Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2019–2024, Sutarmidji, menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar. Ia meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat atau peladang, tetapi juga tegas terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terbukti mengalami kebakaran.
Hal itu disampaikan Sutarmidji melalui akun Instagram pribadinya @bang.midji, Kamis (13/8/2026).
Sutarmidji mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalbar, pemerintah provinsi pernah menjatuhkan sanksi kepada 157 perusahaan yang dinilai berkaitan dengan kebakaran lahan.
“Ketika menjabat gubernur, hampir tiap hari saya pantau. Ketika kebakaran lahan beberapa tahun lalu ada 157 perusahaan yang disanksi,” tulisnya.
Menurut Sutarmidji, pemerintah sebenarnya dapat dengan mudah menelusuri perusahaan yang berada di sekitar titik api. Data pemantauan titik panas melalui Command Center di ruang IT Kantor Gubernur Kalbar, kata dia, dapat digunakan untuk melihat koordinat lokasi kebakaran.
Dari 157 perusahaan yang pernah dikenai sanksi tersebut, empat perusahaan diusulkan untuk dicabut izinnya, sementara dua lainnya diajukan ke pengadilan.
Sementara perusahaan lainnya dikenai sanksi administratif, antara lain kewajiban memiliki tim dan peralatan pemadam kebakaran serta membangun menara pemantau.
Ia juga menyebut salah satu perusahaan di Kabupaten Melawi telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan dijatuhi denda lebih dari Rp900 juta.
“Jadi harus tegas, cuma berani tidak,” katanya.
Sutarmidji menilai penanganan karhutla juga tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah hotspot. Pemerintah perlu melihat karakteristik setiap titik api berdasarkan hasil pemantauan satelit.
Menurutnya, titik api kategori merah dapat menunjukkan luasan area kebakaran yang jauh lebih besar dibandingkan titik api berwarna kuning atau kuning muda. Bahkan, satu titik api merah disebut dapat mewakili area terbakar yang setara dengan puluhan hingga ratusan titik api kategori lainnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menelusuri setiap titik api secara spesifik, termasuk memastikan apakah lokasi kebakaran berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.
“Jadi gampang saja memastikan perusahaan apa dan di mana, karena titik koordinat bisa dilihat dari Command Center di ruang IT Kantor Gubernur,” ujarnya.
Di sisi lain, Sutarmidji juga menyinggung polemik pembakaran lahan oleh masyarakat. Menurutnya, pembakaran lahan dalam skala tertentu untuk kepentingan kearifan lokal memiliki dasar hukum sehingga penanganan karhutla tidak tepat jika hanya diarahkan kepada peladang.
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (2), bukan berasal dari peraturan daerah.
Karena itu, menurutnya, usulan mencabut perda yang mengatur pembakaran lahan tidak akan menyelesaikan persoalan. Pemerintah daerah tetap memerlukan aturan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Ia menambahkan, dari 157 perusahaan yang pernah dikenai sanksi pada masa kepemimpinannya, jumlah terbanyak berada di Kabupaten Ketapang.
Menurut Sutarmidji, ketegasan dan keberanian pemerintah menjadi kunci agar penanganan karhutla tidak berhenti pada persoalan saling menyalahkan, tetapi benar-benar menyasar pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan. (Lid)
KALBARONLINE.com – Mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2019–2024, Sutarmidji, menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar. Ia meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat atau peladang, tetapi juga tegas terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terbukti mengalami kebakaran.
Hal itu disampaikan Sutarmidji melalui akun Instagram pribadinya @bang.midji, Kamis (13/8/2026).
Sutarmidji mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalbar, pemerintah provinsi pernah menjatuhkan sanksi kepada 157 perusahaan yang dinilai berkaitan dengan kebakaran lahan.
“Ketika menjabat gubernur, hampir tiap hari saya pantau. Ketika kebakaran lahan beberapa tahun lalu ada 157 perusahaan yang disanksi,” tulisnya.
Menurut Sutarmidji, pemerintah sebenarnya dapat dengan mudah menelusuri perusahaan yang berada di sekitar titik api. Data pemantauan titik panas melalui Command Center di ruang IT Kantor Gubernur Kalbar, kata dia, dapat digunakan untuk melihat koordinat lokasi kebakaran.
Dari 157 perusahaan yang pernah dikenai sanksi tersebut, empat perusahaan diusulkan untuk dicabut izinnya, sementara dua lainnya diajukan ke pengadilan.
Sementara perusahaan lainnya dikenai sanksi administratif, antara lain kewajiban memiliki tim dan peralatan pemadam kebakaran serta membangun menara pemantau.
Ia juga menyebut salah satu perusahaan di Kabupaten Melawi telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan dijatuhi denda lebih dari Rp900 juta.
“Jadi harus tegas, cuma berani tidak,” katanya.
Sutarmidji menilai penanganan karhutla juga tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah hotspot. Pemerintah perlu melihat karakteristik setiap titik api berdasarkan hasil pemantauan satelit.
Menurutnya, titik api kategori merah dapat menunjukkan luasan area kebakaran yang jauh lebih besar dibandingkan titik api berwarna kuning atau kuning muda. Bahkan, satu titik api merah disebut dapat mewakili area terbakar yang setara dengan puluhan hingga ratusan titik api kategori lainnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menelusuri setiap titik api secara spesifik, termasuk memastikan apakah lokasi kebakaran berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.
“Jadi gampang saja memastikan perusahaan apa dan di mana, karena titik koordinat bisa dilihat dari Command Center di ruang IT Kantor Gubernur,” ujarnya.
Di sisi lain, Sutarmidji juga menyinggung polemik pembakaran lahan oleh masyarakat. Menurutnya, pembakaran lahan dalam skala tertentu untuk kepentingan kearifan lokal memiliki dasar hukum sehingga penanganan karhutla tidak tepat jika hanya diarahkan kepada peladang.
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (2), bukan berasal dari peraturan daerah.
Karena itu, menurutnya, usulan mencabut perda yang mengatur pembakaran lahan tidak akan menyelesaikan persoalan. Pemerintah daerah tetap memerlukan aturan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Ia menambahkan, dari 157 perusahaan yang pernah dikenai sanksi pada masa kepemimpinannya, jumlah terbanyak berada di Kabupaten Ketapang.
Menurut Sutarmidji, ketegasan dan keberanian pemerintah menjadi kunci agar penanganan karhutla tidak berhenti pada persoalan saling menyalahkan, tetapi benar-benar menyasar pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Persatuan Peladang Tradisional Kalbar Optimis Hakim Bebaskan 6 Peladang
Friday, 06 March 2020
Persatuan Peladang Tradisional Kalbar Optimis Hakim Bebaskan 6 Peladang
Friday, 06 March 2020
Krisantus: Jangan Jadikan Peladang Kecil Kambing Hitam Karhutla di Kalbar
Thursday, 05 June 2025
Wako Edi Kamtono: Jangan Hanya Ditanam Tapi Pohon Juga Harus Dirawat
Friday, 21 January 2022
Wako Edi Kamtono: Jangan Hanya Ditanam Tapi Pohon Juga Harus Dirawat
Friday, 21 January 2022
Dewan Minta Perusahaan Pembawa Dua TKA di PT Laman Mining Ditindak
Tuesday, 09 October 2018
Pontianak Siaga Karhutla, Wako Edi: Pembakar Lahan Akan Ditindak Tegas
Saturday, 28 March 2026
Tak Hanya Sesak Napas, Kabut Asap Karhutla Juga Bisa Picu Diare Lewat Air Terkontaminasi
Tuesday, 11 August 2026
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
