Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 12 Januari 2026 |
KALBARONLINE.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai. Forum ini menjadi ruang partisipasi warga untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan daerah tahun 2027.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memanfaatkan Musrenbang sebagai wadah menyampaikan aspirasi secara aktif dan konstruktif. Menurutnya, masukan dari warga sangat penting agar arah pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Musrenbang ini ruang bagi warga untuk menyampaikan saran dan usulan. Kami ingin perencanaan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Edi menegaskan, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai dinilai berdampak langsung pada mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung pergerakan ekonomi warga,” jelasnya.
Namun demikian, Edi mengakui Pontianak masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mulai dari genangan air akibat hujan dan rob, potensi kebakaran lahan saat musim kemarau, hingga intrusi air laut yang menyebabkan kualitas air PDAM menjadi payau. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.
Sebagai upaya menjawab persoalan lingkungan dan sanitasi, Pemkot Pontianak saat ini tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), yang merupakan salah satu program prioritas nasional.
“SPALD-T ini bagian dari program nasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi. Lokasinya berada di Gang Martapura, Kelurahan Benua Melayu Laut, dan Nipah Kuning, Kelurahan Sungai Jawi Luar,” paparnya.
Edi juga menyinggung keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk kebutuhan pemakaman. Pemerintah kota telah melakukan pembebasan lahan, meski prosesnya masih berjalan.
Dalam perencanaan pembangunan, Edi menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan berpotensi menghambat pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau persepsinya tidak sama, pelaksanaan di lapangan bisa terhambat,” katanya.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita butuh infrastruktur yang kuat, tapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar ekonomi tetap tumbuh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran tahun 2026. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, masih terdapat sejumlah program yang terlambat dilaksanakan.
“Kepala dinas dan kepala badan yang sudah menerima DPA diminta segera mencermati dan melaksanakan program. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” tegasnya.
Menurut Edi, APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap ASN memanfaatkan awal tahun sebagai momentum meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, bersemangat, dan mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya. (Red)
KALBARONLINE.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai. Forum ini menjadi ruang partisipasi warga untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan daerah tahun 2027.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memanfaatkan Musrenbang sebagai wadah menyampaikan aspirasi secara aktif dan konstruktif. Menurutnya, masukan dari warga sangat penting agar arah pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Musrenbang ini ruang bagi warga untuk menyampaikan saran dan usulan. Kami ingin perencanaan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Edi menegaskan, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai dinilai berdampak langsung pada mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung pergerakan ekonomi warga,” jelasnya.
Namun demikian, Edi mengakui Pontianak masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mulai dari genangan air akibat hujan dan rob, potensi kebakaran lahan saat musim kemarau, hingga intrusi air laut yang menyebabkan kualitas air PDAM menjadi payau. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.
Sebagai upaya menjawab persoalan lingkungan dan sanitasi, Pemkot Pontianak saat ini tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), yang merupakan salah satu program prioritas nasional.
“SPALD-T ini bagian dari program nasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi. Lokasinya berada di Gang Martapura, Kelurahan Benua Melayu Laut, dan Nipah Kuning, Kelurahan Sungai Jawi Luar,” paparnya.
Edi juga menyinggung keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk kebutuhan pemakaman. Pemerintah kota telah melakukan pembebasan lahan, meski prosesnya masih berjalan.
Dalam perencanaan pembangunan, Edi menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan berpotensi menghambat pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau persepsinya tidak sama, pelaksanaan di lapangan bisa terhambat,” katanya.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita butuh infrastruktur yang kuat, tapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar ekonomi tetap tumbuh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran tahun 2026. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, masih terdapat sejumlah program yang terlambat dilaksanakan.
“Kepala dinas dan kepala badan yang sudah menerima DPA diminta segera mencermati dan melaksanakan program. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” tegasnya.
Menurut Edi, APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap ASN memanfaatkan awal tahun sebagai momentum meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, bersemangat, dan mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya. (Red)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini