Home BPK RI Akui Kondisi Kalbar Sangat Krusial bagi Gubernur baru
Pontianak    

BPK RI Akui Kondisi Kalbar Sangat Krusial bagi Gubernur baru

 Oleh : Jauhari Fatria
Sabtu, 08 September 2018
BPK RI Akui Kondisi Kalbar Sangat Krusial bagi Gubernur baru
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D mengatakan

bahwa dengan kondisi Kalbar terkini diakuinya memang krusial bagi Gubernur

Kalbar yang baru.

“Apalagi tadi Pak Gubernur katakan IPM Kalbar berada

diurutan 29 dari 34 provinsi, itu terlalu rendah menurut saya. Tetapi berdasarkan

standar IPM yang ditetapkan yakni sekitar 66 itupun belum termasuk tinggi,

karena batas IPM itu 70,” tukasnya.

Lanjut dia, IPM ada 3 (tiga) variabel ukuran diantaranya

pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

“Nah, itu ketiganya harus meningkat. Artinya partisipasi

orang lulus sekolah harus tinggi, masyarakat sehat dan daya belinya tidak boleh

turun, itu yang harus jadi perhatian. Caranya salah satunya dengan menciptakan

lapangan kerja, jadi anggaran-anggaran itu harus dihitung sedemikian rupa, tiap

rupiahnya harus dihitung, berapa dapat menciptakan lapangan kerja untuk

penduduk Kalbar,” paparnya.

Harry Azhar juga menjelaskan sejumlah kendala dalam mencapai

IPM yang sesuai itu yakni pada poin pendidikan dan kesehatan.

“Kalau saya perhatikan rata-rata dari pendidikan dan

kesehatan, membiarkan orang-orang miskin tetap miskin bahkan banyak masyarakat

yang meninggal kelaparan karena gizi buruk seperti di Asmat, masa sudah 73

tahun merdeka kita biarkan masyarakat mati karena gizi buruk, jangan sampai itu

terjadi di Kalbar karena tak terperhatikan Pemerintah. Dulu saya sekolah di

Amerika, kalau disana ada penduduk yang mati, Walikotanya itu digugat, kalau kita

kan tidak,” tuturnya mengingatkan.

Ia juga menyampaikan harapannya untuk Gubernur Kalbar,

Sutarmidji agar dapat menjadikan Kalbar sejahtera, maju dan terdepan.

“Saya percaya karena saya kenal dengan Gubernur yang baru

ini, Pak Sutarmidji dan dulu waktu Wali Kota pernah beberapa kali berhubungan

dengan saya, saya lihat konsennya, semangatnya, mudah-mudahan Kalbar lebih

bagus di masa yang akan datang,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa suatu pemerintahan tidak cukup

hanya dengan meraih predikat WTP.

“Tidak cukup WTP, itu syarat minimal, kewajiban

itu malahan. Dia harus tunjukan berapa angka kemakmuran selama pemerintahannya,

tadi saya ambil contoh, begitu dia dilantik Bupati angka kemiskinan yang awalnya

1000 lalu lima tahun kemudian meningkat 2000, di mata saya dia gagal sebagai Bupati

sepantasnya jangan dipilih lagi, tapi kita kan tidak ada sistem begitu. Nah,

itu yang mau saya terus dorong, mudah-mudahan kita menerapkan sistem itu, kalau

bisa itu jadi syarat untuk yang akan datang tidak boleh pimpinan daerah dipilih

kembali selama dia memerintah angka kemiskinan bertambah banyak,” tandasnya. (Fat)

  • Tags:
  • Bagikan:
BPK RI Imbau Pengelolaan Keuangan Daerah Penuhi Unsur Mensejahterakan Rakyat
Artikel Selanjutnya
BPK RI Imbau Pengelolaan Keuangan Daerah Penuhi Unsur Mensejahterakan Rakyat
Sabtu, 08 September 2018
Artikel Sebelumnya
Mitsubishi Dumptruck Hantam Mitsubishi Tangki di Senuruk, Satu Supir Patah Tulang
Sabtu, 08 September 2018
Mitsubishi Dumptruck Hantam Mitsubishi Tangki di Senuruk, Satu Supir Patah Tulang

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Edi Imbau Warga Waspadai Pohon...
Senin, 08 Desember 2025
Berbaur Bersama Warga, Edi Kamtono...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...