Sunday, 15 November 2026 | 15 November 2026
sekolah rakyat
Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Sepatu untuk Siswa Sekolah Rakyat, Edi Minta Fasilitas Terus Ditingkatkan
Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Sepatu untuk Siswa Sekolah Rakyat, Edi Minta Fasilitas Terus Ditingkatkan
Friday, 13/11/2026

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan bantuan sepatu sekolah dari BPJS Kesehatan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi jenjang SD, SMP, dan SMA.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Sekolah Rakyat, Jalan Flora, Pontianak Utara, Jumat (13/11/2026).

Penyerahan bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan siswa, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penanaman sejumlah pohon buah-buahan, termasuk manggis, di lingkungan sekolah. Edi mengatakan, penghijauan perlu terus dilakukan karena kawasan sekolah masih membutuhkan penataan agar lebih asri dan sejuk.

“Beberapa pohon yang kita tanam ini berfungsi sebagai peneduh sehingga suasana lingkungan menjadi lebih asri dan sejuk. Kita juga menanam pohon-pohon produktif, seperti tanaman buah-buahan, yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekolah,” ujarnya.

Edi meminta Dinas Sosial terus memantau perkembangan Sekolah Rakyat, mulai dari aktivitas pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kondisi lingkungan dan fasilitas pendukung. Jika terdapat kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, Pemkot akan melihat peluang dukungan yang dapat diberikan.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatiannya adalah videotron indoor untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya. Menurut Edi, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menampilkan materi pembelajaran maupun mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan.

“Dengan adanya videotron, kegiatan pembelajaran dan berbagai acara sekolah bisa ditampilkan secara langsung. Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya,” tuturnya.

Terkait akses pendidikan, Edi menyebut angka putus sekolah di Kota Pontianak telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meski demikian, Pemkot akan terus turun ke lapangan untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan mendapatkan akses sekolah.

“Angka putus sekolah di Kota Pontianak sudah sangat berkurang. Kita akan terus melakukan turun ke lapangan untuk mengecek langsung anak-anak yang putus sekolah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Keterbatasan biaya maupun ketersediaan fasilitas pendidikan, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan anak-anak berhenti bersekolah.

“Kita memiliki kewajiban pendidikan selama 13 tahun di Pontianak. Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah karena tidak tersedia sekolah, ruang belajar, ataupun karena tidak ada biaya,” tegasnya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Pemkot terus melakukan sejumlah upaya, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pemberian akses ke sekolah negeri maupun swasta, hingga dukungan beasiswa dan program pendidikan lainnya.

Edi menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat membantu anak-anak dari keluarga yang membutuhkan untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

“Kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu sekali dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan,” katanya.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat, koordinasi dapat dilakukan melalui tim Kementerian Sosial bersama kepala sekolah. Program ini menyasar masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3.

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi karena Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3,” jelas Edi.

Ia berharap Sekolah Rakyat terus berkembang dengan dukungan fasilitas, aktivitas pembelajaran, serta lingkungan yang semakin baik. Dengan demikian, sekolah ini dapat menjalankan perannya sebagai salah satu tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak di Kota Pontianak. (*)

Dugaan Pelecehan di Sekolah Rakyat Kalbar Disorot, Lidya Minta Pengawasan Diperketat
Dugaan Pelecehan di Sekolah Rakyat Kalbar Disorot, Lidya Minta Pengawasan Diperketat
Tuesday, 10/11/2026

KALBARONLINE.com – Dugaan kasus pelecehan di lingkungan Sekolah Rakyat Kalimantan Barat mendapat perhatian DPRD Kalbar. Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Lidya Natalia Sartono, meminta persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh sekaligus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurut Lidya, Sekolah Rakyat yang pertama hadir di Kalbar akan menjadi tolok ukur bagi pembangunan sekolah serupa di masa mendatang. Karena itu, pembenahan perlu dilakukan, terutama menyangkut manajemen dan administrasi pengelolaan sekolah.

“Semoga kasus ini juga bisa diselesaikan secara detail, karena ini akan menjadi cerminan buat sekolah yang sedang dibangun yang akan datang,” ujarnya.

Selain penyelesaian persoalan tersebut, Lidya menekankan pentingnya memperketat pengawasan terhadap Sekolah Rakyat, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

Menurutnya, sistem pendidikan berasrama membutuhkan perhatian khusus. Pengelolaannya harus dipastikan berjalan dengan baik agar berbagai potensi persoalan dapat dicegah sejak dini.

Ia mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung masa depan anak-anak. Jangan sampai kelemahan dalam sistem pengelolaan justru menimbulkan trauma hingga membuat peserta didik takut kembali bersekolah.

“Jangan sampai gara-gara sistem kita yang tidak terkontrol membuat mereka trauma untuk sekolah,” tegasnya. (Lid)

Dilaporkan Sejak Juli 2026, HWCI Kalbar Soroti Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak
Dilaporkan Sejak Juli 2026, HWCI Kalbar Soroti Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak
Monday, 02/11/2026

KALBARONLINE.com – Penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak mendapat sorotan dari pihak keluarga korban. Perkara yang dilaporkan sejak Juli 2026 tersebut dinilai belum berjalan sesuai harapan keluarga.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (HWCI) Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, mengatakan pihaknya telah menerima kuasa dari keluarga korban untuk mengawal proses hukum kasus tersebut.

Eka menyebutkan, tujuh pengacara perempuan dari HWCI Kalbar turut mendampingi keluarga korban dalam perkara ini.

Menurutnya, kasus tersebut membutuhkan perhatian serius karena melibatkan anak sebagai korban serta anak-anak yang diduga terlibat sebagai pelaku. Karena itu, penanganannya tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak yang terlibat.

“Kami berkomitmen menjaga dan melindungi hak-hak anak, terutama yang berkaitan dengan korban. Namun, karena pihak yang diduga sebagai pelaku juga masih di bawah umur, maka kita akan memberikan dan membantu hak-hak tersebut. Dalam hal ini, kami fokusnya pada kebijakan dari Dinas Sosial Kota Pontianak dan Wali Kota yang melaksanakan program pemerintah,” ujar Eka, Sabtu (31/10/2026).

Eka juga menyoroti pentingnya pendampingan psikologis bagi korban. Menurutnya, dampak dugaan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga kondisi mental dan pemulihan anak.

Dalam perkara ini, korban yang didampingi HWCI diketahui masih berusia 8 tahun. Sementara anak-anak yang disebut sebagai terduga pelaku juga masih di bawah umur.

Sorotan terhadap pengawasan dan keamanan anak di lingkungan sekolah turut disampaikan Ketua DPP Ormas Mangkok Merah Kalbar, Iyen Bagago. Ia menilai pengawasan terhadap peserta didik perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami mendukung agar kasus ini diproses sesuai aturan yang berlaku. Orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga kejadian seperti ini sangat disayangkan,” katanya.

Iyen mengatakan pihaknya siap bersama kuasa hukum mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia berharap pihak sekolah dan Dinas Sosial memberikan perhatian serius terhadap keamanan serta perlindungan anak selama berada di lingkungan pendidikan.

Penanganan kasus ini diharapkan tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memastikan hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan tetap terpenuhi. (Lid)

Soal Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak, LDII Kalbar Dorong Evaluasi Sistem Pengasuhan
Soal Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak, LDII Kalbar Dorong Evaluasi Sistem Pengasuhan
Monday, 02/11/2026

KALBARONLINE.com – Dugaan kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak menjadi perhatian Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalimantan Barat. Organisasi tersebut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengasuhan dan perlindungan anak, khususnya di lembaga pendidikan yang menerapkan pola asrama (boarding school).

Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto, mengatakan peristiwa tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui proses hukum. Namun, juga harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pendidikan berasrama, terutama sistem pengawasan, pendampingan, dan pembinaan peserta didik.

"Dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Rakyat yang memakai model asrama (boarding school) menjadi keprihatinan bersama. Tetapi peristiwa ini jangan hanya diselesaikan melalui proses hukum, melainkan menjadi titik evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan berasrama, khususnya sistem pengawasan, pendampingan, dan pembinaan peserta didik," ujar Susanto kepada sejumlah media, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu solusi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski demikian, aspek keamanan dan kenyamanan peserta didik tidak boleh dikesampingkan.

"Ketika orang tua menitipkan anaknya di Sekolah Rakyat, sesungguhnya mereka mempercayakan pendidikan sekaligus keselamatan dan masa depan anak kepada lembaga tersebut. Maka perlindungan terhadap anak harus menjadi bagian utama dari sistem pendidikan, bukan sekadar pelengkap administrasi. Ini kewajiban utama sekolah," tegasnya.

Susanto menjelaskan, lembaga pendidikan berasrama memiliki karakteristik khusus karena aktivitas pendidikan dan pengasuhan berlangsung hampir sepanjang hari. Kondisi tersebut membutuhkan sistem perlindungan yang lebih terencana dan pengawasan yang konsisten.

"Aktivitas pendidikan dan pengasuhan yang berlangsung 24 jam mendorong diperlukannya sistem perlindungan yang terencana, tenaga pendamping yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara konsisten," katanya.

Untuk memperkuat perlindungan anak di sekolah berasrama, Susanto mengusulkan lima langkah konkret.

Pertama, membangun standar pengasuhan asrama yang jelas. Standar tersebut harus mencakup proses penerimaan peserta didik, pembagian kamar, aktivitas harian, pengawasan selama waktu istirahat, hingga mekanisme penanganan pengaduan.

Kedua, memperkuat sumber daya manusia melalui perekrutan dan pelatihan pembina asrama atau residential mentor. Mereka tidak hanya bertugas mengawasi kedisiplinan, tetapi juga menjadi pendamping, pembimbing karakter, sekaligus pihak yang dipercaya peserta didik untuk menyampaikan persoalan pribadi.

"Pembina asrama harus memiliki kompetensi pengasuhan, memahami psikologi perkembangan anak, memiliki integritas, serta dibekali kemampuan mengenali dan mencegah potensi kekerasan. Mereka juga harus memahami batasan interaksi yang sehat antara pendamping dengan peserta didik," jelasnya.

Ketiga, menerapkan sistem pengawasan berlapis dengan rasio pendamping dan peserta didik yang proporsional. Pengaturan area asrama berdasarkan kelompok usia serta pengawasan pada waktu dan lokasi berisiko tinggi juga perlu diperhatikan.

Penggunaan kamera pengawas atau CCTV, lanjutnya, dapat menjadi instrumen pendukung di area publik dengan tetap memperhatikan privasi dan martabat anak.

Keempat, menghadirkan layanan konseling dan mekanisme pengaduan yang ramah anak. Peserta didik harus memiliki akses untuk melaporkan perundungan, kekerasan, pelecehan, maupun persoalan lainnya tanpa takut mengalami intimidasi atau justru disalahkan.

Kelima, melibatkan orang tua dalam sistem pengawasan melalui komunikasi berkala, evaluasi perkembangan anak, serta keterbukaan informasi mengenai tata tertib dan standar perlindungan yang diterapkan sekolah.

Selain penguatan sistem pengawasan, Susanto menilai pendidikan karakter harus menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan asrama yang sehat dan aman.

"Pendidikan karakter jangan hanya menyasar kepada peserta didik, melainkan juga harus diberikan kepada para guru, pengasuh, atau wali asrama agar mereka memberikan keteladanan dan bukan menjadi predator," tegasnya.

LDII Kalbar juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi serta audit sistem perlindungan anak di sekolah berasrama. Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar Sekolah Rakyat, tetapi juga lembaga pendidikan lainnya yang menerapkan pola pendidikan serupa.

"Audit terhadap sekolah-sekolah berasrama mesti segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Utamanya mencakup kompetensi dan integritas tenaga pengasuh, standar operasional prosedur (SOP) perlindungan anak, sistem pengawasan, fasilitas asrama, rasio pendamping, hingga mekanisme penanganan pengaduan," sarannya.

Terkait dugaan kasus di Sekolah Rakyat Pontianak, LDII Kalbar meminta agar proses penanganannya dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. Korban harus mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan, sementara identitas serta privasi seluruh anak yang terlibat wajib dilindungi.

"Jangan sampai kita baru bergerak setelah muncul korban. Sistem perlindungan harus dibangun sejak awal, dilakukan secara terukur, dan dievaluasi secara berkala. Keberhasilan sekolah berasrama tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak," pungkas Susanto.

LDII Kalbar berharap peristiwa tersebut menjadi momentum untuk membangun standar baru pengelolaan sekolah berasrama. Standar itu diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan akademik, pembinaan karakter, pengasuhan profesional, dan perlindungan anak secara menyeluruh.

"Pemerintah harus hadir dalam menyusun standar pengelolaan sekolah berasrama yang mengintegrasikan pendidikan akademik, pembinaan karakter, pengasuhan profesional, dan perlindungan anak secara menyeluruh," tegasnya. (Lid)

Dugaan Pelecehan Siswa Sekolah Rakyat Pontianak, Edi Kamtono: Sudah Diinvestigasi
Dugaan Pelecehan Siswa Sekolah Rakyat Pontianak, Edi Kamtono: Sudah Diinvestigasi
Monday, 02/11/2026

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi dan pengawasan terkait dugaan pelecehan terhadap siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Pontianak.

Edi menyebut pemerintah telah mengumpulkan informasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menelusuri persoalan tersebut. Ia menegaskan, proses penyelesaiannya harus dilakukan secara kooperatif dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para siswa.

“Ini sudah kita lakukan investigasi dan terus kita awasi. Kita kumpulkan informasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang jelas, penyelesaian ini harus benar-benar kooperatif karena mereka harus kita lindungi. Nantinya, akan ada solusi-solusi terbaik untuk seluruh pihak,” kata Edi, Senin (2/11/2026).

Terkait pengawasan di sekolah tersebut, Edi menjelaskan sudah ada sejumlah pihak yang bertugas mengawasi siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga wali asuh.

Namun, menurutnya, pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang masih tergolong baru dan menghimpun siswa dari berbagai latar belakang dalam satu lingkungan membutuhkan tahapan evaluasi.

“Sudah ada pengawasan di sana. Selain kepala asrama, ada guru dan pengasuh. Pengawasan juga dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.

“Namun, karena ini baru pertama kali dilakukan dan para siswa digabung dalam satu lingkungan, sementara progresnya berjalan cepat, maka perlu ada tahapan-tahapan penyelesaian yang kooperatif,” lanjutnya.

Edi memastikan akan ada tindakan apabila hasil penelusuran menemukan adanya kelalaian dari pihak pengawas maupun pengasuh.

“Ya, tentu akan ada tindakan. Kita akan melihat penyebabnya, di mana letak kesalahannya, dan kenapa hal ini bisa terjadi. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi juga akan dilakukan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, termasuk proses penerimaan siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan berbeda.

Kasus dugaan pelecehan tersebut menjadi perhatian publik setelah ibu korban, didampingi sejumlah warga, menyampaikan permohonan keadilan melalui sebuah video yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kasus tersebut melibatkan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun sebagai korban. Sementara terduga pelaku juga disebut masih berusia anak, yakni diperkirakan berumur antara 12 hingga 16 tahun.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Pontianak lebih dari dua bulan lalu. Hingga kini, proses penanganannya masih berada dalam tahap penyelidikan. (Lid)

Dugaan Pelecehan Siswa Sekolah Rakyat di Pontianak, Edi Kamtono Minta Investigasi
Dugaan Pelecehan Siswa Sekolah Rakyat di Pontianak, Edi Kamtono Minta Investigasi
Friday, 30/10/2026

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono merespons dugaan pelecehan terhadap seorang siswa Sekolah Rakyat di Pontianak. Ia mengaku telah meminta dinas terkait bersama pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) melakukan investigasi untuk menelusuri kasus tersebut.

Informasi mengenai dugaan kasus ini menjadi perhatian publik setelah ibu korban, didampingi sejumlah warga, menyampaikan permohonan keadilan melalui sebuah video yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Korban merupakan anak laki-laki berusia 8 tahun. Sementara terduga pelaku juga disebut masih berusia anak, diperkirakan antara 12 hingga 16 tahun.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polresta Pontianak lebih dari dua bulan lalu. Namun, hingga kini penanganannya masih dalam tahap penyelidikan.

Edi mengatakan, dirinya telah menerima informasi mengenai dugaan kejadian tersebut beberapa waktu lalu. Ia kemudian meminta Dinas Sosial serta perangkat daerah yang menangani perlindungan anak dan keluarga untuk melakukan investigasi.

“Saya sudah mendengar informasi ini beberapa waktu yang lalu dan sudah memerintahkan Dinas Sosial serta dinas yang menangani perlindungan anak dan keluarga untuk melakukan investigasi,” kata Edi, Jumat (30/10/2026).

Ia juga berharap investigasi dilakukan bersama KPAD Kota Pontianak dan Kapolresta untuk menelusuri laporan dugaan perundungan maupun pelecehan yang terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat.

“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Untuk melakukan investigasi, diperlukan informasi-informasi yang akurat, seperti keterangan korban, keluarga, saksi, dan pihak lainnya,” ujarnya.

Edi turut menyoroti sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat. Menurutnya, siswa dari jenjang SD hingga SMA tinggal dalam satu lingkungan dengan latar belakang dan usia yang beragam.

Karena itu, ia menilai pengawasan terhadap para siswa perlu dilakukan secara ketat dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.

“Kalau pengawasannya tidak ketat dan tidak humanis, kondisi ini memang sangat rentan. Anak-anak usia SD, SMP, dan SMA berada dalam masa pubertas yang sangat tinggi. Karena itu, perlu ada penanganan khusus. Kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (Lid)

Perdana, 73 Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak Gelar Upacara HUT ke-81 RI
Perdana, 73 Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak Gelar Upacara HUT ke-81 RI
Monday, 17/08/2026

KALBARONLINE.com – Langkah tegap para siswa terdengar di halaman Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 53 Pontianak, Senin (17/8/2026). Untuk pertama kalinya, SRT yang berlokasi di Jalan Abdurahman Saleh, Kecamatan Pontianak Tenggara, itu menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sebanyak 73 siswa mengikuti upacara tersebut dengan khidmat dan penuh semangat. Mereka terdiri dari 19 siswa SD, 16 siswa SMP, dan 38 siswa SMA.

Bagi para siswa, upacara ini bukan sekadar seremoni kemerdekaan. Momen tersebut menjadi pengalaman baru karena mereka tak hanya berdiri sebagai peserta, tetapi juga terlibat langsung sebagai petugas upacara.

Itulah yang dirasakan Gergorius Marko Renaldi, siswa kelas XI SRT 53 asal Kabupaten Landak yang dipercaya menjadi pemimpin upacara.

Ia mengatakan sebelumnya pernah melaksanakan upacara hari kemerdekaan di sekolahnya yang dulu. Namun, saat itu ia hanya sebagai peserta, bukan sebagai petugas upacara.

“Ini kalau dibilang pertama kali tidak juga, soalnya saya disekolah yang lama sudah sering juga kayak gini. Cuman karena di SR, jadi saya tu merasa lebih pede lagi. Sedikit gugup, karena hari inikan ulang tahun ke-81 untuk kemerdekaan republik indonesia jadi saya harus menampilkan performa yang lebih baik, jadi agak gugup,” ujarnya bangga.

Ia mengatakan, latihan dan persiapan menjadi petugas upacara ini memakan waktu kurang lebih seminggu.

“Latihannya kurang lebih seminggu,” katanya.

Perdana, 73 Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak Gelar Upacara HUT ke-81 RIi
73 siswa SRT 53 Pontianak mengikuti upacara HUT ke-81 RI untuk pertama kalinya, dengan pengalaman menjadi petugas upacara (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)​

Di momen kemerdekaan RI ini, Marko yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat juga memberi pesan kepada teman-temannya untuk tidak minder dan berani memanfaatkan kesempatan yang mereka dapatkan di Sekolah Rakyat.

“Untuk teman-teman di luar sana maupun teman-teman SR, tetaplah percaya diri dan ikuti aturan yang ada, baik di sekolah maupun di jalan. Karena aturan itu untuk menyelamatkanmu, bukan menyesatkanmu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SRT 53 Pontianak, Amirudin, mengatakan upacara perdana ini menjadi momen berkesan bagi para siswa maupun pihak sekolah.

“ini upacara perdana untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang di SRT 53 Pontianak. Jadi memang, bagi kami di SRT 53 Pontianak, upacara hari ini merupakan sangat berkesan sekali karena ini merupakan penanda bahwa negara itu hadir bagi anak-anak yang berada di Desil-1, Desil-2, anak-anak miskin, ekstrem miskin,” kata Amirudin.

Menurut Amirudin, momentum kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa para siswa Sekolah Rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mengejar cita-cita.

“hari ini merupakan momen bahwa anak-anak ini sudah bisa dianggap bebas dari buta huruf, bebas dari putus sekolah, dan mendapatkan hak-hak yang sama, sama seperti anak-anak lainnya,” ujarnya.

Ia melihat perkembangan siswa selama bersekolah di SRT 53 Pontianak cukup positif. Para siswa SRT 53 Pontianak berasal dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, kecuali Kabupaten Ketapang.

Selain itu, Amirudin menyebutkan anak-anak mulai lebih percaya diri, bersemangat mengikuti pembelajaran, hingga mengembangkan bakat dan minat mereka.

“Beberapa anak kita sudah berprestasi, baik di bidang olahraga maupun pengetahuan,” ujarnya.

Amirudin pun berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar yang diberikan negara.

“Untuk siswa-siswa Sekolah Rakyat, tetap semangat. Kalian mendapat kesempatan yang sama. Negara hadir untuk kalian, manfaatkan kesempatan itu, mudah-mudahan cita-cita kalian bisa tercapai,” tuturnya. (Lid)

Hari Pertama Sekolah Rakyat, Alva Siap Tinggal di Asrama Demi Kejar Cita-cita
Hari Pertama Sekolah Rakyat, Alva Siap Tinggal di Asrama Demi Kejar Cita-cita
Friday, 31/07/2026

KALBARONLINE.com – Sebanyak 270 siswa angkatan pertama memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi II Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera tersebut, sekolah berbasis asrama ini menjadi harapan baru untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya.

Salah satu siswa, Alva, mengaku antusias menjalani hari pertamanya di Sekolah Rakyat. Siswa yang sebelumnya bersekolah di SMP Negeri 7 Pontianak itu mengaku siap menjalani kehidupan di asrama meski harus berjauhan dengan orang tua.

"Senang bisa sekolah di sini karena dapat banyak teman baru. Walaupun nanti tinggal di asrama dan pasti ada rasa rindu sama orang tua, saya sudah siap," katanya.

Alva memiliki cita-cita menjadi atlet bola voli. Ia berharap kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dapat membantunya mengembangkan bakat yang selama ini diasah melalui berbagai turnamen saat masih duduk di bangku SMP.

Semangat serupa juga dirasakan Seli Rahmawati, siswi yang baru menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan kini duduk di kelas VII SMP.

"Saya senang bisa sekolah di sini. Terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah membangun Sekolah Rakyat sehingga anak-anak yang kesulitan sekolah bisa belajar lagi," ujarnya.

Seli bercita-cita menjadi seorang guru. Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat menjadi langkah awal untuk mewujudkan impiannya.

Sementara itu, Aisyah, siswi kelas X SMA asal Kabupaten Ketapang, harus menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti pendidikan di Pontianak.

Untuk sementara, Aisyah bersama siswa asal Ketapang lainnya belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi II Pontianak sambil menunggu pembangunan sekolah permanen di daerah asalnya selesai.

"Memang ada rasa takut karena harus jauh dari keluarga, tapi saya siap tinggal di asrama. Pesan orang tua hanya satu, belajar yang rajin dan jaga diri," tuturnya.

Aisyah mengaku terkesan dengan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut.

"Saya senang ada Sekolah Rakyat. Terima kasih Pak Prabowo atas sekolah ini. Fasilitasnya bagus dan membuat kami nyaman belajar," katanya.

Cerita berbeda datang dari Zaki, siswa kelas X SMA asal Pontianak.

Remaja berusia 16 tahun itu mengaku sempat merasa canggung saat pertama kali datang ke sekolah karena belum mengenal lingkungan maupun teman-teman baru.

Namun, perasaan tersebut perlahan hilang setelah melihat fasilitas dan suasana sekolah.

"Awalnya terasa asing karena belum kenal siapa-siapa. Tapi setelah melihat sekolahnya, saya merasa nyaman. Fasilitasnya bagus, makan juga disiapkan tiga kali sehari ditambah camilan. Jadi saya semakin semangat," ujarnya.

Zaki mengaku telah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan di asrama.

Ia berharap dapat belajar dengan sungguh-sungguh agar mampu membanggakan kedua orang tuanya.

"Saya siap mengikuti MPLS dan tinggal di asrama. Yang mengantar hari ini bapak. Saya ingin belajar sungguh-sungguh agar bisa membanggakan orang tua," pungkasnya. (Lid)

Buruh Lepas Pontianak Antar 3 Anak Masuk Sekolah Rakyat, Harapan Lama Kembali Terwujud
Buruh Lepas Pontianak Antar 3 Anak Masuk Sekolah Rakyat, Harapan Lama Kembali Terwujud
Friday, 31/07/2026

KALBARONLINE.com – Rudiansyah (52) tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat mengantar tiga anaknya mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi II Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Bagi buruh lepas asal Sungai Jawi tersebut, momen itu menjadi kebahagiaan besar setelah sebelumnya salah satu anaknya sempat berhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Kini, ketiga anak Rudiansyah mendapat kesempatan kembali menempuh pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat.

Ketiganya diterima di jenjang berbeda, yakni anak sulung masuk kelas VI SD, anak kedua kelas III SD, dan si bungsu duduk di kelas I SD.

Mulai tahun ajaran ini, ketiga anaknya akan tinggal di asrama dengan seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah.

"Alhamdulillah, anak-anak kami bisa masuk Sekolah Rakyat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang telah mewujudkan harapan orang tua yang tidak mampu seperti kami agar anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah," kata Rudiansyah.

Ia mengaku proses pendaftaran berjalan dengan mudah karena mendapat pendampingan dari petugas Dinas Sosial.

Menurutnya, keluarga hanya perlu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, sementara proses lainnya dibantu oleh petugas.

"Alhamdulillah, semua dibantu. Kami hanya menyiapkan data, selebihnya dibantu petugas. Dari proses pendaftaran sampai hari ini mengantar anak ke sekolah semuanya gratis," ujarnya.

Rudiansyah mengaku terkejut dengan fasilitas yang diberikan kepada para siswa Sekolah Rakyat.

Selain mendapatkan pendidikan, anak-anaknya juga memperoleh tempat tinggal di asrama, makanan, seragam, sepatu, tas, hingga perlengkapan pribadi.

"Anak-anak mendapat seragam lengkap, sepatu, tas, bahkan perlengkapan pribadi juga sudah disiapkan. Sebagai orang tua kami sangat bersyukur karena semuanya disediakan," katanya.

Meski harus berpisah karena anak-anak tinggal di asrama, Rudiansyah mengaku tetap ikhlas.

Ia berharap lingkungan sekolah dapat membentuk karakter anak-anaknya sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

"Tentu sebagai orang tua ada rasa sedih karena anak-anak tinggal di asrama. Tapi kami harus ikhlas. Saya yakin mereka akan dididik dengan baik dan menjadi anak-anak yang berhasil," ujarnya.

Rudiansyah kemudian mengenang masa sulit ketika salah satu anaknya sempat berhenti sekolah saat duduk di kelas V SD karena keterbatasan biaya.

Menurutnya, kesempatan masuk Sekolah Rakyat menjadi jalan bagi anaknya untuk kembali mendapatkan pendidikan.

"Dulu anak saya sempat putus sekolah karena biaya. Sekarang Alhamdulillah bisa sekolah lagi. Ini kebahagiaan yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata," tuturnya.

Ia berharap ketiga anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh dan mengejar cita-cita.

Menurut Rudiansyah, Program Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

"Menurut saya, Sekolah Rakyat ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa mencetak anak-anak yang berintegritas dan membuat mereka menggapai cita-cita yang selama ini sulit kami wujudkan," pungkasnya. (Lid)

Kuota 270 Siswa, Sekolah Rakyat Pontianak Baru Terima 236 Peserta Didik
Kuota 270 Siswa, Sekolah Rakyat Pontianak Baru Terima 236 Peserta Didik
Thursday, 30/07/2026

KALBARONLINE.com – Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak baru menerima 236 peserta didik dari total kuota 270 siswa yang disediakan untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

Pihak sekolah optimistis seluruh kuota tersebut akan terpenuhi setelah proses registrasi peserta didik selesai dilakukan.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak, Amirudin, mengatakan kuota yang tersedia terdiri dari masing-masing 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.

"Kuota yang disediakan 270 siswa. Sementara yang sudah teregistrasi sebanyak 236 siswa. Sisanya memang sudah ada konfirmasi, hanya mengalami keterlambatan registrasi. Insyaallah semuanya bisa terpenuhi," kata Amirudin, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, seluruh peserta didik yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.

Menurut Amirudin, proses pendataan calon siswa dilakukan melalui pendamping PKH yang turun langsung ke lapangan untuk menjangkau anak-anak yang memenuhi kriteria.

"Pendamping PKH turun langsung mencari dan menjangkau anak-anak yang orang tuanya berada di desil 1 dan desil 2. Memang yang bersekolah di Sekolah Rakyat wajib berasal dari keluarga penerima manfaat PKH dan berada di desil 1 maupun desil 2," ujarnya.

Amirudin juga menjelaskan, sejumlah siswa asal Kabupaten Ketapang saat ini sementara mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Pontianak.

Hal tersebut dilakukan karena pembangunan sekolah permanen di Kabupaten Ketapang masih dalam proses.

"Untuk siswa dari Ketapang sementara dititipkan di Sekolah Rakyat Kota Pontianak sambil menunggu pembangunan sekolah permanen di Kabupaten Ketapang selesai. Setelah itu mereka akan kembali ke Ketapang," jelasnya.

Seluruh siswa yang diterima di Sekolah Rakyat diwajibkan tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan.

Mereka akan mendapatkan pendampingan dari wali asuh dan wali asrama, termasuk pembinaan di luar kegiatan belajar mengajar.

"Semua siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA wajib tinggal di asrama dengan pengawasan wali asuh dan wali asrama," katanya.

Terkait tenaga pendidik, Amirudin menyebut kebutuhan guru masih terus dilengkapi.

Saat ini, terdapat tambahan guru yang ditugaskan pemerintah pusat sambil menunggu proses seleksi tenaga pendidik oleh Kementerian Sosial selesai.

Sementara itu, untuk kunjungan orang tua, pihak sekolah memberikan kelonggaran pada masa awal pembelajaran.

Orang tua masih diperbolehkan menjenguk siswa setiap Sabtu dan Minggu. Namun setelah masa adaptasi sekitar dua bulan, jadwal kunjungan akan dibatasi menjadi satu kali dalam sebulan.

"Untuk sementara orang tua boleh membesuk setiap akhir pekan. Nanti setelah dua bulan berjalan, kunjungan akan dijadwalkan satu kali dalam sebulan," pungkasnya. (*)