Sutarmidji menyampaikan, bahwa penanganan stunting juga harus ditopang dengan program pengendalian inflasi di daerah. Selain itu juga pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam daftar PKH.
“Fokuskan pada bantuan sembako kepada masyarakat yang masuk dalam daftar PKH. PKH itu pasti sebagian besar keluarganya ada yang stunting. Itu masuk dalam penanganan. Tapi banyak program yang kita buat,” katanya.
Sutarmidji mengingatkan, bahwa tidak mudah menurunkan angka stunting dari 27,8 persen menjadi 24 persen. Harus ada upaya atau kerja keras bersama dari segenap pihak. Disamping, ia juga meminta agar jajarannya dapat terus membenahi data stunting di setiap daerah.
“Sambas itu saya inginnya ada (data) by name by address, kalau sudah by name by address pasti akan turun drastis. Perkiraan saya Sambas itu kalau sudah ada data by name by address itu bisa di bawah 20 persen angka stuntingnya dalam waktu 2 tahun. Coba saja kalau tidak percaya,” katanya.
Sutarmidji menilai, dengan data yang kuat, maka petugas penanganan stunting akan lebih mudah melakukan tugasnya.
“Jadi masing-masing desa itu harus mempunyai data lengkap, by name by address. Ketika sudah ada itu, maka melakukan action gampang. Penanganannya pun menggunakan indikator yang sudah ada,” katanya.
“Sebenarnya kalau mau berkolaborasi, tidak ada yang sulit,” tambah Sutarmidji.
Comment