Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Kamis, 31 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 210.000 orang tidak lagi masuk dalam kelompok miskin per Maret 2025.
Pencoretan ratusan ribu nama tersebut dari kategori masyarakat miskin memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak, terutama terkait keberlanjutan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.
Dilansir dari BBC Indonesia, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebut, kalau pencoretan ini berkaitan erat dengan upaya penghematan anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Menurut Bhima, langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif di lapangan.
Bhima juga menilai, penurunan angka kemiskinan oleh BPS tersebut sarat dengan muatan politik, dengan menunjukkan kalau pemerintah berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, padahal indikator yang digunakan masih perlu dikritisi.
Di sisi lain, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf membantah adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi bantuan sosial (bansos) seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ia menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan pengurangan bansos.
“Sebaliknya, malah mau ditambah dan tentu dialihkan kepada mereka yang lebih berhak. Alokasi bansosnya malah tetap dan bisa jadi ditambah ada penebalan beberapa KPM,” kata dia.
Saifullah juga menampik tudingan bahwa penurunan angka kemiskinan ini sengaja digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah.
“Ya, enggak lah. Kita kan kerja terukur. Jadi kerjanya harus terukur. Maka kalau ada peningkatan, ya mungkin ukurannya dua-duanya. Ini ukuran lama sekian, ukuran baru sekian. Itu baru lebih fair,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyampaikan, bahwa terdapat penurunan sekitar 0,2 juta jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025.
Data itu disampaikan Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/07/2025).
"Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," katanya, seperti dikutip dari Detik.com. (**)
KALBARONLINE.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 210.000 orang tidak lagi masuk dalam kelompok miskin per Maret 2025.
Pencoretan ratusan ribu nama tersebut dari kategori masyarakat miskin memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak, terutama terkait keberlanjutan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.
Dilansir dari BBC Indonesia, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebut, kalau pencoretan ini berkaitan erat dengan upaya penghematan anggaran perlindungan sosial yang saat ini mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Menurut Bhima, langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif di lapangan.
Bhima juga menilai, penurunan angka kemiskinan oleh BPS tersebut sarat dengan muatan politik, dengan menunjukkan kalau pemerintah berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, padahal indikator yang digunakan masih perlu dikritisi.
Di sisi lain, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf membantah adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi bantuan sosial (bansos) seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ia menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan pengurangan bansos.
“Sebaliknya, malah mau ditambah dan tentu dialihkan kepada mereka yang lebih berhak. Alokasi bansosnya malah tetap dan bisa jadi ditambah ada penebalan beberapa KPM,” kata dia.
Saifullah juga menampik tudingan bahwa penurunan angka kemiskinan ini sengaja digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah.
“Ya, enggak lah. Kita kan kerja terukur. Jadi kerjanya harus terukur. Maka kalau ada peningkatan, ya mungkin ukurannya dua-duanya. Ini ukuran lama sekian, ukuran baru sekian. Itu baru lebih fair,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyampaikan, bahwa terdapat penurunan sekitar 0,2 juta jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025.
Data itu disampaikan Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/07/2025).
"Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," katanya, seperti dikutip dari Detik.com. (**)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini