KALBARONLINE.com – Pertamina meminta maaf atas antrean panjang dan terbatasnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pasokan Pertalite sebanyak 2,5 juta liter ditargetkan tiba pada 16 Oktober 2026.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Sales Brand Manager BBM Pertamina wilayah Ketapang dan Kayong Utara, R.F. Prambudi, saat menemui massa aksi Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda se-Kabupaten Ketapang di Fuel Terminal (Jobber) Ketapang, Rabu (14/10/2026).

“Kami meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di Kabupaten Ketapang. Pertamina berkomitmen mengatasi persoalan ini dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Prambudi.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab terganggunya pasokan BBM adalah keterlambatan kapal pengangkut Pertalite yang membawa 2.500 kiloliter atau setara 2,5 juta liter.

Menurutnya, kapal tersebut kini sudah berada di perairan dan sedang menuju Ketapang. Pertamina berharap kapal dapat bersandar di Jobber Ketapang pada 16 Oktober 2026 tanpa kendala.

“Kami berharap tidak ada kendala lebih lanjut agar tanggal 16 ini kapal bisa bersandar dan mengatasi antrean panjang di Kabupaten Ketapang,” katanya.

Sambil menunggu kedatangan kapal, Pertamina mengupayakan tambahan pasokan dari Integrated Terminal (IT) Pontianak dan Pangkalan Embun. Pertamina juga mengalihkan sementara mobil tangki yang biasa melayani kebutuhan industri untuk membantu penyaluran BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU.

“Kami tidak tinggal diam. Kami melakukan langkah-langkah konkret, termasuk meminta bantuan dari IT Pontianak dan Pangkalan Embun untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Ketapang,” ungkapnya.

Prambudi menambahkan, terdapat penambahan kuota BBM sebesar 1,4 persen untuk Kabupaten Ketapang pada semester kedua 2026.

Ia juga meluruskan dugaan bahwa perusahaan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi lebih banyak dibandingkan masyarakat.

Menurutnya, penyaluran Pertalite dari Jobber Ketapang mencapai 316 kiloliter per hari untuk masyarakat. Sementara itu, alokasi bagi perusahaan disebut sebesar 1 kiloliter atau 1.000 liter per hari.

“Per hari ini, Pertalite yang seharusnya keluar dari Jobber mencapai 316 kiloliter untuk masyarakat Ketapang. Untuk perusahaan hanya 1 kiloliter per hari,” tegasnya.

Pertamina berharap kedatangan kapal sesuai jadwal dapat memulihkan pasokan dan mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Sementara itu, massa aksi menyoroti kelangkaan BBM dan mendesak penyelesaian konkret atas persoalan yang berdampak pada masyarakat tersebut. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di SPBU Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Rabu (14/10/2026). Antrean tersebut terjadi saat kabut asap tebal menyelimuti wilayah itu.

Kendaraan mengular hingga Jalan Kolonel Sugiono dan Jalan Merak dengan panjang antrean diperkirakan mencapai satu kilometer. Antrean berlangsung sejak sekitar pukul 09.00 WIB hingga malam hari.

Kondisi serupa dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang, baik di wilayah perkotaan maupun kecamatan. Kabut asap tebal turut memperburuk situasi, sementara warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Bahkan, sebagian pengendara terpaksa meninggalkan pekerjaan demi mengisi bahan bakar kendaraannya.

Seorang warga, Yoga (27), mengaku harus mengantre sekitar dua jam untuk mendapatkan Pertalite sebanyak tiga liter.

“Tadi mulai antre sejak pukul 1 siang, baru dapat jam 3 sore. Karena diberi jatah, kalau sepeda motor tiga liter,” ujarnya.

Ia mengatakan terpaksa mengantre karena bahan bakar di tangki sepeda motornya sudah habis. Kondisi tersebut membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain menunggu giliran pengisian BBM.

“Mau tidak mau harus antre karena sudah tidak ada bensin lagi di tangki motor,” ungkapnya.

Pengalaman serupa dialami Ijal, seorang pengendara mobil. Ia mengaku mulai mengantre sejak pagi dan baru mendapatkan BBM pada siang hari.

“Kurang lebih dua jam-an. Dapatnya cuma Rp200 ribu saja,” ujarnya.

Ijal berharap persoalan antrean dan ketersediaan BBM di Kabupaten Ketapang segera diselesaikan agar pelayanan SPBU kembali normal. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Hingga malam hari, antrean kendaraan di SPBU Jalan DI Panjaitan masih menjadi perhatian pengguna jalan karena memanjang hingga sejumlah ruas jalan di sekitarnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, melepas secara resmi Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Kabupaten Melawi yang akan mewakili daerah pada Pesparani Katolik II Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Prosesi pelepasan berlangsung di Nanga Pinoh, Rabu (14/10/2026). Kontingen Melawi selanjutnya akan mengikuti perlombaan yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada 16–17 Oktober 2026.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Melawi, para pelatih, peserta, ofisial, serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kontingen.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Melawi, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LP3KD, para pelatih, serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam mempersiapkan kontingen Pesparani ini,” kata Bupati.

Menurutnya, keikutsertaan dalam Pesparani bukan semata-mata untuk mengejar prestasi. Para peserta juga membawa tanggung jawab menjaga nama baik Kabupaten Melawi sekaligus merepresentasikan iman dan budaya daerah di tingkat provinsi.

Ia menilai Pesparani menjadi ruang untuk memperdalam dan mengaktualisasikan nilai-nilai iman Katolik melalui seni musik dan budaya gerejani. Kegiatan ini juga diharapkan mempererat persaudaraan, memperkuat toleransi, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Jadikan setiap lantunan suara yang dipersembahkan sebagai doa yang tulus dan setiap penampilan sebagai kesaksian iman yang hidup. Dengan semangat tersebut, keikutsertaan dalam Pesparani diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembinaan mental dan spiritual umat,” pesannya.

Menjelang perlombaan pada 16–17 Oktober 2026, Bupati meminta seluruh anggota kontingen menjaga kesehatan, meningkatkan kedisiplinan, memperkuat kekompakan, serta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

Ia berharap kontingen Melawi mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan meraih hasil membanggakan. Keikutsertaan tersebut juga diharapkan memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat dan talenta.

“Selamat berjuang. Kami mendoakan yang terbaik bagi Kontingen Pesparani Kabupaten Melawi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan berkat-Nya, melindungi setiap langkah perjalanan, serta menganugerahkan keberhasilan bagi perjuangan kontingen Kabupaten Melawi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua LP3K Kabupaten Melawi, Paulus, S.E., M.A.P., menjelaskan bahwa Melawi mengikuti dua dari tiga kategori yang diperlombakan pada Pesparani Katolik II Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Kedua kategori tersebut adalah Paduan Suara Dewasa Wanita (PSDW) dan Paduan Suara Gregorian Dewasa Pria (PSGDP).

“Untuk PSDW berjumlah 20 orang, terdiri dari 18 peserta, satu pelatih, dan satu dirigen. Sedangkan PSGDP berjumlah 19 orang, terdiri dari 18 peserta dan satu pelatih. Kemudian ditambah 16 orang ofisial, sehingga total kontingen yang akan diberangkatkan sebanyak 55 orang,” jelas Paulus.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Melawi, khususnya Bupati Melawi, atas dukungan yang diberikan kepada LP3K dan kontingen dalam mengikuti ajang tingkat provinsi tersebut.

Dengan dilepasnya kontingen, Kabupaten Melawi berharap para peserta dapat menjalani seluruh rangkaian Pesparani dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi nilai keimanan, persaudaraan, sportivitas, dan kebersamaan.

Kontingen Melawi diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama baik daerah pada Pesparani Katolik II Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

KALBARONLINE.com – Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang mendesak Fuel Terminal (Jobber) Ketapang membuka informasi kuota dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara transparan. Mereka memberikan tenggat hingga 16 Oktober 2026 agar persoalan antrean panjang dan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM segera diatasi.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Fuel Terminal Ketapang, Rabu (14/10/2026). Aksi ini merupakan lanjutan demonstrasi yang sebelumnya digelar di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Ketapang.

Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ketapang, Jereel Yaqvinta Ginting, mengatakan pihaknya meminta pengelola Fuel Terminal menjelaskan secara terbuka kuota BBM yang diterima Kabupaten Ketapang serta mekanisme pembagiannya ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Mendesak Jobber untuk terbuka soal kuota BBM Ketapang yang sebenarnya diterima, kemudian mendesak Jobber untuk terbuka soal pembagian distribusi BBM ke setiap SPBU, apakah sudah adil atau ada monopoli yang dilakukan,” kata Jereel saat aksi.

Selain persoalan kuota dan distribusi, massa juga meminta penjelasan mengenai kapasitas penampungan BBM di Ketapang. Mereka mempertanyakan apakah fasilitas yang tersedia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau memerlukan penambahan kapasitas.

Aliansi turut mendorong penambahan Fuel Terminal di Kabupaten Ketapang sebagai salah satu upaya mendukung ketersediaan BBM dalam jangka panjang.

Koordinator aksi Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang, Iqbal Khadafi, menegaskan tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak kesulitan mendapatkan BBM.

“Jadi pada hari ini kami melalui Aliansi Cipayung Plus, mewakili aspirasi dari masyarakat, kami menuntut untuk kemudian Kepala Jobber Kabupaten Ketapang bertanggung jawab dan berkomitmen atas ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Ketapang,” tegas Iqbal.

Dalam pertemuan dengan pihak Fuel Terminal, Iqbal menyebut pengelola menyampaikan harapan agar distribusi BBM di Ketapang kembali normal pada 16 Oktober 2026.

Aliansi Cipayung Plus menjadikan tanggal tersebut sebagai batas waktu untuk melihat perkembangan penanganan persoalan BBM. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila antrean kendaraan di SPBU belum teratasi.

“Jika memang di tanggal 16 itu antrean terselesaikan, maka kami akan turun lagi aksi dengan skala yang lebih besar,” katanya.

Iqbal juga menyoroti belum adanya keterbukaan informasi yang dinilai memadai mengenai besaran kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang. Menurutnya, data tersebut penting untuk menilai kecukupan pasokan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan mengenai kuota BBM, tetapi belum memperoleh keterangan yang diharapkan.

Kondisi tersebut, menurut Iqbal, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai faktor yang menyebabkan sulitnya BBM diperoleh dalam beberapa waktu terakhir.

“Nah, tentu dari indikasi-indikasi tersebut wajar asumsi liar hari ini masyarakat menduga bahwa ada upaya-upaya mafia BBM yang hari ini menjadi aktor di balik kelangkaan BBM ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan BBM tidak cukup hanya dilihat dari sisi pasokan dan distribusi. Dugaan adanya praktik penyelewengan yang berpotensi mengganggu penyaluran BBM kepada masyarakat juga perlu menjadi perhatian pihak berwenang.

“Jadi tadi kan persoalannya terkait suplai, kemudian pendistribusian kapal dan lain sebagainya. Tapi kan yang belum kita sama-sama sentuh bagaimana hari ini mafia-mafia ini yang perlu kita berantas,” pungkasnya.

Aliansi Cipayung Plus berharap pihak Fuel Terminal dan instansi terkait segera memberikan keterbukaan informasi mengenai kuota serta distribusi BBM. Mereka juga meminta langkah konkret agar pasokan kembali normal dan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang segera teratasi. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Polres Ketapang meraih juara pertama kategori keaktifan penindakan knalpot nonstandar dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas upaya penertiban penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, kepada Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, di Ibis Hotel Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Dalam penertiban yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ketapang, petugas mencatat 203 tilang dan memberikan 460 teguran. Selain itu, sebanyak 663 knalpot nonstandar berhasil disita.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengapresiasi kinerja personel Satlantas yang konsisten melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras personel Satlantas Polres Ketapang,” ujar Putra.

Ia menegaskan, penertiban knalpot nonstandar tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.

“Kami terus melakukan penertiban dan edukasi kepada masyarakat agar semakin sadar pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” katanya.

Menurut Putra, penghargaan dari Kapolda Kalbar tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penertiban akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan,” tegasnya.

Polres Ketapang berkomitmen meningkatkan penegakan hukum dan edukasi kepada pengguna jalan. Langkah tersebut sejalan dengan tema Rakernis Fungsi Lalu Lintas 2026, yakni “Polantas Bersama Masyarakat Mewujudkan Kamseltibcarlantas yang Aman, Tertib dan Berkeselamatan”. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meresmikan sambungan listrik bagi 144 rumah warga di Dusun Bangunsari dan Dusun Wonosari, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Selasa (13/10/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok.

Dalam sambutannya, Alexander menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di desa dan dusun terpencil.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, jalan, fasilitas pendidikan, dan jaringan internet harus terus diperjuangkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita yang tinggal di dusun-dusun. Kita akan terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan prioritas pembangunan daerah,” tegas Alexander.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Ketapang mendapatkan alokasi 60 titik pemasangan listrik desa pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Kalimantan Barat, dengan lima titik di antaranya berada di Kecamatan Kendawangan.

Alexander menyebut capaian itu merupakan hasil perjuangan pemerintah daerah sejak tahun lalu. Upaya tersebut dilakukan, antara lain, dengan mendatangi langsung kantor pusat PT PLN dan kementerian terkait untuk memperjuangkan akses listrik bagi masyarakat di desa-desa yang belum teraliri listrik.

Ia berharap program elektrifikasi desa terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan listrik. Pemerataan akses listrik ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga 2028–2029.

Selain listrik, pemerintah daerah juga mendorong perluasan jaringan internet di wilayah pedesaan. Akses internet dinilai penting untuk mendukung pendidikan anak-anak, memperluas akses informasi, serta membuka peluang bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Alexander mengakui, upaya pembangunan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghentikan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan tetap mengacu pada skala prioritas pembangunan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan di tengah persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Ia berharap hujan segera turun agar kualitas lingkungan membaik dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan nyaman.

Peresmian sambungan listrik tersebut berlangsung hangat dengan penyambutan adat Dayak dan Jawa sejak dari Tugu Dusun Bagan Cempedak hingga Dusun Bangunsari dan Dusun Wonosari. Penyambutan tersebut mencerminkan kerukunan masyarakat yang hidup berdampingan di tengah keberagaman suku dan budaya.

Alexander menegaskan, keberagaman merupakan kekuatan yang harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan daerah. Perbedaan suku dan adat istiadat bukan penghalang untuk bekerja bersama, melainkan kekayaan yang mempererat persaudaraan masyarakat Ketapang.

“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Kita semua bersaudara, sebagai satu keluarga besar Kabupaten Ketapang. Mari kita jaga kebersamaan, terus bergotong royong, dan bersama-sama membangun Ketapang agar semakin maju dan mandiri,” ujarnya.

Peresmian sambungan listrik bagi 144 rumah warga ini menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan menuju Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri, sekaligus membuka harapan baru bagi masyarakat di wilayah pedesaan. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak menggelar bimbingan teknis (bimtek) penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 Kategori C atau industri serta pendaftaran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kegiatan yang berlangsung di UMKM Center Pontianak, Rabu (14/10/2026), ini bertujuan membantu pelaku industri memahami persyaratan perizinan dan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala DKUMP Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi dan penyesuaian penerapan perizinan bagi pelaku industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurutnya, aturan tersebut menuntut pelaku usaha, termasuk industri kecil dan rumahan, untuk tertib administrasi serta memiliki legalitas usaha sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.

“Seluruh peserta ini belum masuk tahapan SIINas, nanti akan kita verifikasi. Bimtek ini penting agar peserta memahami alur dan persyaratannya serta mendaftar dengan benar,” ujarnya.

Ibrahim menegaskan, legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, legalitas yang sesuai dapat membantu pelaku usaha mengakses pembinaan, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian DKUMP Kota Pontianak, Yuni Cahyadi, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat terkait penerapan KBLI 2025 Kategori C atau kategori industri yang terhubung dengan SIINas.

Ia menerangkan, pelaku industri yang masuk dalam KBLI 2025 Kategori C perlu melanjutkan proses pembuatan akun SIINas. Khusus bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, diperlukan verifikasi teknis perizinan agar proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan berjalan sesuai ketentuan.

“Pelaku usaha perlu memahami apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen yang perlu diunggah, serta komitmen yang harus disampaikan agar proses perizinannya tidak keliru,” jelas Yuni.

Menurutnya, kepemilikan akun SIINas yang sesuai dengan legalitas pelaku industri juga memungkinkan pemerintah memantau perkembangan usaha. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami kebutuhan pelaku industri dan menyalurkan dukungan secara lebih tepat.

“Pemantauan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah provinsi dan Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, perkembangan pelaku industri di Kota Pontianak dapat terpantau hingga tingkat pusat,” tegasnya.

Yuni juga menjelaskan bahwa tingkat risiko usaha menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perizinan. Sejumlah usaha yang produknya berkaitan langsung dengan penggunaan masyarakat, seperti kosmetik dan produk tertentu yang memerlukan perhatian terhadap aspek keamanan, memiliki persyaratan sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, DKUMP Kota Pontianak berharap pelaku industri dapat memahami penerapan KBLI 2025, memenuhi persyaratan perizinan, serta mendaftarkan usaha ke SIINas dengan benar. Dengan demikian, legalitas dan pendataan industri di Kota Pontianak diharapkan semakin tertib. (*)

KALBARONLINE.com – Antrean panjang kendaraan terjadi di SPBU N Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ratusan pengendara sepeda motor dan mobil tampak mengular hingga ke jalan raya demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Sejumlah warga mengaku mulai mengantre sejak pukul 05.00 WIB. Namun, hingga pukul 15.30 WIB, sebagian warga baru berhasil mendapatkan BBM. Situasi semakin menyulitkan ketika pihak SPBU N mulai menutup pagar operasional pada pukul 15.30 WIB, sementara masih banyak warga yang bertahan mengantre di luar pagar.

Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena waktu dan pekerjaan mereka terganggu hanya untuk mendapatkan BBM. Warga menilai perlu ada solusi konkret agar antrean panjang tidak terus berulang.

“Ini sangat menyulitkan buat masyarakat. Kita butuh solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM ini. Pembatasan yang ada malah menyita waktu dan membuat banyak warga kehilangan waktu kerja. Paling tidak harus ada penambahan SPBU atau mengoptimalkan kembali penyaluran ke pengecer yang memiliki rekomendasi resmi agar antrean tidak terus menumpuk di satu titik,” ujar Hendri, salah seorang warga yang mengantre.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera memberikan solusi yang jelas, termasuk memastikan pasokan BBM resmi di Kabupaten Kayong Utara mencukupi kebutuhan warga. Dengan demikian, aktivitas harian dan perekonomian masyarakat tidak terus terganggu akibat antrean panjang. (Sans)

KALBARONLINE.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Ketapang menggelar aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Massa juga menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Aksi diawali dengan audiensi bersama Bupati Ketapang di Kantor Bupati, kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Ketapang dan Jobber atau Fuel Terminal Ketapang, Rabu (14/10/2026).

Koordinator aksi Aliansi Cipayung Plus dan pemuda se-Kabupaten Ketapang, M Iqbal Khadafi, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak kelangkaan BBM, terutama akibat antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ia mendesak pihak Fuel Terminal Ketapang memberikan kepastian pasokan sekaligus menunjukkan komitmen untuk mengatasi persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.

“Jadi pada hari ini kami melalui Aliansi Cipayung Plus, mewakili aspirasi dari masyarakat, kami menuntut untuk kemudian Kepala Jobber Kabupaten Ketapang untuk bertanggung jawab dan berkomitmen atas ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, dalam pertemuan tersebut pihak Fuel Terminal menyampaikan bahwa distribusi BBM di Kabupaten Ketapang diharapkan kembali normal pada 16 Oktober 2026.

Aliansi Cipayung Plus memberikan tenggat waktu hingga tanggal tersebut. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila antrean kendaraan di SPBU belum teratasi.

“Maka kami tadi sampaikan jika memang di tanggal 16 itu antrean itu terselesaikan, maka kami akan turun lagi aksi dengan skala yang lebih besar,” katanya.

Selain menuntut kepastian distribusi, Iqbal menyoroti keterbukaan informasi mengenai kuota BBM yang diterima Kabupaten Ketapang. Menurutnya, informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pasokan yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengaku pihaknya telah meminta penjelasan mengenai kuota BBM, tetapi belum memperoleh keterangan yang dinilai memadai.

Minimnya informasi tersebut, lanjut Iqbal, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab kelangkaan BBM. Ia juga menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dugaan adanya praktik penyelewengan dalam distribusi.

“Nah tentu dari indikasi-indikasi tersebut wajar asumsi liar hari ini masyarakat menduga bahwa ada upaya-upaya mafia-mafia BBM yang hari ini menjadi aktor di balik kelangkaan BBM ini,” ujarnya.

Iqbal menegaskan, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya membahas persoalan pasokan dan distribusi kapal. Ia meminta dugaan praktik mafia BBM turut ditelusuri oleh pihak berwenang agar tidak mengganggu penyaluran bahan bakar kepada masyarakat.

“Jadi tadi kan persoalannya terkait suplai, kemudian pendistribusian kapal dan lain sebagainya. Tapi kan yang belum kita sama-sama sentuh bagaimana hari ini mafia-mafia ini yang perlu kita berantas,” pungkasnya.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus berharap pihak Fuel Terminal dan instansi terkait membuka informasi mengenai pasokan BBM serta memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Mereka juga meminta antrean panjang di SPBU segera ditangani agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Ketapang tidak terus terganggu. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Ketapang, Lusia Dewi Nurjana Alexander Wilyo, ST., MT., mengikuti sosialisasi antikorupsi bagi TP PKK se-Kalimantan Barat di salah satu hotel di Pontianak, Senin (12/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan TP PKK dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat integritas, meningkatkan kesadaran antikorupsi, serta mendorong tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erina, mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembiasaan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini.

“Pendidikan antikorupsi tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai ketika kita mengajarkan anak untuk berkata apa adanya dan membiasakan anggota keluarga untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Selain penguatan nilai integritas, sosialisasi tersebut juga menyoroti pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD. Seluruh pengurus TP PKK diingatkan agar memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan serta menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban secara tertib.

Erina menegaskan, surat pertanggungjawaban (SPJ) harus segera diselesaikan setelah program dilaksanakan. Pengurus tidak seharusnya menunda penyusunan laporan hingga mendekati akhir tahun anggaran.

“Setelah kita melaksanakan dan mendapat dana hibah untuk program yang dijalankan, tolong itu cepat di-SPJ-kan. Jangan tunggu mengerjakan program yang lain baru di-SPJ-kan, akhirnya kejar target akhir tahun,” tegasnya.

Menurut Erina, perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara tertib sejak awal untuk meminimalkan kesalahan dalam penggunaan dana hibah.

Dalam kegiatan tersebut, materi antikorupsi disampaikan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat dan Komunitas Penyuluh Antikorupsi Katulistiwa (Tanjak).

Erina juga meminta agar pengetahuan yang diperoleh peserta diteruskan kepada pengurus TP PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Dengan demikian, pemahaman mengenai integritas dan tata kelola anggaran dapat diterapkan secara lebih luas dalam pelaksanaan program PKK.

Sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan keluarga, TP PKK dinilai memiliki peran strategis dalam menanamkan budaya antikorupsi, dimulai dari rumah tangga hingga kehidupan bermasyarakat.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh kader PKK semakin menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan, sekaligus memperkuat komitmen untuk mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI membahas percepatan penanganan persoalan air baku dan penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dan Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie. Pertemuan itu juga dihadiri jajaran balai kementerian terkait serta perangkat daerah provinsi dan kota di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu agenda utama, terutama setelah intrusi air laut pada musim kemarau sebelumnya memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum.

“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan persoalan air baku tidak berjalan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada penentuan solusi yang efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.

Selain persoalan kualitas air baku, pertemuan itu membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut penambahan kapasitas diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi Sekolah Rakyat.

“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.

Pembahasan juga mencakup peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan, salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.

Edi mengatakan, penataan jalan perlu didukung fasilitas yang memadai, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan fasilitas bagi pejalan kaki.

“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Untuk jangka panjang, Edi mendorong pembangunan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.

Sementara itu, Syarif Abdullah Alkadrie menilai persoalan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian matang karena setiap alternatif penanganan memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing.

“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat intrusi air laut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh.

“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.

Menurut Syarif, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar berbagai rencana tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang lebih konkret.

“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan kajian teknis, penetapan prioritas, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah. Ia mendorong penguatan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk mempertimbangkan pengadaan pesawat pemadam kebakaran seperti yang digunakan Jepang.

Syarif mengatakan, persoalan karhutla dan kabut asap sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki upaya pencegahan dan penanganan bencana ke depan.

“Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Kalimantan Barat, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Kita di DPR sudah sering menyampaikan bahwa negara kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir besar,” kata Syarif usai menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam kunjungan kerja, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, karhutla yang memicu kabut asap menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kalimantan. Karena itu, penambahan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana dinilai perlu dipertimbangkan agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.

“Tentu semuanya harus kita antisipasi, baik dengan menambah peralatan maupun perlengkapan lainnya. Mungkin ke depan kita juga perlu memiliki pesawat seperti yang digunakan Jepang agar ketika terjadi kebakaran, pemadaman bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Syarif berharap pengalaman menghadapi karhutla dan kabut asap selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa.

“Mudah-mudahan, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.

Terkait anggaran penanganan bencana, Syarif mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan pos anggaran bagi pemerintah daerah. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk menangani bencana di masing-masing wilayah.

“Tentu sudah ada pos-pos anggaran yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah akan menganggarkan dan menyerapnya sesuai dengan kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Antrean bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut keterlambatan pengisian BBM di sejumlah SPBU luar kota, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, menjadi salah satu pemicu antrean tersebut.

Edi mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Direktur Pertamina untuk meminta penjelasan terkait antrean BBM yang masih terjadi di Pontianak.

“Untuk SPBU di Kota Pontianak, tadi malam saya sudah bertemu dengan Direktur Pertamina. Mengapa di Pontianak masih terjadi antrean? Karena ada keterlambatan pengisian BBM di SPBU yang berada di luar Kota Pontianak, misalnya di Kubu Raya,” jelas Edi, Rabu (14/10/2026).

Menurut Edi, keterlambatan pasokan di wilayah sekitar membuat masyarakat khawatir kehabisan BBM. Kondisi itu mendorong warga mencari BBM ke SPBU terdekat, termasuk yang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Edi mengingatkan agar persoalan pasokan BBM tidak sampai memicu kepanikan masyarakat secara luas, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Ia juga menyentil Pertamina agar bertanggung jawab memastikan ketersediaan BBM dan mencegah persoalan serupa terus berulang.

“Saya sudah meminta Pertamina untuk bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi kelangkaan BBM. Pertamina memberikan jawaban yang normatif. Mereka menyampaikan bahwa stok BBM untuk Kalimantan Barat harus terpenuhi. Sebab, yang menjadi perhatian bukan hanya Kota Pontianak, melainkan seluruh wilayah Kalimantan Barat,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendukung rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II di Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan sekaligus mengurai kemacetan di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Menurut Edi, salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur, baik melalui pelebaran geometrik jalan maupun penambahan jembatan.

“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi menilai, jika duplikasi Jembatan Kapuas II dapat direalisasikan, beban lalu lintas di kawasan tersebut akan terbagi sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih lancar. Penambahan kapasitas jembatan, seperti yang telah diterapkan di kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak, dinilai dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik.

Karena itu, ia memandang pembangunan duplikasi jembatan sebagai bagian penting dalam pengembangan konektivitas Kota Pontianak ke depan.

“Prinsipnya, semakin baik kapasitas dan konektivitas jalannya, semakin terbagi pula arus lalu lintasnya. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan,” katanya.

Terkait uji coba pembatasan kendaraan tertentu di Jembatan Kapuas I berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat, Edi berharap kebijakan tersebut terus dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak yang memberatkan masyarakat. Ia menyebut uji coba telah dilakukan dan hasilnya perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Kalau memang itu tidak layak menyebabkan keparahan makin banyak, saya rasa masih itu akan dibatalkan atau dicarikan alternatif lain,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, menilai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II lebih realistis untuk didorong dalam waktu dekat guna mengurai kemacetan di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan kawasan sekitarnya.

Ia menyebut kepadatan lalu lintas di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II telah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan.

“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.

Syarif menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III sebenarnya telah tersedia dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya membutuhkan proses lebih panjang, terutama karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, duplikasi Jembatan Kapuas II dinilai dapat menjadi solusi yang lebih dekat untuk direalisasikan. Selain kebutuhan lahannya disebut relatif telah tersedia, kebutuhan anggarannya juga dinilai lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru pada koridor yang sepenuhnya baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif menyebut masih terdapat tahapan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Pembahasan mengenai prioritas pembangunan tersebut juga telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk unsur komisi di DPR RI.

Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan penting karena Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Syarif berharap pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.

“Kalau kapasitas jembatan bertambah, arus kendaraan bisa terbagi. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontive, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan infrastruktur di Kota Pontianak, mulai dari krisis air bersih hingga kemacetan lalu lintas.

Syarif mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait keluhan masyarakat mengenai air yang terasa asin.

Menurutnya, rencana pembangunan waduk perlu dikaji lebih lanjut mengingat Pontianak memiliki keterbatasan sumber air. Waduk yang dibangun nantinya akan sangat bergantung pada curah hujan, bukan aliran air dari kawasan pegunungan.

Selain pembangunan waduk, perpanjangan jaringan pipa juga menjadi salah satu opsi penanganan. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu, terlebih kondisi kemarau turut memengaruhi ketersediaan air tawar.

“Karena itu, kita meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai untuk melakukan kajian mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan, upaya tersebut setidaknya bisa membantu mengatasi persoalan air bersih yang kita hadapi saat ini,” kata Syarif.

Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih di wilayah utara Pontianak, terutama untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti ketersediaan sarana pendukung, termasuk layanan air bersih.

Syarif menyebut, berdasarkan penjelasan pihak balai dalam pertemuan tersebut, kapasitas air bersih di wilayah itu direncanakan meningkat dari 100 menjadi 300. Namun, satuan kapasitas tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Selain air bersih, persoalan kemacetan juga menjadi pembahasan. Syarif menilai kepadatan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I dan Kapuas II perlu segera ditangani, termasuk melalui penambahan kapasitas jembatan.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Kapuas III telah masuk dalam perencanaan dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya masih membutuhkan waktu karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” ujarnya.

Sebagai langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk didorong dalam waktu dekat, Syarif menyebut pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi prioritas.

Ia menilai rencana tersebut lebih realistis karena lahan disebut sudah tersedia dan kebutuhan anggarannya relatif lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif mengatakan masih ada persoalan perizinan yang perlu diselesaikan. Ia berharap proses tersebut segera dituntaskan agar rencana pembangunan tidak berlarut-larut.

Ia juga menyinggung rencana pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan berbayar dan membutuhkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurai kemacetan di Pontianak.

Syarif menegaskan, pembangunan infrastruktur di Pontianak perlu mendapat perhatian karena kota ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Ia berharap pembahasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat menyamakan persepsi serta mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Keluarga Besar Istri Perum BULOG (KBIB) Cabang Putussibau memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 dengan mengusung tema “Berkarya dalam Kebersamaan, Bertumbuh dengan Kepedulian”. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Cabang Perum BULOG Putussibau ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat peran organisasi dalam mendukung keluarga besar BULOG.

Peringatan HUT ke-6 tersebut dilaksanakan secara sederhana, tetapi penuh makna. Kegiatan diisi dengan kebersamaan serta penyerahan bantuan pendidikan kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan dukungan bagi generasi penerus bangsa.

Ketua KBIB Cabang Putussibau, Melly Khilnan, mengatakan peringatan HUT ke-6 bukan sekadar perayaan bertambahnya usia organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.

“Melalui tema Berkarya dalam Kebersamaan, Bertumbuh dengan Kepedulian, kami berharap KBIB semakin solid, kompak, dan mampu menghadirkan kegiatan yang bermanfaat. Kami ingin kebersamaan yang terjalin tidak hanya menjadi kekuatan bagi organisasi, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, salah satunya melalui bantuan pendidikan bagi anak-anak. Semoga KBIB ke depan semakin aktif, kreatif, dan terus memberikan dampak positif bagi keluarga besar BULOG maupun masyarakat,” ujar Melly Khilnan.

Pembina KBIB Cabang Putussibau, M. Khilnan Rianda, turut mengapresiasi peran dan kontribusi KBIB dalam membangun kebersamaan serta menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan Perum BULOG.

Menurutnya, KBIB memiliki peran sebagai wadah silaturahmi, pengembangan potensi, dan pelaksanaan kegiatan sosial yang dapat memperkuat keharmonisan keluarga besar BULOG. Kebersamaan yang terbangun juga diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

“Saya berharap KBIB Cabang Putussibau ke depan semakin solid, mandiri, dan mampu melahirkan program-program yang kreatif serta bermanfaat. Jangan hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga menjadi wadah untuk berkarya, saling mendukung, dan menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat. Saya juga berharap semangat berbagi, seperti pemberian bantuan pendidikan ini, dapat terus dilanjutkan sebagai wujud nyata kehadiran KBIB di tengah masyarakat,” ungkap M. Khilnan Rianda.

Ia menegaskan, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari nilai kebersamaan, ketulusan, dan manfaat yang dapat dirasakan orang lain.

Melalui peringatan HUT ke-6 ini, KBIB Cabang Putussibau diharapkan terus berkembang menjadi organisasi yang solid, inspiratif, dan peduli, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga besar Perum BULOG dan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkarya dalam kebersamaan, bertumbuh dengan kepedulian, dan terus menebarkan manfaat bagi sesama. (Haq)