KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson memberikan sambutan dalam acara Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/04/2024).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, bupati dan wali kota se-Kalbar serta para pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Harisson mengungkapkan, bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia sedang menyusun RPJPD 2025 – 2045 untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah masing-masing selama periode 20 tahun ke depan, yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
“(Begitupun dengan) Provinsi Kalbar telah merumuskan rancangan visi Kalbar 2045 yaitu Kalbar Maju Sejahtera dan Berkelanjutan,” katanya.
Harisson menyampaikan, sesuai visi tersebut, pada tahun 2045 provinsi ini ditargetkan mampu untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga, di mana pendapatan perkapita penduduknya rata-rata diproyeksikan bakal setara dengan penduduk di Amerika saat ini atau negara maju lainnya.
“Di mana pada 2045 diharapkan terwujudnya peningkatan pendapatan perkapita yang setara dengan negara maju, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya daya saing daerah melalui kepemimpinan daerah yang kuat, meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan menurunnya intensitas gas emisi rumah kaca menuju net zero emission,” paparnya.
Selain itu, selama periode 20 tahun ke depan, diharapkan hilirisasi dari eksplorasi kekayaan sumber daya alam Kalbar, baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan, dapat diwujudkan guna mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.
“Saya berharap dalam periodesasi RPJPD 20 tahun ke depan, Kalbar dapat memiliki pusat industri hilirisasi komoditas perkebunan, baik pengelolaan kelapa sawit karet maupun komoditas tanaman pangan dan perikanan,” tuturnya.
Selain hilirisasi sektor pertambangan yang didukung oleh jalur distribusi logistik melalui pembangunan infrastruktur yang lengkap, baik berupa transportasi kereta api yang dapat menghubungkan Kalbar dan IKN atau negara tetangga Malaysia dan Brunei dapat tersedia.
“(Kemudian) keberadaan jalan tol yang mampu menghubungkan kawasan kawasan strategis ke pusat pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur pelayanan dasar lainnya yang memang menjadi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dalam periode 20 tahun belakangan seperti infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi,” ujarnya.
Harisson menilai, RPJPD tidak mungkin akan dapat tercapai jika tata kelola pemerintahan tidak turut diperkuat dan dijadikan motor penggerak pembangunan. Provinsi Kalbar, lanjut dia, terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi Kalbar jika dilihat dari perkembangan capaian nilai SAKIP Provinsi dari 2016 hingga 2021 mendapatkan nilai B dan pada 2022 dan 2023 mendapatkan nilai BB, hal ini merupakan salah satu tantangan yang akan menjadi fokus Pemprov Kalbar ke depan,” ucapnya.
“Kami juga mengharapkan dukungan, binaan serta arahan dari Kemen PAN RB agar target Provinsi Kalbar untuk mendapatkan nilai SAKIP provinsi menjadi A di tahun 2024 dapat terwujud,” sampai Harisson.
Sebagai informasi, Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2025 juga dirangkai denga penandatangan perjanjian kerja sama pembangunan spam regional pertama yang akan dibangun dan dikelola oleh Pemprov Kalbar, yaitu spam regional Singkawang-Sambas dengan kapasitas 500 liter per detik.
“Diharapkan dengan adanya spam regional Singkawang-Sambas ini dapat meningkatkan akses air minum yang layak di Kalbar,” lanjut Harisson usai kegiatan tersebut.
Kepada awak media, Harisson kembali menekankan beberapa fokus pembangunan yang akan dikerjakan di 2025, antara lain menghapus kemiskinan ekstrem dan penurunan beban pengeluaran, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, mencapai ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar serta meningkatkan kinerja ekspor produk unggulan daerah.
“Untuk motor penggerak pembangunan itu, kita melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, kita juga mempermudah pelayanan kepada masyarakat misalnya perizinan, penerbitan surat menyurat melalui penyelenggaraan mall pelayanan publik,” urainya.
Dengan kata lain, kerja-kerja pemerintahan dalam rentang 20 tahun ke depan tentunya akan menentukan, bagaimana dia dapat sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Di mana hal itu, tambah Harisson, harus pula ditata dan dikawal serta terus diselaraskan dengan baik dalam setiap tahun anggarannya.
“Tadi itukan ada musrenbang untuk dua tema, jadi satu RPJPD 2025 – 2045 dan musrenbang RKPD 2025,” tutup Harisson. (Jau)
Comment