KALBARONLINE.com – Ruas jalan Kabupaten yang masih terisolir yang belum tuntas dikerjakan adalah ruas jalan Embaloh Hilir – Manday Kabupaten Kapuas Hulu.
Penantian panjang agar pembangunan ruas jalan Embaloh Hilir – Manday diselesaikan menjadi dambaan masyarakat Embaloh Hilir dan sekitarnya.
Masyarakat Embaloh Hilir merasa kue pembangunan berupa akses ruas jalan belum dibagikan secara utuh dan merata.
Pemkab Kapuas Hulu masih mengandalkan pada dana Inpres yang diketahui belum juga ada kejelasan, karena ada kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran.
Di sisi lain, pemerintah pusat pun masih mereview kembali serta sangat berhati hati untuk menggelontorkan dana yang bersumber dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan masih fokus pada pemulihan ekonomi dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kuswandi usai rapat paripurna mengatakan, pembangunan ruas jalan Embaloh Hilir – Manday menjadi tanggungjawab bersama dan harus menjadi skala prioritas.
“Karena satu satunya ruas jalan Kabupaten yang belum tuntas dan dikatakan masih terisolir,” ujar Kuswandi saat ditemui KalbarOnline.com di gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (25/06/2025).
Oleh karenanya, DPRD akan terus mendorong Pemkab Kapuas Hulu untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan Embaloh Hilir – Manday di APBD 2026
“Karena saya pun sering didatangi tokoh masyarakat dari kecamatan tersebut menanyakan kelanjutan pembangunan ruas jalan Embaloh Hilir – Manday ini.
“Dan saya rasa wajar wajar saja mereka mempertanyakan tentang hal itu, walaupun sedikit tetapi setidaknya pembagian kue pembangunan itu ada, dan itu menunjukan keseriusan dari Eksekutif mengurus pembangunan ruas jalan Embaloh Hilir ke Manday secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Persoalan ini tentunya akan dipertanyakan pada rapat konsultasi nantinya. “Kami fraksi Golkar meminta dan mendorong kepada eksekutif Kapuas Hulu untuk dapat melanjutkan pembangunan ruas jalan Embaloh Hilir – Manday dan tidak perlu harus tergantung dengan dana Inpres,” ucapnya.
“Kita ketahui bersama, walaupun ada efisiensi anggaran, maka kami Anggota DPRD dari fraksi Golkar mendorong serta mempertanyakan kepada eksekutif mana yang skala prioritas dan mana bukan menjadi skala prioritas, bagaimanapun DPRD inikan mitra dari Eksekutif,” pungkas Kuswandi. (Haq)
Comment