Soal Pembagian Mesin Perontok Padi, Ketua PDIP Ketapang : Tak Ada Makan Siang Gratis

KalbarOnline, Ketapang – Ketua DPC PDI Perjuangan Ketapang, Kasdi akhirnya angkat bicara terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu calegnya yang diduga membagikan mesin perontok padi.

Dia mengatakan, mesin perontok padi yang tercantum nama salah satu calegnya itu adalah bantuan dari partai.

Dia menjelaskan, mesin perontok padi itu dibeli dari uang partai. Alat itu dipinjampakaikan kepada pengurus partai di tingkat desa.

“Tidak hanya mesin perontok padi, tapi juga kebutuhan lainnya. Seperti kostum sepak bola dan voly dan sebagainya. Bahkan, tahun lalu alat bajak sawah juga pernah disalurkan di Simpang Hulu,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (17/3/2019).

Mesin perontok padi tersebut diberikan karena kebutuhan petani yang mendesak. Di mana saat ini musim panen padi telah dimulai. Sementara petani tidak memiliki alat. Petani yang sudah mengajukan kepada pemerintah maupun legislatif, tidak mendapatkan respon. Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif untuk memberikan alat yang dibutuhkan oleh petani.

“Mereka sudah mengajukan kepada pemerintah, namun belum diperhatikan. Akhirnya, partai mempunyai inisiatif untuk membantu petani ini. Saya bilang, coba dibantu dulu. Cuma kalau mau dibantu jangan disalurkan dulu, karena ini menjelang Pemilu,” jelasnya.

Kasdi mengungkapkan, pemberian bantuan mesin perontok padi ini sebenarnya ada 8 unit. Namun, baru 1 unit saja yang sudah diserahkan.

“Saya bilang ke Bapak Silvanus, tolong dong beritahu kepada konstituen anda, kita bantu 1 unit. Tapi dalam bentuk pinjam pakai dulu. Nanti setelah Pemilu baru boleh diserahkan dan dikelola oleh kelompok,” ungkapnya.

Sementara terkait pencantuman nama partai dan caleg serta nomor urutnya, pihaknya sudah memanggil yang bersangkutan. Pihaknya mempertanyakan kenapa ada nama Silvanus di mesin itu?

Seharusnya, kata dia, tak perlu ditulis nama di mesin itu, karena ini musim kampanye.

“Katanya yang menulis itu Jumadi, konstituen partai di desa. Yang bersangkutan sudah ditegur, dihapus saja namanya biar tidak berpolemik. Kebetulan yang memesan barang itu Silvanus,” paparnya.

Yang bersangkutan menulis nama Silvanus dengan alasan karena di tempat lain ada mesin perontok padi yang ada nama partai dan nama orangnya.

“Sebaiknya memang tidak perlu ditulis. Tapi sebagai identitas, sebelum-sebelumnya sebelum kampanye perlu juga ditulis nama partai,” tukasnya.

Kasdi juga membantah keras terkait isu barter suara di balik pemberian mesin perontok padi tersebut.

Menurutnya, hal itu tidak benar.

“Jujur saja, politik itu tidak ada makan siang yang gratis, tapi kita tidak pernah mempengaruhi. Yang dibantu itu juga belum pasti memilih kita. Tapi biasanya, jika yang biasa kita bantu itu tidak akan lari dari kita. Apalagi, kita punya pengurus sampai di tingkat desa,” tegasnya.

Kasdi menambahkan, jika pengurus di desa diperhatikan, mereka loyal kepada partai.

“Saya pikir tidak susah untuk memperoleh suara 20 di desa. Belum lagi di dusun. Bantu ataupun tidak dibantu, kader partai harus memilih partai,” tambahnya.

Kasdi menjelaskan, terkait dana yang digunakan untuk membeli alat tersebut bersumber dari iuran anggota fraksi di DPRD Ketapang.

“Sumber dana kami ada dari Pemerintah dan kader. PDIP mendapatkan alokasi hampir Rp200 juta setiap tahunnya. Kemudian iuran dari fraksi kisarannya 20 persen dari gaji pokok,” pungkasnya. (Adi LC)