KALBARONLINE.com – Hampir 50 persen desa di Kalimantan Barat telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono meyakini angka tersebut sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu.
Hal itu disampaikannya usai meresmikan peluncuran pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (27/05/2025).
“Sebetulnya kami menduga bahwa, sebetulnya angkanya lebih tinggi dari itu. Karena ini masalah update dan lain-lain, so far nggak ada kendala ya Pak Gubernur ya,” ujarnya didampingi Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat memberikan keterangan pers kepada awak media.
Sudaryono optimistis, kalau seluruh desa di Kalimantan Barat sudah dapat menyelesaikan musdesus sebelum 31 Mei 2025. Sebab ia bilang, seluruh jajaran pemerintah daerah, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kepala desa, sangat mendukung program ini.
“Menurut saya matter of time lah. Tinggal nyari momen yang pas untuk bisa segera musdesus. Insya Allah, sebelum tanggal 31, musdesus-nya sudah bisa dilaksanakan semuanya di seluruh Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan, setelah proses musdesus tuntas, tahapan selanjutnya adalah pemberkasan akta notaris yang akan dimulai pada bulan Juni, diikuti dengan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Pemerintah pusat juga telah menyiapkan sekitar 80 hingga 82 titik percontohan (modeling) yang akan menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Kita akan dampingi terus sampai dengan nanti ada modeling Jadi sudah disiapkan, ada sekitar 80, 82 titik untuk modeling ya, model berdasarkan nanti kriteria. Saya nanti akan cek di Kalimantan Barat mungkin kebagian,” katanya.
Lebih jauh, Sudaryono menjelaskan, bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan ketersediaan sembako, layanan kesehatan, obat-obatan, serta logistik hasil bumi bagi masyarakat desa.
“Kooperasi Desa Merah Putih ini adalah outlet. Outlet kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memastikan programnya sampai ke daerah, sampai ke desa,” jelasnya.
Ia juga menyebut, bahwa koperasi ini akan menjadi saluran bagi berbagai lembaga dan BUMN seperti PT Pos Indonesia, BRI, BNI, dan kementerian terkait dalam mendistribusikan bantuan sosial, sembako dan layanan publik lainnya.
“Ini bukan hanya soal kegiatan usaha, tapi juga layanan sosial. Misalnya distribusi gas LPG, pupuk, dan sebagainya. Koperasi akan menjadi pusat distribusi sekaligus pusat pergerakan ekonomi desa,” jelasnya.
Adapun Kalimantan Barat sendiri ditargetkan membentuk 2.038 unit Koperasi Desa Merah Putih, dari total 2.145 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi tersebut. (Lid)
Comment