Secara serius ia memandang, bahwa keberadaan crane dan tangki timbun CPO merupakan persoalan yang sangat vital bagi pelabuhan internasional.
“Crane dan tangki timbun. Tidak bisa tidak. Waktu saya kunjungan terakhir berapa bulan lalu saya lihat tidak ada,” sebutnya.
Ia pun sangat berharap, pihak-pihak yang berkompeten dan berkepentingan, termasuk Pelindo, dapat mendengar wejangannya ini.
“Crane tidak ada. Memangnya kontainer itu bisa pakai pikul? Nanti kalau kita tunjukkan ‘ilmu pakai tunjuk’, tekejut pula mereka. Tidak masuk akal kerjaan begitu. Jadi bingung juga kita aktivitas di sana. Tapi kalau berita yang disampaikan luar biasa. Tapi logika saya, apakah iya begitu? Saya nanti mau tanya Bea Cukai,” papar Sutarmidji.
Terlepas dari dua persoalan yang membuatnya kesal itu, Sutarmidji mengaku sangat berterima kasih dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meresmikan pelabuhan kebanggaan masyarakat Kalbar itu.
“Saya terima kasih juga karena atas instruksi presiden ketika meresmikan pelabuhan di Sungai Kunyit, beliau minta supaya jalan itu dilebarkan,” katanya.
“Kalau tak salah saya, tahun ini dilebarkan akses Pinyuh – Mempawah, kemudian arah Sungai Duri arah Singkawang dan beberapa lagi akses yang diinstruksikan presiden untuk memperlancar operasional pelabuhan,” terangnya.
Sutarmidji menjelaskan bahwa dirinya juga sudah diberitahukan oleh pemerintah pusat, bahwa anggaran yang disediakan untuk pelebaran jalan itu sebesar kurang lebih Rp 20 miliar.
“Itu sudah. Saya sudah lihat anggarannya, kurang lebih 3 – 4 ruas jalan, termasuk air bersih, apakah di Mempawah atau di daerah sekitarnya sekitar Rp 20 miliar. Sehingga program pusat di bidang ini lebih dari Rp 100 miliar untuk menunjang pelabuhan sebetulnya,” kata dia.
“Cuma pelabuhannya sendiri harus maksimal,” tambahnya.
Wajar Kalau Pemprov Kalbar Kecewa
Berbicara soal pelabuhan internasional, Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib menilai bahwa seharusnya memang tidak hanya “cap”-nya saja yang internasional, tapi standarnya juga harus internasional.
“Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Gubernur. Karena Pelabuhan Internasional (di) Kijing inikan jadi salah satu alternatif aktivitas ekspor dan impor di wilayah Kalimantan, terutama Kalbar dan Kalteng. Inikan jadi harapan publik. Hanya saja progresnya tidak jalan efektif,” ungkapnya.
Suib blak-blakan saja, kenapa juga harus ada pelabuhan internasional, jika secara esensi keberadaanya tidak mampu menyokong kesejahteraan masyarakat Kalbar, masyarakat di regional Kalimantan atau bahkan negara?
“Ngapain? Apa yang dikerjakan? Padahal pembangunan pelabuhan kan sudah selesai, tinggal operasional. Nah, fasilitas pendukungnya itukan sudah sewajarnya direncanakan jauh-jauh hari,” kata dia.
Maksud Suib, pihak-pihak terkait itu seharusnya sudah memikirkan dengan matang, bahkan sejak awal perencanaan, bahwa apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rangka memperlancar operasional pelabuhan. Sehingga apa yang ditudingkan oleh Pemprov Kalbar hari ini tidak perlu terjadi.
“Wajar dong kalau Pemprov Kalbar kecewa. Karena itu kan jadi harapan, terutama untuk penunjang PAD, baik untuk Provinsi Kalbar maupun Kabupaten Mempawah,” jelasnya.
Comment