KALBARONLINE.com – Menjelang akhir tahun, kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap jasa pengiriman barang biasanya meningkat tajam. Entah itu untuk kebutuhan mengirim barang pindahan, mesin industri, stok barang di gudang, dan lainnya. Namun, kendala yang sering dialami oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam mengirim barang yakni ongkos kirim yang terlalu mahal. Kabar baik datang dari salah satu perusahaan yang justru menghadirkan solusi pengiriman hemat dengan layanan lengkap yakni Djatgo. Djatgo merupakan penyedia jasa ekspedisi cargo yang berbasis di Jakarta, meluncurkan program spesial bertajuk MBG (Murah Banget Guyss). Potongan ongkir pada program ini yakni Rp100.000 untuk pengiriman barang ke sejumlah wilayah di Indonesia. Melalui promo program MBG, pelanggan dapat menikmati pengiriman lebih hemat ke berbagai daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Program ini berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2025, sehingga masyarakat dan pelaku usaha  memiliki waktu panjang untuk memanfaatkan penawaran menarik ini. Adapun beberapa tujuan pengiriman yang termasuk dalam program MBG antara lain:

• Sumatera: Jambi, Bengkulu
• Sulawesi: Makassar, Gorontalo, Kendari, Pare-Pare, Palu
• Kalimantan: Balikpapan, Pontianak, Banjarbaru
• Bali: Denpasar

Untuk mendapatkan promo ongkir cargo ini, pelanggan perlu memperhatikan beberapa ketentuan berikut:

1. Berlaku khusus untuk customer baru.
2. Program tidak berlaku untuk sewa armada, pengiriman kendaraan, dan pengiriman udara.
3. Minimal transaksi Rp1.000.000 di luar biaya asuransi.
4. Djatgo berhak mengubah syarat dan ketentuan program tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Program ini berlaku khusus untuk pengiriman dari Jabodetabek menuju kota-kota tujuan yang telah disebutkan di atas. Untuk memanfaatkan program ongkir MBG, pelanggan cukup menghubungi tim marketing resmi Djatgo melalui kontak yang tersedia di situs web perusahaan. Calon pelanggan akan diarahkan untuk mengisi formulir pemesanan layanan sebagai langkah awal. Setelah itu, tim Djatgo akan membantu proses aktivasi program bagi pelanggan baru. Melalui program MBG ini, Djatgo berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengirim barang dalam jumlah besar tanpa terbebani biaya tinggi. Dengan reputasi sebagai ekspedisi cargo yang cepat, aman, dan terpercaya, Djatgo terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan di Indonesia. Segera manfaatkan program “Murah Banget Guyss” sebelum periode berakhir pada 31 Desember 2025, dan nikmati pengalaman pengiriman hemat bersama Djatgo.

KALBARONLINE.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 210.000 orang tidak lagi masuk dalam kelompok miskin per Maret 2025. Pencoretan ratusan ribu nama tersebut dari kategori masyarakat miskin memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak, terutama terkait keberlanjutan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Dilansir dari BBC Indonesia, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebut, kalau pencoretan ini berkaitan erat dengan upaya penghematan anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Menurut Bhima, langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif di lapangan. Bhima juga menilai, penurunan angka kemiskinan oleh BPS tersebut sarat dengan muatan politik, dengan menunjukkan kalau pemerintah berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, padahal indikator yang digunakan masih perlu dikritisi. Di sisi lain, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf membantah adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi bantuan sosial (bansos) seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ia menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan pengurangan bansos. “Sebaliknya, malah mau ditambah dan tentu dialihkan kepada mereka yang lebih berhak. Alokasi bansosnya malah tetap dan bisa jadi ditambah ada penebalan beberapa KPM,” kata dia. Saifullah juga menampik tudingan bahwa penurunan angka kemiskinan ini sengaja digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah. “Ya, enggak lah. Kita kan kerja terukur. Jadi kerjanya harus terukur. Maka kalau ada peningkatan, ya mungkin ukurannya dua-duanya. Ini ukuran lama sekian, ukuran baru sekian. Itu baru lebih fair,” ujarnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyampaikan, bahwa terdapat penurunan sekitar 0,2 juta jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025. Data itu disampaikan Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/07/2025). "Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," katanya, seperti dikutip dari Detik.com. (**)

KALBARONLINE.com – Rencana pemerintah untuk membebaskan bea masuk produk asal Amerika Serikat (AS) dinilai bisa berdampak serius terhadap iklim investasi dan industrialisasi di dalam negeri. Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menyebut kebijakan ini justru mengancam kredibilitas pemerintah di mata investor yang sudah lebih dulu menanamkan modal di Indonesia. Dalam diskusi publik Indef yang digelar secara daring, Senin (21/7/2025), Heri mengaku tak setuju dengan konsep tarif 0 persen untuk produk-produk dari AS. “Banyak produk dari AS yang sedang kita upayakan untuk diindustrialisasi, didorong ke hilirisasi. Kalau AS dikasih bebas bea masuk, terus apa kabar investor lain yang udah capek-capek bangun pabrik di sini?” tegas Heri. Ia mencontohkan, produsen besar seperti Samsung dari Korea Selatan bisa merasa diperlakukan tidak adil jika produk seperti iPhone dari AS bebas masuk tanpa bea, sementara mereka sudah berinvestasi membangun fasilitas produksi lokal. Menurut Heri, pembebasan bea masuk bukan cuma soal arus perdagangan, tapi juga berisiko memperbesar ketergantungan terhadap produk impor AS, terutama di sektor ICT (information, communication, and technology) seperti hardware dan software. “Kita sudah terlalu banyak memberi privilese. Kalau ini diteruskan, bisa timbul kecemburuan dari negara-negara lain yang juga punya kepentingan investasi di Indonesia,” jelasnya. Ia pun menekankan, jika pemerintah memang serius dengan target peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), maka kebijakan ini harus ditinjau ulang. “Kita sedang dorong TKDN di alat kesehatan, gadget, HP, laptop. Tapi kenapa sekarang malah mau dibebaskan bea masuknya? Ini kontradiktif,” kritiknya. Lebih lanjut, Heri mengingatkan bahwa negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan bisa saja kecewa jika melihat Indonesia lebih memanjakan produk impor dari AS ketimbang memperkuat mitra yang sudah berinvestasi langsung di dalam negeri. “Kalau mereka kecewa, terus tarik investasi, yang rugi kita juga. Ke depan bisa berdampak ke banyak sektor,” tutupnya. (Red)

KALBARONLINE.com – Selama tiga bulan terakhir, 45 dari 80 petani sawit swadaya di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, telah menyelesaikan rangkaian pelatihan intensif melalui Program Sekolah Lapangan Kelapa Sawit (SLKS) yang difasilitasi oleh Widya Erti Indonesia (WEI), dengan dukungan PT Agro Bukit Central Kalimantan (ABCK). Melalui pendekatan belajar langsung di kebun, para petani diperkenalkan dengan prinsip Good Agricultural Practices (GAP), konsep keberlanjutan seperti NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), serta teknik pemupukan ramah lingkungan. Banyak dari petani mengaku baru pertama kali mendapatkan pelatihan seperti ini. Sehingga hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang sangat signifikan. Berdasarkan pre-test dan post-test, capaian normalized gain mencapai rata-rata 84,73%, mengindikasikan efektivitas pelatihan dalam membangun kapasitas petani. Sebagian peserta juga mulai menerapkan inovasi sederhana seperti penggunaan pupuk organik cair (POC) dan pengendalian hama berbasis hayati. Dua kelompok belajar aktif pun terbentuk dalam proses ini, yakni Margo Mulyo dan Maju Jaya Bersama. Keduanya menunjukkan inisiatif untuk terus belajar dan tumbuh sebagai cikal bakal kelembagaan tani yang lebih mandiri. Meski semangat belajar tinggi, beberapa peserta kesulitan hadir secara konsisten karena harus menyeimbangkan waktu antara pelatihan dan pekerjaan kebun, terutama saat musim panen. Sebagai penutup program, pada 19 Maret 2025, digelar kegiatan reflektif dan penyerahan sertifikat kelulusan. Dalam diskusi terbuka, para petani membagikan pengalaman mereka, termasuk tantangan dalam menghadapi fluktuasi harga TBS dan tekanan pasar terhadap sertifikasi keberlanjutan. Diskusi menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas melalui GAP sebagai jalan memperkuat daya tahan ekonomi keluarga petani. General Manager PT ABCK, Ahmad Wildan dalam sambutannya menyatakan, bahwa inisiatif seperti SLKS menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi petani dalam rantai pasok. “Petani swadaya adalah mitra strategis. Ketika mereka mendapatkan akses pelatihan dan pendampingan yang tepat, mereka bukan hanya mengikuti arus, tetapi juga bisa memimpin perubahan,” tegasnya. Program ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk penguatan ke depan, antara lain mendorong pembentukan kelembagaan petani berbasis kelompok belajar, memperkaya materi pelatihan dengan pendekatan pertanian regeneratif dan adaptasi iklim, serta mengembangkan skema insentif bagi petani yang berkomitmen pada penerapan prinsip NDPE. “Dengan pendekatan ini, model Sekolah Lapangan Kelapa Sawit diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain dan menjadi rujukan dalam penguatan peran petani swadaya untuk mendukung transformasi keberlanjutan di sektor sawit rakyat Indonesia,” ujarnya. (**)

KALBARONLINE.com – Pakar bisnis dan investor saham, Benny Batara atau sering dikenal sebagai Bennix melontarkan kritik tajam terhadap data kemiskinan nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam video berdurasi hampir 26 menit yang diunggah di akun YouTube miliknya, Bennix menyebut angka kemiskinan versi BPS—yang hanya 8,57 persen—tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan dan bahkan terkesan membohongi publik. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2024 hanya sekitar 24 juta jiwa. Namun, data ini kontras dengan laporan Bank Dunia yang menyebut lebih dari 60 persen atau 171 juta jiwa penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. “Kalau BPS bilang hanya 8 persen rakyat Indonesia yang miskin, berarti 92 persen sisanya sultan semua dong? Ini logika yang enggak masuk akal,” kata Bennix. Bennix yang merupakan investor saham sukses di Indonesia ini menjelaskan bahwa ketimpangan data ini terjadi karena perbedaan metode penghitungan. BPS menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, sementara Bank Dunia mengacu pada pengeluaran individu (per kapita). Untuk negara menengah ke atas seperti Indonesia, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan pada angka $6,85 per hari, atau sekitar Rp1,2 juta per bulan per orang. Sementara versi BPS menyebut bahwa satu rumah tangga dianggap miskin jika pengeluarannya di bawah Rp2,8 juta per bulan—jumlah yang jika dibagi rata dengan rata-rata 4,71 anggota keluarga, hanya sekitar Rp20.000 per orang per hari. “Coba hidup pakai Rp20.000 sehari. Makan, minum, pulsa, listrik, bensin—cukup nggak? Kalau cuma buat makan, satu porsi nasi ayam saja sekarang minimal Rp10.000. Itu pun makan sekali. Kalau makan tiga kali, artinya kamu sudah jadi ‘sultan’ versi BPS,” sindirnya. Lebih lanjut, Bennix menilai bahwa upaya pemerintah mempertahankan standar kemiskinan yang sangat rendah justru berbahaya dan memperparah masalah sosial. “Realitanya sangat banyak yang miskin. 170 juta orang menurut Bank Dunia. Masa kita masih mau pakai standar yang sedemikian rendah? Malu dong kita sama Malaysia. Mereka pakai standar Bank Dunia, bukan standar ‘cap kaki lima’,” ujar Bennix dalam video tersebut. Ia menambahkan, “Kalau standar dunia bilang 170 juta orang di Indonesia miskin, kenapa harus ditutup-tutupi? Justru data itu harus dijadikan pemicu semangat membangun bangsa, memperbaiki manajemen pemerintahan, dan memberantas korupsi. Kalau sibuknya cuma poles sana poles sini, yang terjadi ya kemunafikan.” Menurutnya, rendahnya standar kemiskinan membuat para pengambil kebijakan tidak punya sense of crisis terhadap penderitaan rakyat. “Kalau kamu percaya orang miskin cuma 8 persen, ya kamu enggak akan mikir kalau korupsi itu menyengsarakan 170 juta orang. Di mana hati nurani kita kalau seperti ini? Gua sedih banget,” katanya emosional. Bennix bahkan mempertanyakan integritas BPS dalam menyajikan data, dan menyebut bahwa Malaysia berhasil menurunkan angka kemiskinan karena bersikap jujur dan tidak memanipulasi realitas. “Malaysia hanya 1,3 persen yang miskin dan mereka akui dengan standar internasional. Tapi kita? Data dipoles, rakyat dibohongi, padahal faktanya orang Indonesia berbondong-bondong cari kerja ke Malaysia, bukan sebaliknya,” kata dia. Ia pun menyayangkan budaya birokrasi yang terlalu sibuk dengan angka-angka statistik, tapi lupa memperjuangkan kesejahteraan konkret rakyat. “Pejabat sibuk main angka, ujung-ujungnya mayoritas rakyat Indonesia mimpinya jadi PNS. Karena apa? Karena hanya itu yang dijamin negara untuk bisa hidup layak. Negara ini harusnya mengandalkan sektor swasta, bukan menggiring semua orang masuk birokrasi,” tegasnya. Menutup kritiknya, Bennix mengajak publik untuk jujur menilai, apakah Indonesia sebaiknya tetap menggunakan standar BPS atau mulai berani memakai standar global seperti Bank Dunia. “Gue yakin orang BPS banyak yang pintar, tapi tolonglah, pakai hati. Jangan cuma pintar merancang metodologi. Pakai empati juga. Kenapa sih kita masih ngotot banget pakai standar rendah? Belajarlah dari Malaysia, akui kondisi apa adanya, lalu benahi. Itu baru negara yang punya harga diri,” tutupnya.

KALBARONLINE.com - Mantan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018 - 2023, Sutarmidji mendukung gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa oleh Presiden Prabowo Subianto. “Koperasi Merah Putih ini adalah lembaga yang sangat cepat bisa menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya, Senin (14/04/2025). Sutarmidji menilai, bahwa keberadaan koperasi ini bisa menjadi solusi nyata bagi banyak persoalan ekonomi masyarakat desa, seperti serapan tenaga kerja. “Bahkan, jika satu koperasi saja dikelola oleh 10 orang, dengan target 60 ribu koperasi di desa-desa produktif, maka bisa membuka hingga 600 ribu lapangan kerja langsung,” katanya. Lebih dari itu, serapan tenaga kerja juga akan terakomodir dari sektor transportasi, logistik, hingga distribusi pangan dan juga komoditas subsidi, seperti raskin dan lain sebagainya. Terlebih menurut Sutarmidji, jika koperasi ini difokuskan di desa-desa atau kelurahan yang padat penduduk atau wilayah dengan potensi produksi pangan dan perkebunan tinggi, maka akan semakin besar lagi dampak positifnya yang bisa dirasakan. “Utamakan daerah-daerah yang punya penduduk padat. Kemudian desa-desa yang punya hasil produksi pangan, perkebunan, dan lain sebagainya,” ujarnya. Selain pangan dan perkebunan, keberadaan Koperasi Merah Putih juga bisa menjadi solusi bagi distribusi elpiji, pupuk, raskin, hingga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tak hanya itu, Sutarmidji pun ikut mendorong bagaimana koperasi ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari bulog dalam menyerap gabah petani, termasuk pendistribusian produk-produk bahan pokok. “Kalau seandainya mereka bisa menyerap gabah petani kemudian menjadi perpanjangan tangan dari bulog, ini akan bagus. Itu perkiraan saya bisa sampai 2,5 juta - 3 juta tenaga kerja ikutannya,” ungkapnya. Lebih lanjut ia juga berharap, Koperasi Merah Putih yang dibentuk selanjutnya bisa dikembangkan lagi menjadi usaha dagang milik desa untuk menjual produk-produk ritel, seperti Alfamart atau Indomaret. “Paling bagus kalau Koperasi Merah Putih ini harus bisa menjadi pesaing dari Alfamart dan Indomaret, dan kalau bisa koperasi itu bisa kerja sama dengan bulog, dan kembalikan bulog untuk menjaga stabilitas (penyalur) bahan-bahan pokok,” katanya. Namun begitu, Sutarmidji mengharapkan agar Koperasi Merah Putih jangan bersaing dengan BUMDes, melainkan menjadi mitra. “BUMDes ini jangan dibubarkan, tetap saja berjalan. Jadi Koperasi ini harus jadi sebagai mitranya BUMDes,” katanya. Karena menurutnya pula, Koperasi Merah Putih ini bisa mendukung program makan bergizi gratis, membantu percepatan distribusi obat-obatan, bahkan mempercepat akses internet di desa-desa blank spot. “Namun kuncinya adalah pengelolaan yang profesional dan bagaimana pelibatan anak muda, sehingga tujuan dari presiden membentuk Koperasi Merah Putih ini tepat manfaat," katanya. "Pekerjakan sarjana-sarjana kita, kalau perlu rekrut saja mahasiswa-mahasiswa yang sudah hampir selesai kuliahnya, biarkan mereka mengelolanya,” tutup Sutarmidi. (Jau)

KalbarOnline, Pontianak - Bank Kalbar mencatatkan perkembangan yang menggembirakan dalam transaksi non tunai melalui QRIS sepanjang tahun 2024.Transaksi non tunai yang berkembang pesat ini tak lain didorong oleh kehadiran teknologi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Hingga 31 Desember 2024, jumlah merchant QRIS Bank Kalbar mencapai 14.364 yang tersebar di seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, termasuk di bawah kantor cabang Jakarta. Angka ini menunjukkan peningkatan pesat dalam penerimaan pembayaran digital, yang semakin digemari oleh masyarakat. Secara grafik, Kantor Cabang Utama Pontianak menjadi kontributor terbesar, yakni dengan 1.551 merchant QRIS yang tersebar di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Tidak hanya dari sisi jumlah merchant, transaksi QRIS Bank Kalbar juga mencatatkan angka yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, total transaksi QRIS tercatat sebanyak 1,33 juta kali dengan total nilai mencapai Rp 211,96 miliar. Kantor Cabang Utama Pontianak kembali mencatatkan kontribusi terbesar, dengan nilai transaksi mencapai Rp 47,26 miliar. Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi dalam keterangan persnya mengatakan, bahwa transaksi non tunai memang semakin menjadi pilihan utama bagi nasabah. QRIS, sebagai salah satu metode pembayaran non tunai, tercatat mengalami pertumbuhan yang positif. “Dengan semakin banyaknya merchant yang menggunakan QRIS, diharapkan dapat mempermudah transaksi masyarakat, sejalan dengan program pemerintah dalam hal transaksi non tunai atau cashless melalui digital banking," ujar Rokidi. Ia menilai, semakin banyaknya merchant yang bergabung dengan QRIS Bank Kalbar, menunjukkan perubahan besar dalam kebiasaan masyarakat yang beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih praktis dan aman. "Kami terus berkomitmen untuk mendukung transformasi digital dan memperluas jangkauan layanan QRIS di Kalimantan Barat,” ujar Rokidi. Lebih lanjut, Bank Kalbar menargetkan untuk terus memperluas jangkauan layanan QRIS dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima. Bank ini berkomitmen untuk memberikan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Barat, sekaligus mendukung inklusi keuangan digital yang lebih luas. Di sisi lain, pihaknya menegaskan bahwa keamanan transaksi digital menjadi prioritas utama. Sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan kenyamanan nasabah, Bank Kalbar memastikan bahwa setiap transaksi melalui QRIS dijamin keamanannya. “Bank Kalbar memberikan rasa aman bagi setiap nasabah dalam bertransaksi secara digital,” pungkasnya. (Jau)

KalbarOnline, Pontianak - Harga komoditas cabai rawit di Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini mulai merangkak naik. Seperti di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, yang saat ini menembus angka Rp 85.000 per kilogram. Kenaikan yang cukup signifikan itu telah terjadi sejak sebulan terakhir. Cabai rawit yang semula dihargai Rp 35.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp 85.000 per kilogram. Cabai keriting juga mengalami kenaikan harga dari Rp 25.000 menjadi Rp 65.000 per kilogram. Salah satu pedagang Marianto menuturkan, kenaikan harga cabai disebabkan oleh kurangnya pasokan dari Jawa. "Karena tidak ada stok dari Jawa. Saat ini, pasokan cabai hanya berasal dari Sanggau Ledo dan Rasau Jaya,” ujar Marianto, di Pasar Flamboyan, Selasa (14/01/2024). Ia mengatakan, kenaikan harga cabai ini berdampak pada kebiasaan belanja masyarakat. ”Biasa cabai beli sekilo, sekarang paling beli Rp 10.000, pembeli kini cenderung mengurangi jumlah pembelian cabai,” jelasnya. Sementara itu, ia menambahkan harga bawang merah justru mengalami penurunan. ”Sebelumnya, bawang merah dijual dengan harga Rp 45.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp 30.000 - Rp 35.000 per kilogram. Penurunan harga ini disebabkan oleh masuknya bawang merah dari luar daerah,” pungkasnya. (Lid)

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi mingguan sebagai bentuk pengawasan terhadap angka inflasi di seluruh wilayah Indonesia. Rakor ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson beserta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah terkait dari Ruang Data Analytic Room (DAR), Senin (16/12/2024). Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang memimpin rapat tersebut menekankan pada dua agenda utama, yakni pengendalian inflasi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan percepatan penyusunan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Pagi ini kita memiliki dua hal penting yang harus dibahas. Pertama, pengendalian inflasi daerah yang terus menjadi perhatian presiden, dan kedua, percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kedua hal ini sangat berkaitan erat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang terarah di seluruh daerah,” ujar Tito. Dirinya menjelaskan, terkait tingkat inflasi Indonesia, pada bulan November telah mencapai titik terendah dalam rentang target nasional, yaitu di angka 1,55%. “Angka ini sangat baik, mengingat target inflasi nasional adalah antara 1,5% hingga 3,5%. Bulan ke bulan kita juga berhasil menekan inflasi di angka 0,3%. Capaian ini diapresiasi oleh presiden, namun kita tetap harus waspada agar inflasi tidak melonjak kembali, terutama menjelang akhir tahun dan periode hari besar keagamaan,” tambah Tito. Dirinya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk aktif mengumpulkan data di lapangan agar dapat mengantisipasi inflasi secara sistematis. “Saya minta seluruh kepala dinas pertanian dan kepala dinas terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Data harus dikumpulkan secara akurat dan direkapitulasi oleh provinsi, agar langkah-langkah konkret pengendalian inflasi dapat dijalankan,” tegasnya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan inflasi dan mengambil langkah-langkah strategis sesuai arahan Mendagri. Melalui koordinasi yang erat dengan seluruh stakeholder, diharapkan upaya pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga. (Lid)