‎Jokowi Tidak Ingin Ada Hoaks Mengenai Vaksinasi Covid-19

KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ‎untuk membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memberantas hoaks. Jokowi tidak ingin adanya hoaks terjadi di masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah.

IKLANSUMPAHPEMUDA

“Ini penting sekali, sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik. Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini dibantu oleh Kominfo,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10).

Nantinya masyarakat dijelaskan mengenai tahapan vaksinasi Covid-19. Sehingga tidak ada hoaks yang menggangu program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah tersebut.

Baca Juga :  Menteri AHY Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi

“Dijelaskan secara komprehensif terhadap publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi. Sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada,” katanya.

Jokowi mengatakan agar vaksinasi dipastikan keamananan dan efektivitasnya. Semuanya harus melalui kaidah-kaidah scientific. Sehingga tidak tergesa-gesa mengenai vaksinasi ini. “Jangan sampai kita tergesa-gesa, ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah scientific data-data science standar kesehatan ini dinomorduakan,” ungkapnya.

Diketahui, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November 2020 mendatang.

Baca Juga :  Terbukti Memiliki Narkoba, Mantan Suami Denada Divonis 11 Tahun Bui dan Denda Rp1 Miliar

Pemerintah juga mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga. Namun ketiga vaksin itu sudah dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara‎.

Comment