KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi peran petugas kebersihan, khususnya penyapu jalan, yang setiap hari menjaga kebersihan kota sejak dini hari. Menurutnya, kerja keras mereka turut mendukung terwujudnya lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan asri melalui gerakan Indonesia Asri.

Edi mengatakan, pekerjaan penyapu jalan bukanlah tugas sederhana. Para petugas bahkan sudah berada di lapangan sejak pukul 04.30 hingga 05.00 WIB, ketika sebagian besar masyarakat masih beristirahat.

“Bapak ibu jam setengah lima, jam lima sudah di lapangan menyapu dan membersihkan. Saya sendiri sering menyaksikan ketika pulang setelah salat Subuh, bapak ibu masih menyapu,” ujarnya saat menyerahkan bantuan sembako kepada petugas kebersihan di Kantor Wali Kota Pontianak, Sabtu (17/10/2026).

Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan setiap hari tersebut berdampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat. Jalan dan trotoar yang bersih memungkinkan warga memulai aktivitas dengan lingkungan yang lebih nyaman.

“Pagi-pagi orang yang lari di trotoar itu sehat, senang, gembira. Itu juga berkat bapak ibu di lapangan yang bekerja,” katanya.

Namun, Edi mengingatkan bahwa pekerjaan penyapu jalan memiliki risiko keselamatan yang perlu mendapat perhatian serius. Mereka bekerja ketika kondisi jalan masih gelap, sementara pengendara yang melintas belum tentu berada dalam kondisi prima.

Risiko tersebut semakin besar ketika cuaca buruk atau jarak pandang terbatas. Edi mencontohkan kondisi saat kabut asap melanda Pontianak, ketika para petugas kebersihan tetap harus menjalankan tugas di tengah keterbatasan jarak pandang.

“Jam-jam Subuh itu rawan. Ada pengendara yang mungkin baru bangun, terburu-buru, ada juga yang baru datang dari luar kota dalam kondisi lelah. Karena itu keselamatan bapak ibu harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan, Edi meminta perangkat daerah memastikan perlengkapan keselamatan petugas digunakan secara optimal. Perlengkapan tersebut antara lain pakaian kerja berwarna terang dan rubber cone atau kerucut pengaman saat petugas bekerja di badan maupun tepi jalan.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak memberikan perlindungan kepada pekerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Keselamatan nomor satu, kesehatan juga nomor satu. Jangan sampai karena ingin membersihkan kota, justru keselamatan diri diabaikan,” pesannya.

Edi juga mengaitkan tugas para penyapu jalan dengan gerakan Indonesia Asri. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan hijau telah menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Pontianak.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Masyarakat, perangkat daerah, dunia usaha, dan seluruh pengguna ruang kota perlu mengambil bagian dalam upaya tersebut.

“Tidak cukup wali kota, tidak cukup pejabat. Semuanya harus bergerak bergandengan tangan dan mempunyai tujuan yang sama, supaya kota ini aman, sehat dan nyaman untuk tempat tinggal serta beraktivitas,” ujarnya.

Edi berharap perhatian terhadap kesejahteraan dan keselamatan petugas kebersihan terus ditingkatkan. Bersamaan dengan itu, kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah juga perlu diperkuat.

“Bapak ibu punya tugas yang sangat mulia. Kota yang bersih dan nyaman yang dinikmati masyarakat setiap hari, ada kerja keras bapak ibu di dalamnya,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah, serta memanjatkan doa bagi Kota Pontianak yang tahun ini memasuki usia ke-255.

Ajakan tersebut disampaikan Edi saat menghadiri Maulid Akbar yang dirangkaikan dengan milad ke-9 Majelis Ansharul Mustafa di kawasan depan Alun-alun Kapuas, Jumat (16/10/2026) malam.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan doa bersama untuk Kota Pontianak, tausiyah dari Ustaz Das'ad Latif, selawat bersama Haddad Alwi, serta penampilan band Ungu.

“Malam ini menjadi momentum yang sangat istimewa. Tidak hanya memperingati maulid dan milad majelis, tetapi juga menyatukan niat dan doa bersama untuk Kota Pontianak,” ujar Edi.

Menurutnya, Pontianak tumbuh dari sejarah panjang, keberagaman masyarakat, nilai religius, kebersamaan, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut perlu terus dijaga agar menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Kota ini dibangun berlandaskan nilai religius, kebersamaan, toleransi dan nilai-nilai kebaikan. Itu yang harus terus kita rawat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menyinggung sejumlah kondisi yang sempat dihadapi Kota Pontianak, mulai dari kemarau panjang, kebakaran lahan, kabut asap, hingga intrusi air laut ke Sungai Kapuas yang berdampak pada kualitas air baku.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih.

“Pemerintah Kota Pontianak akan terus berusaha memberikan yang terbaik, terutama untuk kebutuhan air bersih dan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Edi kemudian mengajak seluruh jamaah mendoakan agar Kota Pontianak senantiasa mendapat perlindungan dan keberkahan.

“Melalui kemuliaan Maulid Akbar ini, mari kita panjatkan doa terbaik untuk Kota Pontianak. Semoga kota kita selalu dilindungi Allah SWT dari segala bencana, marabahaya dan perpecahan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ansharul Mustafa yang telah memasuki usia ke-9 dan terus menjadi ruang silaturahmi serta syiar keagamaan di tengah masyarakat.

Edi berharap majelis taklim dan kegiatan keagamaan terus berkembang sebagai bagian dari kekuatan sosial masyarakat sekaligus mempererat ukhuwah Islamiah di Kota Pontianak.

“Semoga majelis ini terus tumbuh, memberikan kebaikan, mempererat ukhuwah Islamiah dan ikut menjaga Pontianak tetap aman, damai dan harmonis,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menilai kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk identitas kota sekaligus mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kekayaan budaya tidak cukup hanya dilestarikan sebagai warisan, tetapi juga perlu diberi ruang agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

“Budaya itu identitas kota. Tantangannya sekarang bagaimana budaya tidak hanya kita simpan sebagai warisan, tetapi terus hidup, dikenal generasi muda dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Menurut Edi, salah satu hal penting dalam pemajuan kebudayaan adalah mendorong agar aktivitas budaya turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, Rembuk Sektor Kebudayaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Singkawang menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk saling belajar dalam menjaga identitas daerah sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan pembangunan.

Rembuk Budaya APEKSI 2026 berlangsung di Singkawang pada 14–18 Oktober dan mempertemukan kepala daerah serta delegasi dari berbagai kota di Indonesia. Forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan dan praktik baik dalam upaya memajukan kebudayaan.

Edi melihat peluang pengembangan budaya sebagai kekuatan pembangunan terbuka luas di Pontianak. Kota Khatulistiwa memiliki kekayaan budaya yang tumbuh dari Sungai Kapuas, sejarah Kesultanan Pontianak, keberagaman masyarakat, kuliner, seni tradisi, hingga berbagai agenda budaya yang terus berkembang.

“Kita juga punya kekayaan yang besar. Tinggal bagaimana ruangnya kita perkuat, pelaku budayanya kita libatkan, kemudian dikemas dengan baik tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya,” katanya.

Ia menilai pembangunan kota dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Penataan ruang publik, kawasan waterfront, taman, hingga fasilitas kota dapat sekaligus menjadi ruang bagi seni dan budaya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pontianak yang ingin memperkuat karakter kota yang humanis. Kebudayaan juga dinilai mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota sekaligus mempertemukan masyarakat dari latar belakang yang berbeda.

Edi menambahkan, pertemuan antarkota seperti Rembuk Budaya APEKSI membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk belajar dari keunggulan daerah lain. Menurutnya, setiap kota memiliki karakter berbeda sehingga praktik baik yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

“Setiap kota punya keunggulan sendiri. Kita bisa belajar dari Singkawang, begitu pula kota lain bisa belajar dari Pontianak. Forum seperti ini penting supaya pembangunan kebudayaan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Ia berharap hasil rembuk tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi kolaborasi konkret antarkota. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran pelaku seni, promosi bersama, penyelenggaraan festival, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

“Kalau budaya kita rawat, masyarakatnya ikut bangga. Kalau kemudian dikembangkan dengan kreatif, budaya juga bisa menjadi kekuatan ekonomi dan daya tarik kota. Yang paling penting, generasi berikutnya tetap mengenal siapa mereka dan dari mana kotanya tumbuh,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program tersebut dinilai membantu pemerintah daerah memperbaiki sarana pendidikan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.

Pada 2025, Kota Pontianak memperoleh bantuan revitalisasi untuk empat sekolah dasar (SD), delapan sekolah menengah pertama (SMP), serta satu satuan pendidikan TK/PAUD. Sementara pada 2026, bantuan tersebut menjangkau enam SD, enam SMP, 28 TK/PAUD, dan dua satuan pendidikan nonformal.

“Program pusat ini sangat membantu. Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, bantuan revitalisasi akan mempercepat target pembangunan Kota Pontianak, khususnya di sektor pendidikan,” jelas Edi usai meninjau progres pembangunan di SDN 28 Pontianak, Kamis (15/10/2026).

Edi mengatakan, pekerjaan revitalisasi saat ini masih berlangsung dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target. Pemerintah Kota Pontianak juga akan melengkapi secara bertahap kebutuhan sekolah yang belum terakomodasi melalui program pemerintah pusat.

Langkah tersebut dinilai penting agar hasil pembangunan dapat benar-benar menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Kita ingin secara bertahap sekolah-sekolah di Kota Pontianak semakin mantap, representatif dan sehat. Kalau sarana sekolah baik dan nyaman, tentu akan berdampak terhadap kualitas proses belajar mengajar,” katanya.

Ia berharap program revitalisasi sekolah dapat terus berlanjut. Menurutnya, dukungan terhadap sektor pendidikan tidak hanya diperlukan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan perlengkapan pembelajaran yang mendukung transformasi pendidikan.

“Harapannya tentu berkelanjutan. Tidak hanya fisik, tetapi juga peralatan seperti perangkat pembelajaran digital dan perlengkapan lainnya yang menunjang kualitas pendidikan,” ujarnya.

Edi menegaskan, pembangunan fasilitas pendidikan harus bermuara pada terciptanya suasana belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Yang kita inginkan bukan sekadar gedungnya selesai, tetapi sekolah itu benar-benar menjadi tempat yang nyaman, sehat dan mendukung anak-anak kita belajar dengan lebih baik,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI membahas percepatan penanganan persoalan air baku dan penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dan Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie. Pertemuan itu juga dihadiri jajaran balai kementerian terkait serta perangkat daerah provinsi dan kota di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu agenda utama, terutama setelah intrusi air laut pada musim kemarau sebelumnya memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum.

“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan persoalan air baku tidak berjalan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada penentuan solusi yang efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.

Selain persoalan kualitas air baku, pertemuan itu membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut penambahan kapasitas diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi Sekolah Rakyat.

“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.

Pembahasan juga mencakup peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan, salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.

Edi mengatakan, penataan jalan perlu didukung fasilitas yang memadai, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan fasilitas bagi pejalan kaki.

“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Untuk jangka panjang, Edi mendorong pembangunan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.

Sementara itu, Syarif Abdullah Alkadrie menilai persoalan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian matang karena setiap alternatif penanganan memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing.

“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat intrusi air laut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh.

“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.

Menurut Syarif, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar berbagai rencana tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang lebih konkret.

“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan kajian teknis, penetapan prioritas, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Antrean bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut keterlambatan pengisian BBM di sejumlah SPBU luar kota, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, menjadi salah satu pemicu antrean tersebut.

Edi mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Direktur Pertamina untuk meminta penjelasan terkait antrean BBM yang masih terjadi di Pontianak.

“Untuk SPBU di Kota Pontianak, tadi malam saya sudah bertemu dengan Direktur Pertamina. Mengapa di Pontianak masih terjadi antrean? Karena ada keterlambatan pengisian BBM di SPBU yang berada di luar Kota Pontianak, misalnya di Kubu Raya,” jelas Edi, Rabu (14/10/2026).

Menurut Edi, keterlambatan pasokan di wilayah sekitar membuat masyarakat khawatir kehabisan BBM. Kondisi itu mendorong warga mencari BBM ke SPBU terdekat, termasuk yang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Edi mengingatkan agar persoalan pasokan BBM tidak sampai memicu kepanikan masyarakat secara luas, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Ia juga menyentil Pertamina agar bertanggung jawab memastikan ketersediaan BBM dan mencegah persoalan serupa terus berulang.

“Saya sudah meminta Pertamina untuk bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi kelangkaan BBM. Pertamina memberikan jawaban yang normatif. Mereka menyampaikan bahwa stok BBM untuk Kalimantan Barat harus terpenuhi. Sebab, yang menjadi perhatian bukan hanya Kota Pontianak, melainkan seluruh wilayah Kalimantan Barat,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendukung rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II di Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan sekaligus mengurai kemacetan di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Menurut Edi, salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur, baik melalui pelebaran geometrik jalan maupun penambahan jembatan.

“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi menilai, jika duplikasi Jembatan Kapuas II dapat direalisasikan, beban lalu lintas di kawasan tersebut akan terbagi sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih lancar. Penambahan kapasitas jembatan, seperti yang telah diterapkan di kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak, dinilai dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik.

Karena itu, ia memandang pembangunan duplikasi jembatan sebagai bagian penting dalam pengembangan konektivitas Kota Pontianak ke depan.

“Prinsipnya, semakin baik kapasitas dan konektivitas jalannya, semakin terbagi pula arus lalu lintasnya. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan,” katanya.

Terkait uji coba pembatasan kendaraan tertentu di Jembatan Kapuas I berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat, Edi berharap kebijakan tersebut terus dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak yang memberatkan masyarakat. Ia menyebut uji coba telah dilakukan dan hasilnya perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Kalau memang itu tidak layak menyebabkan keparahan makin banyak, saya rasa masih itu akan dibatalkan atau dicarikan alternatif lain,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, menilai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II lebih realistis untuk didorong dalam waktu dekat guna mengurai kemacetan di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan kawasan sekitarnya.

Ia menyebut kepadatan lalu lintas di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II telah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan.

“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.

Syarif menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III sebenarnya telah tersedia dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya membutuhkan proses lebih panjang, terutama karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, duplikasi Jembatan Kapuas II dinilai dapat menjadi solusi yang lebih dekat untuk direalisasikan. Selain kebutuhan lahannya disebut relatif telah tersedia, kebutuhan anggarannya juga dinilai lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru pada koridor yang sepenuhnya baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif menyebut masih terdapat tahapan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Pembahasan mengenai prioritas pembangunan tersebut juga telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk unsur komisi di DPR RI.

Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan penting karena Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Syarif berharap pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.

“Kalau kapasitas jembatan bertambah, arus kendaraan bisa terbagi. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontive, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan infrastruktur di Kota Pontianak, mulai dari krisis air bersih hingga kemacetan lalu lintas.

Syarif mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait keluhan masyarakat mengenai air yang terasa asin.

Menurutnya, rencana pembangunan waduk perlu dikaji lebih lanjut mengingat Pontianak memiliki keterbatasan sumber air. Waduk yang dibangun nantinya akan sangat bergantung pada curah hujan, bukan aliran air dari kawasan pegunungan.

Selain pembangunan waduk, perpanjangan jaringan pipa juga menjadi salah satu opsi penanganan. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu, terlebih kondisi kemarau turut memengaruhi ketersediaan air tawar.

“Karena itu, kita meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai untuk melakukan kajian mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan, upaya tersebut setidaknya bisa membantu mengatasi persoalan air bersih yang kita hadapi saat ini,” kata Syarif.

Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih di wilayah utara Pontianak, terutama untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti ketersediaan sarana pendukung, termasuk layanan air bersih.

Syarif menyebut, berdasarkan penjelasan pihak balai dalam pertemuan tersebut, kapasitas air bersih di wilayah itu direncanakan meningkat dari 100 menjadi 300. Namun, satuan kapasitas tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Selain air bersih, persoalan kemacetan juga menjadi pembahasan. Syarif menilai kepadatan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I dan Kapuas II perlu segera ditangani, termasuk melalui penambahan kapasitas jembatan.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Kapuas III telah masuk dalam perencanaan dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya masih membutuhkan waktu karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” ujarnya.

Sebagai langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk didorong dalam waktu dekat, Syarif menyebut pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi prioritas.

Ia menilai rencana tersebut lebih realistis karena lahan disebut sudah tersedia dan kebutuhan anggarannya relatif lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif mengatakan masih ada persoalan perizinan yang perlu diselesaikan. Ia berharap proses tersebut segera dituntaskan agar rencana pembangunan tidak berlarut-larut.

Ia juga menyinggung rencana pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan berbayar dan membutuhkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurai kemacetan di Pontianak.

Syarif menegaskan, pembangunan infrastruktur di Pontianak perlu mendapat perhatian karena kota ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Ia berharap pembahasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat menyamakan persepsi serta mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pengelolaan sampah agar tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai guna.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, upaya tersebut akan diperkuat melalui perluasan bank sampah induk dan bank sampah mini, serta pengembangan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R).

Hal itu disampaikan Edi usai menyerahkan secara simbolis mobil dump truck pengangkut sampah dan kontainer terpilah untuk sampah organik dan anorganik kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, Selasa (13/10/2026).

“Kita akan terus memperluas keberadaan bank sampah, baik bank sampah induk maupun mini, serta pengolahan sampah melalui TPS 3R,” ujarnya.

Menurut Edi, sampah yang dikumpulkan nantinya dapat diolah menjadi berbagai produk yang berguna. Sampah organik, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk melalui proses pengomposan hingga menghasilkan gas untuk keperluan memasak.

Sementara itu, sampah anorganik berpotensi diolah menjadi bahan bangunan, seperti paving block dan papan.

“Misalnya pupuk melalui proses komposting, gas untuk keperluan memasak, serta bahan bangunan dari sampah anorganik, seperti paving block dan papan,” kata Edi.

Ia berharap pengelolaan sampah yang lebih optimal dapat mendukung kebersihan sekaligus mewujudkan lingkungan Kota Pontianak yang asri. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyentil Pertamina terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak. Ia meminta Pertamina tidak menganggap enteng persoalan pasokan agar antrean panjang dan kelangkaan BBM tidak kembali terulang.

Edi mengatakan, antrean di SPBU umumnya dipicu keterlambatan pasokan, mulai dari proses pengolahan, produksi, distribusi, hingga pengangkutan BBM.

“Kalau terjadi antrean di SPBU, penyebabnya biasanya berkaitan dengan keterlambatan suplai dari Pertamina, baik dari pengolahan, produksi, distribusi, maupun pengangkutan. Biasanya seperti itu, seperti yang terjadi menjelang Lebaran kemarin,” jelasnya, Selasa (13/10/2026).

Menurut Edi, gangguan pasokan dalam skala kecil dapat memicu efek domino. Ketika masyarakat mengetahui adanya gangguan, kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM bisa membuat antrean meluas ke SPBU lainnya.

Ia mengingatkan, kebutuhan BBM juga berpotensi meningkat dalam beberapa waktu ke depan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, Imlek, Cap Go Meh, hingga Idulfitri. Karena itu, Pertamina diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar pasokan tetap terjaga saat kebutuhan masyarakat meningkat.

“Kita berharap Pertamina sudah melakukan mitigasi agar tidak terjadi antrean atau kelangkaan BBM. Sebab, pihak yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab menyediakan BBM adalah Pertamina,” ujarnya.

Edi menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya mengimbau, tetapi juga telah meminta dan mengingatkan Pertamina agar lebih serius menangani persoalan pasokan BBM.

“Bukan hanya mengimbau, kita sudah meminta dan mengingatkan Pertamina. Dalam bahasa Pontianak, kita sudah banti-wanti, artinya meminta agar mereka waspada dan serius menangani persoalan ini, jangan dianggap enteng,” tegasnya.

Sentilan tersebut menjadi penegasan Edi agar persoalan pasokan BBM ditangani secara serius, mengingat dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Antrean panjang dan kelangkaan BBM juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi hingga memengaruhi inflasi.

“Kalau masalah ini terjadi, yang dirugikan adalah masyarakat dan dunia usaha, serta bisa berdampak terhadap inflasi dan sebagainya,” tutupnya. (Lid)