KALBARONLINE.com – Pencurian kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) dan lampu trotoar di sejumlah ruas jalan Kota Pontianak kembali terjadi. Peristiwa terbaru diketahui pada Sabtu (14/11/2026). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyayangkan aksi pencurian yang terus berulang karena merusak fasilitas publik dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pencurian terjadi di sejumlah titik, di antaranya Jalan Ahmad Yani, depan Gedung Kartini, Jalan MT Haryono, Jalan M. Sohor, kawasan depan Museum, serta trotoar depan Pendopo Gubernur. Di lokasi terakhir, kejadian serupa bahkan sudah berlangsung sebanyak tiga kali.

Frekuensi pencurian juga tercatat tiga kali di Jalan MT Haryono, dua kali di depan Gedung Kartini, dua kali di Jalan M. Sohor, serta satu kali di depan Museum. Sementara itu, pencurian di kawasan depan Mega Mall merupakan kejadian pertama.

Di Jalan Ahmad Yani, kabel PJU yang hilang diperkirakan sepanjang 100 meter, sedangkan kabel lampu trotoar di depan Gedung Kartini sekitar 50 meter. Adapun di Jalan MT Haryono, pencuri menggasak kabel sepanjang 400 meter. Pada kejadian lainnya, panjang kabel yang hilang berkisar antara 50 hingga 200 meter.

Edi mengaku prihatin sekaligus menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, fasilitas penerangan jalan dibangun menggunakan anggaran pemerintah untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Pencurian yang terus berulang membuat pemerintah harus kembali memperbaiki fasilitas yang semestinya dapat dinikmati bersama.

“Ini sudah berulang kali terjadi. Sudah dipasang, dicuri lagi. Tentu sangat kami sayangkan. Fasilitas ini dibangun untuk kepentingan masyarakat, tetapi justru dirusak dan diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia meminta pelaku menghentikan tindakan tersebut karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hilangnya kabel penerangan dapat mengganggu fungsi lampu trotoar dan PJU, terutama pada malam hari.

Menindaklanjuti kejadian itu, Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan Polresta Pontianak. Koordinasi dilakukan untuk menindaklanjuti pencurian sekaligus memperkuat pengamanan dan pengawasan di sejumlah titik yang rawan menjadi sasaran.

Edi juga mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas umum dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ia meminta warga segera melapor kepada petugas atau aparat kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan, khususnya pada malam hari.

“Kita ingin fasilitas yang sudah dibangun pemerintah bisa dinikmati dan dijaga bersama. Kalau melihat ada aktivitas mencurigakan, jangan ragu untuk melapor. Jangan sampai ulah segelintir orang merugikan seluruh masyarakat,” pesannya. (*)

KALBARONLINE.com – Karnaval Air Kota Pontianak Tahun 2026 kembali digelar pada Sabtu (14/11/2026), setelah sempat tertunda akibat kabut asap. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menghidupkan tradisi dan budaya sekaligus memperkenalkan sejarah peradaban Kota Pontianak melalui atraksi wisata berbasis sungai.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak, Rizal, mengatakan Karnaval Air sejatinya dijadwalkan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak pada 23 Oktober lalu. Namun, kondisi kabut asap saat itu membuat pelaksanaannya harus ditunda.

“Kegiatan ini semestinya dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak pada 23 Oktober. Namun, karena ada kendala kabut asap, pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada 14 November,” ujarnya.

Menurut Rizal, Karnaval Air merupakan salah satu bentuk kepedulian Sultan Pontianak, Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie, dalam mengangkat sejarah dan identitas Kota Pontianak.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak mengenal Pontianak bukan sekadar kota yang tumbuh secara administratif, melainkan sebuah peradaban dengan perjalanan sejarah panjang.

Ia menjelaskan, sejarah tersebut berawal dari pendirian Kota Pontianak oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Perjalanan sejarah itu juga berkaitan dengan napak tilas dari Kerajaan Mempawah yang menjadi bagian dari kisah awal berdirinya Kesultanan Pontianak.

“Melalui Karnaval Air, ada makna yang ingin disampaikan, yakni membangun pemahaman bahwa Kota Pontianak bukan muncul begitu saja, tetapi memiliki sejarah dan peradaban yang perlu terus dikenalkan,” jelasnya.

Rizal menambahkan, penyelenggaraan Karnaval Air merupakan hasil kolaborasi Kesultanan Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak melalui Disporapar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda budaya dan pariwisata yang terus berlanjut setiap tahun.

Ke depan, pihaknya berharap pelaksanaan kegiatan tidak lagi terkendala kabut asap maupun faktor lainnya. Dengan begitu, tradisi dan budaya lokal dapat terus dihidupkan sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Pontianak.

Ia juga menekankan pentingnya pengemasan acara agar Karnaval Air tidak hanya memiliki nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi tontonan menarik bagi masyarakat dan wisatawan.

“Bagaimana tradisi, budaya, dan eksotika Kota Pontianak ini terus dihidupkan. Tentu perlu dikemas dengan baik agar menjadi atraksi yang menarik dan mampu mendorong kunjungan wisata ke Kota Pontianak,” tutupnya. (*)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda memahami demokrasi secara lebih luas, bukan sekadar pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, hingga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sekolah Demokrasi Cipayung di Hotel Maestro Pontianak, Sabtu (14/11/2026).

Edi mengapresiasi inisiatif organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menghadirkan ruang diskusi bagi pelajar untuk mengenal persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini.

"Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Menurut Edi, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya harus menjalankan fungsi masing-masing agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, supremasi hukum menjadi prinsip penting dalam demokrasi. Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

Edi juga menyoroti tantangan demokrasi di era digital. Derasnya arus informasi melalui media sosial memberikan ruang kebebasan berpendapat yang semakin luas, tetapi juga membuka peluang penyebaran informasi keliru, provokasi, dan pembentukan persepsi yang tidak sesuai kenyataan.

Karena itu, ia berharap generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.

"Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama," katanya.

Edi menilai ruang diskusi seperti Sekolah Demokrasi penting untuk mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan. Mahasiswa dan pelajar perlu memahami persoalan daerah secara menyeluruh agar mampu menawarkan gagasan yang tidak hanya kritis, tetapi juga dapat diterapkan.

Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim yang membutuhkan perencanaan dan kolaborasi berbagai pihak.

"Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Pontianak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, meningkat dari 82,22 pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Angka itu juga melampaui rata-rata IPM Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.

"Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah. Jadi, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup yang baik," ungkapnya.

Di bidang kesehatan, usia harapan hidup saat lahir masyarakat Pontianak pada 2025 tercatat 75,96 tahun. Indikator tersebut turut mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada 2025 mencapai 5,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, meskipun sedikit di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 5,39 persen.

Aktivitas ekonomi Pontianak banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM, warung kopi, kafe, rumah makan, serta berbagai usaha jasa turut membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

"Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan. Kita harus melihat sektor apa yang tumbuh dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja," jelasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Kepedulian terhadap lingkungan bisa disampaikan melalui berbagai cara, salah satunya lewat karya seni. Hal inilah yang dilakukan Kreasi Sungai Putat (KSP), kelompok masyarakat di Jalan Dharma Putra, Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara.

Melalui unit seni dan budaya bernama Art Kultur, KSP mengajak belasan ibu-ibu untuk belajar sekaligus memproduksi batik tulis. Menariknya, batik yang mereka hasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga membawa pesan tentang pelestarian lingkungan.

Ketua KSP, Syamhudin, mengatakan para ibu terlibat langsung dalam berbagai tahapan pembuatan batik. Mulai dari merancang motif, mencanting, mewarnai, hingga proses akhir atau fiksasi warna.

Salah satu karya yang menarik perhatian adalah batik bermotif Bunga Putih Berdendang. Motif ini mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menggambarkan hubungan manusia dengan alam yang tidak harmonis akibat kerusakan lingkungan.

“Melalui motif tersebut, KSP ingin mengingatkan masyarakat tentang dampak buruk ketika hubungan manusia dengan alam tidak terjaga,” kata Yudi, Sabtu (14/11/2026).

Batik karya kelompok ini bahkan pernah dikenakan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dalam agenda batik nasional di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara saat itu.

Dari sisi ekonomi, batik tulis produksi ibu-ibu binaan KSP dibanderol mulai Rp500 ribu hingga Rp2 juta, bergantung pada jenis kain dan tingkat kesulitan pengerjaan. Batik berbahan sutra umumnya memiliki harga paling tinggi.

Menariknya, seluruh hasil penjualan diberikan kepada warga yang terlibat dalam proses produksi. Mulai dari desainer, pembuat motif, pencanting, pewarna, hingga pekerja yang menyelesaikan tahap akhir.

KSP tidak mengambil keuntungan dari penjualan tersebut untuk kas organisasi. Dengan demikian, kegiatan membatik ini sekaligus membuka peluang penghasilan bagi warga yang terlibat.

Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan ini mulai diperkuat KSP sejak 2019. Sebelumnya, gerakan mereka lebih banyak berfokus pada kampanye kebersihan, seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

Seiring waktu, KSP mengembangkan konsep ekonomi hijau agar kepedulian terhadap lingkungan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Meski produksi batik masih menyesuaikan pesanan, kegiatan membatik tetap berjalan. Melalui karya tersebut, KSP berupaya menjaga budaya sekaligus menyampaikan pesan bahwa kepedulian terhadap alam bisa dimulai dari lingkungan sekitar. (Lid)

KALBARONLINE.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial SO yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Disnakertrans Provinsi Kalbar Tahun 2025.

Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin menjelaskan, berkas penyidikan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kepastian itu tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.

Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652.

“Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada hari Selasa, 17 November 2026 mendatang,” kata Burhanuddin.

Dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery, penyidik juga telah menyita sejumlah aset dengan taksiran nilai mencapai Rp150 juta.

Atas perbuatannya, tersangka SO dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf a KUHP.

Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.

Burhanuddin menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara sekaligus memaksimalkan pemulihan aset.

“Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara,” pungkasnya.

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai memiliki kepatuhan dan kontribusi dalam mendukung penerimaan daerah melalui Anugerah Pajak Award 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kontribusi wajib pajak memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi mengungkapkan, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Optimalisasi penerimaan pajak tidak mudah dilakukan karena masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami maupun memenuhi kewajibannya.

Beberapa sektor penerimaan yang masih membutuhkan perhatian di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.

“Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik,” jelasnya.

Edi menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui kerja sama dengan Bank Kalbar, Pemkot Pontianak telah mengembangkan berbagai sistem pembayaran dan pengawasan transaksi, termasuk pemasangan tapping box, penerapan sistem pembayaran elektronik, serta penggunaan perangkat perekam data transaksi usaha.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

“Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel,” katanya.

Komitmen Pemkot Pontianak dalam memperluas transaksi digital dan akses keuangan juga mendapat pengakuan melalui penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan pada 2026.

“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Edi berharap Anugerah Pajak Award dapat menjadi penyemangat bagi wajib pajak untuk terus memenuhi kewajibannya secara tertib. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD, Amirullah, menjelaskan bahwa penerima penghargaan ditetapkan melalui evaluasi berdasarkan sejumlah kriteria.

Penilaian tersebut meliputi kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kategori, hingga keaktifan memanfaatkan kanal pembayaran nontunai.

Penilaian juga mempertimbangkan dukungan wajib pajak terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk penggunaan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha.

“Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” katanya.

Selain penghargaan tersebut, Pemkot Pontianak juga menggelar program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo. Para wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah.

Amirullah menilai pemberian insentif dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pajak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga pemberian kemudahan dan penghargaan.

Di sisi pengelolaan belanja, Pemkot Pontianak juga terus mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), evaluasi dan penguatan pemanfaatan KKPD telah dilakukan untuk mempercepat transaksi serta meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

“Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Amirullah berharap Anugerah Pajak Award menjadi momentum untuk mempererat kerja sama pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.

“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Bapak dan ibu adalah mitra strategis pemerintah dan pahlawan pembangunan daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Atlet cabang olahraga anggar Kabupaten Kapuas Hulu berhasil melaju ke partai final nomor beregu sabel putra pada Porprov Kalbar 2026. Tiket final diraih setelah mereka menaklukkan atlet Kabupaten Sintang dalam pertandingan semifinal, Jumat (13/11/2026).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim anggar Kapuas Hulu untuk mengejar medali emas pada pertandingan final yang digelar malam ini.

Pelatih anggar Kabupaten Kapuas Hulu, Cristoper, mengatakan pihaknya menargetkan kemenangan pada partai puncak. Meski menyadari persaingan untuk meraih medali emas tidak mudah, ia optimistis anak asuhnya mampu memberikan penampilan maksimal.

“Target kita pada final malam ini, kami berharap bisa meraih medali emas. Walaupun untuk mencapai medali emas memang tidak mudah, saya yakin atlet kita bisa maksimal meraih medali emas untuk Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkapnya.

Selain nomor beregu sabel putra, pertandingan kategori beregu sabel putri juga mulai digelar pada Jumat malam.
Cristoper berharap tim putri Kapuas Hulu mampu mengikuti jejak tim putra dengan bersaing untuk meraih medali emas.

“Kita juga berharap beregu sabel putri bisa meraih medali emas untuk Kabupaten Kapuas Hulu,” katanya. (Haq)

KALBARONLINE.com – Kota Pontianak mulai mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. Tak hanya menyukseskan penyelenggaraan, Pemerintah Kota Pontianak juga memasang target meningkatkan prestasi kafilah untuk merebut gelar juara umum.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat menghadiri rapat koordinasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan MTQ sebelumnya sekaligus persiapan Pontianak menghadapi perhelatan tingkat provinsi tahun depan.

Edi mengatakan, persiapan sebagai tuan rumah akan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus. Untuk lokasi utama kegiatan, ia mengusulkan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) sebagai salah satu tempat yang dapat mendukung penyelenggaraan MTQ.

Menurutnya, keberhasilan sebagai tuan rumah harus diiringi dengan pencapaian prestasi. Karena itu, ia meminta LPTQ mempersiapkan pembinaan secara lebih matang, terutama dengan memetakan potensi qari dan qariah yang berpeluang menyumbangkan medali bagi Kota Pontianak.

“Kalau melihat persiapan dan potensi yang kita miliki, saya yakin sebenarnya bisa. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bapak dan Ibu di LPTQ tentu lebih memahami qari dan qariah mana yang memiliki potensi untuk meraih medali,” ujarnya.

Edi mengingatkan bahwa sistem penilaian MTQ memperhitungkan perolehan medali dan peringkat peserta. Karena itu, strategi pembinaan perlu diarahkan agar Pontianak mampu mengumpulkan poin dari sebanyak mungkin cabang lomba.

“Tidak harus semuanya juara pertama. Peserta yang bisa meraih juara kedua, ketiga, bahkan juara harapan juga menyumbangkan poin. Jadi, kita perlu mengupayakan sebanyak mungkin peserta bisa masuk final dan mendapatkan medali,” jelasnya.

Ia juga mendorong peningkatan kualitas pembinaan melalui keterlibatan pelatih maupun tenaga ahli berpengalaman di tingkat nasional.

Edi mencontohkan cabang kaligrafi yang menunjukkan perkembangan positif. Pada MTQ 2026, kafilah Pontianak berhasil meraih dua medali emas setelah sebelumnya cabang tersebut cukup didominasi daerah lain.

“Saya punya gagasan agar kita bisa melibatkan pelatih atau tenaga ahli tingkat nasional untuk membina peserta yang memang kita nilai memiliki potensi. Mereka perlu mendapat perhatian dan pembinaan lebih intensif supaya kemampuannya semakin berkembang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Pontianak, Amirullah, menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan MTQ tingkat provinsi, peringkat Kota Pontianak mengalami penurunan dari posisi kedua pada 2025 menjadi posisi ketiga pada 2026.

Namun, dari sisi perolehan medali emas justru terjadi peningkatan, yakni dari 10 menjadi 12 medali emas.

Ia menjelaskan, sistem penilaian MTQ tidak hanya memperhitungkan medali emas. Medali perak, perunggu, hingga juara harapan juga memiliki bobot nilai. Dalam ketentuan tersebut, medali emas bernilai 9 poin, perak 7 poin, perunggu 5 poin, juara harapan I sebanyak 3 poin, harapan II 2 poin, dan harapan III 1 poin.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Pontianak mengumpulkan 178 poin pada MTQ 2026. Meski unggul dalam perolehan medali emas dibandingkan sejumlah daerah, kontribusi poin dari kategori lainnya masih perlu ditingkatkan.

“Setelah kami pelajari, meskipun kita unggul dari sisi medali emas, nilai dari medali perak, perunggu, dan juara harapan masih kurang. Artinya, strategi ke depan tidak hanya mencari juara satu, tetapi juga memperbanyak peserta yang bisa menjadi juara dua dan tiga,” ungkap Amirullah.

Karena itu, LPTQ akan mengupayakan lebih banyak peserta menembus babak final dan memperoleh peringkat pada setiap cabang lomba. Jumlah peserta yang dikirim juga akan dioptimalkan sesuai ketentuan agar peluang mengumpulkan poin semakin besar.

Amirullah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat kota selama 2025 hingga 2026 berjalan baik dan lancar. Kegiatan tersebut mendapat dukungan hibah Pemerintah Kota Pontianak serta kerja sama pengurus LPTQ di tingkat kecamatan.

Meski demikian, kebutuhan pembiayaan masih memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama untuk honorarium dewan hakim, pelaksana kegiatan, dan bonus bagi para pemenang.

“Alhamdulillah, seluruh kegiatan dapat berjalan lancar berkat dukungan pemerintah kota dan kerja sama seluruh pengurus LPTQ, baik tingkat kota maupun kecamatan. Kami berharap dukungan dan koordinasi ini terus terjaga untuk persiapan tahun depan,” katanya.

Terkait persiapan tahun depan, LPTQ Kota Pontianak berencana berkoordinasi dengan LPTQ Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas tahapan penyelenggaraan. Penetapan tanggal dan lokasi pelaksanaan masih menunggu arahan Wali Kota Pontianak.

Amirullah menegaskan, LPTQ Kota Pontianak bersama seluruh pengurus di tingkat kecamatan menyatakan kesiapan mendukung Kota Pontianak sebagai tuan rumah MTQ ke-35 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. (*)

KALBARONLINE.com – Memasuki musim penghujan, menikmati minuman hangat bisa menjadi pilihan untuk menemani waktu bersantai. Salah satunya secangkir cokelat hangat yang dibuat dari cokelat artisan lokal Kalimantan Barat, Kalara Borneo.

Produk cokelat asal Pontianak ini tidak hanya bisa dinikmati dalam bentuk cokelat batangan, tetapi juga diolah menjadi minuman hangat. Caranya cukup sederhana, yakni menggunakan cokelat berbentuk butiran atau callets yang dicampurkan dengan susu.

Owner Kalara Borneo, Yohana Tamara Yunisa, mengatakan untuk membuat satu porsi minuman, konsumen bisa menggunakan sekitar 25 butir cokelat dengan takaran 250 mililiter susu. Campuran tersebut kemudian dipanaskan menggunakan teknik steam.

“Atau kalau kita suka minum kopi pahit, bisa juga ditambahkan beberapa butir cokelat. Nantinya cokelat akan meleleh dan menghasilkan minuman seperti mochaccino,” kata Yohana.

Kalara Borneo menyediakan beragam varian cokelat yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Selain minuman, produk tersebut juga dapat diolah menjadi es krim, roti, hingga campuran produk bakery lainnya.

Salah satu pilihannya adalah dark chocolate 100 persen yang hanya menggunakan biji kakao tanpa tambahan gula. Ada pula cokelat 80 persen dengan komposisi 80 persen biji kakao dan sisanya gula.

Kalara juga menghadirkan varian single origin, yakni cokelat yang menggunakan biji kakao dari daerah tertentu. Di antaranya Sanggau Origin dan Kapuas Hulu Origin. Varian ini termasuk dark chocolate dengan komposisi 65 persen kakao dan sisanya gula.

“Selain itu, ada empat varian cokelat susu. Namun, cokelat susu kami menggunakan bahan dasar nabati, bukan susu sapi, melainkan susu kelapa dari Siantan. Variannya ada kelapa, kopi, kacang mete, dan buah maram,” ungkapnya.

Kalara Borneo mengusung konsep bean-to-bar artisan chocolate. Artinya, proses pengolahan cokelat dikontrol langsung sejak biji kakao hingga menjadi produk siap konsumsi.

Usaha ini berawal pada 2018 ketika Yohana masih bekerja di sebuah koperasi di Sintang. Saat itu, ia melihat potensi kakao yang bisa dikembangkan sebagai komoditas alternatif bagi petani.

Namun, keterbatasan pasar menjadi tantangan. Hasil panen petani kakao di pedalaman Kalimantan harus melewati rantai distribusi yang panjang untuk dipasarkan ke luar pulau.

Berangkat dari persoalan tersebut, Yohana kemudian mendirikan Kalara Borneo pada 2021. Usaha ini dibangun sebagai upaya menampung sekaligus mengolah hasil panen petani lokal menjadi produk bernilai tambah.

Nama Kalara merupakan singkatan dari Kalimantan Lokal Karya. Selain kakao, sekitar 90 persen bahan baku produknya berasal dari Kalimantan, mulai dari gula aren, kelapa, kopi, hingga buah maram.

Saat ini, Kalara Borneo telah menjangkau petani dari Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau. Berdasarkan pendataan, terdapat 162 petani yang terlibat dalam pengembangan kakao tersebut.

Dalam sebulan, kapasitas produksi Kalara Borneo bisa mencapai 5.000 bungkus cokelat bar. Produknya telah dipasarkan di Pontianak, Jakarta, dan Bali, termasuk melalui sejumlah hotel, toko oleh-oleh, serta bandara.

Bagi masyarakat yang ingin mencoba langsung produk Kalara Borneo, tersedia pula tur edukasi setiap Senin hingga Sabtu pukul 09.00–17.00 WIB. Pengunjung bisa mengenal lebih dekat cokelat, mencicipi produk, hingga mencoba membuat minuman sendiri.

Paket tur dibanderol mulai Rp30 ribu hingga Rp75 ribu. Pengunjung juga bisa melihat proses pengolahan cokelat, mulai dari roasting hingga tempering.

Produk Kalara Borneo bisa dibeli langsung di rumah produksinya di Jalan Reformasi, Gang Matematika Blok I Nomor 8, Pontianak. Selain itu, produk ini tersedia di sejumlah toko oleh-oleh, hotel, dan Bandara Supadio. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pernah melihat cokelat merek Kalara Borneo di toko oleh-oleh Bali atau bandara? Produk cokelat artisan ini ternyata berasal dari Kalimantan Barat, dengan rumah produksi yang berlokasi di Kota Pontianak.

Owner Kalara Borneo, Yohana Tamara Yunisa, mengatakan produknya kini telah dipasarkan ke sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Bali.

“Untuk pasar Pontianak, selain penjualan di tempat kami sendiri, produk juga dipasok ke hotel dan bandara yang perputaran penjualannya cukup tinggi. Kemudian, produk kami juga sudah masuk Jakarta, khususnya ke toko roti atau bakery. Ada juga yang masuk ke Bali melalui beberapa toko,” kata Yohana, Jumat (13/11/2026).

Yohana menjelaskan, Kalara Borneo mengusung konsep bean-to-bar artisan chocolate. Artinya, proses pengolahan cokelat dikontrol langsung sejak biji kakao hingga menjadi produk siap konsumsi.

Menariknya, sekitar 90 persen bahan baku yang digunakan berasal dari Kalimantan. Selain kakao, Kalara memanfaatkan berbagai komoditas lokal untuk menghasilkan cita rasa yang khas.

“Kita bisa melihat bahwa pulau ini sebenarnya kaya akan keanekaragaman alam. Sayangnya, kebanyakan komoditas tersebut belum dihilirisasi. Jadi, meskipun produk utama Kalara adalah cokelat, sekitar 90 persen bahan bakunya bisa dikatakan berasal dari Kalimantan. Mulai dari gula aren, kelapa, kopi, buah maram, dan berbagai bahan campuran lainnya,” jelasnya.

Salah satu varian yang banyak diminati adalah cokelat rasa maram. Buah khas Kalimantan tersebut memberikan karakter rasa tersendiri yang membedakan produk Kalara Borneo dari cokelat pada umumnya.

Saat ini, Kalara memiliki sembilan varian cokelat bar dan lima varian cokelat callets atau cokelat berbentuk butiran. Pilihannya mulai dari dark chocolate 100 persen tanpa gula, cokelat 80 persen, hingga varian single origin yang menggunakan biji kakao dari daerah tertentu, seperti Sanggau dan Kapuas Hulu.

Kalara juga menghadirkan empat varian cokelat susu berbahan nabati yang menggunakan susu kelapa dari Siantan. Pilihan rasanya meliputi kelapa, kopi, kacang mete, dan maram.

Untuk harga, produk Kalara Borneo dibanderol mulai Rp15 ribu untuk kemasan 8 gram hingga Rp90 ribu untuk cokelat bar ukuran 65 gram.

Tak hanya menjual produk, Kalara Borneo juga membuka tur edukasi di rumah produksinya yang berlokasi di Jalan Reformasi, Gang Matematika Blok I Nomor 8, Pontianak.

Tur tersebut dibuka setiap Senin hingga Sabtu, pukul 09.00–17.00 WIB, dengan pilihan paket mulai Rp30 ribu hingga Rp75 ribu.

Melalui kegiatan ini, pengunjung bisa mengenal proses pembuatan cokelat, mencicipi produk, hingga mencoba meracik minuman sendiri.

Di sisi lain, Yohana mengatakan Kalara Borneo kini tengah mengintensifkan upaya untuk menjangkau pasar Eropa. Ia berharap rencana ekspansi tersebut dapat terealisasi pada tahun depan.

Perjalanan Kalara Borneo menunjukkan potensi komoditas lokal Kalimantan Barat untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Dari Pontianak, cokelat artisan ini mulai menjangkau pasar di luar daerah, sekaligus memperkenalkan kekayaan bahan baku Kalimantan kepada konsumen yang lebih luas. (Lid)