Wednesday, 18 November 2026 | 18 November 2026
edi rusdi kamtono
Pemkot Pontianak Raih Dua Penghargaan Nasional KTR dan Program Berhenti Merokok 2026
Pemkot Pontianak Raih Dua Penghargaan Nasional KTR dan Program Berhenti Merokok 2026
Tuesday, 17/11/2026

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih dua penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan program Upaya Berhenti Merokok (UBM) Tahun 2026.

Dua penghargaan tersebut masing-masing sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2026 dan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) Tahun 2026. Penghargaan diserahkan di Jakarta, Minggu (15/11/2026), sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pengendalian rokok tidak semata-mata bertujuan membatasi aktivitas merokok, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk menghormati hak setiap orang atas lingkungan yang sehat.

"Pendekatan kita memberikan pemahaman, pilihan dan dukungan bagi masyarakat," ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menggantikan Perda Nomor 10 Tahun 2010.

Dalam aturan tersebut, terdapat tujuh tatanan KTR yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lainnya.

"Prinsipnya adalah saling menghargai. Masyarakat yang tidak merokok berhak mendapatkan udara bersih, sementara mereka yang merokok juga perlu memahami adanya ruang-ruang tertentu yang harus dijaga bersama," katanya.

Selain memperkuat penerapan KTR, Pemkot Pontianak melalui Dinas Kesehatan juga menyediakan Klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di seluruh puskesmas.

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap rokok atau berhenti merokok dengan pendampingan tenaga kesehatan. Fasilitas yang tersedia meliputi konseling gratis dan pemeriksaan kadar karbon monoksida dalam napas menggunakan alat CO Analyzer.

Layanan UBM juga mencakup asesmen ketergantungan nikotin, konseling, edukasi kesehatan, serta pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Edi menilai setiap orang memiliki proses dan tantangan berbeda dalam mengubah kebiasaan. Karena itu, dukungan yang diberikan perlu bersifat terbuka, bertahap, dan tidak menghakimi.

"Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka memiliki keinginan untuk berhenti merokok, ada layanan kesehatan yang siap membantu. Tidak perlu merasa takut atau malu untuk berkonsultasi. Pemerintah hadir untuk mendampingi, bukan menghakimi," jelasnya.

Edi turut mengapresiasi para penanggung jawab KTR di tingkat puskesmas serta Tim Satuan Tugas KTR Kota Pontianak yang konsisten melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan.

Ia menekankan bahwa penerapan kebijakan tersebut terus mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif. Dengan demikian, kesadaran masyarakat diharapkan tumbuh tanpa menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.

"Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya. Kita ingin membangun Pontianak yang lebih sehat melalui kesadaran, kepedulian, dan kerja sama semua pihak," pungkasnya. (*)

Pontianak Banjir Lagi, Yandi Minta Pemkot Manfaatkan Teknologi untuk Atasi Genangan
Pontianak Banjir Lagi, Yandi Minta Pemkot Manfaatkan Teknologi untuk Atasi Genangan
Monday, 16/11/2026

KALBARONLINE.com – Persoalan genangan yang kerap terjadi setiap kali hujan deras mengguyur Kota Pontianak kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak, Yandi, meminta pemerintah kota memperkuat langkah mitigasi dengan membenahi saluran drainase di sejumlah titik rawan.

Menurut Yandi, persoalan genangan akibat curah hujan tinggi perlu ditangani secara menyeluruh. Perbaikan tidak cukup hanya dilakukan pada satu saluran, tetapi harus mencakup saluran primer, sekunder, hingga tersier agar sistem aliran air dapat berfungsi optimal.

“Semua saluran harus dibenahi terlebih dahulu supaya air bisa mengalir dan terserap dengan baik. Arah aliran air juga harus jelas,” ujarnya.

Ia menilai, kejadian genangan yang berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi dinas teknis untuk menyiapkan langkah penanganan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Selain pembenahan drainase, Yandi juga mendorong pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mengatasi persoalan genangan. Menurutnya, teknologi dapat menjadi bagian dari sistem perencanaan dan mitigasi agar penanganan di lapangan lebih efektif.

“Sekarang dunia sudah semakin canggih. Semua bisa memanfaatkan teknologi. Jadi, bagaimana kita melibatkan perkembangan teknologi ke dalam sistem berpikir untuk menangani persoalan-persoalan di daerah kita,” katanya. (Lid)

Pemkot Pontianak Ajukan Empat Raperda, Atur Transportasi hingga Penyertaan Modal Perumda Air Minum
Pemkot Pontianak Ajukan Empat Raperda, Atur Transportasi hingga Penyertaan Modal Perumda Air Minum
Monday, 16/11/2026

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Keempatnya mencakup pencabutan regulasi terkait lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengajuan empat Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan sekaligus memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik.

“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

Raperda pertama berkaitan dengan pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pencabutan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan regulasi.

Raperda kedua mengatur pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian diperlukan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai pengelolaan barang milik daerah.

“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” katanya.

Sementara itu, Raperda ketiga menyangkut penyelenggaraan transportasi. Edi menuturkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Khusus Pontianak, keberadaan sungai menjadi bagian penting dari sistem transportasi kota. Karena itu, pengaturan transportasi tidak hanya berfokus pada transportasi jalan, tetapi juga perlu mengakomodasi transportasi sungai dalam satu sistem yang terintegrasi.

“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, memperlancar pergerakan orang dan barang, serta meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.

Raperda keempat berkaitan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Edi menerangkan, penyertaan modal merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat badan usaha milik daerah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu sumber modal BUMD dapat berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD maupun sumber lain sesuai ketentuan.

“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Edi berharap pembahasan keempat Raperda bersama DPRD Kota Pontianak dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Edi Kamtono Minta Dinas PU Periksa Pohon Tua Rawan Tumbang, Antisipasi Cuaca Ekstrem
Edi Kamtono Minta Dinas PU Periksa Pohon Tua Rawan Tumbang, Antisipasi Cuaca Ekstrem
Monday, 16/11/2026

KALBARONLINE.com – Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Perdana, Kota Pontianak, Senin (16/11/2026). Pohon yang diperkirakan sudah berusia tua itu diduga tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Minggu (15/11/2026) sore hingga malam.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta tim bidang pertamanan Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera memeriksa pohon-pohon yang dinilai rawan tumbang.

“Pohon biasanya tumbang akibat angin kencang. Saya juga sudah memerintahkan tim terkait di bidang pertamanan dan PU untuk memeriksa pohon-pohon yang rentan tumbang,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Edi mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi potensi pohon tumbang selama musim hujan, terutama ketika terjadi angin kencang.

Pohon yang menjadi perhatian di antaranya pohon berusia tua, berukuran tinggi, memiliki batang yang mudah patah, atau kondisi akar yang tidak lagi kuat.

Pohon yang dinilai berisiko nantinya akan ditangani melalui pemangkasan maupun upaya pengamanan lainnya. (Lid)

Banjir Rendam Jalan Dharma Putra Pontianak, Edi Minta Dinas PU Mitigasi Penyebab Genangan
Banjir Rendam Jalan Dharma Putra Pontianak, Edi Minta Dinas PU Mitigasi Penyebab Genangan
Monday, 16/11/2026

KALBARONLINE.com – Hujan deras yang mengguyur Kota Pontianak pada Minggu (15/11/2026) sore hingga malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah berada di Jalan Dharma Putra, Kecamatan Pontianak Utara.

Genangan air merendam permukiman warga. Kondisi tersebut bahkan masih terlihat hingga Senin (16/11/2026) pagi.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan genangan terjadi akibat hujan lebat yang bersamaan dengan kondisi air pasang.

“Kemarin terjadi hujan sangat lebat. Kebetulan saat itu air masih pasang, sehingga ada beberapa wilayah yang mengalami genangan. Salah satu yang cukup parah berada di kawasan Dharma Putra,” kata Edi.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi kawasan sekaligus memitigasi penyebab genangan. Pemkot Pontianak juga berencana melakukan pengerukan dan normalisasi parit untuk mengurangi risiko banjir.

Menurut Edi, genangan dengan ketinggian cukup tinggi seperti yang terjadi di kawasan Pontianak Utara tersebut terbilang jarang terjadi.

Selain mengantisipasi banjir, Pemkot Pontianak juga melakukan pemeriksaan terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang selama musim hujan.

Edi mengatakan telah meminta tim bidang pertamanan dan Dinas PU memeriksa pohon-pohon tua, berukuran tinggi, memiliki batang yang mudah patah, maupun akar yang tidak lagi kuat.

“Pohon biasanya tumbang akibat angin kencang. Saya juga sudah memerintahkan tim terkait di bidang pertamanan dan PU untuk memeriksa pohon-pohon yang rentan tumbang,” ujarnya.

Pohon yang dinilai berisiko nantinya akan ditangani melalui pemangkasan maupun upaya pengamanan lainnya. (Lid)

Edi Kamtono Minta Satlinmas Pontianak Aktif Jaga Ketertiban dan Antisipasi Bencana
Edi Kamtono Minta Satlinmas Pontianak Aktif Jaga Ketertiban dan Antisipasi Bencana
Monday, 16/11/2026

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) meningkatkan kesiapsiagaan dan berperan aktif menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Satlinmas juga diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam mengidentifikasi dan merespons berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Sebagai unsur yang berada paling dekat dengan warga, Satlinmas memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus mendukung penanganan keadaan darurat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Hal itu disampaikan Edi saat pelantikan anggota Linmas se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

"Ini momentum untuk meneguhkan komitmen, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat," ujarnya.

Menurut Edi, perkembangan Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Tingginya mobilitas penduduk, termasuk mahasiswa dan masyarakat pendatang, menuntut pengawasan serta koordinasi yang semakin baik di tingkat wilayah.

Anggota Satlinmas memiliki keunggulan karena mengenal karakteristik dan kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Pengetahuan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban maupun persoalan yang membutuhkan penanganan.

"Satlinmas ini menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Kalau ada persoalan di lingkungan, baik menyangkut keamanan, ketertiban maupun infrastruktur, sampaikan informasinya kepada lurah, camat, atau perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti," katanya.

Edi mencontohkan persoalan genangan air yang kerap terjadi ketika hujan lebat bersamaan dengan pasang Sungai Kapuas. Menurutnya, informasi dari masyarakat mengenai saluran tersumbat, kondisi drainase, maupun titik genangan sangat diperlukan untuk menentukan langkah penanganan.

"Kalau ada parit yang tersumbat atau saluran yang perlu dihubungkan, sampaikan. Informasi dari lapangan itu penting bagi kami untuk menentukan program dan penanganan yang lebih baik," jelasnya.

Selain genangan, Edi turut mengingatkan potensi bencana lain seperti kebakaran lahan dan angin puting beliung. Ia meminta Satlinmas memahami potensi risiko di wilayah masing-masing serta mampu memberikan informasi awal apabila terjadi keadaan darurat.

Kecepatan penyampaian informasi dan koordinasi dinilai dapat membantu mengurangi risiko serta mempercepat penanganan. Dalam kondisi darurat, anggota Satlinmas juga diharapkan dapat membantu proses evakuasi dan penanganan awal sesuai kemampuan, tanpa membahayakan keselamatan diri maupun orang lain.

"Kesiapsiagaan bencana menjadi bagian penting dari tugas perlindungan masyarakat. Penanganan awal harus cepat, tepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan keselamatan jiwa," tegasnya.

Edi juga menyoroti sejumlah persoalan ketertiban umum yang masih ditemukan di Pontianak, mulai dari permainan layang-layang menggunakan tali berbahaya, pencurian kabel fasilitas umum, hingga pelanggaran aturan lingkungan.

Ia meminta anggota Satlinmas ikut membantu memberikan edukasi dan melaporkan potensi pelanggaran kepada petugas yang berwenang. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat harus tetap mengedepankan sikap humanis, sopan, dan persuasif.

"Jalankan tugas dengan disiplin dan integritas. Bersikaplah humanis, sopan, dan persuasif, serta tetap menghormati hak masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pesannya. (*)

Kabel PJU dan Lampu Trotoar Pontianak Kembali Dicuri, Edi Kamtono Minta Warga Ikut Mengawasi
Kabel PJU dan Lampu Trotoar Pontianak Kembali Dicuri, Edi Kamtono Minta Warga Ikut Mengawasi
Saturday, 14/11/2026

KALBARONLINE.com – Pencurian kabel lampu penerangan jalan umum (PJU) dan lampu trotoar di sejumlah ruas jalan Kota Pontianak kembali terjadi. Peristiwa terbaru diketahui pada Sabtu (14/11/2026). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyayangkan aksi pencurian yang terus berulang karena merusak fasilitas publik dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, pencurian terjadi di sejumlah titik, di antaranya Jalan Ahmad Yani, depan Gedung Kartini, Jalan MT Haryono, Jalan M. Sohor, kawasan depan Museum, serta trotoar depan Pendopo Gubernur. Di lokasi terakhir, kejadian serupa bahkan sudah berlangsung sebanyak tiga kali.

Frekuensi pencurian juga tercatat tiga kali di Jalan MT Haryono, dua kali di depan Gedung Kartini, dua kali di Jalan M. Sohor, serta satu kali di depan Museum. Sementara itu, pencurian di kawasan depan Mega Mall merupakan kejadian pertama.

Di Jalan Ahmad Yani, kabel PJU yang hilang diperkirakan sepanjang 100 meter, sedangkan kabel lampu trotoar di depan Gedung Kartini sekitar 50 meter. Adapun di Jalan MT Haryono, pencuri menggasak kabel sepanjang 400 meter. Pada kejadian lainnya, panjang kabel yang hilang berkisar antara 50 hingga 200 meter.

Edi mengaku prihatin sekaligus menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, fasilitas penerangan jalan dibangun menggunakan anggaran pemerintah untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Pencurian yang terus berulang membuat pemerintah harus kembali memperbaiki fasilitas yang semestinya dapat dinikmati bersama.

“Ini sudah berulang kali terjadi. Sudah dipasang, dicuri lagi. Tentu sangat kami sayangkan. Fasilitas ini dibangun untuk kepentingan masyarakat, tetapi justru dirusak dan diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia meminta pelaku menghentikan tindakan tersebut karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hilangnya kabel penerangan dapat mengganggu fungsi lampu trotoar dan PJU, terutama pada malam hari.

Menindaklanjuti kejadian itu, Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan Polresta Pontianak. Koordinasi dilakukan untuk menindaklanjuti pencurian sekaligus memperkuat pengamanan dan pengawasan di sejumlah titik yang rawan menjadi sasaran.

Edi juga mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas umum dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ia meminta warga segera melapor kepada petugas atau aparat kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan, khususnya pada malam hari.

“Kita ingin fasilitas yang sudah dibangun pemerintah bisa dinikmati dan dijaga bersama. Kalau melihat ada aktivitas mencurigakan, jangan ragu untuk melapor. Jangan sampai ulah segelintir orang merugikan seluruh masyarakat,” pesannya. (*)

Buka Sekolah Demokrasi Cipayung, Edi Kamtono Ajak Generasi Muda Kritis dan Melek Persoalan Daerah
Buka Sekolah Demokrasi Cipayung, Edi Kamtono Ajak Generasi Muda Kritis dan Melek Persoalan Daerah
Saturday, 14/11/2026

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda memahami demokrasi secara lebih luas, bukan sekadar pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, penegakan hukum, keseimbangan kekuasaan, hingga kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sekolah Demokrasi Cipayung di Hotel Maestro Pontianak, Sabtu (14/11/2026).

Edi mengapresiasi inisiatif organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang menghadirkan ruang diskusi bagi pelajar untuk mengenal persoalan demokrasi dan pembangunan sejak dini.

"Demokrasi juga menyangkut persoalan yang kita hadapi sehari-hari, termasuk bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Menurut Edi, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya harus menjalankan fungsi masing-masing agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, supremasi hukum menjadi prinsip penting dalam demokrasi. Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

Edi juga menyoroti tantangan demokrasi di era digital. Derasnya arus informasi melalui media sosial memberikan ruang kebebasan berpendapat yang semakin luas, tetapi juga membuka peluang penyebaran informasi keliru, provokasi, dan pembentukan persepsi yang tidak sesuai kenyataan.

Karena itu, ia berharap generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.

"Kita perlu melihat apakah kebebasan di ruang digital ini benar-benar mencerdaskan masyarakat atau justru menjadi sarana pembodohan, penghasutan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Ini yang harus kita cermati bersama," katanya.

Edi menilai ruang diskusi seperti Sekolah Demokrasi penting untuk mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan. Mahasiswa dan pelajar perlu memahami persoalan daerah secara menyeluruh agar mampu menawarkan gagasan yang tidak hanya kritis, tetapi juga dapat diterapkan.

Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, serta dampak perubahan iklim yang membutuhkan perencanaan dan kolaborasi berbagai pihak.

"Pemerintahan yang baik harus mampu menyusun program dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan. Kita harus melakukan antisipasi dan mitigasi, didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan berkolaborasi," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Pontianak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak pada 2025 mencapai 82,80, meningkat dari 82,22 pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menempatkan Pontianak dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Angka itu juga melampaui rata-rata IPM Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan nasional sebesar 75,90.

"Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan daerah. Jadi, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kualitas hidup yang baik," ungkapnya.

Di bidang kesehatan, usia harapan hidup saat lahir masyarakat Pontianak pada 2025 tercatat 75,96 tahun. Indikator tersebut turut mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada 2025 mencapai 5,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, meskipun sedikit di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 5,39 persen.

Aktivitas ekonomi Pontianak banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM, warung kopi, kafe, rumah makan, serta berbagai usaha jasa turut membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

"Pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan. Kita harus melihat sektor apa yang tumbuh dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja," jelasnya. (*)

Anugerah Pajak Award 2026, Edi Rusdi Kamtono Apresiasi Wajib Pajak Pendukung Pembangunan Pontianak
Anugerah Pajak Award 2026, Edi Rusdi Kamtono Apresiasi Wajib Pajak Pendukung Pembangunan Pontianak
Friday, 13/11/2026

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai memiliki kepatuhan dan kontribusi dalam mendukung penerimaan daerah melalui Anugerah Pajak Award 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kontribusi wajib pajak memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi mengungkapkan, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Optimalisasi penerimaan pajak tidak mudah dilakukan karena masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami maupun memenuhi kewajibannya.

Beberapa sektor penerimaan yang masih membutuhkan perhatian di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.

“Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik,” jelasnya.

Edi menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui kerja sama dengan Bank Kalbar, Pemkot Pontianak telah mengembangkan berbagai sistem pembayaran dan pengawasan transaksi, termasuk pemasangan tapping box, penerapan sistem pembayaran elektronik, serta penggunaan perangkat perekam data transaksi usaha.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

“Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel,” katanya.

Komitmen Pemkot Pontianak dalam memperluas transaksi digital dan akses keuangan juga mendapat pengakuan melalui penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan pada 2026.

“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Edi berharap Anugerah Pajak Award dapat menjadi penyemangat bagi wajib pajak untuk terus memenuhi kewajibannya secara tertib. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD, Amirullah, menjelaskan bahwa penerima penghargaan ditetapkan melalui evaluasi berdasarkan sejumlah kriteria.

Penilaian tersebut meliputi kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kategori, hingga keaktifan memanfaatkan kanal pembayaran nontunai.

Penilaian juga mempertimbangkan dukungan wajib pajak terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk penggunaan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha.

“Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” katanya.

Selain penghargaan tersebut, Pemkot Pontianak juga menggelar program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo. Para wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah.

Amirullah menilai pemberian insentif dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pajak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga pemberian kemudahan dan penghargaan.

Di sisi pengelolaan belanja, Pemkot Pontianak juga terus mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), evaluasi dan penguatan pemanfaatan KKPD telah dilakukan untuk mempercepat transaksi serta meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

“Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Amirullah berharap Anugerah Pajak Award menjadi momentum untuk mempererat kerja sama pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.

“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Bapak dan ibu adalah mitra strategis pemerintah dan pahlawan pembangunan daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya. (*)

Jadi Tuan Rumah MTQ Kalbar 2027, Pontianak Bidik Gelar Juara Umum
Jadi Tuan Rumah MTQ Kalbar 2027, Pontianak Bidik Gelar Juara Umum
Friday, 13/11/2026

KALBARONLINE.com – Kota Pontianak mulai mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. Tak hanya menyukseskan penyelenggaraan, Pemerintah Kota Pontianak juga memasang target meningkatkan prestasi kafilah untuk merebut gelar juara umum.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat menghadiri rapat koordinasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan MTQ sebelumnya sekaligus persiapan Pontianak menghadapi perhelatan tingkat provinsi tahun depan.

Edi mengatakan, persiapan sebagai tuan rumah akan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus. Untuk lokasi utama kegiatan, ia mengusulkan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) sebagai salah satu tempat yang dapat mendukung penyelenggaraan MTQ.

Menurutnya, keberhasilan sebagai tuan rumah harus diiringi dengan pencapaian prestasi. Karena itu, ia meminta LPTQ mempersiapkan pembinaan secara lebih matang, terutama dengan memetakan potensi qari dan qariah yang berpeluang menyumbangkan medali bagi Kota Pontianak.

“Kalau melihat persiapan dan potensi yang kita miliki, saya yakin sebenarnya bisa. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bapak dan Ibu di LPTQ tentu lebih memahami qari dan qariah mana yang memiliki potensi untuk meraih medali,” ujarnya.

Edi mengingatkan bahwa sistem penilaian MTQ memperhitungkan perolehan medali dan peringkat peserta. Karena itu, strategi pembinaan perlu diarahkan agar Pontianak mampu mengumpulkan poin dari sebanyak mungkin cabang lomba.

“Tidak harus semuanya juara pertama. Peserta yang bisa meraih juara kedua, ketiga, bahkan juara harapan juga menyumbangkan poin. Jadi, kita perlu mengupayakan sebanyak mungkin peserta bisa masuk final dan mendapatkan medali,” jelasnya.

Ia juga mendorong peningkatan kualitas pembinaan melalui keterlibatan pelatih maupun tenaga ahli berpengalaman di tingkat nasional.

Edi mencontohkan cabang kaligrafi yang menunjukkan perkembangan positif. Pada MTQ 2026, kafilah Pontianak berhasil meraih dua medali emas setelah sebelumnya cabang tersebut cukup didominasi daerah lain.

“Saya punya gagasan agar kita bisa melibatkan pelatih atau tenaga ahli tingkat nasional untuk membina peserta yang memang kita nilai memiliki potensi. Mereka perlu mendapat perhatian dan pembinaan lebih intensif supaya kemampuannya semakin berkembang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Pontianak, Amirullah, menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan MTQ tingkat provinsi, peringkat Kota Pontianak mengalami penurunan dari posisi kedua pada 2025 menjadi posisi ketiga pada 2026.

Namun, dari sisi perolehan medali emas justru terjadi peningkatan, yakni dari 10 menjadi 12 medali emas.

Ia menjelaskan, sistem penilaian MTQ tidak hanya memperhitungkan medali emas. Medali perak, perunggu, hingga juara harapan juga memiliki bobot nilai. Dalam ketentuan tersebut, medali emas bernilai 9 poin, perak 7 poin, perunggu 5 poin, juara harapan I sebanyak 3 poin, harapan II 2 poin, dan harapan III 1 poin.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Pontianak mengumpulkan 178 poin pada MTQ 2026. Meski unggul dalam perolehan medali emas dibandingkan sejumlah daerah, kontribusi poin dari kategori lainnya masih perlu ditingkatkan.

“Setelah kami pelajari, meskipun kita unggul dari sisi medali emas, nilai dari medali perak, perunggu, dan juara harapan masih kurang. Artinya, strategi ke depan tidak hanya mencari juara satu, tetapi juga memperbanyak peserta yang bisa menjadi juara dua dan tiga,” ungkap Amirullah.

Karena itu, LPTQ akan mengupayakan lebih banyak peserta menembus babak final dan memperoleh peringkat pada setiap cabang lomba. Jumlah peserta yang dikirim juga akan dioptimalkan sesuai ketentuan agar peluang mengumpulkan poin semakin besar.

Amirullah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat kota selama 2025 hingga 2026 berjalan baik dan lancar. Kegiatan tersebut mendapat dukungan hibah Pemerintah Kota Pontianak serta kerja sama pengurus LPTQ di tingkat kecamatan.

Meski demikian, kebutuhan pembiayaan masih memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama untuk honorarium dewan hakim, pelaksana kegiatan, dan bonus bagi para pemenang.

“Alhamdulillah, seluruh kegiatan dapat berjalan lancar berkat dukungan pemerintah kota dan kerja sama seluruh pengurus LPTQ, baik tingkat kota maupun kecamatan. Kami berharap dukungan dan koordinasi ini terus terjaga untuk persiapan tahun depan,” katanya.

Terkait persiapan tahun depan, LPTQ Kota Pontianak berencana berkoordinasi dengan LPTQ Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas tahapan penyelenggaraan. Penetapan tanggal dan lokasi pelaksanaan masih menunggu arahan Wali Kota Pontianak.

Amirullah menegaskan, LPTQ Kota Pontianak bersama seluruh pengurus di tingkat kecamatan menyatakan kesiapan mendukung Kota Pontianak sebagai tuan rumah MTQ ke-35 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027. (*)