Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 08 Juni 2018 |
KalbarOnline, Sintang – Sebagai bentuk tindak lanjut hasil Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2018 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, melaksanakan sosialisasi sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan (Simral) di ruang kerja Bupati Sintang, Kamis (7/6).
Pada sosialisasi tersebut, Kepala Bappeda Sintang, Kartiyus, SH., M.Si mempresentasikan program Simral dihadapan Bupati Sintang, Jarot Winarno dan Wakil Bupati Sintang, Askiman.
Menurut Bupati Jarot, Pemerintah Kabupaten Sintang sangat mendukung Simral ini.
“Karena dengan Simral ini secara langsung bisa mengintegrasikan seluruh perencanaan, penganggaran, evaluasi kita lebih baik lagi,” tukasnya.
Kepala Bappeda, Kartiyus, menjelaskan, bahwa Simral ini salah satu unsur yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, guna mengintegrasikan sistem perencanaan dan penatausahaan keuangannya.
Kartiyus bersyukur Bupati dan Wakil Bupati Sintang menyambut baik program baru ini.
“Dan ini memang diperintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ucapnya.
Sosialisasi sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan selanjutnya nantinya akan disosilisasikan kepada seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sintang, termasuk DPRD Sintang, guna mensinkronisasi pelaporan dan anggaran. (*/Sg)
KalbarOnline, Sintang – Sebagai bentuk tindak lanjut hasil Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2018 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, melaksanakan sosialisasi sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan (Simral) di ruang kerja Bupati Sintang, Kamis (7/6).
Pada sosialisasi tersebut, Kepala Bappeda Sintang, Kartiyus, SH., M.Si mempresentasikan program Simral dihadapan Bupati Sintang, Jarot Winarno dan Wakil Bupati Sintang, Askiman.
Menurut Bupati Jarot, Pemerintah Kabupaten Sintang sangat mendukung Simral ini.
“Karena dengan Simral ini secara langsung bisa mengintegrasikan seluruh perencanaan, penganggaran, evaluasi kita lebih baik lagi,” tukasnya.
Kepala Bappeda, Kartiyus, menjelaskan, bahwa Simral ini salah satu unsur yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, guna mengintegrasikan sistem perencanaan dan penatausahaan keuangannya.
Kartiyus bersyukur Bupati dan Wakil Bupati Sintang menyambut baik program baru ini.
“Dan ini memang diperintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ucapnya.
Sosialisasi sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan selanjutnya nantinya akan disosilisasikan kepada seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sintang, termasuk DPRD Sintang, guna mensinkronisasi pelaporan dan anggaran. (*/Sg)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini