Pontianak

Serahkan DIPA 2020, Gubernur Sutarmidji : Gunakan Untuk Menunjang Lima Prioritas Presiden

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 19 November 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

Alokasi anggaran APBN untuk Kalbar meningkat

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan bahwa

alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun (APBN) 2020 untuk Kalbar

mengalami peningkatan sebesar sembilan persen baik yang diterima instansi vertikal,

maupun instansi kabupaten/kota dibanding tahun sebelumnya. Tak hanya itu,

belanja fisik atau belanja modal juga mengalami peningkatan lebih dari 50

persen.

“Itu bagus untuk Kalbar, kita berupaya agar setiap tahunnya terus

meningkat,” ujarnya saat diwawancarai usai menyerahkan DIPA dan TKDD tahun

anggaran 2020 di Pendopo Gubernur, Selasa (19/11/2019).

Gubernur Kalbar, Sutarmidji foto bersama usai menyerahkan DIPA tahun anggaran 2020 (Foto: Humas Prov Kalbar)

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini menegaskan bahwa, DIPA

untuk Kalbar tahun anggaran 2020 mencapai target yaitu sebesar Rp6,5

triliun. Sehingga APBD Kalbar mengalami kenaikan sebesar Rp900 miliar dari

tahun 2019. Ia menargetkan akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Kalbar pada

tahun 2023 mendatang APBD Kalbar mencapai di atas Rp7 triliun.

“Target saya pada akhir masa jabatan nanti, APBD bisa di

atas Rp7 triliun sesuai dengan target saya dan Pak Wagub. Untuk itu kita

harapkan ada sinergi yang baik dari semua pihak,” tukasnya.

Sementara untuk peruntukan alokasi anggaran yang masuk ke Kalbar, Midji meminta agar digunakan untuk menunjang lima prioritas Presiden yakni pertama mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) tentang kesehatan dan pendidikan, kedua mengenai pembangunan infrastruktur, ketiga penyederhanaan regulasi, keempat reformasi birokrasi dan kelima yaitu transformasi ekonomi.

“Saya berharap, peruntukannya digunakan untuk menunjang lima

prioritas yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Itu harus menjadi

perhatian,” ujarnya.

Sedangkan untuk masalah penyerapan anggaran, ia berharap Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2020 ada percepatan. Pasalnya, DAK Fisik pada

tahun 2019 terdapat sebesar Rp167 miliar yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini

terjadi lantaran perencanaan dilakukan bersamaan dengan tahun berjalan.

Harusnya, kata dia, perencanaan dilakukan satu tahun sebelumnya.

“DAK Fisik tahun 2019 ini sebesar Rp167 miliar tidak bisa

direalisasikan. Karena perencanaan dilakukan bersamaan dengan tahun berjalan

untuk fisik. Harusnya perencanaan dilakukan satu tahun sebelumnya, supaya

ketika bulan Januari di tahun berikutnya sudah mulai tender,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar jajaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengubah mindset

sekaligus melakukan inovasi-inovasi serta mampu menjabarkan visi-misi kepala

daerah.

“Mengajak PU, Bappeda untuk mengubah pola pikirnya ini susah.

Birokrasinya kurang inovatif. Harusnya yang menjabarkan visi-misi kepala daerah

itu Bappeda. Harusnya konsultasi ke saya, apa yang mau kita capai, yang mana

yang jadi prioritas, siapkan perencanaannya dan sebagainya,” tukasnya.

“Tapi kembali lagi pada aturan. Aturan terkadang terlalu membuat

lama. Bisa sampai 2-3 bulan, akhirnya tidak terkejar. Terpaksa dilakukan pada

Januari. Itu yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Saya berharap tahun

depan ada percepatan. Tahun lalu kita tertinggi dalam hal penyerapan anggaran.

Tahun ini mungkin 95 persen sampai akhir tahun, itu juga sudah bagus,”

timpalnya.

Mantan Wali Kota Pontianak ini berharap penyerarapan

anggaran dapat diperhatikan dengan baik oleh semua pihak terkait. Ia juga

meminta agar tak sungkan melakukan koordinasi jika ditemukan kendala-kendala, terutama

berkaitan dengan DAK Fisik.

“Jangan sampai kembali ke pusat. Rugi kita. Cari duitnya

susah. Kemudian bagi hasil SDA masih sangat kecil hanya sebesar Rp135 miliar se-Kalbar.

Harusnya lebih dari Rp400-500 miliar. Karena kita cukup besar menyumbang hasil

ekport. Untuk bauksit saja nilainya bisa mencapai Rp8 triliun, belum lagi emas

dan lainnya, seharusnya itu menjadi pertimbangan,” tandasnya. (Fai)