KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar untuk periode Tahun Anggaran 2027 hingga 2031.
Pengajuan tersebut disampaikan melalui pidato pengantar Bupati Kapuas Hulu yang dibacakan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, S.M., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Ruang Sidang DPRD, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga perbankan, serta undangan lainnya.
Dalam pidato pengantarnya, Sukardi menyampaikan bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya Bank Kalbar sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran dalam mendukung aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah.
Menurutnya, pengajuan Raperda ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya memperkuat struktur permodalan Bank Kalbar agar kapasitas usaha perusahaan semakin berkembang.
Selain itu, penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendukung program pembangunan serta pelayanan publik di sektor keuangan, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
Pengajuan Raperda tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui rapat paripurna ini, Pemkab Kapuas Hulu berharap Raperda tentang Penyertaan Modal pada Bank Kalbar Tahun Anggaran 2027 sampai dengan 2031 dapat dibahas secara mendalam bersama DPRD.
Pembahasan diharapkan memperhatikan berbagai saran, pendapat, serta masukan konstruktif dari anggota dewan sehingga kebijakan yang dirumuskan memiliki pertimbangan matang dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, rencana penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penguatan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan. (Haq)