KALBARONLINE.com – Pondok Pesantren (Ponpes) Darut Thalibin Peniraman menggelar upacara peringatan Hari Santri pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti para santri, dewan guru, serta jajaran pengurus pesantren.

Pembina upacara yang juga Pengasuh Yayasan Darut Thalibin, KH Muhajir Alwi, menekankan pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, “Khairunnas anfa'uhum linnas”, yang berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

“Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah pengingat bahwa santri harus hadir sebagai pribadi yang membawa manfaat, di mana pun berada. Ukuran kemuliaan seseorang bukan pada banyaknya ilmu yang disimpan, tetapi pada seberapa besar ilmu itu memberi kebaikan bagi orang lain,” ujarnya.

KH Muhajir juga berpesan agar para santri terus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menjaga akhlak. Menurutnya, ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di pesantren tidak semestinya hanya bermanfaat bagi diri sendiri.

“Kelak, ilmu itu harus kembali kepada masyarakat, menjadi cahaya bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa,” katanya.

Melalui peringatan Hari Santri ini, Ponpes Darut Thalibin berharap para santri semakin terdorong menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

“Semoga seluruh santri mampu menjadi pribadi yang bermanfaat, baik bagi keluarga, masyarakat dan bangsa ini,” tutup KH Muhajir. (*)

KALBARONLINE.com – Musim kemarau berkepanjangan yang disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Merespons kondisi tersebut, Pegadaian Kantor Cabang Mempawah bersama Pengurus Daerah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (PD IPEMI) Kabupaten Mempawah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat, Sabtu (26/9/2026).

Bantuan tersebut didistribusikan ke enam titik atau desa yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih selama musim kemarau.

Deputy Bisnis PT Pegadaian Area Pontianak Abdul Lafaz Isnainy mengatakan, penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

“Kondisi kemarau yang cukup panjang membuat kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah meningkat. Karena itu, bersama IPEMI Mempawah, kami menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang membutuhkan,” kata Abdul.

“Mudah-mudahan bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga selama pasokan air masih terbatas,” lanjutnya.

Menurut Abdul, kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kalimantan Rinaldi Lubis mengatakan, bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Program tersebut mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 6 mengenai air bersih dan sanitasi layak.

“Bantuan air bersih ini merupakan salah satu bentuk implementasi TPB Nomor 6, sekaligus bagian dari kontribusi Pegadaian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Rinaldi.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di enam titik terdampak selama pasokan air bersih masih terbatas akibat musim kemarau. (Lid)

KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Choirussaib, meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait video dirinya yang viral di media sosial karena memperlihatkan aktivitas pembakaran di lahan miliknya yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam video klarifikasinya, Choirussaib meminta maaf atas kegaduhan yang muncul setelah video tersebut beredar di media sosial.

“Pertama saya ucapkan mohon maaf atas terjadinya kegaduhan yang terjadi di sosial media kemarin,” ujarnya.

Ia menjelaskan, lahan yang terlihat dalam video tersebut merupakan miliknya. Menurut Choirussaib, lahan itu telah terbakar sejak 1 September 2026.

Setelah kebakaran, masih terdapat sisa kayu yang belum terbakar. Kayu tersebut kemudian ditebang, dikumpulkan menjadi tumpukan, lalu dibakar pada 17 September 2026.

“Yang terjadi di video itu memang benar ada di lahan saya. Lahan itu sebenarnya sejak tanggal 1 September kemarin sudah terbakar semuanya. Jadi ada sisa-sisa kayu yang belum terbakar, itu saya bersihkan, saya tebang, saya bersihkan, saya kumpulkan lalu itu dibakar,” katanya.

Choirussaib membantah pembakaran tersebut menyebabkan api merembet ke lahan di sekitarnya. Menurut dia, lahan di sisi kanan dan kiri lokasi juga telah terbakar sebelumnya.

“Intinya, saya hanya membakar tumpukan kayu yang saya kumpulkan dari bekas-bekas kebakaran yang sebelumnya sudah terbakar,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang melakukan pembakaran terhadap tumpukan kayu tersebut. Menurut pengakuannya, pembakaran dilakukan oleh temannya.

“Yang membakar itu teman saya. Saya hanya iseng bikin video. Itulah kesalahan saya mungkin, sehingga video itu jadi viral,” katanya.

Choirussaib kembali menyampaikan permintaan maaf atas beredarnya video tersebut dan kegaduhan yang muncul di media sosial.

“Sekali lagi saya mohon maaf terkait terjadinya kegaduhan tersebut,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Polres Mempawah turun tangan menyelidiki video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas pembakaran lahan yang dikaitkan dengan anggota DPRD Kabupaten Mempawah berinisial CH.

Polisi menerjunkan personel Inafis Satreskrim untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengumpulkan sejumlah bukti terkait informasi yang beredar.

Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto mengatakan, olah TKP dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi serta mencocokkannya dengan informasi yang muncul dalam video.

“Untuk memastikan fakta yang sebenarnya, kami melakukan olah TKP terlebih dahulu. Kami ingin melihat langsung kondisi lokasi dan mengumpulkan bukti yang ada, termasuk saksi maupun keterangan lain yang diperlukan,” kata Ade, Minggu (20/9/2026).

Sebelumnya, video yang diduga memperlihatkan aktivitas pembakaran lahan di Kabupaten Mempawah viral di media sosial. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan CH yang disebut memiliki rencana membakar sisa lahan untuk persiapan menanam sekitar 200 bibit kelapa sawit.

Ade menegaskan, polisi tidak hanya berpedoman pada potongan video yang beredar di media sosial.

Penyidik akan mengumpulkan fakta dari lapangan, mulai dari kondisi lokasi, dokumentasi, keterangan saksi, hingga informasi dari pihak-pihak terkait.

“Video yang beredar di media sosial menjadi informasi awal bagi kami. Selanjutnya akan kami cek dan dalami di lapangan. Semua harus berdasarkan fakta dan bukti,” ujarnya.

Menurut Ade, proses penyelidikan masih berlangsung. Hasil olah TKP nantinya menjadi salah satu bahan bagi penyidik untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai.

“Kami akan bekerja secara profesional dan sesuai prosedur, serta akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” terangnya.

Dugaan pembakaran lahan tersebut sebelumnya juga mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah. HMI mendesak aparat penegak hukum mengusut informasi tersebut dan menyatakan siap menempuh langkah hukum.

Hingga kini, Polres Mempawah belum menyampaikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang dikaitkan dengan video viral tersebut. (Lid)

KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Choirussaib, menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan aktivitas pembakaran lahan di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap beredar di media sosial.

Dalam video yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya, Choirussaib terlihat berada di lahan yang disebutnya akan digunakan untuk menanam sekitar 200 bibit kelapa sawit. Dalam keterangannya, ia menyebut pembakaran dilakukan terhadap sisa lahan yang sebelumnya telah terbakar.

Aktivitas tersebut kemudian mendapat perhatian dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mempawah. HMI mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengusut dugaan pembakaran lahan tersebut.

Ketua HMI Mempawah Abdul Rohman menilai aktivitas pembakaran lahan oleh seorang anggota DPRD perlu mendapat perhatian serius, terlebih dilakukan ketika wilayah Mempawah dan sejumlah daerah di Kalimantan Barat masih menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap.

Menurutnya, pejabat publik semestinya memberikan contoh dalam menjaga lingkungan, terlebih pembakaran lahan untuk persiapan penanaman dilakukan pada kondisi cuaca yang relatif kering dan ketika penanganan karhutla masih berlangsung.

HMI Mempawah juga menyatakan akan menempuh langkah hukum dan meminta kepolisian serta aparat penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dugaan tersebut.

Secara hukum, pembakaran lahan dapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 108 UU tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Sementara itu, jika aktivitas tersebut berkaitan dengan usaha perkebunan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur larangan membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar. Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 108 UU Perkebunan.

Polres Mempawah telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan fakta dan bukti terkait aktivitas yang terekam dalam video tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Choirussaib dan sejumlah saksi.

Dalam perkembangannya, Choirussaib menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan klarifikasi. Ia menyebut aktivitas tersebut dilakukan di lahannya pada 17 September 2026. Menurut penjelasannya, lahan itu sebelumnya telah terbakar pada 1 September 2026 dan yang dibakar kembali merupakan tumpukan kayu sisa kebakaran yang dikumpulkan dari lokasi tersebut.

Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan fakta dan kondisi sebenarnya di lokasi. Karena itu, dugaan pelanggaran dalam aktivitas tersebut masih menunggu hasil penanganan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

KALBARONLINE.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak menghadiri persidangan Projustisia tindak pidana keimigrasian terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial GUO ZHAO di Pengadilan Negeri Mempawah, Rabu (2/9/2026).

Persidangan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung tertib sesuai mekanisme hukum acara pidana yang berlaku.

GUO ZHAO diduga melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 juncto Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan miliknya saat diminta oleh Pejabat Imigrasi yang tengah bertugas melakukan pengawasan keimigrasian.

Proses persidangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 258, yang mengatur tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak kategori II diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat.

Dalam mekanisme tersebut, penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan langsung terdakwa beserta barang bukti dan pihak-pihak terkait ke persidangan tanpa melalui proses pemeriksaan biasa yang memakan waktu lebih panjang.

Mekanisme ini dirancang agar penanganan perkara ringan dapat berjalan efisien tanpa mengabaikan hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Setelah pemeriksaan terhadap perkara dan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah menjatuhkan putusan berupa pidana denda sebesar Rp2 juta beserta biaya perkara atau sidang sebesar Rp5 ribu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menekankan bahwa penegakan hukum keimigrasian tetap dijalankan dengan mengutamakan pendekatan humanis tanpa mengesampingkan ketegasan terhadap setiap pelanggaran.

"Proses hukum terhadap WNA dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar yang bersangkutan," ujar Sam Fernando.

Ia menegaskan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dengan tetap mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak setiap orang.

"Hal ini demi menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum Indonesia," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penyelesaian administrasi denda dan biaya perkara, serta memantau keberadaan dan aktivitas GUO ZHAO sesuai ketentuan pengawasan keimigrasian yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan mekanisme acara pemeriksaan cepat dalam kasus ini akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Imigrasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam penanganan tindak pidana keimigrasian yang termasuk kategori pelanggaran ringan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak menegaskan penegakan hukum yang tegas dan pendekatan humanis bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan untuk menjaga ketertiban serta martabat hukum keimigrasian di Indonesia.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan memeriksa dua oknum guru SMK Negeri 1 Mempawah Hilir yang dikaitkan dengan video viral di media sosial dan diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan proses pemeriksaan akan diawali dengan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Pemeriksaan akan dilakukan oleh tim yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

“Nanti akan dipanggil dulu oleh Tim Dikbud, BKD, dan Inspektorat Provinsi. Pasti akan ada hukuman disiplin yang dijatuhkan bila dari hasil pemeriksaan terbukti ada pelanggaran disiplin PNS,” kata Harisson, Rabu (5/8/2026) sore.

Harisson menegaskan, seluruh proses penanganan akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan fakta serta mengungkap ada atau tidaknya dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelumnya, ratusan pelajar SMK Negeri 1 Mempawah Hilir menggelar aksi penyampaian aspirasi menyusul beredarnya video di media sosial yang dikaitkan dengan dua oknum guru di sekolah tersebut.

Dalam aksi yang berlangsung pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 09.20 WIB di halaman SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Jalan A. Djelani, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, sekitar 700 pelajar didampingi Ketua Komite Sekolah, Aidimansyah.

Para pelajar meminta agar dua guru yang disebut dalam video viral tersebut, yakni guru Pendidikan Agama Islam berinisial U dan guru Pendidikan Pancasila berinisial S, tidak lagi menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Meski demikian, para pelajar tetap menyampaikan apresiasi atas pengabdian kedua guru tersebut selama mendidik di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Namun, mereka berharap persoalan yang tengah menjadi perhatian publik segera ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Selain itu, para pelajar meminta pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat untuk mencari solusi terkait keberlangsungan pembelajaran mata pelajaran yang diampu kedua guru tersebut.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Bambang Sujarwo, mengimbau seluruh pelajar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun merusak fasilitas sekolah.

Ia meminta seluruh pihak menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada pihak yang berwenang, yakni sekolah, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. (*)

KALBARONLINE.com – Video viral yang diduga memperlihatkan dua oknum guru SMKN 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, memicu aksi ratusan siswa. Sekitar 700 siswa menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah pada Rabu (5/8/2026) pagi, menuntut agar kedua oknum guru tersebut dinonaktifkan dari aktivitas belajar mengajar.

Aksi yang dipimpin Ketua Komite Sekolah, Aidimansyah, berlangsung dengan pengawalan pihak kepolisian. Dalam aksi itu, para siswa menyuarakan tuntutan agar kedua oknum guru berinisial US dan SNR tidak lagi mengajar selama persoalan tersebut diproses.

Tuntutan itu muncul setelah video yang diduga memperlihatkan kedua oknum guru berada di salah satu hotel di Sungai Pinyuh beredar luas di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan publik.

Ketua Komite Sekolah, Aidimansyah, meminta para siswa tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan lingkungan sekolah. Ia menegaskan persoalan tersebut akan ditangani bersama pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami harap para siswa tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan lingkungan sekolah. Biarkan permasalahan ini diselesaikan oleh pihak sekolah bersama komite dan Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SMKN 1 Mempawah Hilir, Bambang Juwarno. Ia meminta seluruh siswa tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun merusak fasilitas sekolah.

“Saya minta agar siswa menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang terkait yakni sekolah bersama Dinas Pendidikan Pemprov Kalbar, serta Komite Sekolah,” ujarnya.

Bambang juga mengimbau para siswa untuk membubarkan diri dan kembali mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa.

“Silakan siswa kembali ke kelas untuk kembali belajar seperti biasanya,” pintanya.

Sementara itu, Kapolsek Mempawah Hilir, IPTU Edi Marwan, yang turun langsung mengamankan jalannya aksi, mengimbau para siswa tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

“Para siswa lebih tenang, karena permasalahan ini masih dalam tahap pendalaman. Jadi, serahkan semuanya kepada pihak sekolah dan komite sekolah untuk memastikan kebenaran atas permasalahan yang ada,” ujarnya. (*)

KALBARONLINE.com – Penyerahan 214 sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, mendapat sambutan positif dari pemerintah desa setempat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Sungai Bakau Kecil, Riandi Prayuda, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah atas sinergi yang terjalin sehingga hak atas tanah masyarakat dapat terealisasi.

Menurut Riandi, penyelesaian program PTSL tersebut merupakan bentuk komitmen sekaligus tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah berkas K3 PTSL dari tahun-tahun sebelumnya yang perlu diselesaikan.

"Kami sangat bersyukur hari ini bisa terlaksana penyerahan tahap pertama. Bagi kami di desa, ini adalah upaya melunasi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat," jelas Riandi.

Ia mengatakan, berkas yang diajukan dalam program tersebut tidak hanya mencakup hak milik warga, tetapi juga sejumlah aset lainnya.

Di antaranya terdapat 13 sertipikat wakaf seperti surau dan pemakaman, serta 1 aset desa untuk hak pakai.

"Berkas yang dikirimkan tidak hanya untuk hak milik warga, tetapi juga mencakup 13 sertipikat wakaf seperti surau dan pemakaman, serta 1 aset desa untuk hak pakai," ujarnya.

Riandi berpesan kepada seluruh warga penerima sertipikat agar menjaga dokumen resmi tersebut dengan baik dan menjadikannya sebagai aset berharga yang dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Pemdes Sungai Bakau Kecil juga menyatakan siap mendukung Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah hingga seluruh kuota PTSL di wilayah tersebut dapat diselesaikan 100 persen.

Sebagai informasi, K3 (Kluster 3) dalam program PTSL merupakan status bidang tanah yang hanya dapat dicatat dalam daftar tanah karena belum memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah. (*)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kecamatan Mempawah Timur memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah atas penyerahan 214 sertipikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Desa Sungai Bakau Kecil.

Program Strategis Nasional tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Sekretaris Camat Mempawah Timur, Sumardikun, yang hadir mewakili Camat Mempawah Timur, mengimbau para penerima sertipikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan memanfaatkannya secara bijaksana.

"Sertipikat ini sangat berharga karena memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi perselisihan atau sengketa tanah antarwarga. Namun, saya ingatkan agar sertipikat ini dijaga dan dipelihara. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah," ungkap Sumardikun.

Menurutnya, sertipikat tanah yang diterima masyarakat bukan hanya menjadi bukti legalitas kepemilikan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Namun, apabila masyarakat ingin menggunakan sertipikat sebagai agunan pinjaman modal di perbankan, Sumardikun mengingatkan agar keputusan tersebut disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

Hal tersebut penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang dapat berisiko terhadap aset tanah yang dimiliki.

"Pelihara, fotokopi, dan simpan di tempat aman. Jangan sampai sertipikat yang sudah diperjuangkan ini justru melayang karena kelalaian kita sendiri," tegasnya.

Ia berharap masyarakat penerima manfaat program PTSL dapat menjaga sertipikat tersebut sebagai aset berharga sekaligus memanfaatkannya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. (*)