KalbarOnline,

Pontianak – Terjadinya kelangkaan gas LPG (liquified Petroleum gas) kemasan 3 kilogran (kg) di sejumlah wilayah

di Pontianak membuat warga kota yang dijuluki Bumi Khatulistiwa ini resah. Seperti

diketahui beberapa pekan terakhir gas bersubsidi ini mulai sulit didapat, yang

barang tentu sangat berimbas kepada kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Menyusul terjadinya hal itu,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Hariyadi S Triwibowo menuturkan penyebab

terjadinya kelangkaan gas elpiji kemasan 3 Kg di Pontianak lantaran masih

banyaknya spekulan-spekulan yang memanfaatkan momen dan situasi serta kondisi kebutuhan

elpiji saat ini.

“Jadi mereka (spekulan.red) itu pada

umumnya membeli elpiji dengan harga partai yang jumlahnya bisa 10-20 bahkan 50

tabung, lalu dijual kembali ke para pelaku industri menengah maupun besar. Disitu

ada margin dan keuntungan, inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kalau

ini dilakukan oleh para spekulan di setiap kelurahan dan kecamatan di Pontianak

akhirnya terjadi kelangkaan secara masif, inilah faktor utama penyebabnya,”

ujarnya saat diwawancarai KalbarOnline di ruang kerjanya, Senin (26/11/2018).

Dituturkan Hariyadi, pihaknya akan melakukan

berbagai upaya-upaya guna mengatasi kelangkaan elpiji agar masyarakat tak lagi

mengantri dan mengeluhkan hal yang kerap kali terjadi ini.

“Kami akan melayangkan surat imbauan kepada

seluruh pelaku usaha kecil menengah maupun besar, baik rumah makan, kafe, hotel

dan sebagainya untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg. Kemudian kami akan

memberikan contoh kepada masyarakat melalui ASN di Pontianak yang jumlahnya

ribuan orang untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi, inilah sejumlah upaya

kita sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada pelaku usaha,” tukasnya.

Hariyadi menegaskan bahwa pihaknya juga

telah melakukan berbagai upaya pengawasan bersama tim terpadu diantaranya pihak

Satpol-PP, Kepolisian termasuk pihak dari Pertamina agar pendistribusian elpiji

3 kg tepat sasaran.

“Kami bersama tim terpadu terus monitor

para pelaku usaha menengah maupun besar apakah para pelaku usaha ini menggunakan

elpiji subsidi atau bukan. Tentu pengawasan ini tidak bisa kami lakukan

sendiri, tentu peran masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau masyarakat melihat ada

pelaku usaha menengah maupun besar yang menggunakan atau menimbun elpiji

subsidi, jangan sungkan melapor ke kami, pasti kami tindak. Supaya tindak

lanjutnya tepat,” tuturnya.

“Sejauh ini kalau sanksi, secara detail

kita memang belum ada aturan atau Perda untuk menghukum oknum-oknum pelaku

usaha besar yang menggunakan elpiji subsidi ini. Tapi kami berusaha dengan Satpol-PP

untuk melakukan pengawasan secara rutin, paling tidak kita berikan teguran

keras dari Bapak Wali Kota. Kalau teguran dari Wali Kota tidak diindahkan,

tentu bisa jadi kedepan izin usaha mereka kita tinjau kembali,” sambungnya.

Ditegaskan Hariyadi bahwa pihaknya dalam

waktu dekat bersama Pertamina, Satpol-PP dan pihak Kepolisian akan meramu sejumlah

langkah-langkah tepat untuk membuat jera para pelaku usaha besar dan para spekulan.

“Karena kelangkaan ini sudah sangat membuat

masyarakat. Nanti akan kita ramu sejumlah langkah-langkah agar pelaku nakal ini

jera,” tegasnya.

Dari pasokan elpiji oleh Pertamina,

Hariyadi mengklaim bahwa jumlah distribusi tabung gas elpiji subsidi kemasan 3

kilogram di Kota Pontianak sudah lebih dari cukup, sebab diungkapkannya,

sepanjang Januari-September 2018 sudah mencapai 15,8 metrik ton dengan

rata-rata perbulan kurang lebih 17,5 metrik ton dengan jumlah sebanyak 585 ribu

tabung elpiji 3 kg.

“Artinya dalam sebulan ada sekitar kurang

lebih 48 ribuan lebih tabung gas elpiji 3 kg yang didistribusikan ke Kota

Pontianak, itu sudah sangat cukup dengan jumlah masyarakat Pontianak, itu sudah

dihitung berdasarkan data statistik, apalagi kebutuhan untuk masyarakat tidak

mampu dalam sebulan itu paling banyak kurang lebih itu 3 tabung. Semestinya 585

ribu tabung perbulan itu sudah sangat mencukupi, kalau tidak ada

spekulan-spekulan dan pelaku usaha yang nakal,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya bersama

tim terpadu bersama Pertamina dalam waktu dekat akan turun ke lapangan guna

memantau sejumlah SPBU atau agen-agen gas elpiji 3 kg.

“Kalau ada antrian panjang, tentu itu indikator

terjadi kelangkaan. Kita akan cek apakah benar kuota setiap bulan di agen

tersebut misalnya sesuai yang disediakan perbulan atau memang sudah dikurangi

oleh Pertamina, namun apabila ternyata distribusi dari Pertamina sesuai kuota

yang didistribusikan perbulan, artinya agen di SPBU bersangkutan yang nakal,

tentu akan kita tindak dengan tegas,” tukasnya.

“Kita akan evaluasi dan monitoring ke

lapangan dalam waktu dekat, apabila ditemukan SPBU yang menyalurkan elpiji

bersubsidi 3 kg terjadi antrian namun pada kenyataannya jatah dari SPBU tidak

berkurang dan terlebih lagi tidak dijual kepada masyarakat tidak mampu yang

berhak mendapatkan subsidi, kita akan rekomendasikan ke Bapak Wali Kota dan

Pertamina agar SPBU bersangkutan tidak diberikan lagi izin menyalurkan elpiji

subsidi dan kita rekomendasikan agar SPBU tersebut tidak diberikan pelayanan

tera dan tera ulang, ini sudah sangat keras, kalau tidak bisa menyalurkan

dengan baik, lebih baik kita serahkan kepada yang siap menyalurkan elpiji

subsidi ini dengan baik,” tandasnya.

Sementara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi

Kamtono menegaskan bahwa pihaknya sudah rapat koordinasi bersama Pertamina

menyambut akhir tahun. Sebenarnya kata dia, kuota elpiji gas 3 kg di Kota

Pontianak sendiri sudah dilebihkan dari kuota yang telah ditetapkan.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini juga

mengakui kelangkaan terjadi lantaran masih banyak para spekulan yang

memanfaatkan situasi.

“Masalahnya kan ada pemain-pemain yang

memanfaatkan selisih harga karena elpiji melon ini kan subsidi. Yang kita

khawatirkan itu, mereka dapat stok di Pontianak tapi dibawa ke luar daerah atau

yang seharusnya digunakan oleh masyarakat tidak mampu tapi digunakan oleh

masyarakat mampu, itu masalahnya sehingga akhir tahun ini terjadi kelangkaan,” tukasnya,

saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Pontianak, Senin

(26/11/2018).

Upaya Pemkot sendiri, kata dia selain melalui

surat imbauan Wali Kota, pihaknya juga terus mensosialisasikan surat edaran

Presiden dan Kementerian ESDM agar penggunaan gas subsidi tepat sasaran.

“Yang pasti kita juga sudah mengimbau, hanya

nanti bersama-sama Pertamina kita carikan solusi untuk teknisnya. Sebab kalau

sudah ada disparitas harga ini pasti jadi problem

dan itu terjadi dimana-mana,” pungkasnya. (*/Fai)