Survey IAP Terbantahkan Dengan Segudang Penghargaan Bergengsi, Sutarmidji: Senyumin Jak

KalbarOnline, Pontianak – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia meluncurkan indeks kota layak huni di Indonesia. Indeks tersebut disusun berdasarkan hasil survei yang digelar di 26 kota dan 19 provinsi.

Masing-masing kota diwakili oleh 100 hingga 200 warga yang menetap di kota tersebut.

Pada hasil survey tersebut Kota Pontianak ditempatkan sebagai kota yang paling tidak layak dihuni dengan persentase teratas yakni pada 62,0 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji memilih untuk tidak banyak berkomentar. Menurutnya hasil survey tersebut lebih baik ditanyakan kepada masyarakat Kota Pontianak, sebab 200 warga yang di survey tidak mewakili Kota Pontianak secara umum.

“Disenyumin saja, silahkan saja tanya ke masyarakat Kota Pontianak kalau benar tidak layak dihuni. Intinya bagi saye, yang paling penting masyarakat merasa nyaman,” ujarnya.

Diketahui survey yang dikeluarkan oleh IAP tersebut meliputi beberapa aspek diataranya pangan, tempat ibadah, air bersih, pendidikan, kesehatan.

Pangan

Mengenai pangan atau kebutuhan pokok, selama ini Pemerintah Kota Pontianak dibawah kepemimpinan Sutarmidji, selalu memberikan solusi-solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan di Kota Pontianak. Ketersediaan pangan ini perlu dijaga.

“Menjaga itu lebih sulit sebab di sini bukan pusat produksi pangan terkecuali sayur-sayuran, sedangkan pangan lainnya kita sangat tergantung dengan kabupaten lain,” tutur Midji.

Wali Kota dua periode ini memastikan pasokan kebutuhan pokok di Pontianak tetap tersedia dengan cukup sehingga tidak mengakibatkan inflasi. Untuk menjaga inflasi itu, kata dia, tidak gampang.

Dinilai mampu mengendalikan inflasi, Kota Pontianak diganjar penghargaan dengan TPID terbaik Nasional tiga kali berturut-turut.

Dalam setiap penghargaan yang diterima, Pemkot menerapkan teori yang berbeda-beda. Pada penghargaan pertama diterapkan teori kuadran. Kedua dengan menerapkan papa display digital tentang informasi harga pangan di pasar-pasar tradisional.

Sedangkan ketiga atau penghargaan yang baru saja diterima ini karena mengintegrasikan informasi harga pangan di seluruh pasar tradisional yang ada di Pontianak dan menginformasikan harga pangan terkini melalui aplikasi Gencil.

Artinya masalah pangan tutup kasus

Sumber: Sampaikan Hasil Rakor Dewan Ketahanan Pangan ke TPID

Sumber: Lagi, Pontianak Raih TPID Terbaik Nasional

Tempat Ibadah

Yang menjadi menarik adalah, survey IAP yang meliputi aspek tempat ibadah kemungkinan besar tidak menghitung atau mengabaikan sejumlah data-data penting misalnya, selam kurun waktu 1 dasawarsa, Pemerintah Kota Pontianak dibawah kepemimpinan Sutarmidji sudah meresmikan lebih dari 150 masjid baik itu yang baru dibangun maupun direhab.

Selain itu, dirinya juga mempermudah mempermudah setiap rumah ibadah untuk mendapatkan IMB dan pemerintah juga membantu sertifikat wakafnya.

“Sertifikat kita urus, wakaf kita bantu. Sebenarnya izin rumah ibadah apa pun yang sudah berdiri, saya putihkan perizinannya. Bukan hanya Masjid, Gereja, Kelenteng, Vihara, yang jelas yang sudah berdiri, semua akan kita berikan IMB, apapun namanya sepanjang itu rumah ibadah. Cukup pengurus ajukan saja, cukup foto dan sket sederhana saja kemudian status lahan,” ucapnya.

Artinya persoalan tempat ibadah tutup kasus

Sumber: Sudah 150 Masjid Terbangun Selama Menjabat, Sutarmidji: Pemkot Sangat Permudah Rumah Ibadah Dapatkan IMB dan Sertifikat Wakaf

Air Bersih

Soal air bersih, lagi-lagi survey ini mengabaikan data yang ada. Kota yang juga berjuluk kota seribu parit ini diganjar penghargaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award 2017 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan atas Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam melakukan inovasi peningkatan akses air minum dan penurunan tingkat kebocoran.

Wali Kota dua periode ini menjelaskan, saat ini suplai air bersih yang diproduksi PDAM sebanyak 2500 liter per detik. Dengan jumlah suplai itu mampu melayani 1,3 juta penduduk. Sementara penduduk Kota Pontianak hanya 660 ribu sehingga baru setengahnya yang disuplai sehingga 15 tahun ke depan tidak perlu membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA).

“Saatnya kita meningkatkan kualitas air PDAM sehingga air PDAM bisa kita minum dan jaringan pipanya akan kita ganti dan semoga ini bisa terwujud pada masa pemerintahan saya,” pungkasnya.

Artinya persoalan air bersih juga tutup kasus

Sumber: Komitmen Tingkatkan Akses Air Minum, PDAM Pontianak Raih AMPL Award

Sumber: Sutarmidji Didaulat Beri Testimoni pada Workshop Nasional

Pendidikan

Mengenai pendidikan, selama dua periode menjabat sebagai Wali Kota, Sutarmidji sudah berulang kali diganjar penghargaan Kihajar Award untuk ketiga kalinya, tahun ini Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Penghargaan tersebut diberikan, karena Sutarmidji dinilai peduli dan komitmen serta berprestasi dalam memajukan dunia pendidikan Kota Pontianak, melalui peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dirinya juga menerapkan kebijakan yang pro akan pendidikan. DIketahui sebelum SMA menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pontianak diketahui menggratiskan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Itu semua menurut berbagai kalangan untuk meningkatkan IPM di Kalbar, dimana sampai saat ini, di Kalbar rata-rata sekolah hanya 7,2 tahun.

Nah, Sutarmidji dinilai sangat peduli akan dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan IPM guna membangun SDM yang berkualitas.

Lagi-lagi soal pendidikan harus tutup kasus

Sumber: Komitmen Majukan Pendidikan Melalui TIK, Sutarmidji Kembali Raih Kihajar Award

Kesehatan

Seperti sudah kehabisan data, survey IAP pantas untuk dinyatakan tidak jelas. Pada Maret 2017 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Asman Abnur menyatakan bahwa dirinya akan mendorong seluruh kepala daerah melakukan studi tiru di Kota Pontianak.

Pasalnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) merupakan salah satu yang mendapat predikat pelayanan publik terbaik di samping beberapa kota lain di Indonesia.

Dengan demikian, RSUD SSMA juga menjadi role model atau contoh pelayanan publik untuk daerah-daerah lainnya, bukan hanya di Kalimantan tetapi juga secara nasional.

“Saya akan endorse seluruh kepala daerah, kalau mau belajar pelayanan publik untuk rumah sakit, untuk tingkat happiness pelayanan publik di tingkat kecamatan, belajar ke Kota Pontianak. Sebentar lagi banyak yang datang ke Pontianak,” ujarnya saat peresmian Instalasi Rawat Inap RSUD SSMA, Selasa (14/3).

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dengan Rumah Sakit Kota Pontianak masuk dalam jajaran top 5 (lima) inovasi di Indonesia.

Yang lebih membanggakan lagi, dalam top 5 (lima) tersebut, inovasi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) berada di urutan ke 2. Dengan masuknya RSUD SSMA di top 5 (lima) besar dan duduk diposisi dua, RSUD Pemkot Pontianak menjadi menjadi RSUD percontohan.

Survey IAP tidak jelas

Sumber: Sutarmidji: Inovasi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Berada di Urutan Kedua se-Indonesia

Sumber: Menpan-RB: Saya Akan Endorse Seluruh Kepala Daerah Tiru Pontianak