Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak, mulai dari keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN), berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), hingga regulasi kepegawaian yang dinilai perlu disesuaikan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Hal itu disampaikan Edi di hadapan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (24/6/2026).
Edi menjelaskan, dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, pemerintah kota saat ini hanya didukung sekitar 5.600 ASN atau sekitar 0,79 persen dari total penduduk. Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.
"Kita masih mengalami kekurangan ASN, meskipun sebagian sudah diisi melalui skema PPPK. Sementara tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi dari waktu ke waktu," ujarnya.
Menurut Edi, tantangan tersebut semakin berat di tengah berbagai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Beberapa sumber PAD yang selama ini menjadi andalan mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Ia mencontohkan sejumlah regulasi yang berdampak terhadap pendapatan daerah, seperti perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah.
Selain persoalan fiskal, Edi juga menyoroti regulasi kepegawaian yang dinilai masih menyisakan berbagai kendala, terutama dalam proses mutasi, promosi, serta penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
"Kami berharap aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan ASN dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa ASN merupakan aset strategis sekaligus tulang punggung keberhasilan pembangunan di daerah.
Menurutnya, sebaik apa pun visi dan program kepala daerah, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan dan menjalankan kebijakan secara efektif.
"Sehebat apa pun visi pembangunan yang dimiliki kepala daerah, jika birokrasinya tidak mampu menjalankan dan menerjemahkannya, maka tujuan pembangunan akan sulit tercapai," ujarnya.
Rifqinizamy menambahkan, Komisi II DPR RI terus memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas ASN dan institusi yang menyiapkan calon aparatur negara, termasuk IPDN.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi harus dimulai dari proses pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik,” pesannya.
Kegiatan PKM IPDN Kampus Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas siswa-siswi SMA dan Praja IPDN. Selain membahas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, mengatakan kegiatan PKM yang dilaksanakan bersama Komisi II DPR RI merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.
Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, semangat pengabdian, dan wawasan kebangsaan.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyiapkan SDM berkualitas guna mendukung pembangunan daerah maupun nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang adaptif, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepemimpinan dan pengabdian sejak dini,” pungkasnya. (*)
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak, mulai dari keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN), berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), hingga regulasi kepegawaian yang dinilai perlu disesuaikan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Hal itu disampaikan Edi di hadapan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (24/6/2026).
Edi menjelaskan, dengan jumlah penduduk Kota Pontianak yang mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, pemerintah kota saat ini hanya didukung sekitar 5.600 ASN atau sekitar 0,79 persen dari total penduduk. Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.
"Kita masih mengalami kekurangan ASN, meskipun sebagian sudah diisi melalui skema PPPK. Sementara tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi dari waktu ke waktu," ujarnya.
Menurut Edi, tantangan tersebut semakin berat di tengah berbagai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Beberapa sumber PAD yang selama ini menjadi andalan mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Ia mencontohkan sejumlah regulasi yang berdampak terhadap pendapatan daerah, seperti perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah.
Selain persoalan fiskal, Edi juga menyoroti regulasi kepegawaian yang dinilai masih menyisakan berbagai kendala, terutama dalam proses mutasi, promosi, serta penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
"Kami berharap aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan ASN dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa ASN merupakan aset strategis sekaligus tulang punggung keberhasilan pembangunan di daerah.
Menurutnya, sebaik apa pun visi dan program kepala daerah, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan dan menjalankan kebijakan secara efektif.
"Sehebat apa pun visi pembangunan yang dimiliki kepala daerah, jika birokrasinya tidak mampu menjalankan dan menerjemahkannya, maka tujuan pembangunan akan sulit tercapai," ujarnya.
Rifqinizamy menambahkan, Komisi II DPR RI terus memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas ASN dan institusi yang menyiapkan calon aparatur negara, termasuk IPDN.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi harus dimulai dari proses pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik,” pesannya.
Kegiatan PKM IPDN Kampus Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas siswa-siswi SMA dan Praja IPDN. Selain membahas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, mengatakan kegiatan PKM yang dilaksanakan bersama Komisi II DPR RI merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.
Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, semangat pengabdian, dan wawasan kebangsaan.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyiapkan SDM berkualitas guna mendukung pembangunan daerah maupun nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang adaptif, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepemimpinan dan pengabdian sejak dini,” pungkasnya. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Musrenbang Kecamatan Pontianak Selatan, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono Soroti Parit Tokaya
Tuesday, 08 February 2022
Pontianak dalam Angka 2022, Edi Rusdi Kamtono Minta Masukkan Jumlah Kendaraan dan Volume Sampah
Thursday, 17 February 2022
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono Bagi-bagi Sepeda, Ini Pelajar yang Beruntung...
Monday, 07 March 2022
Edi Rusdi Kamtono: Keberadaan Optik Pontianak Bantu Kesehatan Mata Masyarakat
Wednesday, 10 August 2022
Edi Rusdi Kamtono: Keberadaan Optik Pontianak Bantu Kesehatan Mata Masyarakat
Wednesday, 10 August 2022
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
