KALBARONLINE.com – Penetapan sanksi adat senilai Rp655 juta terhadap pihak Bea Cukai dalam polemik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terus menuai perhatian.
Kali ini, sorotan datang dari Robinto, orang muda Dayak asal Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, yang kini tinggal di Jerman. Ia mempertanyakan dasar hukum adat, mekanisme persidangan, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan sanksi tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Robinto melalui akun Instagram pribadinya, @robianbento.
Robinto mengaku tetap mengikuti perkembangan berbagai isu di Kalimantan Barat, khususnya yang berkaitan dengan komunitas Dayak, meskipun saat ini tinggal di luar negeri.
Menurutnya, besaran sanksi adat yang mencapai lebih dari Rp600 juta bukan persoalan kecil. Karena berkaitan langsung dengan hukum dan budaya Dayak, proses penetapannya perlu dijelaskan secara terbuka.
"Saya benar-benar ingin mempertanyakan apa landasan hukum adat atau denda adat yang diberikan kepada oknum Bea Cukai yang ada di PLBN Aruk tersebut," ungkapnya.
Ia mempertanyakan kapan sidang adat dilaksanakan, kapan keputusan dijatuhkan, serta lembaga adat mana yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
Robinto juga meminta penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan dasar perhitungan besaran sanksi adat.
"Bagaimana proses peradilan adat dilaksanakan? Siapa yang terlibat? Apa landasan hukum adat dan pertimbangan dalam menentukan besaran sanksi tersebut?" ujarnya.
Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewibawaan pemangku adat. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan dan kehormatan hukum adat Dayak.
Menurutnya, setiap penyelesaian persoalan melalui hukum adat harus mengedepankan keadilan, musyawarah, kebijaksanaan, serta pemulihan keseimbangan.
"Hukum adat bukan sekadar persoalan besarnya sanksi, tetapi juga tentang keadilan, musyawarah, kebijaksanaan, dan pemulihan keseimbangan," tegasnya.
Robinto meminta Dewan Adat Dayak Nasional dan para pemangku adat terkait memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia berharap ada keterbukaan mengenai aturan dan prosedur yang menjadi dasar penjatuhan sanksi.
Ia juga mengingatkan agar hukum adat tidak diperlakukan secara sembarangan tanpa landasan dan mekanisme yang jelas.
"Jangan sampai hukum adat dan kearifan yang ada di Kalimantan Barat menjadi sesuatu yang bisa dipermainkan tanpa ada asal-usul yang jelas, tanpa ada fondasi yang tepat, kemudian tiba-tiba dijatuhi hukuman atau diberikan denda adat sebesar itu," ungkapnya.
Menurut Robinto, mempertanyakan proses bukan berarti menentang adat. Justru transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar masyarakat tetap percaya terhadap lembaga adat dan keputusan yang dihasilkan.
"Saya berharap Dewan Adat Dayak Nasional dan pemangku adat terkait dapat mendorong keterbukaan informasi agar tidak muncul kesalahpahaman yang justru mengurangi kepercayaan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, polemik antara warga dan petugas Bea Cukai di PLBN Aruk diselesaikan melalui mekanisme adat di Kabupaten Bengkayang pada Selasa (3/11/2026). Dalam dokumen penyelesaian adat yang beredar, tercantum nilai kewajiban sebesar Rp655 juta, terdiri atas Rp155 juta untuk sanksi adat dan Rp500 juta untuk biaya kemanusiaan.
Robinto berharap persoalan tersebut menjadi perhatian bersama, terutama para pemangku kepentingan adat, agar penerapan hukum adat tetap berjalan sesuai norma dan mekanisme yang berlaku serta tidak mencederai marwah budaya Dayak.
Respon orang Jepang sangat baik dan banyak yang memuji. “Mereka bilang keren,” ujar Alma menceritakan kesan masyarakat Jepang terhadap budaya yang ia tampilkan.
Keterlibatan Alma dalam misi budaya internasional bukan yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 2024, ia juga terpilih mengikuti Misi Budaya Duta Budaya ke Italia, tepatnya di Roma dan Luca. Hal ini menjadikan Alma sebagai satu-satunya peserta yang telah dua kali dipercaya mewakili Indonesia di ajang serupa.
“Alma ini sudah ditunjuk dua kali. Dan satu-satunya yang pernah ikut dua kali,” ungkap sang ibu, Puji Rahayu.
Bakat seni yang dimilikinya bukan datang tiba-tiba, melainkan diwarisi dari kedua orang tuanya yang juga berkecimpung di dunia seni dan budaya. Minat Alma terhadap dunia seni, khususnya seni tari tradisional, sudah tampak sejak kecil. Saat ini ia banyak menggeluti tarian Tiongkok Dayak Melayu atau Tidayu.
Kini Alma aktif di salah satu sanggar tari yang ada di Kota Pontianak. Ia juga aktif dalam ekskul tari di sekolahnya. “Kadang Alma juga membuat gerakan tarian sendiri,” tuturnya.
Sang ibu menuturkan bahwa ia hanya berupaya mengarahkan dan mendukung passion putrinya.
Selain aktif di bidang seni, prestasi Alma di bidang akademik juga patut dibanggakan. Ia pernah meraih peringkat tiga besar di dikelasnya dan menjuarai lomba dalam bidang akademik. (Lid)
Rahmatullah menuturkan, Pontianak dipilih karena memiliki posisi penting dan strategis di Kalimantan serta tersedianya penerbangan langsung Pontianak–Kuala Lumpur yang memudahkan akses masyarakat.
“Indonesia selalu menjadi pasar utama bagi sektor wisata medis Malaysia. Melalui MHX Pontianak 2025, kami berharap dapat memperkuat hubungan dan memperluas akses masyarakat Kalimantan terhadap layanan medis berkualitas dari Malaysia,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan turut mengapresiasi penyelenggaraan MHX Pontianak 2025 yang dinilainya menjadi momentum penting memperkuat hubungan Indonesia–Malaysia di bidang kesehatan.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pontianak, kami menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Malaysia Healthcare Expo ini. Ini menjadi bentuk nyata hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, khususnya antara Pontianak dan Sarawak,” ujarnya.
Bahasan menyebut, pameran ini memberi manfaat besar bagi masyarakat karena membuka wawasan tentang layanan kesehatan modern dan membuka peluang kolaborasi serta pertukaran ilmu antar tenaga medis kedua negara.
“Apalagi jarak antara Pontianak dan Kuching lebih dekat dibanding ke Jakarta. Ini menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama regional di bidang kesehatan,” tambahnya.
Malaysia Healthcare Expo (MHX) Pontianak 2025 merupakan expo kelima yang digelar MHTC di Indonesia sepanjang tahun ini, setelah sukses diselenggarakan di Jakarta (Februari dan Mei 2025), Makassar (Juni 2025) dan Surabaya (September 2025)
Selain menampilkan promo paket perawatan kesehatan, sesi konsultasi dengan dokter, hingga aktivitas interaktif, pameran ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju Malaysia Year of Medical Tourism (MYMT) 2026. (Lid)