Sunday, 15 November 2026 | 15 November 2026
SINGKAWANG
Rumah Dibobol Dua Kali, Warga Singkawang Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Pencurian
Rumah Dibobol Dua Kali, Warga Singkawang Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Pencurian
Sunday, 01/11/2026

KALBARONLINE.com – Seorang warga mengaku kecewa dan khawatir setelah rumahnya kembali menjadi sasaran pencurian. Peristiwa tersebut disebut telah terjadi dua kali, yakni pada 15 Agustus dan kembali terulang pada 30 Oktober 2026.

Rumah korban berada di Jalan Tani, tepatnya di depan Nox Cafe, Kota Singkawang.

Korban bernama Su Man mengungkapkan, setelah kejadian pertama pada 15 Agustus lalu, dirinya telah membuat laporan resmi kepada pihak berwenang. Namun, hingga kini ia mengaku belum mendapatkan informasi maupun kejelasan terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.

Kekhawatiran korban semakin bertambah setelah rumahnya kembali dibobol pada Jumat (30/10/2026). Peristiwa kedua ini membuat korban mempertanyakan tindak lanjut atas laporan sebelumnya.

Melalui keluhan yang disampaikan kepada publik, korban berharap pihak berwenang dapat memberikan perhatian serius serta segera mengambil langkah konkret untuk menangani kasus tersebut.

Korban juga berharap laporan yang telah disampaikan tidak sekadar menjadi catatan administrasi, tetapi benar-benar diproses sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

"Kami hanya ingin mendapatkan keadilan dan rasa aman di rumah sendiri," demikian harapan korban.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan laporan pencurian pertama maupun penanganan kejadian kedua.

Korban berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan dan melakukan tindak lanjut agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Edi Kamtono Dorong Budaya Jadi Identitas Kota dan Penggerak Ekonomi Kreatif
Edi Kamtono Dorong Budaya Jadi Identitas Kota dan Penggerak Ekonomi Kreatif
Friday, 16/10/2026

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menilai kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk identitas kota sekaligus mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kekayaan budaya tidak cukup hanya dilestarikan sebagai warisan, tetapi juga perlu diberi ruang agar tetap hidup di tengah perubahan zaman.

“Budaya itu identitas kota. Tantangannya sekarang bagaimana budaya tidak hanya kita simpan sebagai warisan, tetapi terus hidup, dikenal generasi muda dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Menurut Edi, salah satu hal penting dalam pemajuan kebudayaan adalah mendorong agar aktivitas budaya turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, Rembuk Sektor Kebudayaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Singkawang menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk saling belajar dalam menjaga identitas daerah sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan pembangunan.

Rembuk Budaya APEKSI 2026 berlangsung di Singkawang pada 14–18 Oktober dan mempertemukan kepala daerah serta delegasi dari berbagai kota di Indonesia. Forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan dan praktik baik dalam upaya memajukan kebudayaan.

Edi melihat peluang pengembangan budaya sebagai kekuatan pembangunan terbuka luas di Pontianak. Kota Khatulistiwa memiliki kekayaan budaya yang tumbuh dari Sungai Kapuas, sejarah Kesultanan Pontianak, keberagaman masyarakat, kuliner, seni tradisi, hingga berbagai agenda budaya yang terus berkembang.

“Kita juga punya kekayaan yang besar. Tinggal bagaimana ruangnya kita perkuat, pelaku budayanya kita libatkan, kemudian dikemas dengan baik tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya,” katanya.

Ia menilai pembangunan kota dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Penataan ruang publik, kawasan waterfront, taman, hingga fasilitas kota dapat sekaligus menjadi ruang bagi seni dan budaya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pontianak yang ingin memperkuat karakter kota yang humanis. Kebudayaan juga dinilai mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap kota sekaligus mempertemukan masyarakat dari latar belakang yang berbeda.

Edi menambahkan, pertemuan antarkota seperti Rembuk Budaya APEKSI membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk belajar dari keunggulan daerah lain. Menurutnya, setiap kota memiliki karakter berbeda sehingga praktik baik yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

“Setiap kota punya keunggulan sendiri. Kita bisa belajar dari Singkawang, begitu pula kota lain bisa belajar dari Pontianak. Forum seperti ini penting supaya pembangunan kebudayaan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Ia berharap hasil rembuk tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi kolaborasi konkret antarkota. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran pelaku seni, promosi bersama, penyelenggaraan festival, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

“Kalau budaya kita rawat, masyarakatnya ikut bangga. Kalau kemudian dikembangkan dengan kreatif, budaya juga bisa menjadi kekuatan ekonomi dan daya tarik kota. Yang paling penting, generasi berikutnya tetap mengenal siapa mereka dan dari mana kotanya tumbuh,” pungkasnya. (*)

Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Tembus 58 Persen, Ditarget Rampung 20 Juni
Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Tembus 58 Persen, Ditarget Rampung 20 Juni
Monday, 08/06/2026

KALBARONLINE.com – Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang terus menunjukkan progres positif. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pun mengapresiasi akselerasi pekerjaan yang dinilai berada di jalur yang tepat untuk mencapai target penyelesaian pada 20 Juni 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, usai meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang, Jumat (5/6/2026).

Menurut Herzaky, perkembangan pembangunan saat ini cukup menggembirakan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pekerjaan terus bergerak dengan capaian harian di atas 2,5 persen.

“Alhamdulillah progres pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang sangat baik. Berdasarkan hasil peninjauan, perkembangan pekerjaan setiap hari berada di atas 2,5 persen. Tadi malam progres pembangunan sudah mencapai 58 persen dan jika dihitung secara matematis, kami optimistis pekerjaan dapat tuntas sesuai target pada 20 Juni mendatang,” ujarnya.

Herzaky menilai percepatan pembangunan tersebut menjadi bukti kuat komitmen seluruh pihak dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Untuk mempercepat penyelesaian proyek, jumlah tenaga kerja di lapangan juga terus ditambah. Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang melibatkan sekitar 1.300 pekerja, meningkat dibanding sebelumnya yang berjumlah sekitar 900 orang.

“Jumlah pekerja terus bertambah sebagai bagian dari upaya akselerasi. Kami ingin ada percepatan, tetapi tetap mengedepankan kualitas pekerjaan serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan sampai percepatan pembangunan mengabaikan mutu bangunan maupun keselamatan para pekerja,” tegasnya.

Herzaky juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Menurutnya, dedikasi para pekerja yang bekerja siang dan malam menjadi faktor penting dalam menjaga progres pembangunan tetap sesuai jadwal.

“Kami salut dan berterima kasih atas kerja keras seluruh pekerja di lapangan. Mereka bekerja siang dan malam untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Semangat dan dedikasi seperti inilah yang menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, Kemenko Infrastruktur akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum serta pihak terkait lainnya untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

“Kami akan terus mengawal proses pembangunan ini agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu dengan kualitas yang baik. Insya Allah, kami yakin Sekolah Rakyat di Kota Singkawang dapat segera tuntas dan siap dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tutup Herzaky.

Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan pemerintah daerah. (*)

Pulang Kampung ke Singkawang, Ghea Indrawari Rayakan Iduladha Bersama Keluarga
Pulang Kampung ke Singkawang, Ghea Indrawari Rayakan Iduladha Bersama Keluarga
Wednesday, 27/05/2026

KALBARONLINE.com – Penyanyi solo asal Kalimantan Barat, Ghea Indrawari, merayakan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dengan pulang kampung ke Kota Singkawang.

Momen tersebut dibagikan Ghea melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (27/5/2026). Dalam unggahan itu, pelantun lagu “Jiwa yang Bersedih” tersebut memperlihatkan suasana Iduladha bersama keluarga dan warga di kampung halamannya.

Salah satu foto yang diunggah memperlihatkan Ghea usai melaksanakan salat Id dengan latar belakang Masjid Raya Singkawang. Suasana hangat dan sederhana juga terlihat dalam beberapa potret kebersamaannya bersama warga setempat.

Tak hanya merayakan Iduladha bersama keluarga, Ghea juga tampak menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban di lingkungan tempat tinggalnya.

Kepulangan Ghea ke Singkawang pun mendapat respons positif dari para penggemarnya di media sosial. Banyak warganet memuji kesederhanaan penyanyi asal Kalbar tersebut yang tetap menyempatkan pulang kampung di tengah kesibukannya di industri musik tanah air.

Diketahui, Ghea Indrawari merupakan penyanyi kelahiran Singkawang yang mulai dikenal luas publik setelah tampil di ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Namanya semakin populer setelah lagu “Jiwa yang Bersedih” viral di berbagai platform media sosial dan banyak digunakan sebagai latar musik konten digital. (Lid)

Lukisan Kuda Api SBY Terjual Rp6,5 Miliar, AHY Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Singkawang
Lukisan Kuda Api SBY Terjual Rp6,5 Miliar, AHY Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Singkawang
Monday, 09/03/2026


KALBARONLINE.com – Sebuah karya seni ternyata bisa menjadi jembatan kepedulian sosial. Lukisan berjudul Kuda Api karya Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak hanya menjadi karya seni bernilai tinggi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lukisan tersebut terjual melalui lelang dengan nilai fantastis, yakni Rp6,5 miliar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa seluruh hasil lelang lukisan itu disalurkan sepenuhnya untuk kegiatan kemanusiaan dan bantuan sosial.

Salah satu penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bantuan sosial ini diserahkan AHY di sela-sela kunjungan kerjanya ke kota yang dikenal dengan keragaman budayanya itu.

Penyerahan bantuan berlangsung di Vihara Panca Saddha, Singkawang, menjelang perayaan Cap Go Meh yang menjadi tradisi budaya penting bagi masyarakat setempat. Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut, yang sekaligus menjadi simbol persaudaraan lintas budaya dan semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan ini, AHY didampingi Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang merupakan putra asli Kalimantan Barat. Herzaky saat ini juga dipercaya sebagai Staf Khusus di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

AHY mengaku terkesan dengan kekayaan budaya serta keragaman masyarakat Singkawang. Menurutnya, kota ini menjadi contoh nyata harmoni keberagaman di Indonesia.

“Saya berada di Kota Singkawang. Kita sudah bersama-sama menyaksikan atraksi tatung yang luar biasa. Ini menunjukkan keberagaman, kekayaan, dan keunikan bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa di Singkawang. Kemudian ada Festival Cap Go Meh yang setiap tahun menjadi daya tarik nasional bahkan internasional, sekaligus mendorong pariwisata dan perekonomian daerah,” ujar AHY.

AHY menegaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan lahir dari semangat kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai keberagaman. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun etnis.

“Semangatnya adalah membantu sesama. Tanpa melihat dari mana kita berasal, apa pun suku, agama, ras, dan etnis kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, dan di Kota Singkawang kita bisa melihat contoh harmoni itu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa AHY sangat mengapresiasi kesederhanaan dan ketulusan masyarakat Singkawang dalam menyambut kehadirannya.

“Mas AHY sangat tersentuh dengan sambutan hangat masyarakat Singkawang. Sederhana, penuh ketulusan. Pesan Mas AHY, masyarakat tidak pernah meminta banyak. Kita yang harus peka, membantu apa yang kita bisa, memberikan apa yang masyarakat butuhkan,” ujar Herzaky.

Di balik kegiatan berbagi ini, terdapat kisah menarik dari karya seni yang menjadi sumber bantuan tersebut. Lukisan Kuda Api karya SBY terinspirasi dari shio tahun 2026 atau Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Dalam filosofi Tionghoa, kuda melambangkan energi, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah untuk terus bergerak maju.

“Pak SBY mendedikasikan lukisan Kuda Api yang melambangkan energi, semangat, kerja keras, dan tekad untuk mencapai cita-cita. Alhamdulillah, lukisan itu terjual melalui lelang dengan nilai Rp6,5 miliar. Seluruh hasilnya didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan dan sosial bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, di mana pun berada,” jelas AHY.

Bagi AHY, lukisan tersebut bukan sekadar karya seni. Lebih dari itu, lukisan ini menjadi simbol semangat berbagi dan kepedulian sosial. Dari sapuan kuas di atas kanvas, lahir kontribusi nyata yang dapat membantu masyarakat.

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian.

“Kita ingin terus menghadirkan semangat kepedulian dan berbagi, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan 25 tahun Partai Demokrat yang akan jatuh pada September 2026.

“Tahun ini Partai Demokrat genap berusia 25 tahun. Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai penguat komitmen untuk terus hadir dengan semangat positif, peduli, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat,” pungkas AHY.

Melalui kegiatan tersebut, Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang semakin berkeadilan serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, AHY turut didampingi Wasekjen Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Badan Logistik Yudhi Prasetyo Purnomo. Turut hadir pula jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat serta anggota DPRD Provinsi Kalbar dan DPRD Kota Singkawang dari Fraksi Partai Demokrat. (*)

Herzaky Tinjau Rencana Pembangunan Irigasi Sanggau Kulor, Dorong Swasembada Pangan
Herzaky Tinjau Rencana Pembangunan Irigasi Sanggau Kulor, Dorong Swasembada Pangan
Sunday, 16/11/2025
KALBARONLINE.com – Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, melakukan kunjungan kerja ke Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, untuk meninjau lokasi rencana pembangunan jaringan irigasi yang masuk dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Inpres ini menjadi dasar percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai upaya strategis mendukung target swasembada pangan nasional. Di Sanggau Kulor, jaringan irigasi dirancang untuk mengairi sekitar 35 hektare lahan pertanian yang selama ini hanya mengandalkan tadah hujan. Pembangunan saluran irigasi sekunder sepanjang 4 kilometer tengah dipersiapkan sebagai tulang punggung pengairan, ditambah rencana pembangunan beberapa embung untuk memastikan pasokan air stabil sepanjang musim—sebuah kebutuhan yang selama ini menjadi keluhan pokok para petani. Herzaky menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini penting untuk memastikan pembangunan irigasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Pembangunan irigasi harus mendukung swasembada pangan dan memberikan dampak langsung bagi petani,” tegas Herzaky. Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan Inpres 2/2025 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa pembangunan infrastruktur harus meningkatkan produktivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga beriringan dengan misi Menko AHY yang menempatkan infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan penguat sektor pangan nasional. Dalam kunjungan tersebut, Herzaky turut didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I M. Tahid, Kepala SNVT PJPA Kalimantan I Taufan Adrianto, Anggota DPRD Provinsi Kalbar M. Isa, serta tokoh masyarakat setempat. (Red)
Dua Mayat Ditemukan Terkubur di Kebun Alpukat Singkawang Selatan
Dua Mayat Ditemukan Terkubur di Kebun Alpukat Singkawang Selatan
Monday, 15/09/2025
KALBARONLINE.com - Warga Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di sebuah kebun alpukat milik salah satu warga, Sabtu (13/09/2025) siang. Penemuan itu bermula dari pencarian warga terhadap salah satu anggota keluarga yang dilaporkan hilang sejak beberapa hari lalu. Korban pertama kali ditemukan oleh warga Kelurahan Sanggau Kulor. Mereka curiga melihat adanya gundukan sampah rumput dan batu di kebun tersebut. Setelah digali, warga terkejut mendapati tubuh korban yang sudah tidak bernyawa dengan pakaian dan sarung pisau yang dikenali milik korban. Adapun identitas korban diketahui berinisial EA (23 tahun), warga Jalan Nunga, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur. Selain itu, korban lain berinisial H (32 tahun), warga Jalan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur. Keduanya berprofesi sebagai petani dan dilaporkan pihak keluarga telah hilang sejak Rabu (10/09/2025). Keluarga bahkan telah membuat laporan orang hilang ke Polres Singkawang pada Kamis (11/09/2025). Setelah laporan penemuan mayat diterima, personel Polres Singkawang bersama Polsek Singkawang Selatan segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban. Kapolres Singkawang melalui Kapolsek Singkawang Selatan, IPTU Aditya Arya Nugroho mengungkapkan, saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Abdul Azis Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk autopsi Ia juga menyebutkan, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, mengamankan lokasi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. "Kasus penemuan mayat ini masih sedang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Singkawang. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kematian korban dan kemungkinan adanya tindak pidana di balik peristiwa tersebut,” tuturnya. (Lid)
Sumastro Terikat, Akankah Tjhai Chui Mie Terjerat?
Sumastro Terikat, Akankah Tjhai Chui Mie Terjerat?
Tuesday, 15/07/2025
SINGKAWANG, kota wisata yang dikenal sebagai “Kota Seribu Kelenteng” kini tengah terusik ketenangannya. Penahanan Sumastro sebagai orang nomor satu di birokrasi kota ini menjadi pemicunya. Penetapan tersangka yang dirangkai dengan penahanan Sumastro dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Singkawang pada 10 Juli 2025. Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro diduga menjadi aktor kunci dalam skandal keringanan retribusi miliaran rupiah. Ia dituding menyalahgunakan kewenangannya dengan memberi potongan senilai Rp 3,1 miliar kepada PT Palapa Wahyu Group, atas pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah kota di Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan. Kebijakan yang diambil tanpa dasar yang kuat itu kini disorot sebagai bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan daerah. Namun Sumastro bukanlah pejabat yang menandatangani surat keputusan pemberian keringanan tersebut. Tentu saja, ia hanya simpul ketat yang akan mengurai keterlibatan oknum lain atau pejabat di atasnya. "Di atas langit masih ada langit". Karena faktanya, tangan yang meneken surat keputusan itu milik Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang saat itu—yang kini kembali menjabat di periode keduanya. Sehingga aneh, jika hanya Sumastro yang diborgol dan dikirim ke Lapas Kelas IIB Singkawang. Kejaksaan Negeri Singkawang sendiri mengklaim, kalau penetapan Sumastro telah melalui proses panjang dan berlandaskan dua alat bukti yang cukup. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Singkawang, Ambo Rizal Cahyadi menyebut, bahwa Sumastro bertindak sebagai pengelola barang milik daerah yang tidak menjalankan arahan pemerintah pusat dan provinsi. “Ia tidak melaksanakan arahan hasil konsultasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemendagri, maupun Gubernur Kalbar,” kata Ambo pada Sabtu, 12 Juli 2025. Ambo menegaskan, keringanan retribusi yang diberikan Sumastro tidak merujuk pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan melanggar ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga, tindakan Sumastro dinilai bukan hanya kelalaian administratif, melainkan telah memenuhi unsur "mens rea" atau niat jahat. Sumastro pun disebut sengaja tidak mengikuti mekanisme pelelangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dan justru mengarahkan kebijakan demi mengakomodir PT Palapa Wahyu Group secara langsung. Hasil audit BPKP turut memperkuat temuan ini, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp 3,1 miliar. Dugaan Korupsi Berjamaah Ambo pun tak menampik adanya keterlibatan pihak lain. Namun saat ditanya lebih lanjut, ia enggan mengungkap siapa saja yang terlibat. “Ada keterlibatan pihak lain. Tapi soal siapa, kita tunggu proses selanjutnya,” katanya. Kejaksaan menyebut, kalau proses penyidikan masih terus berjalan. Ketika ditanya apakah tindakan Sumastro dilakukan atas perintah atau intervensi dari pimpinannya, Ambo menjawab singkat. “Masih perlu pendalaman dan proses lebih lanjut,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa pengembangan perkara sangat mungkin dilakukan. “Masih dimungkinkan akan ada pengembangan perkara,” ucapnya. Hingga kini, satu-satunya tersangka yang diumumkan ke publik baru Sumastro. Namun kembali, Ambo tak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru. “Masih ada kemungkinan, saat ini sedang dalam proses pendalaman,” katanya. Kronologis Penerbitan SK Pemangkasan Retribusi Kasus ini bermula dari terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor 21.07.0001 pada 26 Juli 2021, dengan nilai sebesar Rp 5.238.000.000. Kemudian, pada 3 Agustus 2021, PT Palapa Wahyu Group mengajukan permohonan keberatan atas jumlah retribusi tersebut kepada Wali Kota Singkawang. Atas permohonan itu, Wali Kota mengeluarkan Keputusan Nomor 973/469/BKD.WASDAL Tahun 2021 yang memberikan keringanan retribusi sebesar 60 persen atau senilai Rp 3.142.800.000, serta penghapusan denda administrasi yang mencapai Rp 2.535.192.000 bila dilakukan dengan skema angsuran. Dengan keputusan itu, maka PT Palapa Wahyu Group yang merupakan perusahaan pengelola kawasan wisata Taman Pasir Panjang Indah tersebut hanya diwajibkan membayar Rp 2.095.200.000, dengan cicilan selama 120 bulan (10 tahun), senilai Rp 17.460.000 per bulan. Perjanjian angsuran itu tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 973/3297/SPA/WASDAL-B/2021, dan berlaku mulai 29 Desember 2021 hingga 29 November 2031. Dari situ, kejaksaan menilai, bahwa kebijakan ini diduga sarat dengan unsur perbuatan melawan hukum dan memperkaya orang lain. “Terdapat penyalahgunaan wewenang yang memperkaya korporasi, dalam hal ini PT Palapa Wahyu Group,” tegas Ambo Rizal. Tjhai Chui Mie Diperiksa Sebagai Saksi Meski surat keputusan keringanan diteken oleh Wali Kota Tjhai Chui Mie, namun kenapa Sumastro yang justru ditetapkan sebagai tersangka. Kejari Singkawang berdalih, hal itu lantaran Sumastro dianggap bertanggung jawab secara administratif karena menjabat sebagai pengelola barang milik daerah. “Sekda selaku pengelola barang milik daerah, sebagaimana telah kami jelaskan dalam press release. Proses masih terus berlanjut. Kami tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain,” kata Ambo Rizal. KalbarOnline pun telah menghubungi Tjhai Chui Mie untuk dimintai tanggapan atas penetapan sekdanya sebagai tersangka. Sejumlah pertanyaan terkait pun telah disodorkan. Sayangnya hingga berita ini ditayangkan, ia belum memberikan jawaban. Menyoal keterlibatan pihak lain, Ambo mengaku, kalau Kejaksaan Negeri Kota Singkawang sebenarnya sudah pernah memanggil Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie—termasuk pihak-pihak terkait lainnya. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci seperti apa hasilnya. “Sudah pernah diperiksa (Tjhai Chui Mie) sebagai saksi. Saksi-saksi lainnya juga sudah kami BAP,” ujar Ambo. Hingga saat ini, status hukum Tjhai Chui Mie masih tetap bergeming. Sementara Sumastro, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pakar Hukum: Sekda Tak Bisa Bertindak Sendiri Tanpa Wali Kota Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Denie Amiruddin turut menyoroti kasus pemberian keringanan retribusi yang kini menyeret Sumastro ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang. Namun begitu ia menegaskan, bahwa secara prinsip tata pemerintahan, sekretariat daerah (sekda) bukanlah pengambil kebijakan strategis, melainkan hanya menjalankan fungsi administratif di bawah koordinasi kepala daerah. Dengan demikian, menurutnya, dalam sistem pemerintahan daerah, kebijakan strategis seperti pengurangan atau penghapusan retribusi harus melalui persetujuan kepala daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Maka secara legal reasoning, tidak masuk akal apabila seorang sekda mengambil keputusan strategis terkait retribusi miliaran rupiah tanpa sepengetahuan atau persetujuan wali kota, karena secara hierarki kewenangan, sekda bukan pejabat pengambil kebijakan fiskal. Selain itu tindakan tersebut bisa dikualifikasi sebagai ultra vires, yaitu bertindak di luar kewenangannya,” jelas Denie. Selain itu, di dalam prinsip umum administrasi negara, menuntut adanya chain of command dan internal check and balance. Sehingga dalam sistem pemerintahan daerah, kewenangan pengambilan kebijakan strategis—sekali lagi—tetap berada di tangan kepala daerah, bukan pejabat birokrasi. Lebih lanjut, Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak itu menjelaskan mengenai Surat Keputusan (SK) yang memuat keringanan retribusi yang ditandatangani oleh Wali Kota Singkawang, di mana menurutnya, tanggung jawab hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari yang bersangkutan. SK tersebut merupakan dokumen resmi (acta publica) yang dapat menjadi bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. “SK tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang cukup untuk memeriksa apakah wali kota juga terlibat dalam tindak pidana korupsi secara jabatan sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor,” jelasnya. “Tindak pidana oleh penguasa yang menyalahgunakan kewenangannya tidak hanya dinilai dari akibat formal semata, tetapi juga dari intensi dan kontribusinya terhadap kerugian negara,” tambah Denie. Menjawab pertanyaan apakah sekda bisa mengabaikan arahan dari dirjen kemendagri dan gubernur? Denie menyatakan sangat kecil kemungkinannya. Jika benar terjadi, maka hanya ada dua kemungkinannya: sekda mendapat restu tersirat dari kepala daerah, atau yang bersangkutan memang telah melakukan pelanggaran berat (gross misconduct) yang lazimnya disertai dengan penonaktifan jabatan. “Dalam praktik birokrasi, sangat kecil kemungkinan seorang Sekda berani bertindak menyimpang tanpa 'dukungan politik' atau persetujuan kepala daerah, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan miliaran rupiah,” jelas pria yang menjabat Sekretaris Asosiasi Pengajar HTN/HAN itu. Terkait adanya indikasi kolusi dalam pemberian keringanan kepada perusahaan tanpa mekanisme lelang atau seleksi terbuka, Denie menyatakan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan sistemik dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam artian, jika benar keringanan itu diberikan hanya kepada satu pihak tanpa dasar objektif dan transparansi, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. “Maka terdapat indikasi kuat telah terjadi kolusi dan abuse of power, yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor,” jelasnya. Lebih jauh, Denie turut mempertanyakan mengapa hanya sekda yang dijadikan tersangka? Karena, jika kepala daerah ikut menandatangani atau memberikan arahan, maka membiarkan sekda sendiri yang diproses hukum adalah bentuk selective prosecution yang mencederai prinsip equality before the law. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi memperkuat persepsi bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan legitimasi demokrasi lokal bisa merosot drastis. “Hal ini bisa dikategorikan demikian, jika SK ditandatangani kepala daerah, dan sekda hanya pelaksana teknis atau administratif, namun hanya sekda yang diproses hukum,” katanya. Kesimpulan Denie, kepala daerah juga harus dimintai pertanggungjawaban sejak ditemukan bukti awal berupa dokumen yang ditandatangani atau adanya perintah langsung kepada bawahan. Apalagi bila terdapat relasi sebab-akibat antara keputusan tersebut dan kerugian negara. “Mahkamah Agung dalam berbagai putusan korupsi, pertanggungjawaban pidana bisa ditelusuri melalui rantai kewenangan (chain of command) dan bukti administratif,” katanya. Selain itu, Denie juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal, baik dari Inspektorat, BPKAD, hingga pengawasan anggaran oleh DPRD. Ia menyebut ini sebagai cermin kegagalan implementasi prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. “Kasus ini penting untuk dijadikan refleksi kolektif tentang prinsip-prinsip itu semua. Pengawasan internal yang lemah membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan membuat sistem pengendalian pemerintahan menjadi sekadar formalitas,” ujarnya. “Kita berharap penegakan hukum atas perkara ini dilakukan secara adil, komprehensif, dan proporsional sesuai dengan asas keadilan substantif,” tutup Denie yang juga merupakan Direktur di LBH UM Pontianak tersebut. (**)
Mantan Pj Wako Singkawang Sumastro Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi HPL Pasir Panjang
Mantan Pj Wako Singkawang Sumastro Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi HPL Pasir Panjang
Thursday, 10/07/2025
KALBARONLINE.com - Kejaksaan Negeri Kota Singkawang resmi menetapkan Sekretaris Daerah yang juga mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Singkawang, Sumastro, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota Singkawang, Kamis (10/07/2025). Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan terkait penyimpangan dalam pemberian keringanan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan HPL di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, pada tahun 2021. Kasus ini berawal dari terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor 21.07.0001 pada 26 Juli 2021, dengan nilai sebesar Rp 5,2 miliar. Namun pada 3 Agustus 2021, PT Palapa Wahyu Group mengajukan keberatan dan kemudian diberikan keringanan retribusi sebesar 60 persen atau senilai Rp 3,14 miliar serta penghapusan denda administrasi sebesar Rp 2,53 miliar. Dengan keputusan tersebut, kewajiban retribusi hanya tinggal Rp 2,09 miliar yang dapat diangsur selama 120 bulan. Kejari Singkawang menyebut, bahwa kebijakan tersebut dilakukan tanpa melalui proses tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sumastro yang kala itu menjabat sebagai sekretaris daerah dianggap menyalahgunakan wewenang, mengabaikan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan Gubernur Kalbar, serta tidak mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. "Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Tersangka S (Sumastro) telah ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II B Singkawang,” ujar Kejari Singkawang dalam keterangan persnya. Sumastro dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyidik menilai, bahwa tindakan Sumastro telah memperkaya pihak lain, dalam hal ini PT Palapa Wahyu Group, dan merugikan keuangan negara secara signifikan. (Lid)
Kejari Singkawang Tahan Sekda Sumastro, Terseret Kasus Korupsi Keringanan Retribusi Rp3 Miliar
Kejari Singkawang Tahan Sekda Sumastro, Terseret Kasus Korupsi Keringanan Retribusi Rp3 Miliar
Thursday, 10/07/2025
KALBARONLINE.com – Kejaksaan Negeri Kota Singkawang secara resmi menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Sumastro, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian keringanan retribusi atas pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemkot Singkawang di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Penetapan status tersangka disusul penahanan terhadap Sumastro di Lapas Kelas II B Singkawang, Kamis (10/7/2025). “Penetapan dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan hasil ekspos penyidikan yang menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” kata Kasi Intelijen Kejari Singkawang, Ambo Rizal. Penetapan tersangka terhadap Sumastro tertuang dalam Surat Penetapan Nomor: TAP-02/O.1.11/Fd.1/07/2025, disertai penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan Surat Penahanan Nomor: TAP-02/O.1.11/Fd.1/07/2025. Sumastro dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini bermula dari Surat Keputusan Retribusi Daerah Nomor 21.07.0001 pada 26 Juli 2021 yang menetapkan nilai retribusi sebesar Rp5.238.000.000 kepada PT Palapa Wahyu Group, pengelola Taman Pasir Panjang Indah. Namun, hanya seminggu kemudian, pada 3 Agustus 2021, perusahaan tersebut mengajukan keberatan. Wali Kota Singkawang lalu menerbitkan Keputusan Nomor 973/469/BKD.WASDAL Tahun 2021 yang memberikan keringanan retribusi sebesar 60% atau sekitar Rp3,1 miliar dan penghapusan denda administrasi sebesar Rp2,5 miliar. [caption id="attachment_214435" align="aligncenter" width="700"]korupsi Sekda Singkawang, Sumastro ditetapkan tersangka, kasus retribusi Singkawang, PT Palapa Wahyu Group, Kejari Singkawang, keringanan retribusi tanah, HPL Pemkot Singkawang, Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, penahanan Sumastro, kerugian negara Rp3 miliar Sekda Singkawang Sumastro ditahan Kejari atas kasus korupsi keringanan retribusi Rp3 miliar untuk PT Palapa Wahyu Group. Negara dirugikan, kasus terus dikembangkan (Dok. Kejari Singkawang)[/caption] Total kewajiban PT Palapa Wahyu Group menjadi hanya Rp2.095.200.000, yang bahkan diperbolehkan dibayar secara angsuran 120 bulan atau Rp17.460.000 per bulan, berdasarkan Perjanjian Angsuran Nomor 973/3297/SPA/WASDAL-B/2021 yang diteken 27 Desember 2021. Ambo Rizal menegaskan, dalam prosesnya ditemukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang menguntungkan korporasi tertentu, dalam hal ini PT Palapa Wahyu Group. “Terdapat mens rea dari Sekda Singkawang. Ia tidak melaksanakan arahan hasil konsultasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemendagri, maupun Gubernur Kalbar,” ujarnya. Lebih lanjut, Sumastro juga disebut menyalahgunakan kewenangan dengan tidak mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan justru melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah. “Tersangka menghindari prosedur lelang untuk mengakomodasi PT Palapa Wahyu Group dalam pemanfaatan aset milik Pemkot,” tegasnya. Berdasarkan audit dari BPKP, negara dinyatakan mengalami kerugian sebesar Rp3.142.800.000 akibat kebijakan keringanan retribusi tersebut. Kejaksaan juga menegaskan akan terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. “Kami tegaskan komitmen dalam penegakan hukum yang bersih dan transparan. Kasus ini tidak berhenti di satu nama,” pungkas Ambo. (Jau)