juga menyediakan layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengurusan SIM, cek kesehatan gratis, konsultasi perpajakan, hingga edukasi pajak daerah. Semua tersedia pada 27–28 Mei 2025 mulai pukul 09.00 WIB di halaman kantor kecamatan.
Menurut Edi, layanan publik seperti ini tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tapi harus dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Ia menyebut Pemkot Pontianak akan terus memperluas pelayanan terpadu ke kecamatan-kecamatan lain.
“Kita ingin pelayanan yang benar-benar menyentuh. Bukan sekadar digitalisasi, tapi juga memudahkan warga secara nyata. Ini contoh inovasi yang patut dilanjutkan dan ditingkatkan,” tambahnya.
Program GOKATAN sendiri merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Kalbar lewat Bapenda, Pemkot Pontianak, Ditlantas Polda Kalbar, PT Jasa Raharja, dan Bank Kalbar.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyebut GOKATAN sebagai strategi jemput bola untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sistem layanan publik yang inklusif dan menjangkau hingga ke desa.
“Pelayanan publik yang baik adalah yang mempermudah rakyat. Melalui GOKATAN, kita buktikan negara hadir sampai ke pelosok,” ujarnya.
Norsan juga menyoroti bahwa sektor kendaraan bermotor merupakan penyumbang PAD terbesar Kalbar. Kebijakan seperti bebas pajak progresif, bebas BBNKB II, dan insentif wajib pajak patuh terus digulirkan demi mendorong kepatuhan masyarakat.
Comment