KALBARONLINE.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyoroti rumitnya pelayanan untuk masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, sehingga hal itu menyebabkan banyak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih memilih menggunakan jalur ilegal.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan di Kota Pontianak, Jumat (20/06/2025). Menurut Karding, sistem pelayanan penempatan PMI saat ini cukup berbelit, prosedur yang begitu panjang dan sarat pungutan, sehingga membuat masyarakat enggan mengikuti jalur resmi. Padahal, peluang kerja di luar negeri sangat terbuka lebar.
“Kami kementerian menyadari jangan-jangan mereka ini berangkat secara non-prosedural karena kita terlalu panjang pelayanannya. Terlalu ribet pelayanannya. Terlalu banyak pungutan,” ujarnya saat memberikan arahan di Pontianak, Jumat (20/06/2025).
Karding menyebutkan, kalau pemerintah sebenarnya sudah membentuk berbagai mekanisme perlindungan, termasuk dirjen perlindungan dan kerja sama lintas kementerian untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Namun, praktik pemberangkatan ilegal tetap terjadi karena saya nilai pelayanan saat ini masih sangat menyulitkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Karding menjelaskan, saat ini permintaan tenaga kerja dari luar negeri mencapai 1,7 juta orang. Namun, Indonesia baru mampu mengisi sekitar 297 ribu posisi. Artinya, terdapat sekitar 1,4 juta peluang kerja yang belum dimanfaatkan optimal, padahal di dalam negeri, angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi.
“Permintaan job order dari luar negeri kepada kami itu ada 1,7 juta. Yang kami bisa isi baru 297 ribu. Berarti job order masih ada 1,4 juta yang tidak terpakai. Sementara orang teriak, kami susah cari kerja. Banyak pengangguran. Sebenarnya kementerian ini jadi solusi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Karding juga memperkenalkan Kepala BP2MI Kalbar yang baru dilantik, Fadli dan langsung menitip pesan tegas.
“Saya berharap Pak Fadli nanti tolong nanti pelayanannya yang bisa disingkat, disingkat. Yang bisa cepat, cepat,” harapnya.
Ia juga berpesan kepada Kepala BP2MI Kalbar untuk memberantas pungutan liar dalam proses pelayanan penempatan pekerja migran
“Dan titip jangan sampai ada pasukan yang main kutip-kutip. Nggak ada ampun bagi saya yang main kutip, main uang, nggak ada ampun. Akan saya hajar sampai kepala bale-nya,” pungkasnya. (Lid)
Comment