Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Perusahaan yang lalai mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat diminta tetap dikenai tindakan tegas. Sebab, meskipun kebakaran tidak selalu dilakukan secara sengaja, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab menjaga wilayah operasionalnya agar tidak terbakar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kebakaran di lahan perusahaan bisa saja dipicu oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menyiapkan langkah pencegahan dan penanganan yang memadai.
“Saya tidak yakin semua perusahaan itu melakukan pembakaran secara sengaja. Ini pembakaran dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab di lahan mereka,” ujarnya.
Fransiskus mengatakan, setiap perusahaan seharusnya memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mencegah serta menangani kebakaran. Di antaranya membentuk satuan tugas pemadam kebakaran dan membangun menara pemantau agar kemunculan titik api dapat segera diketahui dan ditangani.
Menurutnya, kebakaran yang meluas hingga ratusan hektare juga perlu menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan lemahnya upaya penanganan di lapangan.
Perusahaan tidak cukup hanya menyediakan fasilitas pemadam, tetapi juga harus memastikan kesiapan personel dan kecepatan respons ketika kebakaran terjadi.
“Kalau dikenakan aturan kelalaian, tetap kena juga semua perusahaan,” tegasnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Fransiskus juga meminta perusahaan bersama Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan pemulihan lahan yang terdampak karhutla. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penanaman kembali pohon dan rehabilitasi kawasan hutan.
Menurutnya, pemulihan ekosistem penting untuk menjaga fungsi lingkungan sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap habitat satwa liar, termasuk satwa yang dilindungi. (Lid)
KALBARONLINE.com – Perusahaan yang lalai mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat diminta tetap dikenai tindakan tegas. Sebab, meskipun kebakaran tidak selalu dilakukan secara sengaja, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab menjaga wilayah operasionalnya agar tidak terbakar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kebakaran di lahan perusahaan bisa saja dipicu oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menyiapkan langkah pencegahan dan penanganan yang memadai.
“Saya tidak yakin semua perusahaan itu melakukan pembakaran secara sengaja. Ini pembakaran dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab di lahan mereka,” ujarnya.
Fransiskus mengatakan, setiap perusahaan seharusnya memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mencegah serta menangani kebakaran. Di antaranya membentuk satuan tugas pemadam kebakaran dan membangun menara pemantau agar kemunculan titik api dapat segera diketahui dan ditangani.
Menurutnya, kebakaran yang meluas hingga ratusan hektare juga perlu menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan lemahnya upaya penanganan di lapangan.
Perusahaan tidak cukup hanya menyediakan fasilitas pemadam, tetapi juga harus memastikan kesiapan personel dan kecepatan respons ketika kebakaran terjadi.
“Kalau dikenakan aturan kelalaian, tetap kena juga semua perusahaan,” tegasnya.
Selain mendorong penegakan hukum, Fransiskus juga meminta perusahaan bersama Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan pemulihan lahan yang terdampak karhutla. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penanaman kembali pohon dan rehabilitasi kawasan hutan.
Menurutnya, pemulihan ekosistem penting untuk menjaga fungsi lingkungan sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap habitat satwa liar, termasuk satwa yang dilindungi. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Lalai Tangani Karhutla Kalbar, Presiden hingga Gubernur Kalbar Digugat ke Pengadilan
Thursday, 17 September 2026
Pontianak Siaga Karhutla, Wako Edi: Pembakar Lahan Akan Ditindak Tegas
Saturday, 28 March 2026
Karhutla Kalbar, Sutarmidji: Jangan Hanya Sasar Peladang, Perusahaan Juga Harus Ditindak
Thursday, 13 August 2026
Minta Pembuat Isu Pemecah-belah Ditindak Tegas, Bupati Nasir: Supaya Jera
Friday, 24 November 2017
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, F-PAN Minta Ditindak Tegas Hingga Diskualifikasi
Tuesday, 15 September 2020
Kabel di Waterfront Dicuri, Wako Edi Minta Pelaku Ditindak Tegas
Tuesday, 06 December 2022
Dewan Minta Perusahaan Pembawa Dua TKA di PT Laman Mining Ditindak
Tuesday, 09 October 2018
Lalai, Polda Kalbar Segel Lahan Dua Anak Perusahaan Cargill Group di Ketapang
Wednesday, 25 September 2019
Pekerja RI Dilarang Masuk Taiwan karena 6 Perusahaan Penyalur Lalai
Saturday, 19 December 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
