KALBARONLINE.com – Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi, menyoroti sikap pimpinan Bea Cukai yang dinilainya terlalu pasif dalam menyikapi insiden keributan antara warga dan petugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Menurut Herman, sikap diam institusi tersebut dapat berdampak terhadap perlindungan hukum bagi petugas sekaligus mengganggu pelaksanaan pengawasan di kawasan perbatasan.

Ia mengatakan, Bea Cukai sebagai institusi negara semestinya menunjukkan sikap tegas ketika petugasnya menghadapi persoalan saat menjalankan tugas. Perlindungan terhadap pegawai yang bertugas di lapangan, menurutnya, harus menjadi perhatian pimpinan.

"Bea Cukai terlalu pasif. Mestinya Bea Cukai ada sikap. Ini institusi negara. Pertama terkait tenaga atau pegawainya yang bertugas di sana, seolah-olah tidak ada perlindungan hukum kepada petugas mereka sendiri," kata Herman, Kamis (12/11/2026).

Herman khawatir kondisi tersebut dapat memengaruhi keberanian petugas dalam menjalankan kewenangannya. Jika merasa tidak mendapatkan perlindungan dari institusi sendiri, petugas dikhawatirkan enggan mengambil risiko ketika menghadapi persoalan di lapangan.

"Petugas pasti tidak akan berani ambil risiko kalau begini ceritanya. Makanya kita kesal dengan pimpinan Bea Cukai di sini, kok diam-diam saja, tidak ada sikap apa-apa," ujarnya.

Menurut Herman, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai insiden di PLBN Aruk. Dampaknya berpotensi meluas terhadap pelaksanaan tugas jajaran Bea Cukai, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan di kawasan perbatasan.

"Ini akan berdampak terhadap pengamanan di daerah perbatasan, akan melemahkan semua komponen yang ada di Bea Cukai, bukan hanya dalam konteks Aruk saja, tapi semuanya. Itu berbahaya sekali. Mereka harus bersikap. Perlindungan hukum terhadap aparat itu harus jelas," tegasnya.

Herman juga meminta penghentian sementara pelayanan operasional PLBN Aruk tidak berlangsung berlarut-larut. Menurutnya, persoalan antara warga dan petugas harus diselesaikan tanpa mengorbankan pelayanan lintas batas yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara.

"Aruk itu harus segera dibuka. Tidak ada alasan ditutup sebenarnya. Ini kepentingan negara, ini perbatasan, ini beranda Republik. Kalau sampai penutupan, itu tidak rasional," ucapnya.

Ia mengingatkan, penutupan PLBN dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang bergantung pada akses lintas negara. Kondisi tersebut juga dinilainya berpotensi memengaruhi kepercayaan negara tetangga terhadap pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.

"Memalukan di dunia internasional. Kita berbatasan dengan negara tetangga, jadi ini menjadi perhatian negara tetangga dan bisa menjalar ke negara lain. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita dalam menjaga perbatasan. Jangankan pengamanan dari luar, pengamanan internal saja tidak benar," katanya.

Selain mengkritik sikap Bea Cukai, Herman meminta insiden di PLBN Aruk diusut secara menyeluruh. Ia mempertanyakan peristiwa yang memperlihatkan petugas Bea Cukai dibawa oleh sekelompok warga sebagaimana terlihat dalam video yang beredar.

Ia juga menyoroti keberadaan aparat keamanan saat kejadian tersebut berlangsung. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai langkah pengamanan ketika petugas Bea Cukai dibawa dari lokasi.

"Kenapa dibiarkan petugas Bea Cukai dibawa atau digelandang? Mereka itu aparat negara yang sedang melakukan tugas. Kenapa dibiarkan digelandang dengan cara yang tidak hormat seperti yang kita lihat di video yang beredar? Sementara polisi dan tentara ada di sana, kenapa diam? Ada apa?" ujarnya.

Herman meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui rangkaian kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam pengamanan. Ia juga mendorong evaluasi terhadap personel yang bertugas di kawasan tersebut.

"Kalau memang Bea Cukai sudah melapor, pihak kepolisian harus segera mengambil sikap. Kita harus mengasah tingkat kebenarannya seperti apa. Jangan sampai isu berkembang ke mana-mana yang justru menimbulkan kontraproduktif terhadap masyarakat Kalbar," tuturnya.

Ia juga meminta Polda Kalbar memberikan kejelasan mengenai proses penanganan perkara tersebut. Menurutnya, benar atau tidaknya dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum.

Sementara itu, sejumlah awak media telah mendatangi Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat untuk meminta keterangan terkait insiden tersebut. Namun, saat awak media datang, tidak ada pejabat maupun pihak humas yang dapat ditemui.

KALBARONLINE.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai pengunduran diri putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jokowi mengaku telah membicarakan rencana pengunduran diri tersebut dengan Gibran. Ia juga menyampaikan pesan bahwa jabatan politik bukan sesuatu yang bersifat permanen.

"Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu sementara," kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Menurut Jokowi, dinamika merupakan hal yang biasa terjadi dalam perjalanan seseorang menduduki jabatan politik.

"Dalam politik itu masih ada dinamika politik. Itu biasa, itu biasa," ujarnya.

Meski Gibran mengajukan pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden, Jokowi menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berlanjut.

Ia berpesan agar Gibran juga terus mendukung program-program pemerintah, terutama yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

"Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis siang.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses. Pimpinan MPR selanjutnya akan membahas surat tersebut melalui rapat pimpinan. (*)

KALBARONLINE.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera memproses surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Muzani mengungkapkan, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," imbuhnya.

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Gibran tiba di Kompleks DPR/MPR sekitar pukul 11.16 WIB. Ia langsung memasuki Gedung Nusantara III dengan membawa sebuah map putih dan didampingi sejumlah petugas pengawalan.

Mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, Gibran hanya melambaikan tangan kepada awak media yang telah menunggu kedatangannya.

Ia kemudian menuju lantai tujuh, tempat ruang kerja Ketua MPR RI. Kedatangannya disambut Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR.

Setelah pertemuan berlangsung selama beberapa menit, Gibran kembali turun ke lobi Gedung Nusantara III. Namun, ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan sebelum meninggalkan lokasi.

Hingga berita ini ditulis, pimpinan MPR masih akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan. Proses tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum ada keputusan resmi terkait permohonan pengunduran diri Wakil Presiden tersebut. (*)

KALBARONLINE.com – Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dibatalkan pada Kamis (12/11/2026).

Pembatalan tersebut tertuang dalam surat Biro Persidangan DPR RI yang menginformasikan bahwa rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB tidak jadi dilaksanakan.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian bunyi surat pembatalan tersebut, seperti dikutip kalbaronline.com dari ANTARA, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) dan ditandatangani 120 anggota dewan dari delapan fraksi.

Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden terkait polemik dokumen pendidikannya.

Sementara itu, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis siang.

Surat tersebut diserahkan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat untuk menindaklanjutinya.

Pembatalan rapat paripurna DPR juga dikonfirmasi oleh Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang merupakan salah satu pengusul HMP.

Khozin mengaku menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, apabila pengunduran diri tersebut telah resmi, usulan HMP yang diajukan anggota DPR tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.

Meski demikian, surat pembatalan rapat paripurna tidak merinci alasan spesifik pembatalan maupun agenda pengganti. (*)

KALBARONLINE.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) sore.

Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.

"Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden)," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga menyebut Gibran langsung menemui Prabowo setelah Presiden tiba di Jakarta seusai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu membahas dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan tahapan administrasi dan proses konstitusional pengunduran diri tersebut telah selesai.

120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah dinamika tersebut, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) turut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Pengajuan HMP tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik di DPR yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden maupun Wakil Presiden.

Namun, pengajuan hak tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. (*)

KALBARONLINE.com – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," ujar Budi Arie seperti dikutip kalbaronline.com dari Metro TV, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA) serta meningkatnya desakan politik di DPR.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai penyelesaian proses formal pengunduran diri tersebut. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyinggung persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pemilu 2024.

Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya juga memicu perdebatan mengenai aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan minimal untuk mengajukan hak konstitusional DPR.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Adapun rincian pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat.

Saan menjelaskan, usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3 mengenai hak DPR menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut.

Selanjutnya, usulan itu akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR. Agenda pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Dengan demikian, perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran dan usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR menjadi dua dinamika politik yang saling berkaitan di tengah polemik dokumen pendidikannya.

KALBARONLINE.com – Tujuh perusahaan di Kalimantan Barat masuk dalam daftar penertiban Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penanganan tersebut mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, penghentian perpanjangan hak, hingga penolakan penerbitan HGU baru. Sejumlah perusahaan juga masih menjalani pendalaman sebelum keputusan administratif ditetapkan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, terdapat 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan Kabareskrim Polri untuk ditertibkan. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari tujuh perusahaan yang berada di Kalbar, tiga di antaranya masuk kategori pencabutan HGU secara keseluruhan. Ketiganya adalah PT RKA di Kabupaten Melawi dengan luas 11.558,11 hektare, serta PT SKM di Kabupaten Ketapang yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Sementara itu, PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya masuk kategori kedua. Perusahaan tersebut memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.

Kategori berikutnya mencakup tiga perusahaan yang belum memperoleh HGU, yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.

ATR/BPN memutuskan tidak menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Adapun PT SAE di Kabupaten Landak masuk kategori pencabutan sebagian HGU. Perusahaan tersebut memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Selain tujuh perusahaan di Kalbar tersebut, ATR/BPN juga mendalami tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pendalaman dilakukan untuk menentukan apakah HGU masing-masing perusahaan akan dicabut seluruhnya atau sebagian.

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penertiban juga melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.

Nusron menyebutkan, hasil penanganan tersebut telah disampaikan dan saat ini memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.

KALBARONLINE.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare menjadi Cadangan Negara Lainnya.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut tidak hanya berorientasi pada angka administratif, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk didayagunakan kembali sesuai peruntukannya. Sebelum ditetapkan penggunaannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan status tanah jelas dan tidak bermasalah secara hukum, sehingga penetapan peruntukan serta pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

Untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sebagaimana mestinya, Direktorat Jenderal PPTR juga terus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Langkah ini penting agar tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan.

Mulai dari inventarisasi, penetapan peruntukan, hingga pengawasan pemanfaatan, seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan tanah negara agar lebih produktif.

Melalui kebijakan ini, masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, diharapkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya sesuai prinsip fungsi sosial tanah.

“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.

KALBARONLINE.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah kepada masyarakat penerima Program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).

Sertipikat tersebut diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng. Setelah penyerahan, ia bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berbincang dengan para penerima sertipikat dan warga sekitar di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Bogor.

Dalam kesempatan itu, Andi Tenri Abeng mengimbau masyarakat yang masih memiliki sertipikat tanah analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi.

Untuk memudahkan masyarakat mengurus alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota tidak hanya membuka pelayanan rutin pada Senin hingga Jumat, tetapi juga menyediakan layanan akhir pekan melalui program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat, termasuk di Kantor Pertanahan Kota Bogor.

“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN yang dinilai aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, perlu disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak menyulitkan masyarakat.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar.

Penyerahan 15 sertipikat tersebut merupakan hasil sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Dalam kolaborasi ini, Kementerian PKP menjalankan program perbaikan rumah, sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanah penerima bantuan secara gratis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait.

KALBARONLINE.com – Kesepakatan denda adat sebesar Rp655 juta terhadap pihak Bea Cukai buntut keributan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menuai kritik. Tokoh Dayak nasional mempertanyakan dasar penetapan sanksi, rincian biaya kemanusiaan, hingga kewenangan wilayah adat yang menangani perselisihan tersebut.

Kritik itu disampaikan Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Bruder Stepanus Paiman, yang juga merupakan anggota Dewan Majelis Hukum Adat Dayak Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Ia mengaku heran dengan besarnya nilai sanksi yang disepakati dalam mediasi antara petugas Bea Cukai dan warga di Kabupaten Bengkayang pada Selasa (3/11/2026).

Bruder Stepanus mempertanyakan dasar hukum adat yang digunakan untuk menetapkan sanksi tersebut, termasuk pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan perhitungan nilai adat yang dibebankan.

"Kasus ini menjadi aneh menurutku. Pertama, katakanlah oknum Bea Cukai diberi sanksi adat Dayak. Apa bunyi dasar sanksi adat tersebut, siapa yang menjatuhkan sanksi adatnya dan berapa tail? Rinciannya apa, lalu ada pembayaran untuk kemanusiaan ini belum pernah saya dengar dan jumlahnya juga luar biasa Rp500 juta. Adat dari mana itu?" kata Bruder Stepanus dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Ia mengaku belum pernah mengetahui adanya ketentuan sanksi adat dengan skema pembayaran biaya kemanusiaan sebesar Rp500 juta seperti yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.

Menurutnya, penetapan sanksi adat harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Apalagi, dalam dokumen kesepakatan, nilai yang dibebankan terdiri dari Rp155 juta untuk sanksi adat dan Rp500 juta untuk biaya kemanusiaan.

Tak hanya mempersoalkan nominal, Bruder Stepanus juga menyoroti aspek kewenangan wilayah adat yang menangani perselisihan tersebut.

Ia menilai, karena peristiwa terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, penyelesaian secara adat semestinya memperhatikan kewenangan masyarakat adat setempat, yakni hukum adat Dayak Selako.

"Hal lain, karena kasus terjadi di wilayah hukum adat Kabupaten Sambas, seharusnya kasus ditangani dengan hukum adat Dayak Selako, kecuali ada komunikasi pengurus adat Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang," ujarnya.

Ingatkan Hukum Adat Tak Hapus Hukum Negara

Bruder Stepanus juga mengingatkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat tidak serta-merta menghapus penerapan hukum positif di Indonesia.

Menurutnya, hukum adat merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Yang jelas, kita hargai hukum adat sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Karena kita hidup di Negara Republik Indonesia, maka ada hukum positif yang harus ditaati dan dilaksanakan," tegasnya.

Ia menilai penyelesaian adat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses hukum formal, tetapi tidak otomatis menggantikan mekanisme peradilan negara.

"Hukum adat tidak menghilangkan hukum positif, tetapi dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan putusan hukum positif, tergantung Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut," pungkasnya.

Latar Belakang Denda Adat Rp655 Juta

Perselisihan antara warga dan petugas Bea Cukai di PLBN Aruk sebelumnya bermula dari pemeriksaan barang bawaan empat warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menyeberang ke Malaysia pada Senin (2/11/2026).

Protes terhadap proses pemeriksaan kemudian berkembang menjadi keributan. Massa yang diperkirakan mencapai 100 orang mendatangi kawasan PLBN Aruk dan mencari petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan.

Dalam peristiwa tersebut, lima petugas Bea Cukai dibawa massa ke Kabupaten Bengkayang. Persoalan kemudian diselesaikan melalui mediasi di Kantor Bupati Bengkayang pada Selasa (3/11/2026).

Mediasi menghasilkan kesepakatan penyelesaian melalui mekanisme adat. Berdasarkan berita acara penyelesaian adat, total nilai sanksi dan biaya kemanusiaan mencapai Rp655 juta, terdiri dari Rp155 juta sanksi adat dan Rp500 juta biaya kemanusiaan.

Dokumen tersebut mencantumkan kewajiban pembayaran paling lambat dua minggu sejak kesepakatan ditandatangani pada 3 November 2026. Apabila pihak pertama tidak memenuhi tenggat pembayaran, terdapat klausul denda menjadi dua kali lipat.