KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari meminta agar data kemiskinan dapat tersaji dengan benar. Hal itu guna memudahkan pemerintah dalam mengambil langkah penanganan atau kebijakan dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (06/12/2023).
Kegiatan tersebut merupakan pertemuan yang kedua antara tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalbar di tahun 2023 ini. Di mana pertama sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Pada pertemuan sebelumnya, telah dilakukan kesepakatan untuk terus berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing melalui konvergensi program dan mengacu pada 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
“Rapat hari ini merupakan rapat kedua, dimana sebelumnya kita telah merumuskan tentang langkah dasar penanggulangan kemiskinan dan pada hari ini kita mengumpulkan para tim koordinator penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, untuk menyampaikan tentang langkah-langkah dan upaya capaian yang telah disepakati,” katanya.
“Mudah-mudahan hari ini dapat dirumuskan kembali sehingga penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat benar-benar nyata dan dapat kita pertahankan,” tambah Bari.
Dirinya juga mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar beberapa waktu yang lalu telah mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden RI, di mana Pemerintah Provinsi Kalbar termasuk daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, angka kemiskinan mengalami tren penurunan. Pada Tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat berada pada angka 7,77 % dari seluruh penduduk Kalimantan Barat Angka ini menurun pada Tahun 2023, dimana persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat turun menjadi 6,71 persen,” paparnya.
Adapun jumlah penduduk miskin di Kalbar mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2018 mencapai 387,08 ribu jiwa dan pada tahun 2023 turun menjadi 353,250 ribu jiwa penduduk miskin. Untuk kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 Provinsi Kalbar berada pada angka 1,41% sedangkan di tahun 2023 berada pada 0,99%.
“Kita harapkan, upaya terus kita lakukan sehingga Kalimantan Barat ini benar-benar dapat mempertahankan supaya angka kemiskinan tidak naik dan bahkan angka kemiskinan bisa turun,” ujarnya.
“Kita kumpulkan tim dari seluruh kabupaten/kota dan rumusan, serta program-program ini akan kita masukkan dalam program ke depan di bappeda termasuk peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Bari juga menekankan agar data penanggulangan kemiskinan disajikan secara benar, dan kalau bisa data itu diseleksi berlapis terlebih dahulu.
“Jangan sampai baru dihitung satu kali kemudian dilaporkan ke Badan Pusat Statistik (BPS), nanti sampailah penyediaan data yang tidak semestinya. Maka harus dilakukan verifikasi berlapis,” jelasnya.
Sebagai informasi, Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat terus dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang sejalan dengan misi ke-1, misi ke-3 dan misi ke-4 RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023, yakni:
– Misi – 1: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
– Misi – 3: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Cerdas Produktif dan Inovatif
– Misi – 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.
Pencapaian pada misi dimaksud dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan melalui beberapa strategi, yaitu:
- Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa
- Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Akses nya
- Meningkatkan Pelayanan Air Bersih
- Meningkatkan Pelayanan Sanitasi
- Peningkatan Pemenuhan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni
- Peningkatan Perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM.
- Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
- Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
- Pemenuhan Ketahanan Pangan
- Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat. (Jau)
Comment