Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Senin, 21 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Forum Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat menggelar aksi damai mosi tak percaya, guna mendesak Herkulana mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas DPPPA Kalbar, Senin pagi (21/07/2025).
Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 07.00 WIB di halaman Kantor DPPPA Kalbar. Para pegawai membawa spanduk bertuliskan “Aksi damai mosi tak percaya tuntut kadis mundur” yang dipasang di depan pintu masuk dan jendela kantor.
Ketua Forum Pegawai DPPPA Kalbar, Deri Octaris Cowari mengatakan, bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan beserta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh para ASN ke Gubernur Kalbar dan DPRD Kalbar terkait kepemimpinan Herkulana sejak menjabat pada 2024 lalu.
“Banyak ASN/ PNS yang merasa resah, tertekan, dihina, direndahkan, dan diperlakukan tidak adil. Suasana kerja jadi tidak nyaman dan semangat kerja menurun,” ujar Deri.
Forum pegawai mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mencopot Herkulana dari jabatannya demi menjaga iklim kerja yang sehat di lingkungan DPPPA.
Menanggapi hal yang tengah ramai tersebut, Gubernur Kalimantan Barat menegaskan akan menyelidiki kebenaran yang terjadi di lapangan menyangkut hal tersebut.
Ria Norsan menegaskan, jika memang yang dilakukan terbukti tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Maka yang bersangkutan bisa diberi sanksi atau hukuman.
“Nanti kita lihat, kalau memang itu sudah melakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada di kantor bisa kita beri hukuman,” ujarnya.
Dari informasi yang diterima, bahwa setelah demo berlangsung, Forum Pegawai DPPPA Provinsi Kalbar yang diketuai Deri dipanggil menghadap Sekda Kalbar, Harisson, begitu juga Herkulana selaku Kepala DPPPA Kalbar. (Lid)
KALBARONLINE.com - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Forum Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat menggelar aksi damai mosi tak percaya, guna mendesak Herkulana mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas DPPPA Kalbar, Senin pagi (21/07/2025).
Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 07.00 WIB di halaman Kantor DPPPA Kalbar. Para pegawai membawa spanduk bertuliskan “Aksi damai mosi tak percaya tuntut kadis mundur” yang dipasang di depan pintu masuk dan jendela kantor.
Ketua Forum Pegawai DPPPA Kalbar, Deri Octaris Cowari mengatakan, bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan beserta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh para ASN ke Gubernur Kalbar dan DPRD Kalbar terkait kepemimpinan Herkulana sejak menjabat pada 2024 lalu.
“Banyak ASN/ PNS yang merasa resah, tertekan, dihina, direndahkan, dan diperlakukan tidak adil. Suasana kerja jadi tidak nyaman dan semangat kerja menurun,” ujar Deri.
Forum pegawai mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mencopot Herkulana dari jabatannya demi menjaga iklim kerja yang sehat di lingkungan DPPPA.
Menanggapi hal yang tengah ramai tersebut, Gubernur Kalimantan Barat menegaskan akan menyelidiki kebenaran yang terjadi di lapangan menyangkut hal tersebut.
Ria Norsan menegaskan, jika memang yang dilakukan terbukti tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Maka yang bersangkutan bisa diberi sanksi atau hukuman.
“Nanti kita lihat, kalau memang itu sudah melakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada di kantor bisa kita beri hukuman,” ujarnya.
Dari informasi yang diterima, bahwa setelah demo berlangsung, Forum Pegawai DPPPA Provinsi Kalbar yang diketuai Deri dipanggil menghadap Sekda Kalbar, Harisson, begitu juga Herkulana selaku Kepala DPPPA Kalbar. (Lid)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini