Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) Suib menyayangkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kehidupan masyarakat di Kalbar dan Kalimantan Tengah (Kalteng) berjalan normal di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Suib menilai laporan tersebut memang penting sebagai informasi kepada Presiden, tetapi menurutnya kondisi di lapangan perlu disampaikan secara lebih komprehensif, termasuk dampak karhutla terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat.
“Saya di lain sisi senang juga disampaikan kepada presiden sebagai laporan, tetapi di lain sisi lagi penyampaiannya Kepala BNPB itu tidak komprehensif. Maksud saya ada hal-hal yang belum tersampaikan kepada Pak Presiden. Banyak beberapa masyarakat itu merasa kurang pas pernyataan beliau, terkhusus terkait bahwa ke Pak Presiden dianggapnya di Kalbar ini aman lancar saja kehidupan perekonomian,” ujar Suib.
Menurutnya, aktivitas masyarakat yang tetap berjalan tidak serta-merta menunjukkan bahwa tidak ada persoalan akibat karhutla. Ia menilai masyarakat tetap bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari karena harus memenuhi kebutuhan hidup.
“Maksud saya begini, seharusnya ada catatan-catatan selama ini dari Kalbar. Masyarakat ini banyak yang teriak terkait karhutla dan imbas karhutla. Ketika teriak-teriak otomatis kan ada masalah. Orang ketika indikatornya adalah orang kerja lalu lancar lalu lintas, ya memang harus kerja, kalau tidak mau makan apa,” katanya.
Suib juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyebut masyarakat Kalbar telah terpapar asap dalam waktu yang cukup panjang dan meminta pemerintah memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan.
“Di sektor kesehatan saja sampel sederhana, 5 juta lebih masyarakat Kalbar saya pastikan itu menghirup udara yang penuh asap selama dua hingga tiga bulan. Rasionalisasinya berdasarkan medis pasti ada imbas karena tiga bulan, bukan dua tiga hari,” ujarnya.
Karena itu, Suib sebelumnya meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, puskesmas, posyandu, hingga pos pelayanan terpadu untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis, terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan paru-paru.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, generasi muda, hingga orang lanjut usia.
“Makanya beberapa waktu yang lalu saya minta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan melalui RSUD daerah masing-masing, lalu puskesmas, posyandu, postu untuk bisa memberikan layanan gratis untuk pemeriksaan kesehatan, terutama paru-paru,” katanya.
Suib juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya melihat dampak karhutla dari sisi penanganan saat bencana berlangsung, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.
Ia mencontohkan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan sawit mandiri. Menurutnya, sebagian masyarakat kehilangan tanaman sawit akibat kebakaran sehingga berpotensi kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.
“Jadi harus hadir pemerintah dengan program apa pun, skemanya silakan diatur. Presiden harus tanggap terkait hal ini karena kalau tidak, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang agak riskan,” katanya.
Suib menggambarkan kondisi petani yang memiliki dua hektare lahan sawit sebagai sumber cadangan penghidupan. Jika lahan tersebut terbakar, masyarakat kehilangan sumber pendapatan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Bayangkan kalau punya dua hektare lalu terkena kebakaran kemarin, sementara dua hektare itu untuk cadangan hidup sehari-hari, untuk biaya anak sekolah, untuk kesehatan dan lainnya. Kalau itu habis mau bagaimana? Apa nunggu PKH atau bansos? Kan tidak mungkin karena terbatas semua bantuan seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, Suib meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak karhutla di Kalbar. Ia berharap pemerintah pusat melalui BNPB maupun kementerian terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, khususnya dari sisi ekonomi.
“Oleh karena itu perlu evaluasi secara total apa yang disampaikan Kepala BNPB terhadap Presiden. Dan Presiden saya harap bisa mengevaluasi kembali, terlepas melalui teman-teman di BNPB maupun kementerian terkait, untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, terutama di Kalbar,” pungkasnya. (*)
KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) Suib menyayangkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kehidupan masyarakat di Kalbar dan Kalimantan Tengah (Kalteng) berjalan normal di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Suib menilai laporan tersebut memang penting sebagai informasi kepada Presiden, tetapi menurutnya kondisi di lapangan perlu disampaikan secara lebih komprehensif, termasuk dampak karhutla terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat.
“Saya di lain sisi senang juga disampaikan kepada presiden sebagai laporan, tetapi di lain sisi lagi penyampaiannya Kepala BNPB itu tidak komprehensif. Maksud saya ada hal-hal yang belum tersampaikan kepada Pak Presiden. Banyak beberapa masyarakat itu merasa kurang pas pernyataan beliau, terkhusus terkait bahwa ke Pak Presiden dianggapnya di Kalbar ini aman lancar saja kehidupan perekonomian,” ujar Suib.
Menurutnya, aktivitas masyarakat yang tetap berjalan tidak serta-merta menunjukkan bahwa tidak ada persoalan akibat karhutla. Ia menilai masyarakat tetap bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari karena harus memenuhi kebutuhan hidup.
“Maksud saya begini, seharusnya ada catatan-catatan selama ini dari Kalbar. Masyarakat ini banyak yang teriak terkait karhutla dan imbas karhutla. Ketika teriak-teriak otomatis kan ada masalah. Orang ketika indikatornya adalah orang kerja lalu lancar lalu lintas, ya memang harus kerja, kalau tidak mau makan apa,” katanya.
Suib juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyebut masyarakat Kalbar telah terpapar asap dalam waktu yang cukup panjang dan meminta pemerintah memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan.
“Di sektor kesehatan saja sampel sederhana, 5 juta lebih masyarakat Kalbar saya pastikan itu menghirup udara yang penuh asap selama dua hingga tiga bulan. Rasionalisasinya berdasarkan medis pasti ada imbas karena tiga bulan, bukan dua tiga hari,” ujarnya.
Karena itu, Suib sebelumnya meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, puskesmas, posyandu, hingga pos pelayanan terpadu untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis, terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan paru-paru.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, generasi muda, hingga orang lanjut usia.
“Makanya beberapa waktu yang lalu saya minta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan melalui RSUD daerah masing-masing, lalu puskesmas, posyandu, postu untuk bisa memberikan layanan gratis untuk pemeriksaan kesehatan, terutama paru-paru,” katanya.
Suib juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya melihat dampak karhutla dari sisi penanganan saat bencana berlangsung, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.
Ia mencontohkan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan sawit mandiri. Menurutnya, sebagian masyarakat kehilangan tanaman sawit akibat kebakaran sehingga berpotensi kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.
“Jadi harus hadir pemerintah dengan program apa pun, skemanya silakan diatur. Presiden harus tanggap terkait hal ini karena kalau tidak, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang agak riskan,” katanya.
Suib menggambarkan kondisi petani yang memiliki dua hektare lahan sawit sebagai sumber cadangan penghidupan. Jika lahan tersebut terbakar, masyarakat kehilangan sumber pendapatan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Bayangkan kalau punya dua hektare lalu terkena kebakaran kemarin, sementara dua hektare itu untuk cadangan hidup sehari-hari, untuk biaya anak sekolah, untuk kesehatan dan lainnya. Kalau itu habis mau bagaimana? Apa nunggu PKH atau bansos? Kan tidak mungkin karena terbatas semua bantuan seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, Suib meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak karhutla di Kalbar. Ia berharap pemerintah pusat melalui BNPB maupun kementerian terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, khususnya dari sisi ekonomi.
“Oleh karena itu perlu evaluasi secara total apa yang disampaikan Kepala BNPB terhadap Presiden. Dan Presiden saya harap bisa mengevaluasi kembali, terlepas melalui teman-teman di BNPB maupun kementerian terkait, untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, terutama di Kalbar,” pungkasnya. (*)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Lapor ke Presiden, Kepala BNPB Sebut Aktivitas Warga Kalbar dan Kalteng Berjalan Normal Meski Terdampak Karhutla
Thursday, 24 September 2026
Satu Orang Meninggal Akibat Karhutla di Ketapang, BNPB dan KLHK Sebut Belum Terima Laporan
Friday, 01 August 2025
HP 14s-DK1001AU: Untuk Aktivitas Harian Normal, Bukan Gaming Berat
Monday, 21 September 2020
Tips Agar Proses Pembukaan Berjalan Cepat pada Persalinan Normal
Sunday, 17 December 2017
Alhamdulillah! Pesantren Gontor Dinyatakan Zero Covid-19, KBM Berjalan Normal
Wednesday, 05 August 2020
Kebakaran di Kementerian ATR/BPN, Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal
Monday, 10 February 2025
Kabut Asap Karhutla Selimuti Pontianak, ASN Masih Kerja Normal tapi Bisa WFH
Monday, 31 August 2026
BNPB Dinilai Hanya Cari Kambing Hitam Lewat Pencabutan Perda Membuka Lahan Berbasis Kearifan Lokal
Thursday, 28 September 2023
BNPB Dinilai Hanya Cari Kambing Hitam Lewat Pencabutan Perda Membuka Lahan Berbasis Kearifan Lokal
Thursday, 28 September 2023
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
