KalbarOnline, Sintang – Bupati Sintang, Jarot Winarno bersama Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward dan sejumlah kepala OPD melakukan dialog pembangunan dengan masyarakat Tempunak Hulu di balai desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, Selasa malam (30/1), usai melakukan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro (PLTMH) dan pipanisasi air bersih serta sebuah homestay di Dusun Lebuk Lantang, Desa Riam Batu.
Dialog dimulai dengan paparan oleh Bupati mengenai capaian yang dilakukan pemerintah mengenai pembangunan jalan dan jembatan, listrik hingga pemekaran daerah. Ada beberapa perwakilan masyarakat yang juga mengemukakan masalah yang terjadi di masyarakat.
“Jadi yang di Simpang Begandung sejak tahun lalu dikerjakan dengan dua dana, dana Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk penimbunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan untuk beton di titik-titik terparah. Tapi memang saya mohon beribu ampun, karena hujan, jalan kita belum dapat selesai. Jadi pekerjaan proyek tersebut, diberi tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari setelah itu waktu pemeliharaan selama 6 bulan,” tutur Bupati.
“Tentu masukan dari masyarakat sangat penting. Mari sama-sama kita kawal karna itu jalan kita semua,” sambung Bupati.
Mengenai persoalan jalan yang kedua, Bupati juga menceritakan saat dirinya ke Pulau Mandoung.
“Saya ke Pulau Mandoung kira-kira 3 bulan lalu lewat Tinong Baru, betarik dua kali,” kata Bupati dalam Bahasa daerah sambil mengangkat dua telunjuknya.
“Lepas itu, dari Pagal Baru ke Pulau Mandoung, tepekang (buntu.red). Jadi, jalan itu sedang dibeton pake dana tahun kemarin. Kita juga sudah mengalokasikan untuk dengan minta tolong TNI melalui karya bhakti TNI. Segera akan dikerjakan,” tegasnya.
“Kita tidak bisa mengerjakan di hulu Tempunak kalau jembatan Mansik tidak jadi. Karna jembatan sudah jadi mari kita kerja,” tukasnya lagi.
Mengenai pemekaran Kecamatan, Bupati menyampaikan bahwa prosesnya ada yang sudah di meja Menteri Dalam Negeri.
Khusus yang tentang Tempunak Hulu baru saja mendapat rekomendasi dari Gubernur. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses penetapan batas di Desa Sunsung dan Bongkong.
“Kita ini mau jadi kecamatan baru. Masalah listrik penting. Nanti saya mau ajak orang PLN untuk turut bersama-sama mencari solusinya,” janjinya.
“Supaya Indonesia terang 2019 terwujud, di tempat kita ini harus juga ada listrik,” katanya lagi disambut sorak sorai masyarakat yang hadir.
“Masalah lain, masalah pokok kita selain jalan, jembatan dan listrik juga tower untuk sinyal. Kitai dah bisik hp tapi empai sik sinyal, letih, kita punya hp tapi masih susah sinyal,” ujarnya sembari tertawa bersama masyarakat yang juga tertawa mendengar gurauan pemimpin mereka itu.
Sementara itu, Ipaso salah seorang tenaga honor di Desa Gurung Mali menyampaikan keluhannya atas keberadaan guru garis depan (GGD).
“Kemarin kita di Tempunak sudah ada guru garis depan, secara pribadi menurut saya itu menutup peluang orang daerah menjadi pegawai. Bagaimana kira-kira solusi, untuk guru honor di wilayah kita?,” tanyanya.
“GGD itu Program yang baik tapi semua daerah menolak. Kita termasuk yang menolak GGD. Tapi orangnya sudah datang mau bantu ngajar masalah kita usir. Mereka datang dari jauh,” jawab Bupati.
Bupati lalu menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan beberapa langkah terkait hal tersebut. Pertama, Pemda Sintang sudah menyurati Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kedua, Pemda Sintang juga melayangkan surat kepada Menteri Pendidikan, untuk audiensi, namun langkah ini belum terlaksana. Ketiga, Pemda Sintang memberikan himbauan kepada seluruh kepala sekolah dan pengawas, agar pembayaran honor, tidak berdasarkan jam mengajar, karena dengan adanya GGD tentu berdampak pada berkurangnya jam mengajar guru honor.
Langkah selanjutnya, Pemda Sintang pada tahun 2018 akan membuka honor kontak daerah untuk 100 orang.
“Seleksinya sedang kita siapkan. Diutamakan desa-desa yang jauh dan terpencil. Prioritas pada guru-guru yang sudah lama honor, paling tidak diangkat honor kontrak daerah,” tukas Bupati.
Yakobus Unak dari Sungai Buluh menyampaikan usulan agar diupayakan pengawalan penggunaan dana desa oleh aparat TNI.
“Saya mau usul pak Bupati, penggunaan dana ADD untuk pembangunan tuk biar tauk dikawal oleh aparat karna disinyalir fiktif,” kata Unak.
“Soal pengawalan ADD, pemerintah pusat sudah ada perjanjian kerjasama dengan Kepolisian. Jadi di kita ada pengawasan oleh anggota Polri melalui Bhabintantipmas, juga ada dari kejaksaan. Jadi masyarakat boleh melaporkan ke anggota Polri terdekat. Tetapi mereka mengawalnya sifatnya pembinaan,” tandas Bupati.
Tonimus, selaku ketua adat di Desa Jaya Mentari, menyampaikan permintaan untuk diperhatikan masalah santunan.
Jeffray, selaku Ketua DPRD Sintang sekaligus Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang menjelaskan bahwa pihkanya telah berupaya sedemikian rupa upaya-upaya untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.
“Semua yang masuk sudah kita sampaikan usulan ke pemerintah. Tentu nanti dikaji juga oleh dinas-dinas, ini perlu waktu. Sebagai langkah awal, saya berharap desa-desa mau mengusahakan santunan yang layak, meskipun jumlahnya mungkin baru bisa kecil-kecil, agar kita tidak terlalu menggantungkan diri semua hal ke APBD,” himbaunya. (Sg/Hms)
Comment