Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare menjadi Cadangan Negara Lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut tidak hanya berorientasi pada angka administratif, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk didayagunakan kembali sesuai peruntukannya. Sebelum ditetapkan penggunaannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan status tanah jelas dan tidak bermasalah secara hukum, sehingga penetapan peruntukan serta pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sebagaimana mestinya, Direktorat Jenderal PPTR juga terus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Langkah ini penting agar tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan.
Mulai dari inventarisasi, penetapan peruntukan, hingga pengawasan pemanfaatan, seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan tanah negara agar lebih produktif.
Melalui kebijakan ini, masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, diharapkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya sesuai prinsip fungsi sosial tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.
KALBARONLINE.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare menjadi Cadangan Negara Lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut tidak hanya berorientasi pada angka administratif, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk didayagunakan kembali sesuai peruntukannya. Sebelum ditetapkan penggunaannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan status tanah jelas dan tidak bermasalah secara hukum, sehingga penetapan peruntukan serta pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Untuk memastikan pemanfaatan tanah berjalan sebagaimana mestinya, Direktorat Jenderal PPTR juga terus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Langkah ini penting agar tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan.
Mulai dari inventarisasi, penetapan peruntukan, hingga pengawasan pemanfaatan, seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan tanah negara agar lebih produktif.
Melalui kebijakan ini, masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, diharapkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya sesuai prinsip fungsi sosial tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Stafsus Menteri ATR/BPN Kunjungi Kapuas Hulu, Bahas Reforma Agraria dan Tanah Ulayat
Friday, 15 August 2025
Kementerian ATR/BPN Dorong Reforma Agraria Berdampak Ekonomi, Peran Bank Tanah Diperkuat
Wednesday, 15 July 2026
Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Tanah Masyarakat dalam Konflik Agraria
Tuesday, 27 October 2026
Percepat Rekonstruksi Sumatera, Kementerian ATR/BPN Siapkan Skema PTSL dan Reforma Agraria untuk Huntap
Thursday, 22 January 2026
RUU Reforma Agraria Disiapkan untuk Urai Kebuntuan Penyelesaian Konflik Agraria
Wednesday, 30 September 2026
ATR/BPN Susun RUU Reforma Agraria, Bahas 575 Daftar Inventarisasi Masalah
Monday, 14 September 2026
UU Reforma Agraria Disahkan, ATR/BPN dan LPRA Akan Berbagi Peran
Tuesday, 22 September 2026
Setahun Menteri Nusron: 96 Persen Penertiban Tanah Telantar Dialokasikan untuk Reforma Agraria
Friday, 31 October 2025
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
