Pontianak

Polda Kalbar Ungkap 25 Kasus PETI, 41 Tersangka dan 435,9 Gram Emas Disita

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Tuesday, 10 November 2026

Polda Kalbar mengungkap 25 kasus PETI, menetapkan 41 tersangka, serta menyita 435,9 gram emas dan uang tunai Rp424,29 juta (Foto: Jau/KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Polda Kalimantan Barat bersama Polres jajaran mengungkap 25 kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) sepanjang 19 Oktober hingga 10 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 41 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya emas batangan seberat 435,9 gram dan uang tunai senilai Rp424.299.000.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar Kombes Pol Burhanudin mengatakan, penindakan dilakukan melalui Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus bersama Polres jajaran.

“Selama kurang lebih dua minggu, sejak 19 Oktober sampai dengan hari ini, kami melaksanakan penegakan hukum secara intensif terhadap kegiatan penambangan tanpa izin, khususnya penambangan mineral berupa emas,” kata Burhanudin.

Dari total 25 kasus tersebut, tujuh perkara ditangani Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar, sedangkan 18 kasus lainnya ditangani Polres jajaran.

Rinciannya, Polres Mempawah menangani dua kasus, Sambas satu kasus, Sanggau dua kasus, Sintang dua kasus, Kapuas Hulu dua kasus, Ketapang dua kasus, Landak tiga kasus, Bengkayang satu kasus, Sekadau dua kasus, dan Melawi satu kasus.

“Dari 25 kasus tersebut, tersangkanya ada sekitar 41 orang,” ujarnya.

Selain emas dan uang tunai, polisi turut menyita satu unit ekskavator, air raksa, dua mesin genset, mesin diesel, mesin blower, mesin dompeng, lima timbangan elektronik, serta tiga telepon genggam.

Burhanudin menjelaskan, aktivitas PETI yang ditemukan dalam pengungkapan tersebut menggunakan dua pola. Pertama, penambangan secara tradisional dengan peralatan sederhana dan mengandalkan tenaga manusia.

Kedua, penambangan menggunakan bantuan mesin, termasuk alat berat seperti ekskavator.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ketentuan pidananya telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta.

Selain penegakan hukum, kepolisian juga mengedepankan langkah pencegahan melalui imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal,” tuturnya. (Lid)