KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai memiliki kepatuhan dan kontribusi dalam mendukung penerimaan daerah melalui Anugerah Pajak Award 2026.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kontribusi wajib pajak memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.
“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Edi mengungkapkan, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Optimalisasi penerimaan pajak tidak mudah dilakukan karena masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami maupun memenuhi kewajibannya.
Beberapa sektor penerimaan yang masih membutuhkan perhatian di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.
“Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik,” jelasnya.
Edi menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui kerja sama dengan Bank Kalbar, Pemkot Pontianak telah mengembangkan berbagai sistem pembayaran dan pengawasan transaksi, termasuk pemasangan tapping box, penerapan sistem pembayaran elektronik, serta penggunaan perangkat perekam data transaksi usaha.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.
“Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel,” katanya.
Komitmen Pemkot Pontianak dalam memperluas transaksi digital dan akses keuangan juga mendapat pengakuan melalui penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan pada 2026.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Edi berharap Anugerah Pajak Award dapat menjadi penyemangat bagi wajib pajak untuk terus memenuhi kewajibannya secara tertib. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD, Amirullah, menjelaskan bahwa penerima penghargaan ditetapkan melalui evaluasi berdasarkan sejumlah kriteria.
Penilaian tersebut meliputi kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kategori, hingga keaktifan memanfaatkan kanal pembayaran nontunai.
Penilaian juga mempertimbangkan dukungan wajib pajak terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk penggunaan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha.
“Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” katanya.
Selain penghargaan tersebut, Pemkot Pontianak juga menggelar program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo. Para wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah.
Amirullah menilai pemberian insentif dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pajak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga pemberian kemudahan dan penghargaan.
Di sisi pengelolaan belanja, Pemkot Pontianak juga terus mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), evaluasi dan penguatan pemanfaatan KKPD telah dilakukan untuk mempercepat transaksi serta meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.
“Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Amirullah berharap Anugerah Pajak Award menjadi momentum untuk mempererat kerja sama pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.
“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Bapak dan ibu adalah mitra strategis pemerintah dan pahlawan pembangunan daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya. (*)
