KALBARONLINE.com – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi untuk periode Juni hingga Desember 2026 bergantung pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika target PAD tidak tercapai, pemerintah daerah akan menyesuaikan pembayaran TPP menjadi 50 persen dari nilai yang seharusnya diterima ASN.

Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan, TPP ASN untuk periode Januari hingga Mei 2026 telah dibayarkan. Sementara itu, pembayaran untuk tujuh bulan berikutnya masih mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terutama realisasi PAD tahun anggaran 2026.

“Apabila PAD tidak memenuhi target, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap TPP dengan membayar 50 persen dari angka seutuhnya,” kata Dadi saat membuka puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Kabupaten Melawi di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Jumat (6/11/2026).

Ia mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD Kabupaten Melawi baru mencapai Rp74,47 miliar dari target sebesar Rp107,71 miliar.

Artinya, pemerintah daerah masih harus mengejar kekurangan sekitar Rp33,24 miliar dalam waktu dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Dadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang memiliki kewenangan mengelola sumber-sumber PAD, mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan hingga akhir tahun. Pencapaian target tersebut dinilai penting agar pembayaran TPP ASN dapat direalisasikan secara penuh.

Menurutnya, salah satu potensi pendapatan yang diharapkan dapat membantu mendongkrak PAD berasal dari kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang hingga kini masih menunggak. Nilainya diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Dadi secara khusus meminta OPD yang menangani pendapatan dari sektor kewajiban HGU perkebunan kelapa sawit untuk terus mengoptimalkan penagihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ia berharap tunggakan tersebut dapat direalisasikan pada tahun ini sehingga membantu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga pembayaran hak tambahan penghasilan ASN.

“Jika ini terealisasi tahun ini, capaian target PAD kita prediksi tercapai dan tunggakan TPP ASN selama tujuh bulan akan dibayar 100 persen di bulan Desember,” pungkasnya.

KALBARONLINE.com – Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengajak pelajar dan generasi muda membangun kebiasaan menabung serta memahami pengelolaan keuangan sejak dini. Menurutnya, kecakapan finansial menjadi bekal penting untuk membentuk generasi yang mandiri dan siap menghadapi masa depan.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Edukasi dan Inklusi Keuangan melalui kampanye bertajuk “Ayo Menabung: Cerdas Finansial Sejak Dini, Tumbuh Berkah, Masa Depan Cerah” yang digelar Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari SMP Muhammadiyah, SMP Insan Kamil, santri Pondok Pesantren Bustanul Qur’an, serta pemuda LDII Kabupaten Melawi. Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya membangun pola pikir finansial yang sehat, termasuk mengatur uang dan mengambil keputusan keuangan secara tepat.

Dalam sambutannya, Dadi menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menilai, kemampuan mengelola keuangan tidak sebatas mengenal fungsi uang atau berbagai produk perbankan. Lebih dari itu, literasi keuangan juga mencakup kemampuan menyusun perencanaan, mengendalikan pengeluaran, menyisihkan uang untuk ditabung, serta memahami risiko sebelum menggunakan layanan keuangan.

Karena itu, pendidikan finansial perlu diperkenalkan sejak bangku sekolah agar generasi muda terbiasa mengambil keputusan keuangan secara bijak.

“Edukasi keuangan perlu diberikan sejak dini. Para pelajar dan generasi muda harus dibiasakan membedakan kebutuhan dan keinginan, menyisihkan uang saku untuk ditabung, menetapkan tujuan keuangan, serta menggunakan layanan keuangan secara bijaksana. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan di masa depan,” ungkapnya.

Dadi juga menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama agar pemahaman finansial semakin luas.

Ia berharap kegiatan edukasi tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi mampu mendorong terbentuknya kebiasaan positif di kalangan generasi muda. Budaya menabung dan pengelolaan keuangan yang sehat diharapkan dapat diterapkan serta disebarluaskan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rofi Filantrofi Permana, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Berbagai transaksi kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan, terutama meningkatnya perilaku konsumtif serta maraknya penawaran produk dan layanan keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurut Rofi, kemampuan memahami dan mengelola keuangan atau financial literacy menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki generasi muda. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu mempertimbangkan manfaat, risiko, dan konsekuensi sebelum mengambil keputusan keuangan.

Dalam kegiatan itu, Rofi menyampaikan tiga pesan utama kepada peserta. Pertama, membangun kebiasaan menabung dengan menetapkan tujuan keuangan. Kedua, membiasakan diri menjadi pribadi yang bijak dan tidak konsumtif dalam menggunakan uang. Ketiga, memanfaatkan produk serta layanan keuangan sesuai kebutuhan dan secara bertanggung jawab.

Ia menambahkan, OJK akan terus memperluas jangkauan edukasi keuangan melalui berbagai program yang menyasar seluruh kelompok masyarakat, termasuk pelajar dan warga di wilayah pedesaan.

Melalui kegiatan tersebut, generasi muda Kabupaten Melawi diharapkan tidak hanya memahami pentingnya menabung, tetapi juga mampu menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat serta lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan keuangan.

KALBARONLINE.com – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Melawi, Senin (2/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Rumah Adat Melayu Kabupaten Melawi tersebut dipimpin Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP., didampingi Wakil Ketua DPRD Matius Rindau, S.Hut. Hadir pula anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta undangan lainnya.

Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah sebelum memasuki pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan dokumen Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 secara resmi kepada DPRD melalui surat Bupati Melawi Nomor 900.1.12.2/834/BPKAD-B.

Ia mengatakan, penyampaian dokumen tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 yang telah diterima ini selanjutnya akan didistribusikan kepada masing-masing fraksi untuk dilakukan kajian secara substantif,” jelas Hendegi saat memimpin rapat paripurna.

Menurutnya, hasil kajian masing-masing fraksi nantinya akan disampaikan melalui agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Dengan demikian, seluruh fraksi memiliki kesempatan untuk mencermati substansi rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Selain Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, Bupati Melawi juga menyampaikan lima Raperda lainnya untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Melawi.

Kelima Raperda tersebut meliputi pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Fasilitasi Pelayanan Haji, Umrah, dan Ziarah, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi Tahun 2025–2045.

Hendegi menjelaskan, seluruh Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Melawi bersama Tim Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi.

“Hasil pembahasan bersama nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kabupaten Melawi dalam menetapkan keputusan terkait program pembentukan peraturan daerah,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya pembahasan bersama agar setiap rancangan peraturan daerah dapat dikaji secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam agenda utama rapat paripurna, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2027 sebelum menyerahkan dokumen secara resmi kepada pimpinan DPRD.

Penyerahan dokumen tersebut menjadi tahapan awal bagi DPRD untuk melakukan pembahasan melalui fraksi-fraksi dan mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan.

Setelah seluruh rangkaian penyampaian dan penyerahan dokumen selesai, Ketua DPRD Melawi menyampaikan bahwa agenda berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Melalui tahapan tersebut, pembahasan rancangan APBD diharapkan berjalan terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Melawi.

Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Melawi kemudian ditutup setelah seluruh agenda pokok terlaksana dengan tertib dan lancar. (*)

KALBARONLINE.com – Kontingen Kabupaten Melawi menargetkan masuk 10 besar klasemen akhir Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Sebanyak 562 personel yang terdiri dari atlet, pelatih, official, dan Satuan Tugas (Satgas) kontingen telah dipersiapkan untuk mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Kesiapan kontingen disampaikan Ketua Satgas Kontingen Kabupaten Melawi, Widya Rima, S.Sos., M.Sos., dalam laporan pada acara pelepasan kontingen menuju Porprov XIV Kalbar 2026 di Pendopo Bupati Melawi, Jumat (30/10/2026).

Dalam laporannya, Widya Rima memaparkan berbagai aspek persiapan, mulai dari dasar pelaksanaan, tujuan keikutsertaan, jumlah personel, jadwal pertandingan, kesiapan atlet, hingga target perolehan medali.

Menurutnya, Porprov bukan sekadar ajang kompetisi antarkabupaten dan kota, melainkan juga menjadi momentum evaluasi pembinaan olahraga, penjaringan atlet potensial, serta persiapan menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Porprov ini menjadi wadah bagi atlet-atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk menunjukkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan olahraga yang telah dilakukan KONI bersama pengurus cabang olahraga di masing-masing daerah,” jelasnya.

Widya Rima menyebutkan, dari total 562 personel, sebanyak 75 orang merupakan anggota Satgas Kontingen, sedangkan 487 lainnya terdiri dari atlet, pelatih, dan official yang berasal dari 29 cabang olahraga.

Porprov XIV Kalbar 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 22 November 2026. Pertandingan dipusatkan di Kota Pontianak, dengan sejumlah cabang olahraga juga diselenggarakan di daerah lain.

Kabupaten Sekadau menjadi lokasi pertandingan arung jeram, Kabupaten Sanggau untuk tenis meja, Kabupaten Ketapang untuk balap motor, serta Kota Singkawang untuk balap sepeda.

Terkait persiapan, Widya Rima mengakui waktu yang tersedia relatif singkat. Kendati demikian, masing-masing pengurus cabang olahraga telah melakukan berbagai persiapan terhadap atlet yang akan diberangkatkan.

Para atlet terpilih juga telah melalui proses seleksi dalam kejuaraan daerah yang diselenggarakan oleh pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga.

Berdasarkan evaluasi potensi atlet dan hasil seleksi tersebut, Satgas Kontingen Melawi menargetkan peningkatan prestasi dengan menembus 10 besar pada Porprov XIV Kalbar 2026.

“Target ini merupakan bentuk komitmen kita untuk meningkatkan prestasi Kabupaten Melawi dibandingkan pelaksanaan Porprov sebelumnya. Kami berharap seluruh atlet dapat memberikan kemampuan terbaiknya dan berjuang meraih prestasi yang membanggakan daerah,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Kontingen Melawi menargetkan perolehan medali emas minimal dua kali lipat dibandingkan hasil Porprov 2022.

Sejumlah cabang olahraga yang dinilai memiliki potensi menyumbangkan medali di antaranya panahan, kempo, pencak silat, arung jeram, balap motor, balap sepeda, tarung derajat, bola voli, dan menembak. Cabang olahraga lainnya juga diharapkan mampu memberikan kontribusi medali emas, perak, maupun perunggu.

Widya Rima menambahkan, target peningkatan prestasi tersebut didasarkan pada evaluasi hasil keikutsertaan Kabupaten Melawi dalam dua pelaksanaan Porprov sebelumnya.

“Jika melihat hasil Porprov 2018 dan 2022, kita sudah menunjukkan adanya peningkatan perolehan medali. Karena itu, pada Porprov XIV Tahun 2026 ini kita berharap prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi jumlah medali maupun peringkat Kabupaten Melawi,” paparnya.

Selain target prestasi, kesejahteraan atlet dan pelatih juga menjadi perhatian. Widya Rima memastikan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali pada Porprov tahun ini akan disalurkan segera setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai.

Langkah tersebut dilakukan agar para atlet tidak perlu menunggu terlalu lama sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan Porprov sebelumnya.

Tidak hanya atlet peraih medali, para pelatih yang berhasil mengantarkan atletnya meraih prestasi juga akan mendapatkan bonus. Pemberian apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah atas perjuangan dan dedikasi atlet maupun pelatih dalam mengharumkan nama Kabupaten Melawi.

Untuk pembiayaan, Widya Rima menyampaikan bahwa penyelenggaraan dan keikutsertaan Kontingen Kabupaten Melawi pada Porprov XIV Kalbar 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen untuk mengikuti Porprov XIV Kalbar 2026.

Apresiasi tersebut ditujukan kepada KONI Kabupaten Melawi, Satgas Kontingen, pengurus cabang olahraga, pelatih, official, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi mempersiapkan para atlet hingga tahap keberangkatan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Melawi, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KONI Kabupaten Melawi, para pengurus cabang olahraga, pelatih, official, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan para atlet kita hingga hari pemberangkatan ini,” ungkap Bupati.

Dadi menegaskan, keberangkatan para atlet bukan sekadar perjalanan untuk mengikuti pertandingan, melainkan membawa tanggung jawab besar untuk mengharumkan nama sekaligus menjaga kehormatan Kabupaten Melawi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Menurutnya, Porprov menjadi kesempatan bagi para atlet untuk membuktikan kemampuan, kerja keras, kedisiplinan, serta semangat juang yang telah dibangun melalui proses latihan dan pembinaan.

“Di pundak kalian, tertitip harapan, doa, dan kehormatan masyarakat Kabupaten Melawi,” pesannya kepada seluruh atlet.

Dalam arahannya, Bupati menitipkan tiga pesan penting kepada seluruh anggota kontingen. Pertama, menjaga nama baik Kabupaten Melawi dengan memperlihatkan sikap ramah, sopan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah.

Kedua, membangun dan menjaga mentalitas juara. Ia meminta seluruh atlet tidak mudah minder ketika berhadapan dengan kontingen daerah lain. Kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri harus menjadi modal utama dalam menghadapi setiap pertandingan.

Ketiga, menjunjung tinggi sportivitas dan kehormatan daerah. Para atlet diminta bertanding dengan penuh semangat, menghormati lawan, menerima keputusan wasit, serta menjaga perilaku selama berada di arena pertandingan maupun di luar arena.

“Dalam sebuah kompetisi, kemenangan adalah tujuan akhir yang wajar. Namun, ada yang jauh lebih berharga daripada sekadar medali, yaitu kehormatan, integritas, dan sportivitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi berkomitmen terus memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga dan peningkatan prestasi atlet daerah.

Ia berharap keikutsertaan dalam Porprov XIV Kalbar 2026 tidak hanya menjadi ajang mengejar medali, tetapi juga momentum memperkuat pembinaan olahraga, melahirkan atlet potensial, serta meningkatkan kepercayaan diri atlet Melawi dalam menghadapi kompetisi di tingkat lebih tinggi.

“Pemerintah Kabupaten Melawi sangat percaya pada potensi kalian. Kita tidak hanya datang untuk ikut meramaikan, tetapi kita datang untuk berkompetisi, berprestasi, dan menunjukkan bahwa Kabupaten Melawi adalah kekuatan olahraga yang patut diperhitungkan di Kalbar,” tegasnya.

Senada dengan Bupati, Ketua Umum KONI Kabupaten Melawi, Abang Baharudin, S.Sos., mengajak seluruh atlet, pelatih, dan official menjaga kekompakan serta memberikan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Melawi.

Ia berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan penuh percaya diri, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Menurutnya, dukungan serta kerja sama seluruh unsur kontingen menjadi faktor penting dalam mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan.

KALBARONLINE.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Melawi terus mendorong transformasi digital melalui Pelayanan Terintegrasi Berbasis Digital (PELITA). Memasuki minggu kedua pelaksanaan, proyek perubahan ini difokuskan pada penguatan advokasi, komunikasi, kolaborasi, serta komitmen bersama untuk mendukung tata kelola organisasi yang lebih adaptif dan inovatif.

PELITA menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi ini diharapkan dapat menghadirkan proses pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi.

Pada tahap awal, penguatan komunikasi dan advokasi menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman di antara para pemangku kepentingan. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar implementasi inovasi tidak hanya berhenti pada pengembangan sistem, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, serta kesiapan aparatur dalam mengikuti perkembangan teknologi.

“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik, kolaborasi yang kuat, serta komitmen bersama agar setiap inovasi dapat berjalan secara optimal,” ujar Bupati, Senin (26/10/2026).

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Menurutnya, inovasi di lingkungan pemerintahan harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat transparansi, serta memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengakses layanan pemerintah daerah.

“Setiap perubahan membutuhkan proses dan dukungan bersama. Saya berharap implementasi PELITA BPKAD dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima,” tambahnya.

PELITA BPKAD tidak hanya diposisikan sebagai inovasi berbasis digital, tetapi juga sebagai upaya membangun pola kerja yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Keberhasilannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari jajaran internal BPKAD hingga perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Memasuki minggu kedua, penguatan advokasi menjadi tahapan penting untuk menyatukan persepsi, membangun dukungan, serta memastikan arah perubahan dapat dipahami dan dijalankan bersama. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi sekaligus memperkuat keberlanjutan inovasi.

Melalui proyek perubahan PELITA BPKAD, Pemerintah Kabupaten Melawi diharapkan semakin siap menghadapi tantangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kolaborasi, inovasi, dan komitmen yang konsisten, BPKAD Kabupaten Melawi diarahkan menjadi organisasi yang lebih adaptif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan berkualitas. (*)

KALBARONLINE.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Melawi memberikan penghargaan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam bentuk cinderamata pada pembukaan Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Kabupaten Melawi Tahun 2026 di halaman Graha PGRI Melawi, Kamis (22/10/2026).

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan 11 Pengurus Cabang (PC) PGRI kecamatan bersama Ketua Pengurus Kabupaten (PK) PGRI Melawi, Yussenno, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.

Yussenno mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dukungan Paulus terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Melawi.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi keluarga besar PGRI Melawi atas pengabdian dan dukungan Bapak Paulus dalam memajukan dunia pendidikan. Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pendidikan terus terjaga demi meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan guru,” ujarnya.

Menurut Yussenno, Paulus memiliki kedekatan dengan dunia pendidikan karena pernah berprofesi sebagai guru dan menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi sebelum dipercaya menjadi Sekda.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal dalam memahami berbagai persoalan pendidikan, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran hingga pemenuhan hak serta kesejahteraan guru.

Sementara itu, Paulus menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan keluarga besar PGRI Melawi. Ia mengaku tidak menyangka menerima apresiasi tersebut menjelang berakhirnya masa tugasnya sebagai Sekda pada 1 November 2026.

“Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan penghargaan yang diberikan oleh keluarga besar PGRI Melawi. Bagi saya, dunia pendidikan memiliki arti penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Saya berharap upaya memajukan pendidikan di Kabupaten Melawi dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Paulus juga berharap Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat program serta kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan mampu menjawab kebutuhan guru maupun peserta didik.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian Paulus sekaligus pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Melawi. (*)

KALBARONLINE.com – Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi menetapkan tiga peserta dengan nilai tertinggi dalam hasil akhir seleksi tahun 2026.

Dari tiga peserta yang lolos dalam hasil akhir tersebut, satu kandidat berhasil meraih nilai paling tinggi. Dua peserta lainnya menyusul dengan selisih nilai yang relatif tipis.

Berdasarkan hasil penilaian akhir, Moh. Syaiful Khair menempati posisi pertama dengan nilai 89,19. Posisi kedua diraih Yussenno dengan nilai 87,94, sedangkan Silvani Umran berada di posisi ketiga dengan nilai 87,72.

Penetapan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 800.1.2.6/26/PANSEL-JPTP 2026 tentang Penetapan Hasil Akhir Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2026.

Ketiga peserta ditetapkan berdasarkan akumulasi penilaian dari seluruh tahapan seleksi terbuka jabatan Sekda Melawi.

Dalam pengumuman tersebut, Pansel juga merujuk pada Berita Acara Rapat Panitia Seleksi tentang Hasil Penilaian Akhir Peserta Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Nomor 800.1.2.6/25/PANSEL-JPTP 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi, Hendra Permana, saat dikonfirmasi redaksi Katalistiwa, menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ia menyampaikan, hasil akhir seleksi diumumkan pada 22 Oktober 2026. Selanjutnya, hasil seleksi akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 23 Oktober 2026.

Setelah menerima hasil tersebut, PPK akan meminta rekomendasi penetapan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat.

Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi sebelum penetapan Sekda Melawi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Melawi mengusulkan pembangunan jalan dua jalur sepanjang sekitar 6 kilometer di kawasan Nanga Pinoh kepada pemerintah pusat. Usulan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan.

Usulan tersebut disampaikan melalui Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Melawi, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Melawi, Malin, menyerahkan proposal yang memuat sejumlah usulan prioritas pembangunan infrastruktur daerah.

Salah satu poin utama dalam proposal tersebut adalah pembangunan jalan dua jalur yang menghubungkan kawasan Rumah Jabatan Bupati Melawi dengan Kantor Bupati Melawi.

Rencana ini dinilai strategis untuk meningkatkan kapasitas jalan seiring berkembangnya aktivitas kendaraan di kawasan perkotaan Nanga Pinoh. Sementara itu, sejumlah ruas jalan yang ada masih memiliki lebar terbatas.

Peningkatan kapasitas jalan diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas sekaligus mendukung penataan kawasan pemerintahan dan perkotaan secara lebih optimal.

Menanggapi usulan tersebut, Lasarus memberikan respons positif. Namun, ia mengingatkan bahwa kesiapan lahan menjadi aspek mendasar yang harus dipastikan sebelum rencana pembangunan berlanjut ke tahap perencanaan teknis dan pembahasan anggaran.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan lahan secara cermat, termasuk mengidentifikasi bangunan dan kondisi lingkungan di sepanjang trase jalan yang direncanakan.

Persiapan tersebut diperlukan agar rancangan pembangunan sesuai dengan kebutuhan teknis dan dapat meminimalkan potensi hambatan saat proyek memasuki tahap pelaksanaan.

Lasarus juga mendorong Pemkab Melawi berkoordinasi dengan balai teknis terkait di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Koordinasi ini diperlukan untuk mengkaji kondisi jalan, kebutuhan ruang pembangunan, kesiapan lahan, serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengusulan.

Melalui koordinasi tersebut, rencana pembangunan diharapkan dapat disiapkan secara terukur dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Peluang realisasinya pun dapat diperjuangkan berdasarkan kesiapan teknis dan prioritas pembangunan.

Bagi Pemkab Melawi, pembangunan jalan dua jalur ini bukan sekadar upaya mengatasi kepadatan lalu lintas, tetapi juga bagian dari strategi meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan.

Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, menunjang aktivitas pemerintahan, serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di Nanga Pinoh.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI menjadi faktor penting dalam memperjuangkan realisasi pembangunan tersebut. Dengan koordinasi lintas pemerintahan, kebutuhan infrastruktur prioritas Kabupaten Melawi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, kelayakan teknis, dan ketersediaan anggaran.

Pemkab Melawi pun terus mengupayakan komunikasi dengan pemerintah pusat agar rencana pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran negara. (*)

KALBARONLINE.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, resmi membuka Temu Pendidik Nusantara (TPN) XIII Tingkat Kabupaten Melawi Tahun 2026 di Gedung Graha PGRI Melawi, Senin (19/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan dan kolaborasi bagi para pendidik, pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Melalui forum tersebut, peserta didorong berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, dan merumuskan gagasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Melawi.

Mengangkat tema “Cita-Cita Kolektif Kewargaan Desa Dunia”, TPN XIII diikuti ratusan peserta yang terdiri dari guru, kepala sekolah, masyarakat, dan praktisi pendidikan dari berbagai jenjang.

Dalam sambutannya, Paulus mengapresiasi penyelenggaraan TPN XIII yang dinilai penting untuk mendorong pengembangan kapasitas tenaga pendidik. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran guru dalam membentuk karakter dan kemampuan generasi penerus.

“Guru tidak boleh hanya menjadi penonton perubahan. Guru harus menjadi pelopor perubahan dan pembelajar sepanjang hayat agar mampu menuntun generasi muda menghadapi masa depan dengan optimisme dan kesiapan yang lebih baik,” tegas Paulus.

Ia juga mengajak seluruh pihak yang berkaitan dengan pendidikan untuk memperkuat kerja sama. Pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan organisasi pendidikan dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Menurut Paulus, keberhasilan forum pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau banyaknya gagasan yang muncul selama kegiatan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan menerjemahkan hasil diskusi menjadi langkah nyata yang dapat diterapkan di sekolah.

“Karena itu, saya berharap TPN ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau agenda tahunan. Berbagai gagasan dan praktik baik yang lahir dari forum ini harus dapat diteruskan dan diwujudkan dalam proses pembelajaran di sekolah,” ujarnya.

Pelaksanaan TPN XIII juga menjadi momentum untuk membahas keberlangsungan layanan pendidikan di tengah berbagai tantangan daerah.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih memengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar sehingga diperlukan kesiapsiagaan bersama untuk memastikan keselamatan warga sekolah dan terpenuhinya hak peserta didik atas layanan pendidikan.

Sementara itu, Ketua Panitia TPN XIII Tingkat Kabupaten Melawi Tahun 2026, Bukhari, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan penyelenggaraan kelima kalinya di Kabupaten Melawi. Tahun ini, TPN berlangsung selama dua hari, yakni 19–20 Oktober 2026.

Berbagai agenda disiapkan untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi peserta sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antarunsur pendidikan. Kegiatan tersebut meliputi Bincang Pendidikan yang menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah, organisasi pendidikan, akademisi, dan lembaga pendidikan.

Selain itu, terdapat Kelas Kompetensi, Kelas Pemimpin, Kelas Pendidik, demonstrasi murid melalui panggung kreasi dan potensi murid, serta Cerdas Cermat yang melibatkan para pendidik.

Bukhari berharap rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik di kalangan pendidik. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh wawasan baru untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan adaptif.

Dalam rangkaian pembukaan TPN XIII, panitia juga menyerahkan bantuan beasiswa dan alat tulis kepada sejumlah siswa dari berbagai lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP sederajat di Kabupaten Melawi.

Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kebutuhan pendidikan sekaligus upaya membantu peserta didik agar dapat terus mengikuti proses pembelajaran dengan baik. (*)

KALBARONLINE.com – Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa bersama Wakil Bupati Melawi Malin menghadiri pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik II Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Kota Pontianak, Jumat (16/10/2026).

Kehadiran pimpinan daerah Kabupaten Melawi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan sekaligus pengembangan seni musik liturgi. Pesparani tidak hanya menjadi ajang bagi umat Katolik untuk menampilkan potensi dan kreativitas, tetapi juga menjadi momentum memperkuat iman, persaudaraan, toleransi, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.

Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, mengapresiasi penyelenggaraan Pesparani Katolik II tingkat provinsi. Menurutnya, kegiatan keagamaan yang dikemas melalui seni dan budaya memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antarsesama serta membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

“Pesparani bukan hanya tentang perlombaan paduan suara, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat iman, persaudaraan dan kebersamaan. Kita berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan menjadikan setiap penampilan sebagai bagian dari upaya mempererat persatuan,” ujar Bupati.

Ia berharap seluruh peserta, termasuk kontingen Kabupaten Melawi, mampu menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. Menurutnya, semangat kompetisi harus berjalan beriringan dengan nilai persaudaraan sehingga Pesparani menjadi ruang silaturahmi antarkabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

“Yang paling penting bukan hanya hasil perlombaan, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu meninggalkan nilai positif bagi kehidupan bersama. Semoga seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa nama baik daerah masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak, Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM Cap., menekankan dimensi spiritual Pesparani bagi umat Katolik. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui talenta yang dimiliki setiap peserta.

Ia mengatakan, Pesparani juga menjadi kesempatan membangun persaudaraan di antara umat Katolik dari berbagai wilayah. Persaudaraan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti di lingkungan Gereja, tetapi berkembang menjadi semangat persaudaraan universal yang menghargai sesama manusia dan seluruh ciptaan.

“Setiap penampilan hendaknya dilakukan dengan hati dan cinta. Dengan demikian, perlombaan tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadi persembahan terbaik bagi pertumbuhan Gereja Katolik di Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Ia turut mengajak seluruh peserta memberikan penampilan terbaik sesuai kemampuan serta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh sukacita dan semangat persaudaraan.

Pada kesempatan yang sama, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Barat, mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman sebagai salah satu kekuatan utama daerah.

Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki kekayaan suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Kondisi tersebut harus terus dirawat melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan komitmen menjaga persatuan.

Ia mengajak seluruh peserta menjadikan Pesparani sebagai momentum memperkuat persaudaraan sekaligus menampilkan kemampuan terbaik dengan ketulusan dan penghayatan. Semangat sportivitas juga diharapkan tetap dijunjung selama kegiatan berlangsung.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, akan terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang berkontribusi dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, sejahtera, demokratis, dan religius.

Pesparani Katolik II Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 mempertandingkan tiga kategori paduan suara, yakni Paduan Suara Orang Muda Katolik (PS-OMK), Paduan Suara Dewasa Wanita (PSDW), serta Paduan Suara Gregorian Dewasa Pria (PSGDP).

Selain menjadi ajang unjuk kemampuan dalam seni musik liturgi, Pesparani juga menjadi ruang perjumpaan umat Katolik dari berbagai kabupaten dan kota untuk membangun relasi, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Pesparani Katolik II tingkat provinsi ini berlangsung pada 16–17 Oktober 2026. Peserta terbaik dari setiap kategori diharapkan dapat menjadi bagian dari kontingen Kalimantan Barat pada Pesparani Nasional IV Tahun 2027 di Sulawesi Utara.

Pemerintah Kabupaten Melawi berharap keikutsertaan dalam Pesparani tidak hanya memberikan pengalaman dan prestasi bagi peserta, tetapi juga menumbuhkan nilai iman, persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut diharapkan terus mewarnai kehidupan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Melawi. (*)