Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Harisson, memberikan klarifikasi terkait isu pergeseran anggaran perangkat daerah untuk membiayai kegiatan retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Harisson menegaskan, bahwa program tersebut merupakan mandat undang-undang dan mekanismenya dilakukan tanpa mengganggu anggaran publik.
Ia menjelaskan, bahwa pengembangan kompetensi adalah kewajiban yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pada Pasal 49 ayat (1), disebutkan bahwa setiap ASN wajib menjalani pembelajaran berkelanjutan.
“Setiap ASN wajib terus belajar melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi,” ujar Harisson, Minggu (05/04/2026).
Hal ini diperkuat oleh PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, yang menjamin hak setiap PNS untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun.
Meski menjadi kewajiban, Harisson mengungkapkan, bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi di Kalbar pada APBD 2026 justru masih sangat minim. Dengan kondisi realisasi saat ini baru mencapai 0,11% dari total belanja, serta adanya mandat regulasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 mengamanatkan alokasi sebesar 0,34%.
Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi Rp 1,558 miliar untuk kompetensi teknis, umum, dan inti jabatan administrasi. Rp 1,938 miliar untuk pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan fungsional, dan prajabatan.
Harisson juga menyampaikan, bahwa kegiatan retret bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala UPT sebenarnya sudah dianggarkan oleh 25 badan/dinas dan 11 UPT. Perangkat daerah yang belum menganggarkannya diminta melakukan penyesuaian melalui surat tertanggal 6 Maret 2026.
Namun ia menekankan pula, bahwa pergeseran tersebut wajib mematuhi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
“Pergeseran hanya boleh dilakukan antar mata anggaran yang sejenis, misalnya dari perjalanan dinas atau administrasi pelatihan. Sangat dilarang menggeser anggaran yang sudah dialokasikan untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Menanggapi Surat Edaran Mendagri per 31 Maret 2026 mengenai transformasi budaya kerja dan efisiensi perjalanan dinas, Pemprov Kalbar berkomitmen melakukan penataan ulang.
Sebelumnya, Pemprov Kalbar telah melakukan efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan perangkat daerah masing-masing sebesar 50%. Dengan adanya instruksi terbaru dari pusat, efisiensi perjalanan dinas akan diperketat kembali.
“Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan kami tata ulang untuk memastikan efisiensi tetap terjaga,” pungkas Harisson. (Jau)
KALBARONLINE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Harisson, memberikan klarifikasi terkait isu pergeseran anggaran perangkat daerah untuk membiayai kegiatan retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Harisson menegaskan, bahwa program tersebut merupakan mandat undang-undang dan mekanismenya dilakukan tanpa mengganggu anggaran publik.
Ia menjelaskan, bahwa pengembangan kompetensi adalah kewajiban yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pada Pasal 49 ayat (1), disebutkan bahwa setiap ASN wajib menjalani pembelajaran berkelanjutan.
“Setiap ASN wajib terus belajar melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi,” ujar Harisson, Minggu (05/04/2026).
Hal ini diperkuat oleh PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, yang menjamin hak setiap PNS untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun.
Meski menjadi kewajiban, Harisson mengungkapkan, bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi di Kalbar pada APBD 2026 justru masih sangat minim. Dengan kondisi realisasi saat ini baru mencapai 0,11% dari total belanja, serta adanya mandat regulasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 mengamanatkan alokasi sebesar 0,34%.
Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi Rp 1,558 miliar untuk kompetensi teknis, umum, dan inti jabatan administrasi. Rp 1,938 miliar untuk pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan fungsional, dan prajabatan.
Harisson juga menyampaikan, bahwa kegiatan retret bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala UPT sebenarnya sudah dianggarkan oleh 25 badan/dinas dan 11 UPT. Perangkat daerah yang belum menganggarkannya diminta melakukan penyesuaian melalui surat tertanggal 6 Maret 2026.
Namun ia menekankan pula, bahwa pergeseran tersebut wajib mematuhi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
“Pergeseran hanya boleh dilakukan antar mata anggaran yang sejenis, misalnya dari perjalanan dinas atau administrasi pelatihan. Sangat dilarang menggeser anggaran yang sudah dialokasikan untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Menanggapi Surat Edaran Mendagri per 31 Maret 2026 mengenai transformasi budaya kerja dan efisiensi perjalanan dinas, Pemprov Kalbar berkomitmen melakukan penataan ulang.
Sebelumnya, Pemprov Kalbar telah melakukan efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan perangkat daerah masing-masing sebesar 50%. Dengan adanya instruksi terbaru dari pusat, efisiensi perjalanan dinas akan diperketat kembali.
“Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan kami tata ulang untuk memastikan efisiensi tetap terjaga,” pungkas Harisson. (Jau)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Wabup Askiman Pimpin Rapat Koordinasi Retret ASN Sintang
Senin, 19 Maret 2018
ASN Katolik Sintang Ikuti Retret Rohani
Senin, 30 Oktober 2017
Klarifikasi Isu Kecam Lagu APT Rose BLACKPINK dan Bruno Mars, Kemenkes Malaysia: Hoaks
Kamis, 31 Oktober 2024
Menteri Nusron Minta Maaf dan Klarifikasi Soal Isu Kepemilikan Tanah oleh Negara
Selasa, 12 Agustus 2025
Pengelola Dapur MBG Kubu Raya Klarifikasi Isu Makanan Basi, Sebut Faktor Keterlambatan Distribusi
Sabtu, 06 September 2025
Pengelola Dapur MBG Kubu Raya Klarifikasi Isu Makanan Basi, Singgung Distribusi dan Kebiasaan Murid
Sabtu, 06 September 2025
Klarifikasi Kepala SPPG Simpang Hilir Terkait Isu Menu Makan Berulat
Jumat, 13 Februari 2026
Viral Video Adu Argumen, Mitra Dapur MBG Sukadana Klarifikasi Isu Kue Basi
Minggu, 01 Maret 2026
Wagub Kalbar Pimpin Rapat Forkopimda Terkait Isu-Isu Terkini
Selasa, 21 Maret 2023
Sebut Isu SARA Isu Murahan, Kuswandi Ajak Masyarakat Kapuas Hulu Menangkan Baiduri-Rufina
Rabu, 25 November 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
