KALBARONLINE.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar, Herkulana Mekarryani, akhirnya angkat bicara terkait desakan pencopotan dirinya yang disuarakan sebagian pegawai DPPPA. Dalam klarifikasinya, Herkulana menyebut tuduhan itu sebagai fitnah dan menegaskan siap memberi klarifikasi ke Gubernur Kalbar maupun DPRD Kalbar.
“Itu nggak ada. Yang bersangkutan (Deri Octaris Cowari) hanya mengatasnamakan Forum Pegawai. Staf DPPPA sudah kami klarifikasi, dan staf menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut,” kata Herkulana kepada KalbarOnline, Kamis (3/7/2025).
Herkulana juga membantah berbagai tudingan, termasuk dugaan kekerasan verbal, pilih kasih, hingga penghinaan terhadap pegawai. Menurutnya, selama ini dirinya hanya menjalankan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin.
“Yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan jam kerja dan sering menolak tugas yang diberikan atasan. Sehingga mendapat teguran dari saya,” jelas Herkulana.
“Terkait apa yang dituduhkan yang bersangkutan, karena ketidakpuasan yang bersangkutan ditegur untuk melakukan tugas piket karena ada korban di Rumah Perlindungan kami,” timpalnya.
Ia mengaku heran dengan tudingan bahwa dirinya sering bepergian dinas untuk kepentingan pribadi. Herkulana menegaskan seluruh perjalanan dinas dilakukan untuk keperluan sosialisasi, bahkan anggaran perjalanan kerap menggunakan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) demi efisiensi.
“Bisa dicek di kabupaten dan kota, kami melakukan sosialisasi. Perjalanan dinas tidak pernah untuk pribadi saya. Bahkan untuk perjalanan dinas, dalam rangka penghematan anggaran, kami menggunakan dana TPP,” tambahnya.
Herkulana juga memastikan siap dipanggil dan dikonfirmasi oleh DPRD maupun Gubernur terkait persoalan ini. “Saya siap dipanggil DPRD dan Pak Gubernur terkait surat dimaksud. Tuhan kan tahu siapa yang bekerja dan tidak. Saya bahagia karena surat itu akhirnya disampaikan kepada saya oleh orang-orang baik, karena Tuhan baik,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sebagai pemimpin, dirinya hanya ingin membina pegawai agar disiplin dan menjalankan tugas sesuai aturan. Bahkan menurutnya, masalah ini muncul lantaran yang bersangkutan (Deri) mencoba menggalang tanda tangan teman-temannya untuk mendukung surat itu tanpa transparansi.
“Yang bersangkutan meminta kawan-kawannya tanda tangan. Ketika ditanya untuk apa, jawabannya hanya ‘tanda tangan saja’. Artinya tidak transparan. Jadi biarlah hati nurani bicara,” tutur Herkulana.
Ia berharap masalah ini tidak memengaruhi pelayanan publik. “Selama hampir tiga tahun kami sudah lakukan pembinaan. Semoga yang bersangkutan bisa introspeksi diri,” pungkasnya.
Sementara Sekda Kalbar, Harisson, menyatakan pemerintah provinsi sudah mengetahui adanya surat tersebut. Pemprov akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi.
“Kami akan memanggil Kadis DPPPA Herkulana, termasuk memanggil staf DPPPA untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap masalah yang disampaikan,” kata Harisson kepada wartawan.
Ia menegaskan, apapun yang terjadi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. “Apapun yang terjadi di perangkat daerah itu, pelayanan kepada masyarakat oleh ASN harus tetap jalan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 25 pegawai DPPPA Kalbar yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Provinsi Kalbar menandatangani surat desakan pencopotan Herkulana.
Mereka menuding Herkulana bersikap arogan, pilih kasih, melakukan kekerasan verbal, dan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Surat tersebut sudah dikirim ke Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, dan Polresta Pontianak. Bahkan mereka mengancam akan mogok kerja jika tuntutan mereka tak dipenuhi. (Jau)
Comment