Pemerintah menaruh harapan besar terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. 

Program ini tidak hanya bertujuan membentuk badan usaha baru di desa, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai gerai Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi di berbagai daerah. 

Sebagian besar tampil dengan konsep toko modern yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Rak-rak tersusun rapi, terdapat mesin kasir digital, serta produk yang dijual hampir sama dengan yang tersedia di jaringan minimarket nasional. 

Meskipun menjadi langkah awal yang positif, muncul pertanyaan penting: apakah memang hanya itu tujuan besar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih?

Gerai Hanya Salah Satu Unit Usaha

Banyak masyarakat menilai keberhasilan koperasi dari berdirinya sebuah gerai yang terlihat megah dan modern. Padahal, bangunan fisik hanyalah salah satu instrumen dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi.

Apabila koperasi hanya mengandalkan penjualan sembako, maka ruang geraknya akan sangat terbatas. Margin keuntungan dari penjualan kebutuhan pokok relatif kecil dan persaingan dengan toko kelontong maupun minimarket modern sangat ketat. 

Akibatnya, koperasi akan menghabiskan energi untuk bersaing pada bisnis yang sudah lama dikuasai pelaku usaha lain.

Padahal, semangat koperasi sejak awal bukanlah membangun pesaing baru bagi masyarakat, melainkan memperkuat perekonomian anggotanya.

Desa Sudah Memiliki Banyak Warung

Hampir setiap desa telah memiliki puluhan bahkan ratusan warung kecil yang selama bertahun-tahun melayani kebutuhan masyarakat. 

Kehadiran gerai koperasi yang menjual produk serupa berpotensi menciptakan persaingan langsung apabila tidak dikelola dengan konsep yang tepat.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa koperasi justru mengambil pasar milik anggotanya sendiri. 

Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pihak yang memperoleh manfaat terbesar.

Oleh karena itu, koperasi seharusnya tidak menjadi pesaing warung desa, melainkan menjadi mitra yang memperkuat usaha mereka.

Gerai Seharusnya Menjadi Pusat Distribusi

Konsep ideal gerai Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat menjual barang kepada konsumen akhir. 

Gerai semestinya menjadi pusat distribusi yang memasok kebutuhan pokok kepada seluruh warung anggota dengan harga yang lebih kompetitif.

Melalui skema tersebut, koperasi memperoleh keuntungan dari volume distribusi, sementara warung tetap berkembang karena mendapatkan harga pembelian yang lebih murah dibandingkan membeli sendiri ke distributor besar.

Model seperti ini jauh lebih sesuai dengan semangat gotong royong dibandingkan bersaing memperebutkan pelanggan yang sama.

Kekuatan Koperasi Ada pada Ekosistem

Keunggulan utama koperasi bukan terletak pada ukuran tokonya, melainkan pada kemampuannya membangun ekosistem ekonomi desa.

Gerai koperasi dapat dikembangkan menjadi pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari distribusi sembako, pembelian hasil pertanian, penyimpanan hasil panen, layanan pembayaran digital, agen perbankan, pembayaran listrik, distribusi LPG, pupuk bersubsidi, hingga pemasaran produk UMKM.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga memanfaatkan berbagai layanan ekonomi dalam satu tempat.

Semakin banyak aktivitas ekonomi yang dikelola koperasi, semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh anggota.

Menjadi Offtaker Produk Desa

Salah satu fungsi strategis yang seharusnya dijalankan Koperasi Desa Merah Putih adalah menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat.

Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM sering menghadapi persoalan pemasaran. Harga jual tidak stabil, rantai distribusi panjang, dan posisi tawar masih lemah.

Apabila koperasi mampu membeli hasil produksi anggota, melakukan pengemasan, penyimpanan, hingga menjualnya ke pasar yang lebih luas, maka nilai tambah akan tetap berada di desa. 

Pendapatan masyarakat meningkat dan koperasi memperoleh keuntungan dari aktivitas distribusi.

Konsep inilah yang sesungguhnya mampu menciptakan ekonomi desa yang lebih berkelanjutan.

Digitalisasi Menjadi Kunci

Di era transformasi digital, koperasi tidak cukup hanya memiliki bangunan yang menarik. Sistem pengelolaan harus didukung teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Digitalisasi memungkinkan pengelolaan stok barang secara real time, pencatatan keuangan yang akuntabel, layanan pembayaran digital, hingga aplikasi anggota yang memudahkan transaksi dan pelaporan.

Selain meningkatkan profesionalisme, digitalisasi juga menjadi fondasi penting agar koperasi mampu bersaing dengan pelaku usaha modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip koperasi.

Diversifikasi Usaha Membuat Koperasi Lebih Kuat

Mengandalkan satu unit usaha merupakan risiko yang cukup besar. Ketika penjualan sembako menurun, pendapatan koperasi ikut terdampak.

Sebaliknya, koperasi yang memiliki beberapa sumber pendapatan akan lebih tangguh menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Pendapatan dapat diperoleh dari perdagangan, distribusi, jasa pembayaran, layanan keuangan, pergudangan, pemasaran produk UMKM, hingga kerja sama dengan lembaga perbankan dan perusahaan besar.

Diversifikasi inilah yang akan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih optimal sekaligus memberikan manfaat lebih besar kepada anggota.

Kembali pada Tujuan Awal

Koperasi Desa Merah Putih lahir bukan semata-mata untuk membangun toko modern di setiap desa. 

Tujuan yang lebih besar adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat yang mampu mengintegrasikan produksi, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Gerai memang penting sebagai wajah koperasi, tetapi ia hanyalah pintu masuk. 

Nilai sesungguhnya terletak pada bagaimana koperasi mampu memperkuat usaha anggotanya, membuka akses pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta menghadirkan berbagai layanan ekonomi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa.

Apabila Koperasi Desa Merah Putih mampu bergerak ke arah tersebut, maka koperasi tidak hanya dikenal sebagai minimarket desa, tetapi akan tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menjadi penggerak utama pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (DW)

Oleh: Syarif Usmulyadi Al Qadrie​

Abstraksi

Peresmian Bandara Singkawang Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Maret 2024 disambut sebagai tonggak penting pembangunan Kalimantan Barat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai kelompok usaha mempresentasikannya sebagai simbol kemajuan, konektivitas, dan kebangkitan ekonomi kawasan utara Kalimantan Barat.

Narasi itu tentu menarik. Siapa yang tidak ingin daerahnya maju? Siapa yang menolak infrastruktur baru yang dapat mempercepat mobilitas manusia dan barang? Namun dalam negara demokrasi, setiap proyek strategis harus selalu ditempatkan di bawah pengawasan publik. Infrastruktur yang dibangun atas nama kepentingan rakyat tidak boleh kebal dari kritik. Justru karena nilai strategisnya sangat besar, maka pengawasannya harus jauh lebih ketat dibandingkan proyek-proyek biasa.

Persoalannya, semakin lama Bandara Singkawang beroperasi, semakin banyak pertanyaan yang belum terjawab secara terbuka oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Publik mulai bertanya: apakah negara benar-benar hadir di sana? Ataukah negara hanya hadir saat peresmian, sementara pengendalian sesungguhnya berada pada kekuatan ekonomi yang sejak awal berperan besar dalam pembangunan bandara tersebut?

Pertanyaan ini penting karena Bandara Singkawang bukan sekadar fasilitas transportasi. Ia berada di kawasan yang sangat sensitif secara geopolitik, ekonomi, dan keamanan. Kesalahan tata kelola di bandara tersebut tidak hanya berdampak pada Singkawang, tetapi dapat mempengaruhi stabilitas seluruh Kalimantan Barat.

Bandara “Swasta”, Diawasi Siapa?

Dalam sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia, Bandara Singkawang merupakan kasus yang relatif unik. Bandara ini lahir bukan semata-mata dari inisiatif negara. Kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar para pengusaha lokal yang menggerakkan dukungan pendanaan, pengadaan lahan, dan berbagai sumber daya lainnya.

Kontribusi tersebut tentu patut diapresiasi. Tidak ada pembangunan yang dapat berlangsung tanpa dukungan masyarakat dan sektor swasta. Namun justru karena keterlibatan swasta sangat dominan, maka muncul kewajiban negara untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan jauh lebih ketat.

Negara harus mampu menjawab secara terbuka pertanyaan publik mengenai siapa yang mengendalikan operasional strategis bandara, bagaimana mekanisme pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab atas lalu lintas barang dan manusia, serta bagaimana sistem keamanan dijalankan. Sayangnya, hingga hari ini informasi tersebut belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Akibatnya muncul persepsi yang berkembang luas di tengah publik bahwa Bandara Singkawang lebih menyerupai "bandara milik swasta" dibandingkan fasilitas strategis yang sepenuhnya berada dalam kendali negara. Benar atau tidaknya persepsi tersebut bukan inti persoalan.

Masalah sesungguhnya adalah kegagalan pemerintah menghadirkan transparansi yang mampu menghilangkan kecurigaan publik. Dalam tata kelola modern, kepercayaan tidak dibangun melalui slogan. Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan.

Pemerintah Daerah Terlalu Sibuk Berbangga Diri

Pemerintah Kota Singkawang selama ini tampak lebih fokus menjual narasi keberhasilan pembangunan dibandingkan menjelaskan risiko-risiko yang menyertainya. Bandara dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Namun hampir tidak pernah terdengar penjelasan rinci mengenai kesiapan sistem pengawasan yang menyertainya.

Padahal setiap infrastruktur strategis selalu memiliki dua wajah. Ia dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Tetapi ia juga dapat menjadi pintu masuk berbagai aktivitas ekonomi ilegal apabila negara tidak hadir secara memadai. Tugas pemerintah daerah bukan hanya menyambut investor dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar bandara tidak berkembang menjadi ruang akumulasi kepentingan kelompok tertentu, tidak memicu spekulasi lahan yang merugikan masyarakat, dan tidak membuka peluang berkembangnya jaringan ekonomi ilegal.

Sayangnya, hingga kini publik belum melihat adanya desain pengawasan yang komprehensif dari pemerintah daerah terhadap berbagai potensi risiko tersebut. Bandara seolah diperlakukan sebagai proyek pembangunan biasa. Padahal posisinya jauh lebih strategis dibandingkan sekadar terminal transportasi.

Kementerian Perhubungan Tidak Boleh Lepas Tangan

Kritik yang lebih besar sebenarnya harus diarahkan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan. Sebagai regulator utama sektor penerbangan nasional, kementerian memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap bandara yang beroperasi memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan pengawasan sesuai karakteristik wilayahnya.

Bandara Singkawang tidak berada di Pulau Jawa. Bandara ini berada di kawasan perbatasan yang memiliki sejarah panjang aktivitas perdagangan lintas negara. Karena itu standar pengawasannya seharusnya jauh lebih ketat dibandingkan bandara domestik biasa. Pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah sangat sederhana. Apakah jumlah personel pengamanan telah memadai? Apakah sistem pemeriksaan barang berjalan optimal? Apakah pengawasan terhadap komoditas bernilai tinggi telah efektif? Apakah koordinasi permanen dengan kepolisian, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, PPATK, Badan Narkotika Nasional, Karantina, dan Badan Intelijen Negara telah berjalan sebagaimana mestinya?

Jika seluruh instrumen tersebut telah tersedia, pemerintah perlu menjelaskannya kepada publik. Namun apabila belum tersedia secara optimal, maka pemerintah harus jujur mengakui adanya kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Dalam persoalan keamanan strategis, yang paling berbahaya bukanlah kritik masyarakat. Yang paling berbahaya adalah rasa percaya diri berlebihan dari birokrasi.

Kalimantan Barat dan Ekonomi Bayangan

Dalam literatur ekonomi politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai shadow economy atau ekonomi bayangan. Istilah ini merujuk pada aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar pengawasan negara. Kalimantan Barat memiliki karakteristik yang menjadikannya sangat rentan terhadap fenomena tersebut.

Provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Jalur darat, laut, dan sungai telah lama menjadi ruang interaksi ekonomi lintas batas yang sangat dinamis. Sebagian berlangsung secara legal. Sebagian lainnya tidak. Karena itu setiap peningkatan konektivitas selalu harus dibarengi peningkatan kapasitas pengawasan.

Bandara baru berarti jalur baru. Mobilitas yang lebih cepat berarti peluang baru. Namun peluang baru tidak hanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha legal. Jaringan ekonomi ilegal juga selalu mencari ruang yang sama. Inilah sebabnya mengapa negara-negara maju menempatkan bandara sebagai salah satu titik pengawasan paling ketat. Bandara bukan sekadar fasilitas transportasi. Bandara adalah instrumen keamanan nasional.

Mengapa Rumor Terus Berkembang?

Belakangan muncul berbagai spekulasi publik mengenai kemungkinan keluar masuknya barang-barang bernilai tinggi melalui Bandara Singkawang. Sebagian berbicara mengenai emas. Sebagian membicarakan komoditas lainnya. Sebagian bahkan mengaitkannya dengan isu keamanan yang lebih sensitif. Apakah semua tuduhan tersebut benar? Belum tentu.

Namun persoalannya bukan pada benar atau salahnya rumor tersebut. Persoalannya adalah mengapa rumor itu terus hidup. Dalam teori komunikasi politik terdapat satu pelajaran penting. Ketika informasi resmi lemah, rumor akan menjadi sumber informasi alternatif. Ketika transparansi hilang, kecurigaan akan tumbuh. Ketika negara gagal menjelaskan sistem pengawasannya, masyarakat akan membangun penjelasan mereka sendiri.

Inilah yang saat ini terjadi. Publik tidak melihat secara jelas bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan. Publik tidak mengetahui seberapa kuat kapasitas pengamanan yang tersedia. Publik tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai standar operasional yang diterapkan. Akibatnya berbagai spekulasi berkembang tanpa kendali.

Elite Capture dan Bahaya Oligarki Infrastruktur

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Dalam teori sosiologi politik dikenal istilah elite capture. Konsep ini menggambarkan situasi ketika manfaat pembangunan publik lebih banyak dinikmati oleh kelompok elite dibandingkan masyarakat luas.

Fenomena ini sering muncul pada proyek-proyek infrastruktur besar. Bandara meningkatkan nilai tanah. Bandara meningkatkan aktivitas logistik.Bandara menciptakan kawasan bisnis baru. Bandara meningkatkan arus investasi.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang paling siap menikmati seluruh manfaat tersebut? Apakah petani? Apakah nelayan? Apakah pelaku UMKM? Ataukah kelompok yang sejak awal telah memiliki modal, jaringan bisnis, dan akses terhadap informasi?

Pertanyaan ini penting karena pembangunan tidak boleh menjadi instrumen konsolidasi kekuatan ekonomi segelintir kelompok. Pembangunan harus menghasilkan manfaat yang tersebar secara adil. Jika tidak, maka infrastruktur publik hanya akan menjadi alat reproduksi oligarki ekonomi.

Audit Menyeluruh atau Tutup Sementara

Dalam konteks ini, pemerintah tidak boleh bersikap defensif. Cara terbaik menjawab kritik bukan melalui bantahan. Cara terbaik menjawab kritik adalah melalui audit independen dan transparan. Pemerintah pusat harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional Bandara Singkawang.

Audit tersebut harus mencakup aspek keselamatan penerbangan, keamanan, pengawasan logistik, kapasitas kelembagaan, kesiapan personel, serta koordinasi lintas instansi. Hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka pemerintah memperoleh legitimasi kuat untuk melanjutkan operasional bandara.

Namun apabila ditemukan bahwa berbagai standar minimum belum terpenuhi secara memadai, maka pemerintah harus berani mengambil langkah yang lebih tegas. Hentikan sementara operasional. Lengkapi seluruh kekurangan. Perkuat pengawasan. Bangun kembali sistem yang memenuhi standar. Kemudian operasikan kembali dengan tata kelola yang lebih baik. Tidak ada alasan ekonomi yang dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan keamanan dan kedaulatan negara.

Negara atau Oligarki?

Pada akhirnya, persoalan Bandara Singkawang bukan sekadar persoalan transportasi. Ini adalah ujian tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas ruang strategis negara.  Apakah negara yang mengendalikan infrastruktur? Ataukah infrastruktur yang perlahan-lahan dikendalikan oleh kekuatan ekonomi di luar negara? Apakah pemerintah benar-benar menjadi regulator yang independen? Ataukah hanya menjadi fasilitator bagi kepentingan kelompok tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar keras. Namun justru pertanyaan seperti itulah yang harus diajukan dalam negara demokrasi. Bandara Singkawang dapat menjadi simbol kemajuan Kalimantan Barat. Tetapi ia juga dapat menjadi simbol kegagalan negara apabila pengawasannya lemah, transparansinya rendah, dan akuntabilitasnya tidak jelas. Karena itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, aparat keamanan, dan seluruh institusi terkait harus berhenti merayakan keberadaan bandara sebagai monumen pembangunan.

Yang jauh lebih penting adalah membuktikan kepada publik bahwa Bandara Singkawang benar-benar berada di bawah kendali negara, bekerja untuk kepentingan rakyat, dan tidak menjadi ruang abu-abu tempat bertemunya kepentingan oligarki, kekuasaan, dan lemahnya pengawasan. Jika negara tidak mampu membuktikannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Bandara Singkawang, melainkan kredibilitas negara itu sendiri di mata masyarakat Kalimantan Barat. (**)

**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan dosen senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat

Oleh: Syarif Usmulyadi

Abstraksi

Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kalimantan Barat yang baru saja berlangsung tampak seperti contoh ideal pergantian kepemimpinan partai yang rapi. Tidak ada duel kandidat. Tidak ada tarik-menarik dukungan. Tidak ada drama politik yang biasanya mewarnai forum perebutan kursi ketua partai. Semua berjalan mulus. Di akhir forum, satu nama disepakati secara aklamasi: Ichfany.

Bagi sebagian kader, ini adalah bukti soliditas organisasi. Partai dianggap mampu menjaga persatuan dan menghindari konflik internal. Namun dalam politik, aklamasi hampir selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi ia bisa mencerminkan konsensus yang kuat, tetapi di sisi lain ia sering menjadi tanda bahwa kontestasi telah selesai bahkan sebelum forum dimulai.

Musda Golkar Kalbar tampaknya lebih dekat pada kategori kedua. Jika membaca dinamika yang terjadi menjelang forum tersebut, sulit mengabaikan satu faktor penting: pengaruh kuat Maman Abdurrahman. Mantan Ketua DPD Golkar Kalbar yang kini menjabat sebagai Menteri UMKM itu tampak memainkan peran sentral dalam mengarahkan suksesi kepemimpinan partai di provinsi tersebut. Ia mungkin tidak lagi memimpin organisasi secara formal, tetapi pengaruh politiknya jelas belum surut.

Dalam istilah ilmu politik, figur seperti ini sering disebut sebagai kingmaker—aktor yang menentukan siapa yang berkuasa meskipun tidak lagi duduk di kursi kekuasaan organisasi.

Pidato yang Mengunci Arena

Salah satu momen paling menarik dalam Musda Golkar Kalbar adalah pidato politik Maman saat membuka forum tersebut. Dalam pidatonya, ia menyampaikan pesan yang terdengar normatif namun sarat makna: ia tidak menginginkan praktik politik dinasti menguasai partai.

Sekilas pernyataan itu tampak seperti seruan etis yang umum dalam demokrasi. Politik dinasti memang sering dikritik karena dianggap membatasi kompetisi dan mempersempit ruang regenerasi.

Namun dalam konteks Musda Golkar Kalbar, pesan itu memiliki dimensi yang lebih konkret. Pernyataan tersebut muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan munculnya figur yang memiliki hubungan kuat dengan jaringan kekuasaan keluarga dalam politik lokal. Ketika pesan “anti-dinasti” disampaikan oleh figur dengan pengaruh besar seperti Maman, maka ia bukan sekadar opini pribadi. Ia menjadi sinyal politik.

Dalam tradisi politik partai di Indonesia, sinyal semacam ini sering berfungsi sebagai kode elite—pesan yang secara implisit memberi tahu struktur organisasi mengenai arah yang diinginkan oleh pusat kekuatan. Akibatnya, ruang kontestasi langsung menyempit.

Ketika Musda berlangsung, pilihan yang tersisa tinggal satu: Ichfany. Aklamasi yang terjadi kemudian lebih terlihat sebagai formalitas dari konsensus yang telah dibangun sebelumnya.

Politik Konsolidasi Sebelum Forum

Dalam banyak partai politik di Indonesia, pertarungan kepemimpinan jarang benar-benar ditentukan di ruang sidang. Proses yang sesungguhnya terjadi jauh sebelum forum resmi digelar. Elite partai biasanya melakukan konsolidasi intensif dengan para pemegang suara—DPD kabupaten/kota, organisasi sayap, maupun kelompok kader strategis. Dukungan dihitung, koalisi dibangun, dan kandidat yang dianggap paling mungkin menang dipastikan memiliki basis suara yang solid.

Ketika konsolidasi ini berhasil, kontestasi sering berubah menjadi aklamasi. Musda Golkar Kalbar memperlihatkan pola tersebut dengan sangat jelas. Ichfany bukan figur yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah kader internal yang telah lama berada dalam struktur partai dan terakhir menjabat sebagai bendahara DPD Golkar Kalbar. Posisi ini membuatnya memiliki hubungan langsung dengan mesin organisasi.

Namun dukungan organisasi saja tidak selalu cukup untuk memastikan kemenangan tanpa kompetisi. Di sinilah peran figur seperti Maman menjadi sangat menentukan. Sebagai mantan ketua yang memiliki jaringan kuat di seluruh kabupaten/kota, ia memiliki kapasitas untuk mengonsolidasikan dukungan secara cepat.

Lebih dari itu, posisinya sebagai menteri di kabinet nasional memberi bobot politik tambahan yang tidak dimiliki kader daerah lain. Dalam partai yang sangat terstruktur seperti Golkar, hubungan dengan elite pusat sering menjadi faktor penting dalam menentukan arah suksesi daerah. Dengan kombinasi jaringan lokal dan akses nasional tersebut, pengaruh Maman dalam proses suksesi hampir tak terelakkan.

Regenerasi yang Terkelola

Narasi resmi yang muncul dari Musda adalah tentang regenerasi kepemimpinan. Golkar Kalbar disebut ingin memberi ruang kepada kader yang lebih muda agar partai mampu beradaptasi dengan dinamika politik masa depan. Narasi ini tentu tidak sepenuhnya keliru. Demografi pemilih Indonesia memang sedang berubah. Generasi milenial dan Gen Z kini menjadi kelompok pemilih terbesar dalam pemilu.

Partai yang gagal melakukan regenerasi berisiko kehilangan relevansi politik. Namun dalam praktiknya, regenerasi dalam partai besar jarang terjadi secara spontan. Ia hampir selalu merupakan regenerasi yang dikelola oleh elite lama.

Dalam ilmu politik organisasi, fenomena ini dikenal sebagai controlled succession—pergantian kepemimpinan yang tetap berada dalam kendali generasi sebelumnya.

Model ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjaga stabilitas organisasi agar tidak terjadi konflik internal yang merusak mesin partai. Kedua, memastikan bahwa arah politik partai tetap berada dalam garis yang sama dengan kepemimpinan sebelumnya.

Terpilihnya Ichfany secara aklamasi tampaknya mencerminkan pola tersebut. Ia bukan figur outsider yang membawa perubahan radikal, melainkan bagian dari struktur lama yang mendapatkan legitimasi baru. Dengan kata lain, yang terjadi bukan sekadar regenerasi, melainkan regenerasi yang terkontrol.

Stabilitas atau Sentralisasi?

Bagi Golkar Kalbar, model suksesi seperti ini tentu memiliki keuntungan. Partai terhindar dari konflik internal yang sering kali memecah organisasi. Konsolidasi menuju Pemilu 2029 bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus melewati fase rekonsiliasi pasca pertarungan. Namun di sisi lain, aklamasi juga menyisakan pertanyaan tentang kualitas demokrasi internal partai.

Demokrasi partai idealnya membuka ruang kompetisi yang sehat di antara kader. Kontestasi tidak selalu buruk; justru dari proses itulah muncul ide, energi, dan inovasi politik. Ketika kontestasi terlalu cepat ditutup oleh konsolidasi elite, partai berisiko kehilangan dinamika internal yang penting bagi perkembangan organisasi. Musda Golkar Kalbar memperlihatkan dilema tersebut.

Di satu sisi, ia menunjukkan soliditas organisasi yang tinggi. Di sisi lain, ia juga mengindikasikan kuatnya sentralisasi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, peran Maman menjadi sangat menarik untuk diamati. Ia tidak lagi memimpin partai secara formal di daerah, tetapi jejak pengaruhnya tetap terasa kuat dalam menentukan arah suksesi.

Politik Bayang-bayang

Fenomena seperti ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Banyak tokoh politik yang tetap memiliki pengaruh besar meskipun telah meninggalkan jabatan formal di organisasi. Mereka bekerja melalui jaringan loyalitas, hubungan personal dengan kader, serta legitimasi politik yang dibangun selama bertahun-tahun.

Dalam literatur politik, fenomena ini sering disebut sebagai power without office—kekuasaan yang tetap bekerja meskipun jabatan formal telah dilepas. Musda Golkar Kalbar memberikan contoh yang cukup jelas tentang bagaimana kekuasaan semacam itu beroperasi.

Di atas panggung, Ichfany adalah ketua baru yang sah secara organisasi. Ia memiliki mandat untuk memimpin partai lima tahun ke depan dan membawa Golkar menghadapi Pemilu 2029. Namun di balik panggung, jejak pengaruh Maman masih terasa dalam membentuk konfigurasi kekuasaan di internal partai.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah kepemimpinan Ichfany akan berkembang menjadi otoritas politik yang independen, atau tetap berada dalam orbit pengaruh sang kingmaker? Jawaban atas pertanyaan ini baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

Jika Ichfany mampu membangun basis kepemimpinan sendiri dan membawa Golkar Kalbar mencapai prestasi elektoral yang lebih baik, maka aklamasi Musda akan dikenang sebagai keputusan strategis yang tepat. Namun jika kepemimpinannya hanya menjadi perpanjangan dari konsolidasi elite lama, maka Musda tersebut akan lebih tepat dibaca sebagai contoh klasik politik bayang-bayang dalam partai.

Dalam politik, kekuasaan sering kali tidak hilang ketika jabatan dilepas. Ia hanya berubah bentuk—dari kekuasaan yang terlihat menjadi kekuasaan yang bekerja dari balik layar. Dan Musda Golkar Kalbar tampaknya menunjukkan bahwa dalam politik daerah, bayang-bayang kekuasaan itu kadang justru lebih menentukan daripada panggung resminya. (**)

**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan dosen senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Oleh : Syarif Usmulyadi

Abstraksi

TAHUN PERTAMA pemerintahan selalu menjadi ruang pembuktian antara narasi politik dan realitas administrasi. Di Kalimantan Barat, kepemimpinan Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus memasuki fase kritis evaluasi publik: apakah mandat elektoral yang mereka peroleh telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak, atau masih berhenti pada tahap konsolidasi birokrasi.

Dalam tradisi analisis kebijakan publik, satu tahun pertama tidak selalu menjadi
ukuran keberhasilan substantif, tetapi cukup untuk membaca arah, kapasitas implementasi, serta kualitas tata kelola. Tiga isu utama menjadi titik perhatian: realisasi janji kampanye, kualitas good governance, serta kinerja fiskal yang tercermin dari serapan anggaran dan besarnya SiLPA.

Janji Politik dan Realitas Implementasi

Janji kampanye biasanya dibangun di atas tiga pilar: percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan infrastruktur. Dalam praktiknya, pemerintahan provinsi menunjukkan upaya konsolidasi kebijakan melalui penyesuaian dokumen perencanaan, penajaman prioritas, dan penataan program lintas sektor.

Namun, persoalan klasik muncul ketika agenda yang bersifat transformasional belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi program dengan target yang terukur. Banyak kebijakan masih berada pada fase desain, sementara hasil nyata yang dirasakan masyarakat belum signifikan. Dalam perspektif policy cycle, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tahap formulasi dan implementasi.

Kesenjangan tersebut tidak selalu menunjukkan kegagalan, tetapi mengindikasikan perlunya percepatan eksekusi. Dalam politik elektoral, persepsi publik terhadap kinerja sering kali lebih dipengaruhi oleh hasil yang terlihat (visible outcomes) dibanding proses kebijakan yang panjang dan kompleks.

Pertumbuhan Ekonomi: Stabil, Namun Belum Melompat

Secara makro, ekonomi Kalimantan Barat dalam satu tahun terakhir tumbuh di kisaran 4,7–5,0 persen. Angka ini menunjukkan stabilitas, tetapi belum mencerminkan akselerasi. Pertumbuhan tersebut masih mengikuti ritme nasional, bukan didorong oleh terobosan kebijakan daerah.

Struktur ekonomi tetap bertumpu pada sektor primer—perkebunan, pertanian, dan perdagangan—dengan kontribusi industri pengolahan yang belum signifikan. Tanpa diversifikasi ekonomi dan hilirisasi, pertumbuhan moderat berpotensi menjadi pola jangka panjang yang sulit ditembus.

Jika dibandingkan dengan periode akhir kepemimpinan Sutarmidji, yang sempat mencatat pertumbuhan mendekati 5,2 persen, terlihat bahwa momentum ekspansi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Pertumbuhan yang stabil memang memberi rasa aman, tetapi dalam perspektif pembangunan daerah, stabilitas tanpa transformasi berisiko menciptakan stagnasi struktural. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjaga ritme ekonomi, tetapi menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Serapan Anggaran: Disiplin Fiskal yang Melemah

Ukuran paling konkret kinerja pemerintah daerah adalah realisasi belanja. Pada tahun anggaran 2025, serapan APBD Kalimantan Barat diperkirakan berada pada kisaran 88–90 persen hingga akhir tahun.

Angka ini secara administratif tampak cukup tinggi, tetapi dalam praktik manajemen publik, serapan di bawah 95 persen menandakan perencanaan dan eksekusi yang belum optimal. Lebih problematik lagi, pola penyerapan masih terkonsentrasi pada triwulan akhir—indikasi bahwa birokrasi bekerja reaktif, bukan berdasarkan perencanaan matang.

Pada periode sebelumnya, serapan anggaran sempat mencapai 92–94 persen, menunjukkan disiplin fiskal yang relatif lebih baik. Penurunan ini memperlihatkan adanya perlambatan ritme implementasi kebijakan.

Serapan yang tidak optimal bukan sekadar persoalan administratif. Setiap proyek yang tertunda berarti layanan publik yang tertahan, pembangunan yang melambat, dan peluang ekonomi yang hilang. Dalam ekonomi regional, belanja pemerintah adalah motor utama perputaran uang. Ketika motor itu tersendat, efeknya merambat ke seluruh sektor.

SiLPA: Tabungan yang Terlalu Mahal

Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menjadi indikator paling gamblang tentang kualitas pengelolaan fiskal. Laporan per Januari 2026 menunjukkan SiLPA APBD Kalbar 2025 mencapai kurang lebih Rp 400 miliar, yang sebagian besar disebabkan oleh proyek yang belum terbayar.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di era sutarmidji yang berada pada rentang Rp 214,16 miliar, terlihat adanya peningkatan ruang anggaran yang tidak termanfaatkan. Dalam perspektif ekonomi publik, SiLPA besar bukanlah prestasi, melainkan sinyal bahwa potensi pembangunan tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Fenomena ini biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor klasik: perencanaan
yang terlalu optimistis, proses pengadaan yang lambat, kehati-hatian birokrasi terhadap risiko hukum, serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum solid.

Setiap rupiah yang mengendap dalam SiLPA pada dasarnya adalah proyek yang tidak jadi dibangun, program sosial yang tertunda, atau peluang kerja yang tidak tercipta.

Infrastruktur: Akselerasi yang Tertahan dan Jejak Perbandingan
Kebijakan

Salah satu tolok ukur paling konkret dalam menilai kinerja pemerintahan daerah adalah pembangunan infrastruktur. Di wilayah seluas dan sekompleks Kalimantan Barat, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan prasyarat integrasi ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dalam satu tahun pemerintahan Ria Norsan dan Krisantus, arah kebijakan infrastruktur cenderung berada pada fase konsolidasi program—melanjutkan proyek yang sudah berjalan sekaligus melakukan penyesuaian prioritas. Pendekatan ini relatif aman secara administratif, tetapi belum menghasilkan percepatan signifikan yang dapat langsung dirasakan publik.

Beberapa proyek peningkatan jalan provinsi dan perbaikan konektivitas antar wilayah tetap berjalan, namun skalanya masih bersifat pemeliharaan dan penyelesaian bertahap, bukan ekspansi besar. Belanja infrastruktur belum sepenuhnya menjadi instrumen stimulus ekonomi yang agresif, sejalan dengan pola serapan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun.

Jika dibandingkan dengan periode kepemimpinan Sutarmidji, terlihat perbedaan pendekatan yang cukup kontras. Era sebelumnya relatif menonjol dalam percepatan pembangunan fisik, terutama pada peningkatan jalan provinsi, penataan kawasan perkotaan, serta penguatan infrastruktur dasar yang terlihat secara kasat mata. Pendekatan tersebut membangun persepsi publik bahwa pemerintah hadir melalui proyek yang konkret dan mudah diidentifikasi.

Sementara itu, periode pemerintahan saat ini lebih menekankan stabilitas fiskal dan konsolidasi program, yang secara teknokratis penting, tetapi secara politik kurang menghasilkan simbol keberhasilan yang kuat. Dalam politik pembangunan, persepsi publik sering kali terbentuk bukan hanya dari kualitas kebijakan, tetapi dari visibilitas hasilnya. Infrastruktur adalah bentuk kebijakan yang paling mudah dilihat, sehingga perlambatan akselerasi pembangunan fisik berpotensi memengaruhi persepsi kinerja pemerintah.

Perbandingan ini tidak berarti bahwa satu pendekatan lebih benar dari yang lain. Namun, ia menunjukkan bahwa ritme pembangunan infrastruktur saat ini belum sepenuhnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Padahal, dalam konteks wilayah dengan konektivitas geografis yang menantang, investasi infrastruktur memiliki efek multiplikasi paling besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan.

Tanpa percepatan pembangunan fisik yang terencana dan konsisten, pemerintah daerah berisiko kehilangan momentum untuk menjadikan infrastruktur sebagai pendorong utama transformasi ekonomi. Infrastruktur yang berjalan dalam ritme administratif semata akan menghasilkan perbaikan gradual, bukan lompatan pembangunan.

Dampak terhadap Layanan Publik dan Ekonomi Lokal

Kinerja fiskal yang belum optimal berpengaruh langsung pada kualitas layanan publik. Infrastruktur yang tertunda, program sosial yang berjalan lambat, serta investasi pemerintah yang minim berdampak pada persepsi masyarakat terhadap efektivitas pemerintah daerah.

Selain itu, sektor usaha lokal juga merasakan efek domino. Ketika belanja pemerintah tidak mengalir secara maksimal, aktivitas ekonomi yang bergantung pada proyek dan pengadaan publik ikut melambat. Dalam konteks ini, belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi regional.

Implikasi Politik: Legitimasi dan Kepercayaan Publik

Evaluasi satu tahun memiliki konsekuensi politik yang penting. Legitimasi pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap kinerja. Jika capaian nyata belum terasa, dukungan politik berpotensi melemah, terutama di tengah ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap perubahan.

Namun, fase ini juga membuka peluang. Pemerintahan masih memiliki ruang
waktu yang cukup untuk melakukan koreksi kebijakan dan mempercepat implementasi program prioritas. Tahun kedua akan menjadi fase krusial yang menentukan apakah pemerintahan mampu beralih dari konsolidasi ke akselerasi.

Agenda Strategis ke Depan

Agar pemerintahan provinsi dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, beberapa agenda strategis perlu diprioritaskan: Reorientasi manajemen kinerja menuju indikator berbasis dampak, bukan sekadar output administratif; Percepatan proses pengadaan dan eksekusi anggaran untuk memastikan belanja publik tepat waktu; Penguatan koordinasi lintas sektor agar program prioritas tidak berjalan parsial; Peningkatan transparansi fiskal dan partisipasi publik guna memperkuat akuntabilitas; Kepemimpinan birokrasi yang lebih transformasional untuk mendorong perubahan budaya organisasi.

Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal.

Penutup: Dari Konsolidasi ke Akselerasi

Satu tahun pemerintahan Ria Norsan–Krisantus memperlihatkan fondasi
administratif yang relatif stabil, tetapi belum menunjukkan lompatan kebijakan yang signifikan. Kinerja ekonomi daerah berada dalam kondisi stabil, sementara kualitas tata kelola dan manajemen fiskal masih memerlukan perbaikan struktural.

Evaluasi ini bukan sekadar catatan kritis, melainkan refleksi atas tantangan klasik pemerintahan daerah di Indonesia: kesenjangan antara visi politik yang ambisius dan kapasitas implementasi birokrasi. Tahun kedua akan menjadi momentum penentu—apakah pemerintahan mampu mempercepat realisasi program, meningkatkan kualitas belanja publik, dan memperkuat prinsip good governance, atau tetap bergerak dalam ritme administratif yang lambat.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi lokal tidak diukur dari seberapa kuat retorika politik, melainkan dari seberapa efektif pemerintah mengelola sumber daya publik untuk menghasilkan kesejahteraan nyata. Di titik inilah, publik Kalimantan Barat akan menilai apakah janji kampanye telah berubah menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (**)

**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan dosen senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Oleh: Syarif Usmulyadi

Abstraksi

KONTROVERSI rencana pengadaan mobil dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih membuka perdebatan yang jauh melampaui soal teknis logistik. Ia menyeret isu yang lebih mendasar: arah kebijakan ekonomi kerakyatan, konsistensi strategi industrialisasi nasional, serta integritas tata kelola kelembagaan desa.

Polemik ini menjadi semakin kompleks ketika muncul sorotan publik mengenai indikasi kepengurusan koperasi di sejumlah daerah yang diduga beririsan dengan jaringan politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Dengan demikian, perdebatan tidak lagi semata tentang kebutuhan kendaraan operasional, melainkan tentang relasi antara kebijakan publik, kekuasaan politik, dan institusi ekonomi komunitas.

Simbolisme Kebijakan dan Rasionalitas Kebutuhan

Program Koperasi Desa Merah Putih sejak awal dirancang sebagai kebijakan struktural, bukan populis. Ia bertujuan memperkuat basis produksi lokal dan menggerakkan ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Namun kebijakan struktural justru menuntut presisi tinggi dalam pemilihan instrumen.

Pertanyaan utama yang semestinya dijawab adalah: apakah kendaraan operasional merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas koperasi desa? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama koperasi sering kali bukan distribusi fisik, melainkan kapasitas manajemen, akses pasar, dan permodalan berkelanjutan.

Dalam kerangka kebijakan publik, pengadaan aset fisik tanpa analisis kebutuhan yang spesifik berisiko jatuh pada policy symbolism—kebijakan yang kuat sebagai pesan politik tetapi lemah dalam dampak ekonomi nyata. Mobil bisa menjadi simbol modernisasi koperasi, tetapi tidak otomatis meningkatkan produktivitas jika fungsi ekonominya tidak jelas.

Paradoks Industrialisasi: Impor di Tengah Agenda Kemandirian

Dimensi lain yang memicu kritik adalah pilihan impor. Indonesia memiliki ekosistem industri otomotif yang relatif mapan, mulai dari perakitan hingga jaringan pemasok komponen. Dalam konteks ini, belanja publik skala besar semestinya dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan industri domestik.

Paradoks muncul ketika program pemberdayaan ekonomi rakyat justru menciptakan kebocoran nilai tambah ke luar negeri. Secara ekonomi politik, pengadaan kendaraan dalam negeri berpotensi menghasilkan efek pengganda: penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan komponen lokal, serta transfer teknologi.

Sebaliknya, impor mungkin menawarkan efisiensi harga jangka pendek, tetapi mengurangi peluang pembelajaran industri dalam jangka panjang. Inilah dilema klasik pembangunan: memilih efisiensi statis atau kapasitas ekonomi masa depan.

Koperasi dan Bayang-bayang Politik

Kontroversi semakin sensitif ketika muncul dugaan keterlibatan figur yang berafiliasi dengan partai dalam struktur kepengurusan koperasi di sejumlah daerah. Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai political embeddedness of cooperatives—
ketika organisasi ekonomi komunitas tidak sepenuhnya otonom karena berkelindan dengan jaringan kekuasaan.

Jika persepsi politisasi ini menguat, ada dua implikasi serius. Pertama, distorsi tujuan kelembagaan. Koperasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan anggota berpotensi berubah menjadi kanal distribusi sumber daya berbasis kedekatan politik. Kedua, menurunnya kepercayaan publik. Program yang tidak populis sangat bergantung pada legitimasi berbasis integritas; tanpa itu, dukungan sosial mudah tergerus.

Dalam kerangka patronase politik, distribusi posisi dalam organisasi ekonomi sering menjadi instrumen konsolidasi jaringan kekuasaan di tingkat lokal. Jika terjadi, pola ini berpotensi melahirkan praktik rent-seeking, di mana program publik dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan efisiensi ekonomi.

Kinerja Ekonomi dan Risiko Tata Kelola

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa organisasi ekonomi yang dipimpin oleh elite politik tanpa mekanisme akuntabilitas kuat cenderung menghadapi persoalan serius: keputusan investasi yang tidak berbasis kebutuhan usaha, rendahnya transparansi keuangan, dan minimnya partisipasi anggota.

Dalam konteks ini, polemik mobil impor dan komposisi kepengurusan sebenarnya saling berkaitan. Aset bernilai besar seperti kendaraan operasional akan lebih rentan menjadi simbol distribusi patronase jika tidak disertai mekanisme tata kelola yang transparan.

Karena itu, isu yang sesungguhnya bukan sekadar apakah mobil diperlukan, tetapi apakah kelembagaan koperasi cukup kuat untuk memastikan aset tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan ekonomi anggota.

Legitimasi Kebijakan dan Persepsi Publik

Program Koperasi Desa Merah Putih tidak menawarkan manfaat instan yang mudah dirasakan publik luas. Ia adalah kebijakan jangka panjang yang legitimasi politiknya sangat bergantung pada persepsi keadilan dan profesionalisme.

Dalam politik kebijakan, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Bahkan jika keterlibatan figur politik tidak dominan, kurangnya transparansi dapat memicu asumsi publik bahwa program dijalankan dalam logika patronase.

Jika persepsi ini tidak dikelola, kebijakan berisiko kehilangan dukungan sosial sebelum sempat menunjukkan hasil ekonominya.

Memisahkan Ekonomi Komunitas dari Logika Kekuasaan

Agar program tetap kredibel sebagai agenda ekonomi kerakyatan, penguatan tata kelola menjadi prasyarat mutlak. Beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan.

Pertama, depolitisasi kelembagaan melalui aturan konflik kepentingan yang tegas. Kedua, rekrutmen pengurus berbasis kompetensi dan partisipasi anggota. Ketiga, transparansi publik atas struktur organisasi dan kinerja koperasi. Keempat, audit independen berkala untuk memastikan akuntabilitas.

Langkah-langkah ini penting bukan hanya untuk menjaga integritas program, tetapi juga untuk membangun koperasi sebagai institusi ekonomi yang benar-benar dimiliki masyarakat, bukan sekadar perpanjangan jaringan kekuasaan.

Ujian Konsistensi Ekonomi Kerakyatan

Pada akhirnya, polemik mobil impor, paradoks industri otomotif, dan dugaan politisasi kepengurusan bermuara pada satu pertanyaan fundamental: apakah Koperasi Desa Merah Putih akan tumbuh sebagai institusi ekonomi komunitas yang otonom, atau menjadi instrumen kebijakan yang sarat simbol tetapi lemah dalam transformasi struktural.

Kebijakan pemberdayaan desa selalu berada di wilayah sensitif karena menyangkut distribusi sumber daya sekaligus pengaruh politik. Justru karena itu, integritas desain kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Program ini berpotensi menjadi fondasi penting transformasi ekonomi desa jika dikelola secara profesional, transparan, dan konsisten dengan agenda kemandirian nasional. Sebaliknya, tanpa demonstrasi akuntabilitas yang kuat, ia berisiko dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak sepenuhnya otonom dari logika kekuasaan.

Keberhasilan sejati tidak diukur dari jumlah koperasi yang berdiri atau aset yang dibagikan, melainkan dari sejauh mana ia mampu membangun institusi ekonomi yang dipercaya masyarakat. Dan kepercayaan publik hanya lahir dari konsistensi antara narasi ekonomi kerakyatan dan praktik tata kelola yang bersih. (**)

**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan dosen senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.​

​Oleh: Syarif Usmulyadi​

POLEMIK yang melibatkan Sutarmidji, media massa, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Kepolisian Daerah Kalbar dalam perkara Dana Hibah Yayasan Mujahidin bukanlah sekadar kegaduhan pemberitaan. Ia merupakan ujian serius bagi prinsip negara hukum, etika pers, dan kredibilitas aparat penegak hukum dalam mengelola informasi publik yang sensitif. Dalam negara demokratis, konflik semacam ini tidak boleh diselesaikan melalui adu narasi emosional, melainkan harus ditimbang dengan ukuran hukum, etika, dan akuntabilitas institusional.

Isu bermula dari beredarnya pemberitaan di sejumlah media yang menyatakan bahwa Sutarmidji—mantan Gubernur Kalimantan Barat—telah diperiksa oleh Kejati Kalbar terkait dugaan korupsi Dana Hibah Yayasan Mujahidin. Informasi ini dengan cepat menyebar ke media sosial dan membentuk persepsi publik seolah proses hukum telah berjalan terhadap yang bersangkutan. Namun, Kejati Kalbar kemudian secara tegas membantah informasi tersebut dan menyatakan bahwa kabar pemeriksaan itu adalah
hoaks.

Persoalan tidak berhenti pada benar atau tidaknya pemeriksaan. Yang menjadi inti masalah adalah bagaimana informasi hukum diproduksi, disebarkan, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan oleh para aktor yang seharusnya menjadi pilar negara hukum.

Hak atas Perlindungan Nama Baik dan Prinsip Praduga Tak Bersalah

Dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap individu dari tuduhan yang belum terbukti merupakan prinsip fundamental. KUHAP secara tegas menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan setiap proses penegakan hukum. Seseorang tidak boleh diperlakukan seolah-olah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemberitaan mengenai “pemeriksaan” terhadap seorang tokoh publik, tanpa dasar faktual yang terverifikasi, berpotensi melanggar prinsip tersebut. Bahkan ketika yang bersangkutan adalah mantan pejabat negara, hak atas perlindungan nama baik tetap
melekat. Dalam konteks KUHP, penyebaran informasi palsu atau tidak benar yang menimbulkan kerugian reputasi dapat beririsan dengan delik pencemaran atau penyiaran
berita bohong, tergantung pada unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan.

Di titik inilah posisi Sutarmidji harus dibaca. Ia menyayangkan penyebaran informasi palsu dan menekankan pentingnya profesionalisme media, termasuk kewajiban cek dan ricek serta kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Secara normatif, sikap ini sepenuhnya sah dan beralasan. Setiap warga negara, tanpa kecuali, berhak menuntut perlindungan atas reputasinya.

Namun, pernyataan Sutarmidji yang menyebut perilaku media tertentu “seperti mencari uang receh saja” membuka ruang tafsir yang lebih problematik. Ungkapan tersebut, meskipun dapat dipahami sebagai ekspresi kekecewaan, berpotensi ditafsirkan sebagai tuduhan adanya motif transaksional atau tidak independen dalam kerja jurnalistik.

Dalam perspektif hukum, diksi semacam ini dapat memperkeruh situasi dan menggeser substansi masalah dari disinformasi menuju konflik personal antara narasumber dan media.

Keputusan Tidak Melapor dan Krisis Kepercayaan terhadap Kepolisian

Hal yang paling menarik dari respon Sutarmidji adalah keputusannya untuk tidak menempuh jalur hukum dengan melaporkan penyebaran hoaks tersebut ke kepolisian. Alasannya dinyatakan secara terbuka: adanya preseden buruk kepolisian yang dianggap tidak responsif dan tidak profesional.

Pernyataan ini memiliki implikasi serius. Dalam negara hukum, kepolisian adalah garda terdepan penegakan hukum pidana. Ketika seorang warga negara—terlebih tokoh publik—secara terbuka menyatakan ketidakpercayaannya terhadap institusi ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi legitimasi sistem hukum itu sendiri. Ketidakpercayaan semacam ini mencerminkan problem struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan retorika semata.

Namun demikian, pilihan untuk tidak melapor juga menimbulkan konsekuensi lain. Tanpa proses hukum, penyebaran hoaks dibiarkan berhenti pada klarifikasi moral dan opini publik, bukan pada penegakan norma hukum. Akibatnya, ruang abu-abu tetap terbuka
dan potensi pengulangan kasus serupa tetap besar.

Media Massa: Antara Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Etik

Dari sisi media massa, tanggapan yang disampaikan menekankan perlunya Kejati Kalbar lebih tanggap dan tegas dalam memberikan klarifikasi agar media tidak terjebak dalam disinformasi. Argumentasi ini mengandung kebenaran, tetapi tidak sepenuhnya membebaskan media dari tanggung jawab etik dan profesional.

UU Pers menegaskan bahwa kebebasan pers tidak berdiri sendiri, melainkan dibarengi dengan kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketergantungan berlebihan pada informasi yang belum terkonfirmasi dari media sosial atau sumber tidak resmi merupakan bentuk kelalaian jurnalistik.

Langkah media untuk menugaskan kembali tim wartawan guna melakukan konfirmasi lanjutan patut diapresiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi. Namun, koreksi setelah informasi menyebar luas tidak selalu cukup untuk memulihkan kerugian reputasi seseorang. Dalam banyak kasus, kerusakan telah terjadi jauh sebelum klarifikasi dipublikasikan.

Dalam konteks ini, media seharusnya tidak hanya menunggu klarifikasi dari aparat, tetapi juga membangun mekanisme internal yang ketat sebelum mempublikasikan informasi
hukum yang sensitif, terutama yang menyangkut status hukum seseorang

Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Kewajiban Komunikasi Publik

Kejati Kalbar, melalui juru bicaranya, dengan tegas menyatakan bahwa informasi pemeriksaan terhadap Sutarmidji adalah hoaks. Pernyataan ini penting dan perlu diapresiasi. Namun, persoalan utamanya adalah soal timing dan pola komunikasi.

Dalam perkara yang menyangkut tokoh publik dan isu korupsi, keterlambatan klarifikasi justru menciptakan ruang spekulasi yang luas. Kejaksaan tidak bisa hanya bersikap pasif dan reaktif. Prinsip akuntabilitas publik menuntut adanya komunikasi yang cepat, jelas, dan konsisten, tanpa harus melanggar kerahasiaan penyelidikan.

Ketiadaan komunikasi yang efektif dari Kejati Kalbar dalam tahap awal polemik ini turut berkontribusi pada membesarnya disinformasi. Akibatnya, relasi antara media dan aparat menjadi tegang, sementara nama Sutarmidji terseret dalam opini publik tanpa dasar
hukum yang jelas.

Kepolisian: Hadir dalam Wacana, Absen dalam Tindakan

Menariknya, Kepolisian Daerah Kalbar justru menjadi aktor yang paling sering disebut, meski tidak tampil langsung dalam polemik ini. Media menyebut kepolisian sebagai pihak yang seharusnya menindak penyebar hoaks, sementara Sutarmidji menyebutnya sebagai institusi yang tidak responsif.

Ketidakhadiran aktif kepolisian dalam merespons isu ini memperkuat kesan lemahnya penegakan hukum terhadap disinformasi. Padahal, secara normatif, kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak penyebaran berita bohong yang merugikan individu maupun kepentingan publik. Ketika kewenangan ini tidak dijalankan secara konsisten,
maka hukum kehilangan daya cegahnya.

Penutup: Menegakkan Hukum di Tengah Bising Informasi

Polemik Dana Hibah Yayasan Mujahidin seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Negara hukum tidak boleh kalah oleh disinformasi. Media tidak boleh tergelincir dalam sensasionalisme. Aparat penegak hukum tidak boleh lamban dan reaktif. Tokoh publik pun harus berhati-hati dalam merespons agar kritik tidak berubah menjadi konflik personal.

Jika polemik ini dibiarkan berlalu tanpa evaluasi serius, maka yang tersisa hanyalah preseden buruk: reputasi seseorang mudah dirusak, media kehilangan kepercayaan, dan aparat semakin diragukan. Dalam konteks itulah, polemik ini bukan sekadar soal Sutarmidji atau Dana Hibah Mujahidin, melainkan soal masa depan integritas negara hukum itu sendiri. (**)

**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan dosen senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.​

Oleh: Syarif Usmulyadi

KEPOLISIAN Republik Indonesia kembali berputar di tempat. Dua puluh lima tahun setelah Reformasi 1998 memisahkan Polri dari TNI, publik masih dihadapkan pada pertanyaan mendasar yang tak kunjung terjawab: apakah Polri telah sungguh-sungguh berubah menjadi institusi penegak hukum dalam negara demokrasi, atau justru bertransformasi menjadi pusat kekuasaan baru yang nyaris tak tersentuh pengawasan?

Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini bukan sekadar perdebatan teknis kelembagaan. Ia adalah cermin dari kegagalan negara menata penggunaan kekuasaan koersif secara demokratis. Dalam teori rule of law, aparat penegak hukum seharusnya menjadi penjaga batas kekuasaan, bukan bagian dari masalah kekuasaan itu sendiri. Namun dalam praktik, Polri—terutama melalui fungsi reserse kriminal—seringkali justru berada di jantung persoalan.

Reskrim: Jantung Kekuasaan yang Minim Cahaya

Masalah terbesar Polri hari ini tidak terletak pada seragam, struktur komando, atau retorika profesionalisme. Ia terletak pada praktik penegakan hukum pidana, khususnya di tubuh reserse kriminal (reskrim). Di sanalah hukum bertemu kekuasaan dalam bentuk paling telanjang.

Reskrim memegang kunci proses peradilan pidana: menentukan apakah sebuah peristiwa menjadi perkara hukum atau sekadar arsip mati. Dalam teori democratic policing, diskresi kepolisian memang niscaya. Namun diskresi itu harus bekerja dalam pagar akuntabilitas. Ketika pagar itu rapuh, diskresi berubah menjadi arbitrer, dan hukum menjadi alat seleksi politik, ekonomi, bahkan personal.

Fenomena kriminalisasi selektif, tebang pilih perkara, pemerasan terselubung, hingga penggunaan pasal karet menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya tunduk pada prinsip equality before the law. Dalam bahasa rule of law, hukum masih terlalu sering bekerja sebagai rule by law—aturan yang melayani kekuasaan, bukan membatasinya.

Di titik ini, reskrim tidak lagi sekadar aparat teknis, melainkan simpul kekuasaan. Siapa yang menguasai proses penyidikan, pada hakikatnya menguasai nasib politik, ekonomi, dan kebebasan warga negara.

Reformasi Kepolisian dan Kegagalan Security Sector Reform

Dalam literatur security sector reform (SSR), reformasi aparat keamanan tidak cukup dilakukan melalui restrukturisasi organisasi. Reformasi harus menyentuh tiga lapis sekaligus: kerangka hukum, tata kelola kelembagaan, dan budaya kekuasaan. Indonesia tampak terjebak pada reformasi kosmetik—mengubah struktur tanpa membongkar kultur.

Polri memang telah berpisah dari TNI, namun watak koersif negara tidak serta-merta berkurang. Yang berubah hanyalah aktornya. Alih-alih menjadi civilian police, Polri kerap tampil sebagai institusi semi-militer dengan kewenangan luas dan kontrol terbatas. Inilah 

yang oleh banyak analis disebut sebagai unfinished security sector reform. Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini memperlihatkan bahwa negara belum memiliki keberanian politik untuk menundukkan aparat keamanan sepenuhnya pada kontrol sipil 

demokratis. Padahal, dalam negara demokrasi, monopoli kekerasan oleh negara hanya sah jika diawasi secara ketat dan transparan.

Posisi Institusional Polri: Di Bawah Presiden, di Atas Hukum?

Salah satu akar masalah reformasi Polri adalah posisi institusionalnya yang langsung berada di bawah Presiden. Secara teoritis, model ini dimaksudkan untuk menjamin netralitas dan efektivitas. Namun dalam praktik, ia justru menciptakan relasi protektif yang berbahaya.

Ketika Polri bermasalah, Presiden berada dalam posisi ambigu: sebagai atasan politik sekaligus simbol penegakan hukum. Akibatnya, koreksi terhadap Polri sering kali setengah hati. Polri pun cenderung menikmati apa yang dalam teori politik disebut sebagai executive shielding—perlindungan politik dari pusat kekuasaan eksekutif.

Alternatif posisi institusional Polri sesungguhnya terbuka. Pertama, menempatkan Polri di bawah institusi Kementerian sebagai institusi sipil administratif, sebagaimana praktik di banyak negara demokrasi. Model ini menegaskan civilian supremacy dan mengurangi konsentrasi kekuasaan. Kedua, menjadikan Polri sebagai lembaga independen konstitusional dengan mekanisme akuntabilitas parlementer yang kuat. Ketiga, model hibrida dengan pemisahan fungsi keamanan publik dan penegakan hukum serius.

Namun perubahan posisi institusional tidak akan bermakna jika jantung penegakan hukum—reskrim—tetap dibiarkan bekerja dalam ruang gelap.

Kompolnas: Pengawas Eksternal yang Dipinggirkan

Dalam desain awal reformasi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dimaksudkan sebagai pengawas eksternal Polri yang mewakili kepentingan publik. Dalam teori democratic oversight, lembaga semacam ini adalah prasyarat agar kepolisian tidak berubah menjadi state within a state.

Masalahnya, Kompolnas hingga kini lebih berfungsi sebagai ornamen demokrasi ketimbang alat kontrol yang efektif. Kewenangannya terbatas, rekomendasinya tidak mengikat, dan aksesnya terhadap jantung kekuasaan Polri—termasuk penegakan hukum oleh reskrim—sangat minim.

Upaya memperkuat Kompolnas kerap menghadapi resistensi ganda. Dari internal Polri, pengawasan eksternal dipandang sebagai ancaman terhadap otonomi institusi. Dari arena politik, terutama DPR RI, penguatan Kompolnas disinyalir kerap dihadang. Di sinilah reformasi Polri bertemu dengan realitas politik transaksional.

Dalam perspektif political economy of reform, pengawasan atas Polri sering kali berbenturan dengan kepentingan elite politik yang juga diuntungkan oleh fleksibilitas penegakan hukum. Polisi yang bisa “diatur” adalah aset politik; polisi yang diawasi secara ketat justru dianggap beban.

Masa Bhakti Kapolri: Membatasi Kekuasaan, Bukan Sekadar Jabatan

Wacana pembatasan masa bhakti Kapolri menjadi dua atau tiga tahun patut dibaca sebagai bagian dari upaya membatasi konsolidasi kekuasaan. Dalam teori organisasi publik, masa jabatan yang terlalu panjang berisiko melahirkan patronase, oligarki internal, dan personalisasi kebijakan.

Pembatasan masa jabatan Kapolri dengan periode tetap dan evaluasi terbuka dapat menjadi instrumen penting reformasi. Ia mencegah kekuasaan terakumulasi pada satu figur dan memaksa pimpinan Polri fokus pada agenda institusional, bukan manuver politik.

Namun pembatasan masa jabatan bukan obat mujarab. Tanpa reformasi sistem promosi, mutasi, dan pengawasan etik—terutama di fungsi reskrim—pergantian Kapolri hanya akan menjadi rotasi elit dalam struktur yang sama.

Reformasi atau Ilusi Demokrasi?

Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh di hadapan aparat penegak hukum. Reformasi kepolisian bukan soal citra, bukan pula soal slogan profesionalisme. Ia adalah pertarungan politik tentang siapa yang mengontrol hukum dan untuk kepentingan siapa hukum ditegakkan.

Selama penegakan hukum pidana masih menjadi ruang gelap kekuasaan, selama pengawasan eksternal seperti Kompolnas dilemahkan, dan selama posisi institusional Polri dibiarkan ambigu, reformasi Polri akan terus menjadi ilusi demokrasi.

Demokrasi tidak selalu runtuh oleh tank dan senjata. Ia bisa mati perlahan ketika hukum kehilangan keberanian untuk mengontrol kekuasaan. Di titik inilah reformasi Polri bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan syarat minimum agar negara hukum tidak berubah menjadi negara kekuasaan. (**)

**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan Dosen Senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.